Ditemukan 3406 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-08-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 32/G/2021/PTUN.JPR Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
531 — 300
531 — 300
Setelah ada perolehan hak tanahnya ketika dilaporkan ke BPN,maka BPN akan memantau 3 (tiga) tahun sejak memperoleh tanahnyatidak digunakan atau digunakan tidak sesuai dengan fungsinya maka adaaturanaturan lagi bisa dikenakan sangsi atau penetapan tanah terlantar;Bahwa permohonan diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong,kemudian ditanggal yang sama kami membalas surat tersebut, kami akantindaklanjuti apabila persyaratanpersyaratan dipenuhi karena ketikadiberikan ada beberapa perusaha tidak menyerahkan
Register : 11-12-2012 — Putus : 08-03-2013 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst Tanggal 8 Maret 2013 — Pidana Korupsi
- HERLAND bin OMPO
224 — 88
224 — 88
oleh WP&B;Bahwa menurut saksi pada saat pelaksanaan bukanmerupakan fungsi saksi karena saksi berada pada posisiPOST dan berada pada kewenangan Divisi PenunjangOpErasi yang dijabat oleh Amir Hamzah;Bahwa menurut saksi sebagai Kepala Divisi Akuntansi tidakmelihat adanya dokumen yang terkait dengan kegiatanBioremediasi.Bahwa saksi mengevaluasi FQR dari Kontraktor KontrakKerja Sama (K3S);Bahwa pada prinsipnya tiap tiap K8S di haruskanmelaporkan kegiatannya dan bagi K3S yang tidakmelaporkan di kenakan sangsi
Putus : 26-03-2015 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 604/Pid.B/2014/PN.Smg Tanggal 26 Maret 2015 — FRANSISKA PRAMITA WAHYUNING ASTUTI
187 — 163
187 — 163
ARISTA KURNIASARI sebagaiguru SD Ngemplak Simongan Semarang tidak pernahmasuk kerja namun tidak ada sangsi dari Dinas dan surattersebut juga dilampiri SPK (Surat Perjanjian Kerja)pekerjaan pengadaan ATK di Dinas Pendidikan kotaSemarang tahun 2013 yang didalamnya ada tanda tangansaksi yang dipalsukan.e Bahwa saksi tidak mengetahui selanjutnyaSPK (Surat Perjanjian Kerja) fiktif tersebutdigunakan oleh sdri. ARISTA KURNIASARIuntuk kepentingan apa, namun berdasarkanketerangan dari sdri.
Register : 26-02-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tdn Tanggal 19 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
2.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
H. EDDY SOFYAN
163 — 53
1.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
2.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
H. EDDY SOFYAN
163 — 53
jam kantor tetapi jam kerja yang penting tertib administrasinya; Bahwa di Pemerintahan Belitung tidak diberlakukan dan tidakdiperbolehkan tanda tangan cap stempel; Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang pengusahadibidang pariwisata dan komentator sepak bola; Bahwa kesehariannya Terdakwa domisili Belitung, Jakarta dan Subang; Bahwa 24 (dua puluh empat) jam harus melayani adalah kepentinganpribadi Saksi tetapi memberi contok kepada bawahan,kalau tidak bisadiikuti tidak apaapa, tidak ada sangsi
Register : 19-12-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN PADANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pdg Tanggal 8 April 2015 — Drs. NASRUL Bin BAHRUM Pgl NAS
52 — 11
52 — 11
Dalam hal sekolah/madrasah swasta,pengambilan keputusan tersebut harus melibatkan penyelenggarasekolah/madrasah;Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tuapeserta didik dan masyarakat;Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenagakependidikan dengan menggunakan sistem pemberianpenghargaan atas prestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturandan kode etik;Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi pesertadidik;r.Bertanggung jawab atas perencanaan partisipasif
Register : 11-04-2013 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel Tanggal 3 Maret 2014 — ROTUA ANASTASIA SINAGA
319 — 180
319 — 180
meneliti kwalitas dan kwantitas itu masuk prinsip kehatihatianperbankan ;Hal 223 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.SelBahwa dalam meneliti katakanlah pencatatan, dalam meneliti barang jaminan masuk juga,misalnya rumah dengan sertipikatnya, masuk dalam pembukuan juga, wajib juga dicatatkwalitas dan kwantitas barang itu baik berupa sertipikat maupun barang harus diperiksakeasliannya ;Bahwa setiap pegawai bank harus melaksanakan ketentuan seperti SOP, jika tidakmelakukan sesuai SOP ada sangsi
apa harusdilokalisir bagian mana kesalahan itu terjadi, Kredit itu suatu proses tidak bisa berdirisendiri, kalau ada halhal yang tidak dilakukan dibagian lain, prinsip saling mengingatkanitu kalau yang satu tidak ada yang mengingatkan itu harus dipertanyakan apakahpelanggaran administrasi bisa dibuktikan apakah itu dengan sengaja ;Bahwa Kalau pengalaman Ahli namanya UU perbankan kalau unsur kegiatannya ada diUU dan itu terbukti dilakuakn dengan sengaja maka bisa dikenakan UU Perbankannya ;Bahwa Sangsi
Register : 29-08-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 7 Nopember 2016 — - JEKSON SIREGAR
62 — 10
62 — 10
Badan usaha akan diberi sangsi dan di laporkan ke APIP pemerintahkabupaten serdang bedagai atau KPP.
