Ditemukan 4889 data
Terbanding/Terdakwa : Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG
Terbanding/Terdakwa : Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : WILIYAMSON, SH
119 — 78
Penetapan harga mempedomani Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ) harga pasar,dan Kondisi lahan.Bahwa Drs. Deddy Chandra. MM bersamasama dengan Dra. Suryatati A. Manan( Walikota Tanjungpinang ) Drs. H. Wan Samsi. MM, Drs.
Klasifikasi dan besarnya NJOPsebagai dasar pengenaan PBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi danterendah dari Objek Pajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah KotaTanjungpinang adalah sebagai berikut : NO LOKASI NJOP tertinggi (Rp ) NJOP terendah(RP )1.
) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahunberjalan dan dapat mempedomani pada Variabelvariabel sebagai berikut :a.
: NO LOKASI NJOP tertinggi (Rp ) NJOP terendah(RP )1.
) atau nilainyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapatmempedomani pada Variabelvariabel sebagai berikut :a.
217 — 22
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP069/WPJ.16 /2005 tgl 21Nopember 2005 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk KotaManado tahun 2006 sebesar Rp.464.000,2.
Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus Bumi BeringinRp.394.000,b.
Surat Keteranganharga NJOP, yaitu harga terendah Rp. 650.000, per m2 dan harga tertinggiseharga Rp.2.500.000, per m2;Bahwa beberapa hari kemudian datang Fery Momongan atas perintah Ivan Salehkeduanya pegawai Walikota Manado membawa surat keterangan NJOP dan HargaPasaran Umum untuk ditandatangani Lurah Bumi Beringin, namun Lurah BumiBeringin menolak, oleh karena Lurah Bumi Beringin dipaksa dan ditekan oleh IvanSaleh sehingga Lurah Bumi Beringin menandatangi Surat Keterangan Nomor:42/71.71.04.1012
Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus Bumi Beringin Rp.394.000, b.
Pembanding/Penggugat : Ny. Titing Kristiani Diwakili Oleh : BANGUN SARONO, SH
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Bukopin Tbk cq. PT Bank Bukopin Cabang Bandung
Terbanding/Tergugat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung.
Terbanding/Tergugat : Daud Antonius Sanjaya
Terbanding/Tergugat : Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung
74 — 58
BDG yang dimohonkan bandingHal 3 dari 11 hal put No. 488/Pdt/2014/PT.Bdgtersebut Supaya dibatalkan dengan alasan yang pada pokoknya sebagaiberikut :1.Bahwa Para Terbanding telah menetukan harga jual objek danmenjual objek jaminan milik Pembanding jauh dibawah harga nilaipasar wajar terlebih dari nilai NJOP dan nilai dari Penilai ;.
Didasarkan pada NJOP bernilai Rp. 1.773.332.000, (Satu milyartujuh ratus jutuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribub. Didasarkan pada hasil penilaian yang dibuat oleh PENILAI atasNilai pasar total objek seluruhnya bernilai Rp.3.254.300.000, (tigamilyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);c.
Bahwa NJOP hanyalah dasar dari Negara yang dipakai sebagaiacuan Kantor Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harusdibebankan kepada wajib pajak adalah tepat dan benar, karenanilalkelayakan objek tanah dan bangunan disuatu daerah/wilayah tertentusalah satu indikatornya adalah mengacu pada nilai kelayakan yangditentukan pemerintah yaitu NJOP, sehingga dengan demikian NJOPjuga dapat dijadikan sebagai dasar/patokan dalam menentukan hargatanah dan bangunan ; 22222 2Hal 4 dari 11 hal put No. 488/Pdt
dijual lelang kepada TerbandingIlI/Tergugat Ill dengan harga Rp.1.101.000.000, (Satu milyar seratus satujuta rupiah) tidak terbukti didasarkan kepada Penilaian dari PenilaiIndependent (Appraisel Independent) sebagaimana yang diamanatkan olehpasal 35 ayat (1) (2) jo pasal 36 ayat (1) huruf a Peraturan MenteriKeuangan RI Nomor : 93/PMK.06/2010 ;Menimbang, bahwa penetapan nilai limit sebesar Rp.1.100.000.000,(satu milyar seratus juta rupiah) oleh Terbanding I/Tergugat sebagai Penjualadalah dibawah NJOP
dilaksanakan padatanggal 05 April 2013 harus dianggap tidak memenuhi ketentuan yangberlaku sebagaimana maksud pasal 3 Peraturan Menteri KeuanganNo.93/PMK06/2013 dan oleh karena itu haruslah dibatalkan ;Menimbang, bahwa Pebuatan Terbanding I/Tergugat menetapkannilai limit sebesar Rp.1.100.000.000, (Satu milyar seratus juta rupiah) tanpadidasarkan kepada penilaian terlebin dahulu oleh penilai sebagaimanaketentuan pasal 36 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri KeuanganNo.93/PMK06/2010 dan bernilai dibawah NJOP
24 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
NJOP untuk perhitungan PBB (i j) 961.432.000.000,00. NJKP (40% x k) 384.572.800.000,00m.
alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp5.408.084.000,00 dengan perincian sebagai berikut:Perhitungan Pajak yang terutang1 NJOP
sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP) Rp 2.704.050.000.000,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Rp 8.000.000,003 NJOP untuk penghitungan PBB (angka 1 angka 2) Rp 2.704.042.000.000,004 Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP (angka 3 x angka 4) Rp 1.081.616.800.000,006 PBB yang terutang Rp 5.408.084.000,007 Pengurangan Rp 0,008 PBB yang telah Dibayar Rp 0,009 PBB yang Masih Harus Dibayar Rp 5.408.084.000,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan
54 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
, harga jual tanah berdasarkan NJOP per meternya Rp 335.000,00 dan nilaijual bangunan per meternya sebesarRp = 823.000,00, sehingga onilai jual tanah seluruhnya sebesarRp 56.914.825.000,00 dan nilai jual bangunan sebesarRp 34.862.280.000,00, jika luas tanah dan bangunan dijumlahkan sebesarRp 91.777.105.000,00 dan terhadap semua jaminan tersebut telah dipasang haktanggungan oleh Tergugat I, yang besarnya tentu lebih besar dari nilai pinjaman pokokPenggugat kepada Tergugat I, minimal senilai jual tanah
dan bangunan dan atau ditaksirTergugat I sebesar 75 % dari besarnya nilai NJOP;Bahwa berdasarkan butir I di atas jumlah pinjaman Penggugat kepada TergugatI per 1 Juni 2005 dalam dollar sebesar USD 2.095.000 dan dalam rupiah sebesar Rp13.500.000.000,00, kalau pinjaman dollar diperkirakan saat itu nilai 1 USD @ sebesarRp 9.500,00, maka pinjaman Penggugat kepada Tergugat I sebesar 19.902.500.000,00 +Rp 13.500.000.000,00, sehingga kalau dinilai dengan rupiah pinjaman Penggugatkepada Tergugat I, seluruhnya
No. 2313 K/Pdt/20111818pelaksanaan maupun harga jualnya di bawah limit harga NJOP dan ada cacatkehendak yang dipaksakan serta bertentangan dengan aturan lelang ......";Bahwa kemudian dalam petitumnya selanjutnya menyatakan:Pos2 "Membatalkan perjanjian pokoknya yaitu Akta Perjanjian Kredit....
Nilai jual obyek pajak dari Pajak Bumi Dan Bangunan (NJOP) dalam halbarang yang akan dilelang berupa tanah dan/atau bangunan;c. Nilai/harga yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;d.
Yahya Harahap, SH. tersebut jelasterbukti dalam menentukan "harga limit" harus disesuaikan dengan harga pasar atauNilai Jual Objek Pajak (NJOP);Bahwa berdasarkan Bukti P1 dan P2 berupa Surat Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2007 dan 2008 terbukti bahwa harga NJOP untuk:A. Tanah sebesar Rp 335.000,00/meter;Bahwa luas tanah yang dilelang eksekusi adalah 169.895 M?, sehingga hargatanah adalah:169.895 M?
