Ditemukan 3979 data
105 — 65
Bahwa dengan telah beralinnya sebidang tanah tersebut sesuai denganprosedur maka tindakan Syawaluddin Batu Bara Bin Abdul Karim Batu Baramenjadikan sebidang tanah seluas 8.154 m2 (delapan ribu seratus lima puluhempat meter persegi) menjadi obyek gugatan warisan yang harus dibagikanmerupakan suatu tindakan yang keliru dan melangar hukum serta harus ditolak;12.
71 — 29
107Permen Pemberian dan Pembatalan adalah (i) kesalahan prosedur, (ii)kesalahan penerapan peraturan perundangundangan, (iii) kesalahan subyekhak, (iv) kesalahan objek hak, (v) kesalahan jenis hak, (vi) kesalahanperhitungan luas, (vii) terdapat tumpang tindih hak atas tanah, (viii) data yuridisHalaman 12 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 106/G/2014/PTUNJKT.39.40.41.atau data fisik tidak benar, atau (ix) kesalahan lainnya yang bersifathukum administratif ; Bahwa selain dibuat dan/atau diterbitan secara melangar
151 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Bahwa keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum padapokoknya sependapat Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melangar Pasal3jo. Pasal 18 UndangUndang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.
105 — 27
atributatribut dari badanKepegawaian Negara, sehingga saksi korban dan anaknya percaya akanperkataan dan perbuatan Terdakwa, namun kenyataannya anak saksi korbantidak masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, sehingga Majelis Hakim akanmemilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang lebih relevan dan mendekatipada pembuktian perkara ini, yaitu sebagaimana didakwakan dalam dakwaanKesatu Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama, terdakwa didakwa telahmelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dalam Melangar
HAPPY AL HABIEBIE, SH
Terdakwa:
ANSORI bin MUHAMMAD
50 — 6
TERHADAP PEMBUKTIAN DAKWAAN KEDUABahwa dakwaan Kedua dari perkara ini adalah Tanpa Hak dan Melawan HukumMemiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yang diatur dan diancam pidana melangar pasal 112 ayat (2) UndangundangRI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) Undangundang RINo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur unsurnya adalah sebagaiberikut : Unsur Setiap Orang Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan
52 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sebenarnya telah disadari oleh Judex Facti untuk beban pembuktianperbuatan melawan hukum telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 1365KUHPerdata, yang menyatakan : Tiap perbuatan melangar hukum, yang membawa kerugian kepada seoranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut.; Dalam ketentuan perbuatan melawan hukum, terdapat dua unsur yang harusdibuktikan, yang terdiri dari :e Adanya kesalahan pelaku baik disengaja (wilfull) atau karena kalalaian
59 — 23
Bahwa seharusnya berita acara pelaksanaan eksekusi No.92/PDT.G/BA.EKS/ 2001/PN KPG pada tanggal 18 maret 2010 hanyamelaksanakan sesuai dengan bunyi amar dictum putusan no.92/pdt.g/2001/ pn.kpg tertangal 28 november 2010 yang batas batasnya tersebut diatas sehingga jurusita Pengadilan Negri Kupangsudah mempunyain patokan batas batas tanah yang akan dieksekusisehingga dalam pelaksanaan tidak melampui batas atau melangar batastanah milik yang disebut dalam batas tanah tersebut diatas;.
ABU ABDURACHMAN.SH
Terdakwa:
ILHAM Als AMENG Bin MUKRI
57 — 22
masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau hukuman bukanlahmerupakan suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakaninsttumen yang diberikan oleh Negara untuk dilakukan pembinaan bagiTerdakwa yang sudah melakukan perbuatan yang melangar
Tn. IRWAN RUDIANSYAH RIMBA
Tergugat:
1.SUHARDI
2.SAUNAN
3.DARIYAH
4.JAMHER SAMAT
5.SURYADI
6.ARIFIN
7.NG A HENG
8.DJUTINA
9.ABDUL HAKIM
10.ADITYA FACHREZA
11.KEPALA DESA SUNGAI NANJUNG
12.KEPALA DESA PAGAR MENTIMUN
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KETAPANG
93 — 12
, tercatat atas nama DJUTINA,sehingga penerbitan sertipikat tersebut bukan merupakan perbuatan melanggarhukum, dan Penggugat tidak dapat membuktikan proses pendaftaran tanahtersebut telah melangar hukum ataukah tidak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelishakim berpendapat petitum nomor 2, 3 dan 4 Penggugat tidak beralasanmenurut hukum untuk dikabulkan, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakanditolak;Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2, 3 dan 4 Pengugatsebagai
Yayasan Suluh Mulia Pionir y diwakili oleh Riama Roska Sihombing
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
244 — 286
Peraturan Daerah Kota Batam No. 2 tahun 2011 TentangBangunan Gedung, Bab XI Sanksi Dan Denda; Pasal 164, ayat 1:Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 163ayat (1) dan (2) meliputi pada tahap pembangunan dan/ataupemanfaatan berupa : Peringatan tertulis, jika pemilik melangar pasal 5, .........
