Ditemukan 2407 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dilakukan dilakukanâ dlakukan dilakukn dilabuhan diraksan dilahan dilakban dilakuakn dilakulan dilaukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-11-2014 — Upload : 01-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 19 Nopember 2014 — 1. BAMBANG EDIWISONO, DKK VS PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)
54 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selain itu anjuran dari Mediator DinasTenaga Kerja Kota Bandung cacat hukum, karena mengeluarkan anjuran padatanggal 30 Maret 2013, sedangkan mediasi yang dilakuan pada tanggal 16 April2013, atau dengan kata lain pihak mediator telah mengeluarkan anjuran sebelumdilakukan proses mediasi;Hal. 7 dari 100 hal. Put.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 22-10-2018 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 762/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat:
Djaminta. S. Silalahi, SH
Tergugat:
1.Hendrick Johnny
2.Ny. Wadayati Lukas
3.Harry Soon
4.Tjen A Kwet
5.Tjen Khin Hon
6.Stella Oeij
Turut Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat,
2.Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Up. Bidang Pengawasan Bangunan
3.PT. Bank NISP OCBC, Tbk.,
174 — 36
  • Pengoperan haknya dilakuan tanpa diketahui dan melibatkan Kepala Desa ;3. Pengoper hak bertindak berdasarkan berdasarkan surat kuasa mewakili paraahli waris, namun surat kuasa yang dimaksud tidak dapat ditunjukkan ;4. Pihak kesatu dan pihak kedua sepakat menyelesaikan pelepasan hak denganperjanjian tersendiri, namun perjanjian tersendiri yang dimaksud tidak dapatditunjukkan di persidangan ;5.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-08-2013 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 37/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 12 Agustus 2013 — SUGIYARNO, S.Pd. BIN KASTAMI, DKK.
45 — 15
  • empatpuluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah habisuntuk biaya kebutuhan sehari hari.Bahwa pihak PLN tidak ada penjelasan apaapatetapi akan dijelaskanoleh pimpinan PLN,Bahwa para terdakwa bertemu PLN yang didapat terkait administrasidan hal itu belum terjadi kesepakatan karena belum bertemu pimpinanPLN,Bahwa para terdakwa bertemu dengan saksi Harsoyo untuk memenuhiadministrasi seperti surat kuasa dan surat permohonan dari warga,Bahwa setelah proses dan tawar menawar kemudian dilakuan
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 22-01-2020 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PT MATARAM Nomor 17/PDT/2020/PT MTR
Tanggal 3 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : S A H B A N Diwakili Oleh : MULIADI SH
Terbanding/Tergugat I : RONALD FREDERICK BATLEY
Terbanding/Tergugat II : I GEDE SUKARMO, SH., MH.
Terbanding/Tergugat III : NI LUH SUARNI
Terbanding/Tergugat IV : NINING HERLINA, SH., M.Kn
Terbanding/Tergugat V : Pemerintah RI Cq. Menteri ATR BPN Kakanwil BPN NTB Cq. Kepala BPN Kab. Lobar
66 — 37
  • ditandatangani sebelumnyaoleh Penggugat bersamaan dengan Akta Perdamaian, disamping itujuga Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 16 tanggal 19 Juni 2017tersebut adalah merupakan akta kuasa menjual yang bersifat mutlakHalaman 88 dari 123 halaman putusan Perdata Nomor 17/PDT/2020/PT:MTRdan tidak menyebut dengan tegas hak atau wewenang penerima kuasauntuk menandatangani Akta Jual Beli akan tetapi penerima kuasa telahmelakukan tindakan atau perbuatan yang melebihi apa yangdikuasakan serta jual beli tanah sengketa dilakuan
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus Lain-lain
Register : 02-07-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 04-04-2021
Putusan PN SORONG Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Son
Tanggal 2 Maret 2021 — GIDON TITIRLOBY
315 — 186
  • dipersoalkanadalah kegiatan perkoprasian maka sistematik ini lebih menjurus kepadapenggunaan UU Perkoperasian ;Putusan Nomor: 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 69 dari 88Ketika terjadi satu dugaan tindak pidana perbankan misalnya ditemukan di badanhukum yang bukan perbankan misalnya koperasi apakah bisa langsung diterapkanUU perbankan atau mengarah ke UU Koperasi karena dari bukti awal sudahdiketahui berbadan hukum koperasi, terkait dengan Perma No.3 tahun 2016Ketika ada pernghimpunan dana dari masyarakat tapi dilakuan
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-10-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 121/Pdt.G/2015/PN Ptk
Tanggal 30 Maret 2016 — 1.AGUSTINA PURWANTI BINTI H. PAINO MK 2.DES PURWADI BIN H. PAINO MK 3.PRIHARTININGSIH BINTI H. PAINO MK 4.AGUS PITOYO BIN H. PAINO MK 5.PARNI IRIANI BINTI H. PAINO MK 6.DESI PUDJI ASTUTI BINTI H. PAINO MK 7.ENDANG KUSMAHERNI BINTI H. PAINO MK lawan 1.KODIRUN KARYA 2.SRI INDAHWATI 3.AGUNG SRI SADHONO SH 4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTTIANAK
101 — 8
  • Lebih lanjut disampaikanbahwa Jual beli yang dilakuan tanoa dihadapan PPAT tetap sah karena UUPAberlandaskan pada Hukum Adat (Pasal 5 UUPA), sedangkan dalam HukumAdat system yang dipakai adalah system yang konkret/kontan/nyata/riil.
Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-07-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Trg
Tanggal 22 September 2020 — ERIK SYUHADA Bin ISMAD PANGHUNTORO Alias ISMED PAGUNTARA
93 — 5
  • mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis shabutersebut ditelapak kaki terdakwa sebelah kiri yang terbungkus Handiplast kemudian terdakwa pergi ke salon vico km. 10 Desa Purwajaya untuk semir rambut dan sesampainya didepan salon tersebut sekitar jam 13.30 Wita terdakwa langusung dicegat oleh Saksi GUGUS TRI dan Saksi SUNARYO keduanya Petugas Kepolisian Polsek Loa Janan dan kemudian membawa terdakwa didalam ruangan salon dan dilakuan
    mengambil Narkotika Jenis sabu tersebut diaerah Juanda yang telah disepakati dengan seseorang yang tidak dikenal tersebut dan setelah mendapatkan 1 poket shabu tersebut kemudian terdakwa menaruhnya ditelapak kaki terdakwa sebelah kiri yang dibungkus Handiplast kemudian terdakwa pergi ke salon vico km. 10 Desa Purwajaya untuk semir rambut dan sesampainya didepan salon tersebut sekitar jam 13.30 Wita terdakwa dicegat oleh Petugas Polsek Loa Janan dan kemudian membawa terdakwa didalam ruangan salon dan dilakuan
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 06-07-2018 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 434/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
Ahli Waris dari Almarhum M. YASIN. BIN H. O. ENG
Tergugat:
1.PERUM PERUMNAS
2.PERUM PERUMNAS REGIONAL III Kantor Cabang Cengkareng
3.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
4.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
5.UNTUNG SASTRAJAYA
6.NYONYA YULIA SUPARDI
199 — 59
  • disebutkanbahwa TERGUGAT VI yaitu Yulia Supardi merupakan istri dari Tergugat V yaituUntung Sastrawijaya (dalam pailit), dan obyek gugatan pada angka 4, 7, 8, 9,13, 14, 15, dan 16 termasuk dalam Boedel Pilit;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal16 ayat (1) UndangUndang RI No. 37 tahun 2004, Tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan :Pasal 1 angka 1:Kepailitan adalah sita umum atas semuakekayaan Debitor Pailit yangpengurusan dan pemberesannya dilakuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-09-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1051 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 September 2016 — Drs. KHAIDAR ASWAN
174 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • angsuran akan dihold akan dikreditkan ke rekeningAC.0410158795;e Bahwa untuk pencairan fasilitas kredit Tahap (satu) dipergunakan untukmen take over kredit Joperasi Karyawan Pertamina UPMSI Medan sebesarRp10.627.529.433,38,00 dilakukan dengan cara Sri Muliani menandatangani2 (dua) slip transfer, dan mentransfer uang sebesar Rp10.627.529.433,38,00ke rekening Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan Setia Budi untuk melunasipinjaman yang ada di rekening AC.10001.00000.68757, dimana pengalihanpinjaman tersebut dilakuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-04-2015 — Upload : 03-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1393 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 28 April 2015 — Drs. H. SYARIFUDDIN FADHIL Bin H. USMAN MATNUH;
61 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Feuerbach, yaitu nulla poena sine lege (tidak ada pidanatanpa ketentuan pidana menurut undangundang), nulla poena sine crimine(tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana), nullum crimen sine poena legali(tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undangundang) ;Berkaitan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan yang terkandung daiam pasal 3 UndangUndang Nomor :31 Tahun 1999, maksud dari kedua unsur ini adalah bahwatindakan yang dilakuan
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 30-01-2018 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 10-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 18/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 21 Maret 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : HIDAR, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Drs.H.ANDI HIJAZ ZAINUDDIN,Sos Diwakili Oleh : MABRUR AHMAD SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MUCHTAR D Diwakili Oleh : RAHMAT KURNIAWAN SH