193 — 65
Ita Salmon sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2020;e Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Tinggiberpendapat petitum gugatan Penggugat tidak tumpang tindih antara memintapengosongan dan meminta ganti rugi tanah, karena dalam positanya Penggugatmeminta agar Tergugat mengganti seluruh tanahnya dengan membayar gantiHalaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT TTErugi, lagipula jikalau memang dalam petitumnya benar minta keduanya,Pengadilan harus menentukan
Ita Salmon dan mendasarkanNJOP tahun 2020 tanpa menyebutkan harga tanah per meter persegi; Bahwa sesuai bukti P5 berupa SPPT PBB Tahun 2020, Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP) tanah tersebut adalah Rp. 20.000, per meter persegi atau untuk tanahpekarangan seluas 7.771 m2 adalah Rp.155.420.000; (seratus lima puluh lima jutaempat ratus duapuluh ribu rupiah) Bahwa Nilai Jual Obyek Sengketa yang sebenarnya atau yang wajar menurutkebiasaan adalah berbeda dengan NJOP karena NJOP dalam SPPT dipergunakandalam penentuan
besarnya pajak yang harus dibayar oleh penghuni / atau yangmenguasaitanah; Bahwadidalam persidangan tidak ada keterangan berapa harga pasaran tanah dilokasi sengketa;Menimbang, bahwa dasar penentuan harga ganti kerugian yang wajar menurutkebiasaan adalah harga pasaran ditambah dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) dibagidua;Menimbang, bahwa dengan dasar perhitungan tersebut, harga pasaran yangwajar untuk obyek sengketa berupa tanah adalah ratarata duasampaitiga kali lipatdari NJOP dalam SPPT;Menimbang
153 — 17
Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus BumiBeringin Rp. 394.000.b.
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP069/WPuJ.16 /2005 igl21 Nopember 2005 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunanuntuk Kota Manado tahun 2006 sebesar Rp.464.000,.
Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus Bumi BeringinRp. 394.000,b.
dan harga umumratarata;eBahwa Tahun 2006/2007 NJOP~ di Bumiberingin3.00.000,400,000,;e Bahwa harga tersebut tidak sesuai dengan NJOP, karenaharga NJOP yang sesuai dengan harga umum ratarata;e Bahwa dari segi keperdataan tergantung kesepakatan, akantetapi menggunakan uang negara diusahakan serendahrendahnya, dan hal ini menjadi kerugian negara;eBahwa atas keterangan saksi Terdakwa Il/ SjariefHidayatulloh,SH menyatakan betul permohonan hak tanahmenjaadi hak pakai adalah ditandatangani oleh Terdakwaselaku
hanya utuk nilai pajak dan bangunan;e Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa /Sjarief Hidayatullohmengajukan pertanyaan :e Pada tahun 2006 NJOP sebesar Rp.394.000, per meter, untuktahun 2007 apakah ada perubahan nilai NJOPnya, dijawab saksiuntuk tahun 2007 NJOP tanah berubah menjadi Rp.494.000.per meter;e Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa /Sjarief Hidayatullon dan Terdakwa IlI/ Wahyudimenyatakan benar.16.Drs.
120 — 69
Harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2016sebesar Rp. 243.000, (dua ratusempat puluh tiga ribu rupiah);b. Luas tanah 1587 M2c. Luas tanah x NJOP Tanah = 1587 M2 x Rp. 243.000,= Rp. 385.641.000, (tiga ratus delapan puluh lima jutaenam ratus empat puluh satu ribu rupiah);B.
Harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2016sebesar Rp. 243.000, (dua ratus empat puluh tiga riburupiah);b. Luas tanah 902 M2 ;c. Luas tanah x NJOP Tanah = 902 M? x Rp. 243.000, =Rp. 219.186.000 (dua ratus sembilan belas juta seratusdelapan puluh enam ribu rupiah).B.
Harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2016sebesar Rp.243.000, (dua ratus empatpuluh tiga ribu rupiah);b. Luas tanah 5.280 M?.c. Luas tanah X NJOP tanah = 5.280 M2 x Rp. 243.000, =Rp. 1.283.040.000, ( satu milyar dua ratus delapanpuluh tiga juta empat puluh ribu rupiah).B.
Harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2016sebesar Rp. 243.000, (dua ratus empatpuluh tiga ribu rupiah);b. Luas tanah 1587 M?.halaman 10 dari 47 Putusan nomor 42/Pdt.G/2018/PN. Tob.c. Luas tanah x NJOP Tanah = 1587 M? x Rp. 243.000, =Rp. 385.641.000, (tiga ratus delapan puluh lima jutaenam ratus empat puluh satu ribu rupiah);B.
Harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2016 sebesarRp. 243.000, (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);b. Luas tanah 5.280 M2 =c. Luas tanah X NJOP tanah = 5.280 M? x Rp. 243.000, =Rp. 1.283.040.000, ( satu milyar dua ratus delapanpuluh tiga juta empat puluh ribu rupiah).B.
63 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Zainuddin Tohir menyatakan nilaiganti rugi tanah per meter sesuai NJOP yaitu Rp.1.032.000, (satu juta tigapuluh dua ribu rupiah) dan langsung disetujui oleh saksi Drs. TEGUHBUDIONO sebagai kuasa pemilik tanah, padahal saksi Ny.
SUDHARNO MUSTAFA.Masingmasing dengan nilai NJOP tahun 2006 sebesar02090 5Rp.1.032.000,/m2.
H.ZAINUDDIN TOHIR sekaligus selaku Wakil Ketua P2T yang kemudianmenyampaikan bahwa Dinas Pertamanan akan membebaskan tanahdengan harga sesuai NJOP yakni Rp.1.032.000, per meter yang kemudiandisetujui oleh saksi Drs.
Selanjutnya SUDARNOMUSTOFA dan terdakwa ANDI WAHAB sepakat harga penjualan tanahberpatokan kepada nilai NJOP dan pembagian uang dari penjualan tanahdilakukan dengan persentase 50 % 50 %.
SUDHARNO MUSTAFA.Masingmasing dibayar dengan nilai NJOP tahun 2006 sebesaroF ONRp.1.032.000,/m2.
88 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudirman 2A1 Surabaya dan kondisi fisik bangunan yang dilelangadalah : Luas tanah seluruhnya 3.681 M2 yang terdiri dari :Ada dokumen kepemilikanSHM 138 (1.020 M2)SHM 139 (1.606 M2)SHM 140 (24 M2)Tidak ada Sertifikat Hak MilikEks.EV 14316 luas : 1.031 M2 Luas bangunan 2.376 M2 dalam kondisi bangunan tua tidak terawat dan dihunipihak ketiga.Bahwa pada saat terdakwa mengajukan surat persetujuaan kepadaKomisaris, terdakwa telah membuat acuan harga tanah dengan menggunakanharga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP
No. 2016 K/Pid/2010.mengetahui bahwa NJOP untuk tahun 2003 telah berubah dan lebih besaryaitu :Tahun 2003 : Rp.4.605.000,/M2Tahun 2001 : Rp.5.095.000,/M2Tahun 2002 : Rp.5.625.000,/M2Bahwa seharusnya terdakwa dalam membuat usulan harga tanah untukpelepasan asset tersebut kepada Komisaris didasarkan pada Nilai Jual ObyekPajak pada tahun 2003 sehingga apabila dihitung dengan benar denganmenggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2003, maka harga tanahtersebut adalah 3.681 M2 X Rp. 5.625.000, =
No. 2016 K/Pid/2010.puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan perinciansebagai berikut :Nilai tanah dan bangunan berdasarkan NJOP 2003 Rp. 21.342.393.000,Harga jual lelang Selisih Rp. 12.000.000.000.Selisih Rp. 9.342.393.000,Bahwa selain itu, terdakwa membuat laporan kepada Komisaris bahwaberkaitan dengan penghuni bangunan dimaksud harus' diberi uangpengosongan, padahal terdakwa belum melihat bahwa sesungguhnya penghunibangunan Ex Biskop Indra adalah penghuni dengan status
) tahun 2001 padahal saat itu terdakwamengetahui bahwa NJOP untuk tahun 2003 telah berubah dan lebih besaryaitu :Tahun 2001 : Rp. 4.605.000,/M2Tahun 2002 : Rp. 5.095.000,/M2Tahun 2003 : Rp. 5.625.000,/M2bahwa seharusnya terdakwa dalam membuat usulan harga tanah untukpelepasan asset tersebut kepada Komisaris didasarkan pada Nilai Jual ObyekPajak pada tahun 2003 sehingga apabila dihitung dengan benar denganmenggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2003, maka harga tanahtersebut adalah 3.681 M2