JOY FORTUNE KOSPARA.M, S.H
Tergugat:
PT.TOP BUKIT MERAH
92 — 20
Ptk.15.16.Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut di atas, jelas bahwa tindakanTergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, secara sepihak bukankarena adanya kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, melainkankarena penolakan Tergugat untuk mempekerjakan Penggugat denganalasan kontrak kerja yang ada telah berakhir dan tidak mau memenuhikewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kontrak kerja yang ada,adalah melangar asasasas di dalam hukum perjanjian dan melanggarketentuan Undangundangan Ketenagakerjaan
RASYIDI Bin RAMLI
Termohon:
1.KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPOLISIAN DAERAH ACEH, Cq. KAPOLRES LHOKSEUMAWE,
2.KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEJAKSAAN TINGGI ACEH, Cq. KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA,
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI KEUANGAN
134 — 37
masingmasingdiberi tanda: T1 sampai dengan T8 dan seorang saksi yang nama danketerangannya seperti tersebut di atas;Halaman 29 dari 40 Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2019/PN LskMenimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon II menolak dalildalilpermohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon (dahulu Terdakwa) ditahan di Rutan sejak tanggal 14September 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018 diajukan kepersidangan di Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan dakwaan alternatif,kesatu melangar
77 — 12
Mualimin alias Haji Min (almarhum) yang juga bukan seorangpetani setempat dan beralamat di luar Kabupaten Blora yaitu di DusunSusukan Rt. 03 Rw. 05 Desa Ngadiluhur Kecamatan Balen KabupatenBojonegoro, adalah salah dan melangar hukum karena pengecer tidakdiperbolehkan menjual pupuk bersubsidi kepada selain petani ataukelompok tani di luar wilayah kerjanya;Bahwa walaupun Saksi Moh.
Nelce Tumbel DKK
Tergugat:
Hukum Tua Desa Pinilih
135 — 52
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan Tergugat15.telah melangar Peraturan Perundangundangan dan AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik sesuai dengan ketentuan pasal 53 Ayat (2)Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 Jo.
80 — 50
oleh orang lain tersebut, dalam hal ini setelah Majelis Hakim mencermatigugatan Penggugat dan Replinya bahwa Penggugat merasa perbuatan Tergugatyang menguasai dan mensertifikatkan tanah objek sengketa sangatlah merugikandan melanggar hak Pengguat, sehingga Penggugat mengajukan gugatannya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kePengadilan dan menarik Polce Nadek sebagai Tergugat merupakan suatu halyang wajar karena Pengguat (Nimrot Jopi Ballo) merasa Tergugat (Polce Nadek)telah melangar
131 — 12
Pemkab Sleman tanggal 20 Oktober 2010No. 560/1905/2010 maupun Risalah Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial tanggal 1 Oktober 2010, karena menurut hematdan keyakinan Tergugat hal itu bukan merupakan kewajiban dariTergugat dan tidak sesuai dengan faktafakta hukum yang ada sertatidak berdasarkan atas hukum dan peraturan perundangundanganyang12 Bahwa "las but not least, Tergugat dengan tegas menolak kebenarandan keabsahan tuntutan Para Penggugat yang menyatakan : secarahukum Tergugat telah melangar
83 — 35
Bahwa, Terdakwa sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali menyetubuhi SaksiDIKABURKAN, dalam kurung waktu dari yang pertama tanggal 17 Juli 2016danyang terakhir pada tanggal 02 Desember 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasmenurut Majelis Hakim, perobuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatanberlanjut sehingga unsur tersebut telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa semua unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatifkedua dari Penuntut Umum yaitu melangar
148 — 25
Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2021/PN PsrMenimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melangar
58 — 8
dengan system PDE ke KPPBC Tanjung Perak danmendapat Nomor PIB 014188 tanggal 23 Februari 2010. pada PIB diberitahukan 4.000bag SULFAMIC ACID dari Negara Cina yang dimuat dalam5 kontainer, setelah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap jenis bubuk putihsesuai dengan surat Kepala BPIB bubuk DEXTROSE MONOHIDRATE, menurutpendapat saksi jenis barang tersebut masuk klasifikasi HS.1702.30.10.00, hal tersebuttidak sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah merupakan tindak pidanakepabeanan dan melangar
42 — 13
persidangan dianggap telahtermuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;oonnon= Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganterdakwa yang dihubungkan dengan barangbarang bukti yang diajukandipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaanPenuntut Umum tersebut dipandang terbukti atau tidak terhadap diri terdakwa;ee Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengandakwaan Primair Melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidanaSubsidair Melangar