Ditemukan 3022 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Membayar upah lebih rendah dari umr Ump Lain-lain Kalimantan timur Upah; sengketa upah minimum; upah minimum regional; umr;
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-08-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 108/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
250 — 131
  • Tahun2017, besaran upah minimum regional (UMR) di Jabar berkisarRp.1,43 jutaRp.3,601 juta. Adapun UMR di Jateng Rp.1,370 jutaRp. 2,125 juta. Kondisi tersebut memicu penurunan nilai eksporkhususnya manufaktur. Berdasarkan data Badan Pusat StatistikJabar, nilai ekspor pakaian jadi bukan rajutan Jawa Barat padaJanuariJuni 2017 turun 10,01 persen dibandingkan denganperiode yang sama tahun lalu.
    Sengketa Tata Usaha Negara Mengenai Upah Minimum Regional(UMR). Dalam hal sengketa tata usaha negara menyangkut Upah MinimumRegional (UMR), perlu diperhatikan halhal sebagai berikut : a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 30-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 222 K/PDT.SUS/2009
SOETRISNO, DRS., BE, DKK.; YAYASAN BINA MANDIRI
101 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gaji Pokok Karyawan menjadi minimal Rp. 700.000 (tujuhratus ribu rupiah, UMR).2. Gaji pokok Dosen menjadi minimal Rp. 1.000.000 (satujuta rupiah)Tergugat mau melakukan promosi untuk meningkatkan jumlahmahasiswa dengan caracara sebagai berikut:i. Memperbaiki fasilitas belajar mengajar.ii. .Memperbaiki gedung sebagai sarana dan prasaranakegiatan belajar rnengajar.iii.
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama Perceraian
Register : 18-10-2016 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5745/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg
Tanggal 2 Agustus 2017 — Pemohon lawan Termohon
25 — 10
  • serta nafkah dankiswah selama masa idah Rp.4.500.000, dan nafkah terhutang dari bulanAguastus hinga sekarang 5 bulan x Rp.1.500.000 = Rp. 7.500.000, kepadaPenggugat Rekopensi, total sebesar Rp. 22.000.000, dan nafkah anakpaling sedikit Rp. 1.000.000, tiap bulan hingga anak tersebut dewasa,Tergugat Rekonpensi keberatan dengan permitaan jumlah yang fantastismengenai tuntutan nafkahnafkah dari Penggugat Rekonpensi, denganalasan sebagai berikut: Tergugat Rekonpensi adalah karyawan swasta dengan gaji UMR
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Khusus PHI
Register : 04-12-2013 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2013/PN.Yyk
Tanggal 20 Februari 2014 — RIMA SATRIA PAMUNGKAS Melawan : PT.JOGJA TUGU TRANS
112 — 23
  • .; Bahwa sesuai dengan lampiran kesepakatan kerja (perjanjian kerja) sesuai denganfakta yang ada gaji yang diterima Penggugat selaku Pekerja Waktu Tertentu sudahdiatas UMR di DIY sehingga dalil Pengugat yang mendalilkan hanya menerimagaji Rp.650.000, (PKWT Februari 2008) dan Rp.700.000, (PKWT Maret 2008 s/d diajukannya gugatan) adalah dalil yang tidak berdasar hukum sehingga harusditolak.; 222222 nnn nnn nnn nena nnn nnn nnnBahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Dalam Provisi posita nomor 5 yangmendalilkan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 18-09-2015 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 18-01-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 400/PDT.G/2015/pn BDG
Tanggal 14 April 2016 — Vera Wijaya LAWAN Daniel Halim
174 — 27
  • Bahwa gaji saksi adalah sesuai UMR. Bahwa setelan Penggugat pergi dari rumah saksi tidak tahu lagiSaksi 4.