Bank Mandiri dibawah dari minimal 55 % dari harga limit sebagaimanaditetapkan Menteri Keuangan R.I.Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi keliru dalam pertimbangan putusan aquosebab menganggap hanya berpedoman pada minimal 55 % dari harga hargaNJOP tahun 2001, padahal seharusnya perhitungan minimal 55 % dihitung dariharga NJOP tahun 2003 yang jauh lebih mahal yaitu sebesar Rp. 5.625.000,.Bahwa terdakwa yang mendasarkan perhitungan NJOP tahun 2001 telahmengakibatkan adanya selisih harga jual yang dilakukan
110 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
2014, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding ingin memberitahukan bahwa Pemohon Bandingtelah menerima Keputusan Keberatan dengan Nomor KEP2468/WPUJ.07/2014tertanggal 17 September 2014 (diterima pada tanggal 22 September 2014) atasSurat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP31.71.000.000.044.7220.3 tanggal 30 April 2013 untuk Tahun Pajak 2013sebesar Rp2.300.142.400,00 dengan perincian pada Tabel 1 di bawah ini: Tabel 1(dalam Rupiah)Luas (M*) NJOP
/M*Uraian KetetapanBumi Bangunan Bumi BangunanSemula 8.214.880.000,00 0,00 140,00 0,00 2.300.142.400,00Menjadi 8.214.880.000,00 0,00 140,00 0,00 2.300.142.400,00 Bahwa adapun rincian perhitungan dari tabel 1 di atas dapat Pemohon Bandingsajikan pada tabel 2 di bawah ini.Tabel 2(dalam Rupiah) Jumlah Rupiah Menurut PermohonanNo Uraian SPPT Keputusan Keberatan SelisihKeberatan(a) (b) (c) (d)=(c)(b)1 Bumi (M*) 8.214.880.000 8.214.880.000 8.214.880.000 2 Bangunan (M*) 3 NJOP Per M7140,00140,00140,00 NJOP4
Sehingga dengan Nilai Jual Kena Pajak ditetapbkan sebesar40% dari nilai Tubuh bumi dan diterapkan tarif PBB sebesar 0,5%, makaperhitungan PBB terhutang dapat kami sajikan dalam Tabel 3 di bawah ini.Sehingga dengan Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar 40% dari nilaipermukaan bumi dan diterapkan tarif PBB sebesar 0,5%, maka perhitunganPBB terutang dapat Pemohon Banding sajikan dalam Tabel 3 di bawah ini;Tabel 3(dalam Rupiah) No Uraian SPPT (Rp)1 Bumi (M*) 8.214.880.00002 Bangunan (M) 03 NJOP Per
M* 140,004 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 1.150.083.200.000,005 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) 12.000.000,006 NJOP untuk pengenaan PBB 1.150.071.200.000,007 NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 460.028.480,008 PBB yang terutang 2.300.142.400,00 Menurut Pemohon Banding:Substansi Kontrak Bagi Hasil/KBH (Production Sharing Contract PSC)Bahwa atas penerbitan Surat Keputusan Keberatan di atas, Pemohon Bandingingin menyampaikan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukanbanding atas keputusan Terbanding
Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Pajak Bumi danBangunan yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar:Rp2.300.142.400,00; dengan perincian sebagai berikut: Uraian Luas (m2) Kelas NJOP PER m2 NJOP Rp(Rp)Bumi 8.214.880.000 200 140 1.150.083.200.000NJOP 1.150.083.200.000NJOPTKP
124 — 37
Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/425 tanggal 15 Mei 2006 perihal Harga NJOP.(ASLI) 25. Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/525 tanggal 7 Juni 2006 perihal Harga NJOP 2006 di Kelurahan Nyatnyono. .(FOTOCOPY LEGALISIR) 26. Surat Camat Ungaran Barat Nomor : 592.12/137 tanggal 3 April 2006 perihal Permintaan Harga Jual Umum. .(FOTOCOPY LEGALISIR) 27.
Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1765/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 1 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Kelurahan Nyatnyono. .(FOTOCOPY LEGALISIR) 29. Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1890/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Kp. Sendang Rejo Kelurahan Nyatnyono. .(FOTOCOPY LEGALISIR) 30.
Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1889/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Jl. Pring Gading Kelurahan Kalongan. (ASLI) 31. Foto Copy KTP a.n. JOKO MARGITO, SH. 32. Surat Perjanjian Damai PT. Handayani Membangun dengan LSM MAPAN a.n. Kepala Desa dan Masyarakat. 33. Surat Kuasa dari PT. Handayani kepada LSM MAPAN. 34. Bukti-bukti pengeluaran dari pihak Desa selama 3 (tiga) tahun untuk pembuatan lapangan sepak bola. 35.
Untuk tanah di Kalongane cLuas : 40.000 m2e Harga pasaran umum : 35.000 s/d 50.000e NJOP terendah/tertinggi : 55.000 s/d 73.000e Nilai Ratarata sebesar : Rp 2.130.000.000,e Bahwa setahu saksi bahwa untuk harga NJOP tertinggi untuktanah di Desa Nyatnyono adalah sebagaimana data yangdisampaikan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerahpada rapat tanggal 6 Juli 2006 yaitu sebesar 31.000 s/d 41.000.e Bahwa saksi mengetahui jika pernah ada surat yang dikirimsebelumnya dengan jawaban harga NJOP tertinggi
/2006 tanggal 12 Juni2006 tentang Informasi NJOP Tahun 2006 di KP.
SendangrejoKelurahan Nyatnyono untuk NJOP tertinggi adalah 31.000 s/d41.000/m2 dan NJOP terendah adalah 12.000 s/d 17.000/ m2.Bahwa sebelum Kepala Kantor KPBD mengirimkan surat kepadaKepala Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Semarang dengansurat Nomor : 593/525 tanggal 7 Juni 2006 perihal Harga NJOP2006 di Kelurahan Nyatnyono, pernah mengirim surat Nomor :593/425 tanggal 15 Mei 2006 perihal harga NJOP, dalam surattersebut isinya meminta informasi harga NJOP tanah milik DinasBina Marga Prop.
Jateng di Desa Nyatnyono, atas surat tersebutmendapatkan jawaban dari Kantor Pelayanan PBB KabupatenSemarang dengan surat Nomor : S. 1765/WPJ.10/KB.03/2006tanggal 1 Juni 2006 tentang Informasi NJOP tahun 2006 diKelurahan Nyatnyono bahwa NJOP tertinggi adalah 114.000 s/d142.000/m2 dan NJOP Terendah adalah 4.100 s/d 5.900/m2.Namun dengan alasan bahwa selisih antara harga NJOP tertinggidan terendah terlalu mencolok, maka Kepala Kantor mengirimsurat kembali dan untuk lokasi tanahnya langsung menunjukuntuk
Semarangsebagai berikut :e NJOP tertinggi 114.000 s/d 142.000/m2.e NJOP terendah 4.100 s/d 5.900/m2.e Bahwa kemudian Kepala Kantor KPBD Propinsi Jateng menyuratikembali kantor PBB kab. Semarang untuk meminta informasitentang harga NJOP tanah sekitar Kp.Sendang Rejo RT.001/Rw.07 Kel. Nyatnyono kec.
72 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dari tanah eks.
SMK MERDEKA tidak menjadi objekpajak maka saksi HERU SULISTYO HADI meminta harga NJOP (Nilai JualObjek Pajak) di sekitar tanah eks.
SMK MERDEKA tidak menjadi objek pajak maka saksiHERU SULISTYO HADI meminta harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) di sekitartanah eks.
SMKMERDEKA berada pada klas A28 dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)sebesar Rp. 128.000,(seratus dua puluh delapan ribu rupiah) perM2 ataudengan harga tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebesarRp. 696.832.000,(enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tigapuluh dua ribu rupiah) atas tanah eks. SMK MERDEKA seluas 5.444 (lima ribuempat ratus empat puluh empat) M2 ;Bahwa akhirnya pemilik tanah eks.
SMK MERDEKA berada pada klas A28 dengan Nilai Jual ObyekPajak (NJOP) sebesar Rp. 128.000,(seratus dua puluh delapan ribu rupiah)perM2. Jadi disini terdakwa bersamasama dengan saksi Drs.