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST. Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana
- TAFSIR NURCHAMID
275 — 84
275 — 84
... menurut Ahli hal itu bukan termasuk kekayaan Negara;Bahwa apabila ada PT BHMN menyewakan salah satu gedungyang dibangun dengan menggunakan keuangan negaratersebut ke pihak ketiga, menurut ahli uang sewa tersebutbukan merupakan uang Negara;Bahwa pelanggaran terhadap Keppres No. 80 Tahun 2003menurut Ahli tidak dapat dipidana;Bahwa memasukkan suatu ketentuan pidana dalan suatuaturan harus menyertakan rakyat dan DPR maka aturantersebut harus berbentuk UU, oleh karena itu PP dan Kepprestidak ada sangsi
pidananya;Bahwa didalam doktrin hukum, orang dapat dipidanaberdasarkan UU yang ada;Bahwa dalam suatu pelelangan, harga tender yang lebih tinggidari harga pasar bukan tindak pidana;Bahwa apabila ada suatu permasalahan seorang Rektor/pimpinan suatu Perguruan Tinggi melanggar ketentuan MWA,bukanlah merupakan tindak pidana, karena di dalam peraturanMWA tidak ada sangsi pidana;Bahwa yang merupakan tindak dipidana adalah transaksipembukuan yang tidak cukup jelas, pencatatan pengeluaranyang tidak nyata
Putus : 20-06-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 9/PID.SUS/TPK/2014/PN.BKL Tanggal 20 Juni 2014 — TERDA KWA : Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd
133 — 85
133 — 85
PP tidak pernah menerima sangsi maupun denda dari pekerjaanfisik GOR terpusat Kab. Lebong tersebut yang hanya terselesaikan 95%.Terhadap keterangan saksi terdakwa keberatan mengenai keterangan saksiadanya kesepakatan kekurangan fisik pekerjaan 95% yang dianggap 100%.34. HARY SUBAGYO,ST Bin SUPARI (alm) :Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan PT. Pembangunan Perumahan(Persero) Cabang Il Palembang sejak tahun 2007, dengan jabatan sebagaiProjek Manager untuk pembangunan GOR terpusat Kab.
Register : 30-01-2014 — Putus : 20-06-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl. Tanggal 20 Juni 2014 — TERDAKWA : SURATMAN, Am. Pd. Bin HASIM (alm);
117 — 66
117 — 66
PP tidak pernah menerima sangsi maupun denda dari pekerjaanfisik GOR terpusat Kab. Lebong tersebut yang hanya terselesaikan 95%.Terhadap keterangan saksi terdakwa keberatan mengenai keterangan saksiadanya kesepakatan kekurangan fisik pekerjaan 95% yang dianggap 100%.34. HARY SUBAGYO,ST Bin SUPARI (alm) :Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan PT. Pembangunan Perumahan(Persero) Cabang Il Palembang sejak tahun 2007, dengan jabatan sebagaiProjek Manager untuk pembangunan GOR terpusat Kab.
