Ditemukan 3979 data
106 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 785 K/Pdt.Sus/PHI/201616.17.Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa Judex Factitelah melangar asas audi et alteram partem dan asas imparsialitas,sehingga sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Putusan PHISurabaya tersebut dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis HakimMahkamah Agung yang memeriksa dan memutus PerkaraHubungan Industrial a quo;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, telah jelas terbuktibahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan dan telahmelanggar ketentuan hukum
SUDIYONO, WS
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
79 — 3
denganAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar AsasBertindak Cermat dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;25.Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan poko perkara namunpenjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding denganperbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehinggaoleh karenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan denganDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melangar
1.NUGROHO WISNU PUJOYONO SH.
2.Bayu Teguh Setiawan, SH
Terdakwa:
1.NIAT PRAMONO Bin AMAT TARYONO
2.DIRIN Bin NURSITO
3.RASIDI MUHIMIN Bin MARTANI
4.TRIYONO Bin SURYANTO
5.SUKUR Bin RUSMANTO
108 — 25
Wonosobo atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara, menggunakan kesempatan main judi yangdiadakan dengan melangar ketentuan pasal 303, perbuatan mana dilakukan olehpara terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam23.00 Wib, terdakwa NIAT PRAMONO Bin AMAT TARYONO bersamaHalaman 6 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN.Wsbsama
66 — 11
Secara Lelangterhadap 2 (dua) SHM milik PENGGUGAT yang menjadi jaminan atas hutangH.ABDUL JALIL tersebut, lelang mana akan dilaksanakan pada tanggal 10Nopember 2011 dengan perantaraan TERGUGAT Il sebagaimana ternyatadari Pengumuman Lelang (Kedua) Eksekusi Hak Tanguungan Dan FidusiaHalaman 4 dari 52 halaman, Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2015/PN.Ptk.Nomor:B.2488XV/KC/ADK/10/2011 bertanggal 27 Oktober 2011 yangdiumumkan melalui Koran Pontianak Post bertanggal 27 Oktober 2011 (BuktiP.9), perbuatan mana Melangar
LAWAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk Cabang Kediri (Bank JATIM Kediri)
43 — 14
Cohen pada tahun1919, terdapat 4 (empat) criteria perbuatan melawan hukum, = yaitu1 Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 2 Melanggar hak subyektif orang lain ; 3 Melanggar kaidah tatasusila ; 4 Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain ; Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan katakata ataukah....atau. dengandemikian untuk adanya suatu perbuatan melangar
1.Dr. MUIDAH RAHMAN
2.DRA. MUIDAH RAHMAN
Tergugat:
1.SUTRISMIN ROSWATY
2.KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI CQ. DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA CQ. DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN. CQ. SATUAN KERJA INVENTARISASI DAN PENGADAAN JL. TOL PALEMBANG-INDRALAYA
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMSEL CQ. PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL PALEMBANG - INDRALAYA
Turut Tergugat:
1.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina marga
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA SELATAN
89 — 12
PenyerahanBahwa Turut Tergugat II, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinyaterkait dengan pelaksanaan ganti rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya, telah sesuai dengan peraturan Perundangundang yang berlaku danasasasas umum Pemerintahan yang baik sehinga dapat juga dikatakanBahwa Turut Tergugat II tidak pernah Melakukan perbuatan melangar Hukum;Bahwa dilihat dari dafttar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya Taha Dua Nomor : 2565/1016/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014,
118 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketua Koperasi Dengan Dasar Rapat Anggota Tahunan untukdigulirkan kepada kelompok tani mana.dalam Peraturan tidak ada aturan yang mendasarinya, sebagai dasaraturan perbuatan melangar hukum formil dalam surat dakwaan JaksaPenuntut Umum.2.3.
