Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu (uitvoerbaarbuj voorraard) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupunverzet;SUBSIDAIRApabila sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohon diberikan putusanyang seadil adilnya (ex aequo et bono) ;Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor251/Pdt.G/2020/PN Bks tanggal 21 April 2021 yang telah menjatuhkan putusanyang amarnya sebagai berikut :1.Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard);Menghukum Penggugat

untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.069.000, (Satu juta enam puluh Sembilan ribu rupiah);Membaca berturutturut :Relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor251/Pdt.G/2020/PN Bks tanggal 21 April 2021 yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Negeri Bekasi masingmasing disampaikan kepada : Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2021; Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2021; Tergugat II pada tanggal 18 Agustus 2021;Halaman 6dari 11 hal, Putusan Nomor 515/PDT/2021/PT BDG Turut Tergugat pada

Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Bekasi masingmasing Nomor251/Pdt.G/2020/PN Bks Jo Nomor 60/BDG/2021/PN Bks, telahdisampaikan kepada : Pembanding semula Penggugat pada tanggal 1 September 2021; Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 September 2021; Terbanding Il semula Tergugat II pada tanggal 13 September 2021; Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 6 September 2021; Turut Terbanding Il semula Turut Tergugat Il tanggal

6 September 2021;Para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajariberkas perkara tersebut selama 14 hari, terhitung sehari setelah diterimanyasurat pemberitahuan ini;Halaman 7dari 11 hal, Putusan Nomor 515/PDT/2021/PT BDGTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor251/Pdt.G/2020/PN Bks, tanggal 21 April 2021 tanpa dihadiri oleh kuasaPembanding semula Penggugat, Terbanding dan II semula Tergugat dan Il,Turut Terbanding dan II semula Turut Tergugat

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor251/Pdt.G/2020/PN.Bks., tanggal 21 April 2021, yang dimohonkanbanding tersebut;3.

SukoharjoNomor 251/Pdt.P/2019/PN.Skh, tanggal 23 Oktober 2019 tentang penunjukanHakim dan Panitera Pengganti ;Telah membaca surat penetapan Hakim Nomor 251/Pdt.P/2019/PN.Skh,tanggal 23 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2018/PN SkhMenimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkanPemohon/Kuasanya datang menghadap di persidangan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 6 Oktober 2019Pemohon telah mengajukan permohonan Pencabutan perkara Nomor251

Menyatakan bahwa perkara permohonan Nomor251/Pdt.P/2019/PN.Skh telah dicabut dan karenanya perkara tersebutdinyatakan telah selesai;3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjountuk mencatat pencabutan perkara Nomor 251/Pdt.P/2019/PN.Skh padaRegister perkara yang bersangkutan;4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Rp. 186.000,00(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);DITETAPKAN DI :SUKOHARJOPADA TANGGAL : 6 November 2019HAKIM,ERNI KUSUMAWATI.

Advokat/ Konsultan Hukum beralamat di Kantor Satyam Law Office, di Jalan RatnaNo 49 Tegal Tugu, Kabupaten Gianyar, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 29 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara nomor251/Pdt.G/2021/PN.Gin;Telah membaca dan mempelajari surat permohonan yang diajukan olehPenggugat tanggal 5 Januari 2022 tentang pencabutan perkara nomor251/Pdt.G/2021/PN.Gin;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama mempunyai kewenangan secara absolut untuk mengadiliperkara ini;Menimbang, bahwa pokok perkara adalah perubahan biodata/identitasPemohon dan Pemohon Il dalam kutipan akta nikah, dimana Pemohon danPemohon Il memohon agar nama Pemohon Arbani bin Kisran, tempat dantanggal lahir Lumpangi 25 tahun dan tempat dan tanggal lahir Pemohon Il,Sei Turak, 16 Juli 1989 yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor251/18/IX/2003, tanggal 25 September 2003 yang dikeluarkan

Bahwa pada tanggal 17 September 2003 Pemohon dan Pemohon Il telahmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara,Kabupaten Hulu Sungai Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor251/18/IX/2003, tanggal 25 September 2003;2. Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 251/18/KX/2003, tanggal 25September 2003 tersebut nama Pemohon Il tercatat Arbani bin Kisran,Hal. 7 dari 11 hal.