Putus : 24-11-2011 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 51/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg Tanggal 24 Nopember 2011 — H. AGUS RIYANTO S.Sos, MM Bin MAKDORI (TERDAKWA)
177 — 48
177 — 48
pinjaman jangka pendek penggunaannya hanya dipergunakanuntuk menutup kekurangan arus kas pada tahun anggaran yangsersangkutan;bahwa dana pinjaman daerah tidak bisa langsung dipergunakan untukkegiatan tanpa melalui rekening kas umum daerah, Pasal 142 ayat (1)Permendagri No.13 Tahun 2006 dan dalam kasus ini tidak sesuai pasaltersebut, tidak sesuai aturannya;bahwa Pejabat yang diangkat Bupati dan mengakibatkan pengeluaran44.127anggaran wajib membuat laporan tanggal 10 setiap bulan berikutnya dandalam hal sangsi
Register : 05-12-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
MUKHLIS
207 — 46
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
MUKHLIS
207 — 46
Pbrkonsekwensi penagihan itu yang jadi masalah kalau tidak ditagih tidak apaapa ;Bahwa didalam pengadaan barang dan jasa ada etika, bagaimana kondisidikarenakan pasien antri dan harus menolong ada sangsi, dengan kondisiini dokter dilarang mengunakan alat sendiri sesuai etika dokter dalampengadaan barang dan jasa, Ahli tidak bisa jawab ;Bahwa menyangkut penyewaan kalau sudah ada Formularium, RumahSakit dimungkinkan atau tidak kesepakatan Formularium dipersilahkannamun terhadap pengadaan barang dan
tidakbisa menilai pelanggaran dan etika ;Bahwa ketika ia tahu pertanggungjawaban padanya harus dinilai ;Bahwa kita tidak bisa mengambil etika karena itu adalah konsep ;Bahwa Etika dan hukum dengan istilah kesehatan, keselamatan orang sakitharus menjadi pertama, harus diutamakan menurut pendapat ahli uukumyang paling tinggi adalah Jiwa, kejahatan harkat dan martabat, etika itupilihan saja ;Bahwa ketika seorang dokter dihadapkan dengan paksaan, kalau iamenolak akan dipecat atau akan mrendapatkan sangsi
Putus : 16-03-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1083/Pid.B/2014/ PN.Jkt.Tim. Tanggal 16 Maret 2015 — IBNU KHALDUN Als SIGIT Als RIFKI SUGENG Als
Als BONDAN Als ROYAN Als SULARNO Als GUNAWAN;
230 — 269
230 — 269
sedangkan aplikasipelaksanaan idad diantaranya adalah : Mempersiapkanpersonil secara fisik, dimana setiap Anggota JI, diwajibkanuntuk menjaga fisik dengan cara olah raga setiap harinyamelakukan Pus up, Set up, Back up, joging serta berlatihketrampilan menembak dengan menggunakan senapan angin,lempar pisau dan sumpit (Menulup), kegiatan tersebut wajibdilaksanakan oleh setiap anggota Toliah, kemudian dilakukanpengecekan setiap bulannya oleh atasan masingmasing, bilatidak melakukan akan dikenakan sangsi
Register : 31-01-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 25/Pid.B/2011/PN.PKP Tanggal 12 Januari 2012 —
189 — 29
189 — 29
letaknya di kantor Pertamina yangmempunyai' kegiatan berupa pengisian untuk kemudianpenyegelan dengan tujuan untuk menjamin mutu barangdari Badan Usaha ke konsumen ; Bahwa seharusnya mobil tangki tersebut langsung mengantarpesanan ketempat tujuan di alamat yang tertera dalam DOtersebut dan tidak mampir ke pool Praga Jaya ; Bahwa bilamana Badan Usaha/Patra Niaga bisa membuktikanadanya suatu pengurangan oleh Penyalur, maka bagiKonsumen tidak dapat dimintai tanggungjawab namun bagiPenyalur akan diberikan sangsi
Register : 18-10-2012 — Putus : 31-01-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 15/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk Tanggal 31 Januari 2013 — Saryoto, S.Pd Bin Karyo Utomo
90 — 22
90 — 22
Pengkol pada Tahunbahwa setelah mendengar adanya penyimpangan penggunaan dana PNPMMandiri di TPK Desa Pengkol, ada upaya untuk melakukan monitoring dan Saksilangsung kesana, baru kemudian Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan(BPKP), Perwakilan Yogyakarta, masuk melakukan audit; bahwa seharusnya mekanisme pelaksanaan sudah sesuai, tetapi kenyataaannya dilapangan tidak berjalan sesuai rencana ; bahwa dalam laporan kegiatan pelaksanaan PNPM Mandiri di TPK DesaPengkol, tidak ada penyimpangan; bahwa sangsi