163 — 276
atau nilai nyata/sebenarnya dengan17memperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi.
atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi.
Jika tidak terdapattransaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyeklain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganii;Bahwa urusan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan bisa didelegasikankepada bawahannya. Sebagai anggota dan berperan memberikan pendapat /usulan penetapan harga berdasarkan NJOP yang berlaku di daerah tersebutsesuai Keputusan Menteri Keuangan.
penghitungan NJOP tetap beroedoman pada NJOP sesuai denganPasal 1 angka 3 Undangundang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1994 adalah harga ratarata yangdiperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
NJOP pun juga tergantungdari apakah datanya telah dilakukan pembaharuan secara berkala dan terkini atautidak.
52 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kedua,Dasar Pengenaan Pajak dalam perkara a quo adalah Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) per M2 ditetapkan pada klasifikasi nasional sebesarRp140,00 per M2 adalah sudah benar, dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkaraa quo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 3 ayat
Putusan Nomor 1232/B/PK/Pjk/2018 NJOP Per M2 Total NJOP Objek Pajak Luas (M2) Kelas (Rp) (Rp)Bumi 2.912.900.000 200 140 407.806.000.000,00NJOP sebagai dasar pengenaanPBB = 407.806.000.000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 12.000.000,00NJOP untuk perhitungan PBB = 407.806.000.000,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x 407.806.000.000,00 163.117.600.000,00PBB yang terutang = 0,5% x 163.117.600.000,00 815.588.000,00Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar (Rp) 815.588.000,00 Menimbang, bahwa berdasarkan
77 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Uraian Jumlah (Rp); 4.063.796.832.831 Bumi 42 Bangunan 12.672.715.0003 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB POA ATS4 NJOP TKP 7.500.0005 NJOP untuk penghitungan PBB FON ACROSS6 NUKP (40%) reso ome BS7 Pajak Bumi dan Bangunan terutang (0,5%) 8.152.924.0968 PBB yang telah dibayar 8.064.097 .9259 Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 88.826.171 Halaman 4 dari 10 halaman.
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBBsebesar Rp20.623.277.312.560,00 yang tidak dapat dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap
dalampersidangan serta pertinbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa,diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo, karena in casu nilaikewajaran bumi dan/atau bangunan yang lebih mengedepankan asaskebenaran materiil dan klasifikasi bumi yang melandaskan KlasifikasiBumi menurut NJOP baik berdasarkan Bumi dan Bangunan
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agri Bumi Sentosa, NPWP:21.000.764.7731.001 dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: Menurut MenuNo Uraian : Pemohon KPemeriksa .BandingData Obyek PajakLuas Bumi (m2) 62.931.800 62.931.800Luas Bangunan (m2) 275 275Kelas A41 & AQ A41 & AQNJOP Bumi per m2 (Rp) 2.450 . 2.450NJOP Bangunan per m2 (Rp) 310.000 310.000NJOP (Rp) 154.268.160.000 154.268.160.000Perhitungan Pajak yang terutang1 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 154.268.160.000 154.268.160.000Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak2 (NJOPTKP
) 8.000.000 8.000.0003 NJOP untuk perhitungan PBB 154.260.160.000 154.260.160.0004 Persentasi Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% 40%5 NJKP 61.704.064.000; 61.704.064.0006.a PBB yang terutang (tarif 0,5%) 308.520.320 308.520.320Pengenaan Khusus RS Swasta/PTS/Investasi6.
adalah sebagai berikut:MENGADILI:Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP96/WPJ.29/2014 tanggal 11 Februari2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak PBB Nomor00001/272/10/731/13 tanggal 2 Agustus 2013 Tahun Pajak 2010, atasnama: PT Agri Bumi Sentosa, NPWP: 21.000.764.7731.001, beralamat diJalan Indragiri Citra Nomor 2 Loktabat Utara, Banjarbaru, KalimantanSelatan, sehingga perhitungan PBB Tahun Pajak 2010 menjadi sebagaiberikut: ; ; NJOP
PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) TahunPajak 2010 yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesarRp176.061.169,00; dengan perincian sebagai berikut : NJOP
154 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rp1.420.000,00 KuringTotal Njop siptt Rp303.309.000,00 Rp159.663.000,00Rp537.000,00/ NJOP (25/12/2006)m? Rp1032.300,00 Diterima di Sudin(10%) PU&TARp5.000.000,00(26/12/2006) LurahKW ikut Hal. 13 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014 3 Drs.SarwoEdhyTanah 250 m?Njop sipttRp614.000/m?