Pengadilan PA RAHA Perdata Agama
Register : 15-11-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 31-12-2021
Putusan PA RAHA Nomor 508/Pdt.G/2021/PA.Rh
Tanggal 30 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
101 — 27
  • BahwaTergugat Rekonvensi diketahui tidak memiliki pekerjaan sehingga meskipunmengacu pada UMK dan UMR kabupaten Muna tetap tidak akan terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan kebiasaantinggal bersama, kemampuan penghasilan Tergugat dan kelayakanekonomi masyarakat namun Majelis lebih mendahulukan pertimbangankeadilan untuk kedua belah pihak dan Majelis Hakim berpendapat besarankesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2015 — Upload : 16-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 92/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 4 September 2015 — SUHARTO KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
86 — 38
  • penduduk yang merupakan penyangga daerah TamanNasional.Tanah permukiman baru yang terkena pengembangan prasaranaumum (waduk, irigasi, jalan) atau relokasi akibat bencana alam(ongsor, banjir, tsunami).Seluruh atau sebagian bidang tanah yang terletak di desa miskin/tertinggal.SUBYEK PRONASubyek kegiatan Prona diutamakan pemilik tanah dari masyarakat golonganekonomi lemah sampai menengah, sebagai berikut :Pemilik tanah di lokasi kegiatan PRONA.Pemilik tanah yang berpenghasilan kurang atau sama dengan UMR
Pengadilan PA BAWEAN Perdata Agama Perceraian
Register : 12-11-2009 — Putus : 04-08-2010 — Upload : 25-07-2011
Putusan PA BAWEAN Nomor 135/Pdt.G/2009/PA.Bwn
Tanggal 4 Agustus 2010 — ABDUL LATIEF Bin MUCH. ANWAR Melawan HASANAH Binti HASANUDDIN
64 — 8
  • Bahwa anak pertama dan keempat yang bernama ANAKKANDUNG I, unur10 tahun; dan ANAK KANDUNG IV unr 4 tahundi asuh oleh ibu Termohon, anak keti ga ANAK KANDUNGII umr 8 tahun diasuh oleh Ibu Penwvhon, dan ANAKKANDUNG III unur 5 tahun; di asuh oleh bibiTermobhon sejak usia 40. hari senna anak anaktersebut di bi ayai Penvhon seb agai ayahkandungnya; 3, Bahwa anak kedua telah dia nbilTer nvhon/ Penggu gat Rekonpe nsi dari asuhan ibuPenohon, ketika Penggugat Rekonpensi/Ternohon pamitakan ke Malas yia dengan
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama Perceraian
Register : 24-08-2016 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 09-01-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2730/Pdt.G/2016/PA.Tgrs
Tanggal 7 Desember 2017 — Pemohon - Termohon
98 — 52
  • Apabila penghasilan Pemohon Konvensi yang sudahsekitar 5 kali lipat dari UMR ratarata di Indonesia dianggap kurang, lalubagaimana nasib jutaan penduduk Indonesia yang penghasilannya 1 kaliUMR saja.35.Pemohon Konvensi menolak dalil Termohon Konvensi angka 16 (EnamBelas) huruf j dan poin turunannya karena tetap sesuai denganpernyataan Pemohon Konvensi sebelumnya bahwa Pemohon Konvensimenginginkan hak asuh anak dengan pertimbanganpertimbangan yangsudah Pemohon Konvensi sampaikan.36.Pemohon Konvensi
Pengadilan PA RAHA Perdata Agama
Register : 24-03-2021 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PA RAHA Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Rh
Tanggal 7 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 11
  • BahwaTergugat Rekonvensi diketahui tidak memiliki pekerjaan yang tetapsehingga meskipun mengacu pada UMK dan UMR kabupaten Muna tetaptidak akan terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan kebiasaantinggal bersama, kemampuan penghasilan Tergugat dan kelayakanekonomi masyarakat namun Majelis lebih mendahulukan pertimbangankeadilan untuk kedua belah pihak dan Majelis Hakim berpendapatmeskipun Tergugat saat ini tidak memiliki
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 22-02-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 39/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
PT.DUTACIPTA PAKAR PERKASA diwakili oleh J.E. Sendjaja, Ir.,MBA,
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
Intervensi:
AS. SALINDRI LINTANG HAYU