148 — 1096
  • Tetapi verifikasiyang dimaksud oleh Majelis Judex factie dilakuan oleh TIM B untuk menghitungdan menggambar yang menghasilkan Daftar Luas dan Peta Bidang apalagiterdakwa, namun Majelis Hakim Judex facti Tingkat Pertama dalampertimbngannya tetap mengatakan Terdakwa Muchtar D melakukan verifikasi.Hal tersebut merupakan kekeliruan dalam pertimbangan Majelis hakim judexfactie Tingkat Pertama sehingga sangat beralasan hukum ketikan PutusanJudex factie dinyatakan di tolak oleh Majelis Hakim Judex Factie
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 10-07-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb
Tanggal 1 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
Ade Putra R, SH.
Terdakwa:
SAMSUL BAHARI, SE. Bin H.M. SAMAN
88 — 28
  • Pakaian Dinas sebagaimana yang diperjanjikandalam Kontrak/Perjanjian, hanya 140 Stel yang dilaksanakan, atau dengan katalain terdapat kekurangan volume pekerjaan sebanyak 105 Stel, yangmengakibatkan kerugian keuangan negera sebesar Rp355.702.632,00 (tigaratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua ribu enamratus dua rupiah);Menimbang, bahwa selain digunakan untuk membayar sewa CV.PINANG TUNGGAL, membayar penjahitan pakaian dinas yang dilakukan olehSaksi MANSURDIN serta penjahitan pakaian dinas yang dilakuan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-07-2012 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 06/PID/TPK/2012/PN.TK
Tanggal 18 Juli 2012 — - JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN - MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA
72 — 15
  • Bahwa, mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Il SOBRIpada saat melakukan pembelian di toko saksi dilakuan dengan tunai.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-08-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 12 Agustus 2013 — SUGIYARNO, S.Pd. BIN KASTAMI, Terdakwa ; AGUS PRASTIYO, S. Sos BIN SUMO RUSDI ; DWI SISWO WUNDIANTORO BIN Y. TOHARI ; DRS. DIDIK TJUK HARDJONO BIN SUGENG
55 — 23
  • empat puluh dua juta lima ratusribu rupiah), dan uang tersebut sudah habis untuk biaya kebutuhan sehari hari.Bahwa pihak PLN tidak ada penjelasan apaapatetapi akan dielaskan olehpimpinan PLN,Bahwa para terdakwa bertemu PLN yang didapat terkait administrasi dan halitu belum terjadi kesepakatan karena belum bertemu pimpinan PLN,Bahwa para terdakwa bertemu dengan saksi Harsoyo untuk memenuhiadministrasi seperti surat kuasa dan surat permohonan dari warga,Bahwa setelah proses dan tawar menawar kemudian dilakuan
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata
Register : 19-12-2016 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 199/Pdt.G/2016/PN Arm
Tanggal 12 Juli 2017 — - Pemohon: PDT. FANNE H. SOMPIE,STh, bertindak untuk dan atas nama : UD. SARI ALAM NUSANTARA - Termohon: 1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA, 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jalan Tol Manado-Bitung 1, 3. TAUFIK, Jabatan PENILAI KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)Sih Wiryadi & Rekan,
143 — 263
  • Dan Bahwa hal tersebut dibuktikan juga denganRATIFIKASI yang dilakuan PEMERINTAH RI terhadap 5 konvensiinternasional di bidang HAK KEKAYAAN INTELEKTUALatau IlmuPengetahuan dan Teknologi (IPTEK),diantaranya adalah :Paris Convention for the Protection of Industrial Property danConvention Establishing the World Intellectual PropertyOrganization (Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997 tentangPerubahan atas Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979);Sumber Informasi :DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL =MENENGAHDEPARTEMEN
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus
Register : 26-04-2019 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PN BENGKALIS Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Bls
Tanggal 7 Mei 2019 — Penuntut Umum:
STEFANO.A.A MARBUN, SH
Terdakwa:
HAFIZAN BIN ABAS
149 — 22
  • Penerapan sanksi pidana terhadap peristiwapidana pemilu tersebut harusnya dilakuan sebagai langkah terakhir.