Arbani bin Kisran, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 08 April1981 dan tempat dan tanggal lahir Pemohon Il Amuntai, 16 Juli 1984;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka MajelisHakim berkesimpulan permohonan Pemohon dan Pemohon Il telah beralasanmenurut hukum, sehingga patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan dalam kutipanakta nikah dimaksud adalah perubahan identitas berkaitan dengan biodatapernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor251

Menetapkan mengubah nama Pemohon Arbani bin Kisran, tempat dantanggal lahir Lumpangi, 25 tahun dan tempat dan tanggal lahir Pemohonll Sei Turuk, 16 Juli 1989 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor251/18/IX/2003, tanggal 25 September 2003, yang dikeluarkan olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara,Kabupaten Hulu Sungai Utara, menjadi nama Pemohon M.

Desa Moyo, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di Dusun MoyoBawah, Rt.004 / Rw. 003, Desa Moyo Mekar, Kecamatan MoyoHilir, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Penggugat.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama SumbawaBesarpada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 dengan register perkara Nomor251

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor251/Pdt.G/2019/PA.Sub dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.251/Pdt.G/2019/PA. Sub untuk membayar biaya perkara iniempat ratus delapan puluh enam riburapat permusyawaratan Majelis HakimPSar yang dilangsungkan pada hari Rabu,yatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440.H. sebagai Ketua Majelis, Doni BurhanWg godigdo,S.S.,S.E.1.

Menetapkan perubahan Erfan Chubhanawan bin Ruslan dan tempat tanggallahir Balikpapan, 19 Juni 1988 dalam kutipan akta nikah Nomor251/10/X/2008, tanggal 08 Oktober 2008 menjadi Agus Romansyah bin M.Ruslan dan tempat tinggal lahir Betung, 24 Januari 1990;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebutpada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;4.

) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sertaPeraturan Menteri Agama Nomor 11 Pasal 34 ayat (2), maka permohonanperubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah bagian dari perkawinansehingga permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut PengadilanAgama;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perkarapermohonan' perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah Nomor251

Akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon mengalamikesulitan dalam mengurus Akta kelahiran anak Pemohon, sehingga Pemohonsangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama, sebagai dasar hukumuntuk mengurus Akta kelahiran anak Pemohon dan merubah Kutipan AktaNikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon agarmenetapkan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor251/10/X/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor

Menetapkan perubahan Erfan Chubhanawan bin Ruslan dan tempattanggal lahir Balikpapan, 19 Juni 1988, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor251/10/X/2008, tanggal 8 Oktober 2008, menjadi Agus Romansyah bin M.Ruslan dan tempat tanggal lahir Betung, 24 Januari 1990;Hal. 8 dari 10 hal, Pen. No. 0044/Padt.P/2017/PA.Ktb3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebutpada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;4.

hukuman yang seringanringannya;Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan Terdakwa agar dijatuhipidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau mohon hukumanyang seringanringannya, maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanpidananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap padapembelaan/permohonan;Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1151/Pid.Sus/2020/PT MDNMenimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum danpermohonan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor251

syaratsyarat yang telah ditentukan olehUndangUndang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, makapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa maupun PenuntutUmum tidak ada mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim PengadilanTingkat Banding telah memperhatikan dengan seksama surat dakwaan dan surattuntutan Penuntut Umum dan telah pula mempelajari berkas perkara, BeritaAcara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor251

dipertimbangkan oleh Majelis HakimHalaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1151/Pid.Sus/2020/PT MDNTingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengankeringanan untuk halhal tujuan penjatunan pidana bukanlah sematamatasebagai pembalasan terhadap perbuatan terdakwa tetapi lebih diutamakankepada pembinaan terhadap diri Terdakwa agar bertaubat dan menjadi orangyang lebih baik;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimanatersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor251

dijatuhipidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkatpengadilan;Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuanketentuan lainyang berlaku:MENGADILI: Menerima permintaaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum; Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau~ Prapat Nomor251

perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan NegeriMamuju pada tanggal 29 Januari 2020 sebagaimana ternyata dalam AktaPermintaan Banding Nomor 251/Akta.Pid.B/2019/PN Mam, dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepadaPenasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2020, sebagaimanaternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor251