Rp1.420.000,00 KuringTotal Njop siptt RP303.309.000,00 Rp159.663.000,00Rp537.000,00/ NJOP (25/12/2006)m? Rp1032.300,00 Diterima di Sudin(10%) PU&TARp5.000.000,00(26/12/2006) LurahKW ikut3 Drs.
Tanah 125 m*Rp129.037.500,00 Rp57.056.500 Diterima 2x dariSumarno jLainlain NJOP!
penentuan besarnya NJOP di letakHal. 96 dari 154 hal.
Rp1.420.000,00 KuringTotal Njop sipttRP303.309.000,00 Rp159.663.000,00Rp537.000,00/ NJOP (25/12/2006)m? Rp1032.300,00 Diterima di Sudin(10%) PU&TARp5.000.000,00(26/12/2006) LurahKW ikut3 Drs. Tanah 250 m* Rp258.075.000,00 Rp119.784.000,00 Diterima 2x dariSarwo Njop siptt NJOP Santoso di GrahaEdhy Rp614.000/m* Rp1.032.300,00 KuringRp114.784.000,00(25/12/2006)Diterima di SudinPU&TARp5.000.000,00(26/12/2006) 10.
56 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Uraian Jumlah (Rp)1 Bumi (Tubuh Bumi) 22.192.841.760.0002 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 22.192.841.760.0003 NJOP TKP 4 NJOP untuk penghitungan PBB 22.192.841.760.0005 NJKP 8.877.136.704.0006 Pajak Bumi dan Bangunan terutang 44.385.683.520 Halaman 2 dari 8 halaman.
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi NJOP sebagai dasar pengenaan PBBsebesar Rp35.716.765.645.000,00; yang tidak dapat dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap
RONALDUS JHON SALEMBA POTEREYAU
Tergugat:
ELTINUS OMALENG, SE.,MH
168 — 116
Bahwa Kerugiankerugian yang diderita Penggugat atas penguasaantanah milik Penggugat oleh Tergugat, dapat Penggugat rincikan sebagai berikut:a) Kerugian Materiil:Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Padt.G/2020/PN Time Bahwa oleh karena bersediaTergugat menyelesaikan gantirugi tanah milik Penggugat sebagaimana Point 11 GugatanPenggugat adalah Nilai berdasarkan Nilai NJOP tahun 2013yakni:Nilai NJOP tanah X Luas Tanah = Harga JualRp. 2430.000, x 5000 m?
= Rp. 1.215.000.000, (Satu milyad duaratus lima belas juta rupiah)Maka berdasarkan NJOP saat ini Nilai Tanah Objek Sengketaadalah Rp.2.430.000,:Nilai NJOP tanah X Luas Tanah = Harga JualRp. 2.430.000, x 5000 m? = Rp. 11. 700.000.000, (sebelahmilyar tujuh ratus juta rupiah)e Biaya Operasional pengurusan kepada Kuasa sebelumnyaBapak.
Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secaraTunai yang perincian sebagi berikutc) Kerugian Materiil:e Bahwa oleh karena janji tergugat akan menyelesaikan gantirugi tanah milik Penggugat sebagaimana Point 11 GugatanPenggugat adalah Nilai berdasarkan Nilai NJOP tahun 2013yakni:Nilai NJOP tanah X Luas Tanah = Harga JualRp. 2430.000, x 5000 m?
= Rp. 1.215.000.000, (Satu milyad duaratus lima belas juta rupiah)Maka berdasarkan NJOP saat ini Nilai Tanah Objek Sengketaadalah Rp.2.430.000,:Nilai NJOP tanah X Luas Tanah = Harga JualRp. 2.430.000, x 5000 m? = Rp. 11. 700.000.000, (sebelahmilyard tujuh ratus juta rupiah)e Biaya Operasional pengurusan kepada Kuasa sebelumnyaBapak.