Pengadilan PA UJUNG TANJUNG Perdata Agama
Register : 09-08-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PA UJUNG TANJUNG Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj
Tanggal 2 Februari 2022 — Penggugat:
1.Suparwati Binti Sukiman
2.MISDI Bin Sukiman
3.SARIPAH Binti SUKIMAN
4.SARTINI Binti SUKIMAN
5.LASIMAH Binti SUKIMAN
6.SEGER Bin SUKIMAN
7.SOLIHUN Bin SUKIMAN
8.SARIYAH Binti SUKIMAN
9.ROLINA Binti SUKIMAN
Tergugat:
1.SUGIWATI Binti SUKIMAN
2.MESNEM
3.RATIM
4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir
243 — 215
  • beritikad baik, dalil TERGUGAT Illberupa para PENGGUGAT telah mengetahui rencana ataspenjualan tanah yang dilakukan Almarhum Sukiman semasahidupnya untuk tujuan hidup Sukiman bersama Istri barunya tidaklahdapat dikategorikan sebagai wujud persetujuan karena secara faktadari awal para PENGGUGAT tidak setuju karena objek warisantersebut belum dilakukan pembagian pasca meninggalnyaAlmarhumah Tumirah Binti Sumo Karyo (lbu dari Para PENGGUGATdan Istri Pertama dari Almarhum Sukiman)Bahwa tidak benar telah dilakuan
Pengadilan PN PELAIHARI Perdata
Register : 04-01-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN PELAIHARI Nomor No.1/Pdt.G/2017/PN Pli
Tanggal 9 Agustus 2017 — Hj. Nurul Tasiah - Erwin Syahriza dkk
59 — 32
  • TerbitkanyaPeraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 1 Tahun 2015; Yangditetapbkan pada tanggal 25 Februari 2015 ;Tentang Likuidasi(Pembubaran) Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri(PD.AUMB) Kabupaten Tanah Laut tersebut sehingga menimbulkankerugian yang sangat besar terhadap Penggugat;karena tidak dapatkeuntungan dari modal yang disetorkan untuk FEE kepada PihakTergugat.I.Il dan Tergugat.IIl;dan Tergugat.IV;Bahwa selama kerjasama berlangsung sebelum terjadinya Likuidasi(Pembibaran) dilakuan
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 05-12-2019 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Skt
Tanggal 25 Agustus 2020 — Penggugat:
1.IRJEN POLISI DRS. DJOKO SUSILO, SH. MSI
2.POPPY FEMIALYA
Tergugat:
1.WALIKOTA SURAKARTA
2.PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
159 — 40
  • TERSEBUT MELAWAN HUKUM) HALAMAN 10(SEPULUH)POSITA GUGATAN AWAL :27Huruf b Perbuatan tersebut melawan hukumBahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang tetap melakukan hibah danakan dilanjutkan pengosongan atas Objek Sengketa, tanpamempertimbangkan jika senyatanya atas fatwa Mahkamah Agung,yang mana perlu adanya penghitungan atas uang penggantisenyatanya adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, karenasecara hukum objek a quo adalah milik sah PENGGUGAT II yangtidak terkait dengan tuduhan tindak pidana yang dilakuan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2014 — Putus : 30-09-2014 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 46/ Pid.Sus/ TPK/ 2014/ PN.Bdg
Tanggal 30 September 2014 — ZAINUDDIN
55 — 15
  • Pemanfaatan dalam bentuk sewamenyewa;Pemanfaatan dalam bentuk bangun serah guna; (misal; RSUD dibangun swastasetelah 30 tahun diserahkan ke Pemda Kota Bogor)Pemafaatan dalam bentuk bangun guna serah; (misal; Pasar dibangun pihak swastadengan kerjasama dengan Pemkot Bogor kemudian dilakuan penjualan kepedagang, setelah 5 tahun diserahkan ke Pemkot Bogor ).Pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; (misal; antar instansi melakukan kerjasama pinjam pakai bangunan, tidak dibolenkan dengan pihak swasta).Bahwa