142 — 71
  • ;Halaman 66 dari Halaman 84 Putusan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN.SBY Bahwa keterlambatan pembayaran upah disebabkan perusahaan masihmeminjam atau menunggu transaksi dengan konsumen ; Bahwa saksi sempat melihat dan membaca adanya kesepakatanDireksi dan pekerja tapi HRD tidak dilibatkan dalam pembentukankesepakatan tersebut ; 222 Bahwa penangguhan upah dimulai tahun 2016, 2017, 2018 untuk tahun2017 tidak semua karyawan 5 Bahwa intinya perusahaan tidak mampu untuk menaikkan gaji tahun2018 sesuai UMR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 10-03-2015 — Upload : 10-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015
Tanggal 10 Maret 2015 — PT. JAKARTA EXPRESS TRANS, suatu Perseroan Terbatas, diwakili oleh Ir. Bubung Burhana, dan kawan kawan Para Direksi PT. Jakarta Express Trans VS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA qq. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA qq UNIT PENGELOLA TRANSJAKARTA BUSWAY (d/h BADAN PENGELOLA TRANSJAKARTA BUSWAY kemudian BADAN LAYANAN UMUM TRANSJAKARTA BUSWAY)
179 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim BANI pada paragraf 2 halarnan 35putusan Nomor 448/III/ARBBANI/2012 tertanggal 3 Oktober 2012menyatakan "rnenimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonanpenyesuaian upah sejak Januari 2008, namun baik dalam perkara335/XII/ARBBANI/2009 maupun suratsurat Pemohon yang memohonperpanjangan untuk waktu 5 (lima) tahun (bukti T6) Pemohon tidakmenyinggung sama sekali tuntutan penyesuaian fee rupiah per kilometerberkaitan dengan penyesuaian kenaikan Upah Minimum Regional (UMR
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Khusus PHI
Register : 04-12-2013 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 10-06-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 10/G/2013/PHIYk
Tanggal 20 Februari 2014 — Rima Satria Pamungkas Melawan : PT Jogja Tugu Trans
93 — 15
  • .; Bahwa sesuai dengan lampiran kesepakatan kerja (perjanjian kerja) sesuai denganfakta yang ada gaji yang diterima Penggugat selaku Pekerja Waktu Tertentu sudahdiatas UMR di DIY sehingga dalil Pengugat yang mendalilkan hanya menerimagaji Rp.650.000, (PKWT Februari 2008) dan Rp.700.000, (PKWT Maret 2008 s/d diajukannya gugatan) adalah dalil yang tidak berdasar hukum sehingga harusditolak.; 222222 nnn nnn nnn nena nnn nnn nnnBahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Dalam Provisi posita nomor 5 yangmendalilkan
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 21-02-2022 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN JAYAPURA Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap
Tanggal 2 Desember 2021 — - CAFE PHOENAM (PERMOHONAN KASASI) - BONEFASIA LELO BEGIUR, Dkk (TERMOHON KASASI)
183 — 106
  • Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan PHI ini dengan mengacupada perkembangan terbaru sebagaimana posita gugatan poin duadimanaPara Penggugat mengajukan gugatan dengan mengacu' padaperkembangan terkini tentang UMR akan tetapi Para Penggugat tidakmelakukan penolakan pada saat surat perjanjian kerja dengan Tergugatditandatangani dan berjalan sebagaimana mestinya sampai denganperjanjian habis masa berlaku dan tidak ada satupun dari Para Penggugatmengajukan keberatan kepada Tergugat, atau setidaktidaknya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-06-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 607 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 26 Juni 2013 — Ir. PAIDI PUJOSUMARTO
74 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Krakatau SteelNo. 32/CU/DUKRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan.Bahwa terhadap kontrak Nomor : 22/C/DUKRAKATAU STEEL/KONTR/2001 telah dilakukan beberapa kali penyesuaian yaitu denganaddendum kontrak sebagai berikut :a Adendum I dengan kontrak No. 33/C/DU/KRAKATAU STEEL/AM/I/VIII/ 2002 tanggal 9Agustus 2002 yang mengatur penyesuaian gajipengemudi sesuai UMR yang berlaku yangditandatangani oleh Ir.