Register : 16-09-2021 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb Tanggal 8 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.PRASETYO PURBO WAHYONO, SH
2.MELIYAN MARANTIKA, SH
3.YERI TRI MULYANA, SH
4.DENNY REYNOLD OKTAVIANUS, SH
5.Ngurah A.A.Pradewa A,SH
Terdakwa:
SYAHID RUSMIN, S.Sos
153 — 77
1.PRASETYO PURBO WAHYONO, SH
2.MELIYAN MARANTIKA, SH
3.YERI TRI MULYANA, SH
4.DENNY REYNOLD OKTAVIANUS, SH
5.Ngurah A.A.Pradewa A,SH
Terdakwa:
SYAHID RUSMIN, S.Sos
153 — 77
menemui Terdakwa SYAHIDRUSMIN untuk menanyakan tentang pemancar itu.Bahwa untuk pencairan ke3 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukanpemeriksaan, saksi juga tidak menanyakan tentang barangbarang pengadaanpemancar dari Terdakwa, padahal saksi ada menerima honor.Bahwa saksi diperintahkan kepala RRI, saksi PAULUS LAIYAN untuk bertemudengan saksi MUHKLIS RUMBIA untuk menyampaikan surat pada saksi MUHKLISHalaman 89 dari 179 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2021/PN AmbRUMBIA yang isinya pemberian sangsi
Register : 30-01-2014 — Putus : 20-06-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 11/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl. Tanggal 20 Juni 2014 — TERDAKWA : Drs. H. Nurman Marzuki, BE Bin Marzuki, BE (alm). DKK
101 — 53
101 — 53
PP tidak pernah menerima sangsi maupun denda dari pekerjaanfisik GOR terpusat Kab. Lebong tersebut yang hanya terselesaikan 95%.Halaman 81 dari148 Putusan Nomor : 11/Pid.B/Tipik or/2014/PN.BKLTerhadap keterangan saksi terdakwa keberatan mengenai keterangan saksiadanya kesepakatan kekurangan fisik pekerjaan 95% yang dianggap 100%.34. HARY SUBAGYO,ST Bin SUPARI (alm) :Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan PT.
Putus : 07-04-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 50 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm. Tanggal 7 April 2014 —
69 — 8
69 — 8
Bahwa PT.INDO YUCHAI MACHINERY dalam menjual mesin induk danmemberikan surat dukungan kepada siapa saja dan tidak ada persyaratan apapun atau tidak ada perikatan dan setelah PT.INDO YUCHAI MACHINERYmemberikan surat dukungan kepada Perusahaan yang mengikuti LelangPengadaan barang/jasa namun Perusahaan tersebut tidak membeli mesinkepada PT.INDO YUCHAI MACHINERY maka PT.INDO YUCHAI MACHINERYtidak memberikan sangsi apa pun kepada Perusahaan tersebut akan tetapiPT.INDO YUCHAI MACHINERY tidak bertanggung
Putus : 24-10-2012 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 56/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG Tanggal 24 Oktober 2012 — TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO
162 — 59
162 — 59
Bali Pasifik Pragama telahmembuat/menyampaikan dokumen lelang yangtidak benar kepada panitia pengadaan dan panitiatidak memberikan sangsi sesuai ketentuan, panitiamenanggapi bahwa itu telah lewat jika diberi sanksiseharusnya pada evaluasi Sampul kemudian saksimenyampaikan kembali bahwa pemberian sanksidapat berlaku sampai dengan tahap pelaksanaankontrak. Setelah itu beberapa saat kemudian saksiberpamitan untuk pulang..
Sangsi apabila menolak / mengundurkan diri dengan alasan yang tidakdapat diterima atau gagal menanda tangani kontrak maka SPPJ akandibatalkan dan jaminan penawaran dicairkan untuk disetor ke Kas Negaradan larangan mengikuti kegiatan pengadaan jasa di instansi pemerintahselama 2 tahune. tidak diperkenankan merubah dokumen pengadaan secara sepihak sampaidengan penanda tanganan kontrakSetelah menerima SPPuJ tersebut kemudian dilakukan penanda tangan kontrakyang dilaksanakan pada tanggal 9 September
Putus : 23-10-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto Tanggal 23 Oktober 2017 — - Dr. NAWIR NOHO SUNE, M.Si
209 — 63
209 — 63
,MT,dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:~Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai saksi dalamperkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap pelaksanaan proyekpengadaan alat laboratorium Tahun 2010;Bahwa dalam perkara yang sama, saksi dihukum 4 (empat) tahun penjara;Bahwa dari hukuman tersebut, saksi tidak mendapat sangsi sesuai aturanpemerintahkarena masih memakai peraturan yang lama;Bahwa di Universitas Negeri Gorontalo, saksi sebagai PenyelenggaraKegiatan dan Usaha