/Pid.B/2019/PN Mam;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan memori banding tertanggal 14 Februari 2020, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 18 Februari 2020sebagaimana ternyata dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor251/Akta.Pid.B/2019/PN Mam, dan salinan memori banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada PenasihatHukum Terdakwa oleh

bukan pidanapercobaan), yang lamanya seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidanapenjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang disebutkan dalam amarputusan di bawah ini dipandang telah adil dan telah setimpal dengan kesalahanTerdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dan dengan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor251

I Nomor 8 Tahun1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sertapasalpasal dari peraturan perundangundangan lain yang berkaitan denganperkara ini;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor251/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 28 Januari 2020 yang dimintakan bandingtersebut, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi seperti tersebut dibawah ini:Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 75/PID/2020/PT MKS1.

Surat Keterangan dari Kepala Desa Kemiri Kecamatan Kepanjen Nomor251/421.604.010/2010 tanggal 26 Mei 2010 (P.3);d. Surat Keterangan dari Kepala Desa Kemiri Kecamatan Kepanjen Nomor251/421.604.010/2010 tanggal 26 Mei 2010 (P.4);e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Satris No : 3507132001/05067/0006 dari KepalaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 16 Juli 2009(P.5);f.

Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Jepara bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri telah mengajukan permintaan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor251/Pid.B/LH/2020/PN Jpa. tanggal 4 Februari 2021;2.

bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umumtelah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syaratsyaratyang ditentukan dalam UndangUndang, oleh karena itu permohonan bandingtersebut secara formil dapat diterima;Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 115/Pid/LH/2021/PT SMGMenimbang, bahwa dalam upaya hukum banding perkara ini JaksaPenuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 16 Februari 2021 yangpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama Nomor251

Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa menurutMajelis Hakim tingkat banding telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa,karena telan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwadalam perkara ini, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakimtingkat pertama diambil alin dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakimtingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor251

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor251/Pid.B/LH/2020/PN Jpa. tanggal 4 Februari 2021, yang dimintakanbanding tersebut ;3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;4.

No. 0397/Pdt.G/2011/PA.Pasuraian/alasan sebagai berikut:1.Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan denganTermohon pada tanggal 21 Desember 2002 sebagaimanaternyata dari bukti MKutipan Akta Nikah Nomor251/02/XII/2002 tertanggal 23 Desember 2002 yangtelah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanPuspo, Kabupaten Pasuruan;.

Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan Nomor251/02/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002 (P.1);Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohonjuga mengajukan 2 orang saksi masing masing yaitu:1. SAKSI 1, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaanpenjahit, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan,42.dibawah sumpahnya memberikan keterangan yangpada pokonya sebagai berikuta.Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohonkarena sebagai adik kandung Pemohon;.

maksud dan tujuan permohonanPemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk wewenangPengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 ayat 1 huruf(a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiamandemen dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006dan diamandemen kedua kalinya dengan Undang UndangNomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa pertama tama berdasarkanpengakuan Pemohon dan Termohon juga sebagaimanaternyata dalam surat bukti Kutipan Akta Nikah Nomor251

.025 Kelurahan Siantan HilirKecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagaiPemohon Il;Selanjutnya Pemohon dan Pemohon II disebut sebagai para pemohon;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa para pemohon berdasarkan surat Permohonan para pemohontertanggal 01 Oktober 2019 yang terdaftar di register perkara padaKepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor251

Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Pemohon dan PemohonIl tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lainuntuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (Relaas) Nomor251/Pdt.P/2019/PA.Ptk, tanggal 21 Oktober 2019, yang dibacakan oleh Hakimdi persidangan

38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanMengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun RenahTanjung Desa Lubuk Resam Hilir Kecamatan Cermin NanGedang Kabupaten Sarolangun, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon ;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il dengan suratpermohonannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor251