    Krakatau SteelNo. 32/CU/DUKRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan ;Bahwa terhadap kontrak Nomor : 22/C/DUKRAKATAU STEEL/KONTR/2001 telah dilakukan beberapa kali penyesuaian yaitu denganaddendum kontrak sebagai berikut :Adendum I dengan kontrak No. 33/C/DU/KRAKATAU STEEL/AM/I/VIU/ 2002 tanggal 9 Agustus 2002 yang mengatur penyesuaian gajipengemudi sesuai UMR yang berlaku yang ditandatangani oleh Ir.Hal. 15 dari 122 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 28-05-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2020
Tanggal 6 Agustus 2021 — KOMUNITAS PASIEN CUCI DARAH INDONESIA (KPCDI) VS PRESIDEN RI;
428 — 246 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kenaikan iuran sebesarRp10.000, Rp49.000 dan Rp70.000 sangat terjangkau dan jauh lebihdari seimbang dengan manfaat yang diperoleh terlebih bagi Pasiencuci darah sedangkan persentase kenaikan UMR yang kecildiperhitungkan terhadap nominal UMR sudah mencapai kisaran Rp4jutaan sehingga jelas tidak valid untuk suatu perbandingan sebaliknyamemperlihat upaya untuk menimbulkan kesimpulan/persepsi yangsalah terhadap penyesuaian iuran dalam Pasal 34 Peraturan PresidenNomor 64 Tahun 2020;.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 05-01-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 13-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 01/PDT.SUS.PHI/2015/PN BDG
Tanggal 12 Mei 2015 — URIP SUMOHARJO; MULYADI; ANEN SUNARYA; HELMI; WIENG PANUWUN; LAWAN; PT.HARAPAN SUKSES JAYA;
129 — 68
  • Dari beberapa halyang saya ketahui, hal pertama yang mereka tuntut adalah masalah upahminimum regional (UMR), yang harus ditingkatkan menjadi dari angka +1,5juta menjadi + 3 juta. Kedua adalah dari segi sistem kontrak yang harusdihapuskan. Dan yang ketiga adalah penghapusan sistem rekrutmenkaryawan outsourcing. Jika kita melihat secara unum, memang wajar semuahal yang mereka tuntut tersebut. Upah minimum udah sewajarnya untukditingkatkan sesuai dengan kebutuhan ekonomi.
    Tuntutan untuk UMR di atas 3 juta,mungkin perusahaan akan mampu menyanggupinya, tapi dengan catatan,pengurangan jumlah karyawan. Misalnya dari satu aktivitas kerja, yangseharusnya dikerjakan oleh 3 orang, harus diusahakan dikerjakan oleh 2orang. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya produksi, tapi harga jual tidakboleh dinaikkan, maka perusahaan akan menekan di biaya labour. Wajarkahbila suatu perusahaan melakukan hal tersebut? wajar saja, karena tidak adaperusahaan yang ingin rugi.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Umum Penggelapan
Register : 18-03-2015 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 44/Pid.B/2015/PN. Psb
Tanggal 3 Juni 2015 — SILVIA CANDRA KRISTIANTI, S.E. Pgl SILVI
65 — 44
  • /PN.PsbRp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) sesuai UMR, hak cuti, THRdan uang lembur;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut MajelisHakim antara Terdakwa dengan CV Dimas Motor memiliki hubungan pekerjaandimana Terdakwa menerima atau mendapat upah dari CV Dimas Motor;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurutMajelis Hakim unsur Karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian ataumendapat upah uang telah terpenuhi secara hukum;Ad.6.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 19-02-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 96/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 21 Maret 2019 — Penggugat:
1.Ir. IBNUSYIAM MAWARDI, MM
2.Ir. DADANG AMDALI, MM
3.Ir. ALIP AFANDI, MM
Tergugat:
1.SUYUDI
2.H. MUALLIF SOLIHIN, SH
3.ANDI KAIMUDIN
4.Ir. SUHERMAN
5.ARMEN HAMIDY
6.Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik
73 — 53
  • Adapunbiaya sewa yang dibayarkan oleh Perum BULOG kepadaYanatera/Yabinstra adalah sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas jutarupiah) per bulan untuk masingmasing rumah; Bahwa saat ini Yanatera/Yabinstra tetap memberikan tunjangankesejahteraan kepada para pensiunan berupa beras 10 kg/bulan dankartu asuransi kesehatan (/n Health) sehingga diharapkan besaranpensiunan setara dengan UMR tanpa dibebani oleh halhal lain.Menimbang bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugatmasingmasing pada tanggal 14
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 17-06-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN MALANG Nomor 495/Pid.B/2016/PN Mlg
Tanggal 7 Nopember 2016 — NENY MARDIANA
121 — 21
  • Bahwa tidak ada hubungan kerja yang menyebabkan terdakwa menerima upahbulanan sesuai UMR Kota Malang sebagai Kepala Marketing ataupun MarketingFreelance diantara bulan juni 20152016 dari PT. Trihana Perkasa, terdakwahanya menerima Fee atas penujualan unit rumah yang laku terjual atas usahadari Tersangka ;4. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tugas pokok dan fungsi sebagaiKepala Marketing PT.