33 — 11
.: 371/Pid.B/2013/PN.PDG, tanggal 18 September 2013 Page 3 of 511 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukantidak pidana melangar Pasal 374 KUHPidana;2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umumperkara a quo;3 Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;4 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnyasebagai manusia;5 Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;Telah
96 — 47
Keputusan TUN dapat mengajukan = gugatan tertuliskepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertaituntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi, maka denganini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang untuk sudi dan berkenan memeriksa danmemutuskan : 522 ee eee ee eee eeeDALAM POKOK PERKARALl; Mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya; 23Menyatakan Tergugat telah melangar
39 — 8
Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif,maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan dari Penuntut Umumberdasarkan faktafakta di persidangan;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalamdakwaan Kesatu melangar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1)UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurunsurnya sebagaiberikut:1. Unsur setiap orang;2.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : MUHAMMAD KENAN LUBIS, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : Randy Tumpal Pardede, SH
21 — 11
berbeda jauh bahkancenderung Putusan Hakim lebih rendah dari Tuntutan Penuntut Umumdan jikapun tidak lebih rendah biasanya sama beratnya ataupun jikaHalaman 19 dari 38 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2020/PT MDNmisalnya pun lebih tinggi tapi tidaklah sampai 70 % diatas TuntutanPenuntut Umum sebagaimana dalam Putusan ini (Tuntutan 6 tahun,Diputus 10 tahun) ;10.Bahwa, dengan demikian sangat jelas dan terang, penjatuhanhukuman oleh Hakim tingkat pertama dalam perkara ini sangat tidakmengandung keadilan dan melangar
69 — 54
Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi.Sehingga penerbitan sertipikat oleh Tergugat selaku Kepala Pertanahan KabupatenBulukumba pada obyek gugatan tersebut telah melangar AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Keielifan, sehinggamana perbuatan Tergugat memenuhi syarat sebagaimana yang diatur daiam Pasal53 ayat (2) sub a dan c UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, Juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa begitupun terhadap pemecahanpemecahan
47 — 3
Bahwa Turut Tergugat Il, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinyaterkait dengan pelaksanaan ganti rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya , telah sesuai dengan peraturan Perundangundang yang berlakudan asasasas umum Pemerintahan yang baik sehinga dapat juga dikatakanBahwa Turut Tergugat II tidak perna Melakukan perbuatan melangar Hukum;9.
58 — 4
Bahwa Turut Tergugat Il, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinyaterkait dengan pelaksanaan ganti rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya , telah sesuai dengan peraturan Perundangundang yang berlakudan asasasas umum Pemerintahan yang baik sehinga dapat juga dikatakanBahwa Turut Tergugat II tidak perna Melakukan perbuatan melangar Hukum;9.
MUSLIM, SH
Terdakwa:
HAJI ASTANG alias HAJI ASSE alias HAJI TAHANG alias HAJI ASE TAHANG
320 — 473
Distrik Minyambouw , KabupatenPegunungan Arfak dan Kampung Aibow , Distrik Catubow , KabupatenPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat, sehingga lokasi tersebutbukan lah termasuk Wilayah Pertambangan;Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw ,Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow , KabupatenPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat , maka kegiatan tersebuttergolong PETI (Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar
135 — 27
Dengan demikian menurut Majelis unsur initelah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaan tersebut,sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan mempunyai keyakinan bahwa Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya, yaitu melangar Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Primair;Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti atas
48 — 29
Bukankah apa yang dilakukan olehsaudara Abdi Sitepu dengan merubah lahan padahal lahan tersebut belum sah secarahukum menjadi hak miliknya adalah tindakan yang melangar hukum? Mengapa ParaPenggugat hanya meminta sita jaminan pada objek perkara nomor 2 dan 3 padahalobjek perkara nomor juga dalam sengketa ?17 Bahwa Para Penggugat apakah pernah terpikir bagaimana nasib cucunya yang masihkecil harus menatap masa depannya sedangkan ayahnya sebagai pencari nafkah utamasudah tiada?
LILIANI DIAH KALVIKAWATI,SH
Terdakwa:
ACHMAD ISMANTO PUTRO Bin KISMANTO
195 — 46
Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah);Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal17 Pebruari 2021 yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umummengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana melangar Pasal 378Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN SmgKUHP dalam dakwaan pertama, namun tidak sependapat mengenai tuntutanhukuman yang diberikan kepada Terdakwa, karena tuntutan hukuman selama 2(dua) tahun dan
116 — 52
Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksuddalam posita 5 tersebut diatas tanpa sepengetahuan Penggugat dantanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat' serta Penggugattidak pernah berhubungan dengan orang orang yang namanya sebagaipemegang hak milik dimaksud dengan demikian tindakan yangdilakukan oleh Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat HakMilik dimaksud diatas telah menyalahi atalt melangar ketentuanUndang Undang sebagaimana dimaksud diatas telah menyalahi ataumelanggar ketentuan
173 — 132
Oleh karena hal tersebut telah salingbertentangan dengan Berita Acara Pelaksanaan Paparan NasionalNomor: 99/BAHGK/OJVII/2015 tertanggal, Jakarta 5 November 2015 ; .Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 03/Pbt/BPN73/2017 tertanggal 15 Maret 2017, yang mana menurut hematPenggugat Tergugat telah melangar AzasAzas Umum PemerintahanYang Baik (General of Good Goverment) yaitu teristimewa pada AzasKepastian Hukum Azas