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor251/Pdt.P/2021/ PA.Srl. dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Pengadilan Tinggi Bandung;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaTergugat IV, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertamemenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UndangUndang, maka dengandemikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan menelitisecara cermat dan seksama berkas perkara, serta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Bandung tanggal 9 Oktober 2013 Nomor251

diperolehdipersidangan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan telah sesuaidengan keadaankeadaan dan ketentuan Hukum yang berlaku; Meimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat denganpertimbangan Hukum peradilan tingkat pertama, maka pertimbanganpertimbangan tersebut diambil alin dan dijadikan pertimbangan sendiri dalammemutus perkara ini di tingkat banding; Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 9 Oktober 2013 Nomor251

perempuan yaitu Fathania Nasywa Risqi; Bahwa nama Pemohon yang di Akte anak Pemohon tertulis SulistiyoWidodo Sarjana Kehutanan, sedangkan nama Pemohon di AkteKelahiran adalah Sulistyo Widodo, jadi nama pemohon di Akte kelahirananak pemohon tidak sama dengan akte kelahiran Pemohon Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon salah karena akte nikahPemohon salah menulis nama Pemohon;Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 5 September 2018,Pemohon secara tertulis menyatakan mencabut permohonan perkara Nomor251

Pemohon tersebutberalasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohondikabulkan, maka beralasan hukum memerintahkan Penitera Pengadilan NegeriSleman untuk mencoret perkara Nomor 251/Pdt.P/2018/PN Smn tersebut dariregister perkara yang sedang berjalan;Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 251/Padt.G/2018/PN SmnMenimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Nomor251

dan tanggal lahir Dompu, 29 Maret 1990, agamaIslam, pekerjaan Sopir Truk, pendidikan Si,tempat kediaman di Kabupaten Dompu,selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 29Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hariSenin tanggal 29 Maret 2021 dengan register perkara Nomor251

ini berpendapatlain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat dan Tergugatdatang menghadap sendiri di persidangan.Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikankedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai Suami isteri,akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka ataspilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan RahmatRaharjo, S.H.I., M.S.l sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor251

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 79/Akta.Pid/2020/PN Kisyang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran menerangkan bahwa padatanggal 18 Maret 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukanpermintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tertanggal16 Maret 2020, Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Kis ;Membaca, Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor251/Pid.Sus/2020/PN Kis yang dibuat Panitera

/Pid.Sus/2020/PN Kis yang dibuat Panitera/Jurusita Pengadilan NegeriKisaran menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 permintaanbanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada PenasihatHukum Terdakwa ;Membaca, Akta Tanda Terima Memori Banding, Nomor251/Pid.Sus/2020/PN Kis, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kisaranmenerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 Penasihat HukumTerdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 24 Maret 2020 ;Membaca, Memori Banding tertanggal

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana a quokepada NegaraApabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusanyang seadiladilnya (et ex bono).Membaca, Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor251/Pid.Sus/2020/PN Kis yang dibuat Panitera/Jurusita Pengadilan NegeriKisaran menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 Memori Bandingdari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan sesuai dengan hukumyang berlaku kepada Penuntut Umum ;Membaca, Akta Tanda Terima Memori Banding

, Nomor251/Pid.Sus/2020/PN Kis, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kisaranmenerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 Penuntut Umum telahmenyerahkan Memori Banding tertanggal 30 Maret 2020 ;Membaca, Memori Banding tertanggal 30 Maret 2020 dari PenuntutUmum, yang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut :A.

Menetapkan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah);Membaca, Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor251/Pid.Sus/2020/PN Kis yang dibuat Panitera/Jurusita Pengadilan NegeriHalaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2020/PT MDNKisaran menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2020 Memori Banding dariPenuntut Umum telah diberitahukan secara saksama kepada PenasihatHukum Terdakwa;Membaca, surat tertanggal 1 April 2020, Nomor :W2.U11/1168/HN.01.10/4/2020 yang

Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor251/Pdt.G/2021/PA.Msa tanggal 2 September 2021, tidak dapat dan tidakberalasan;Mempertahankan putusan verstek tersebut;4. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon Asal adalahperlawanan yang benar;5.

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor251/Pdt.G/2021/PA.Msa, tanggal 08 Desember 2021 Masehi bertepatan dengantanggal 03 Jumadil Awwal 1443 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon Asal dapatditerima;2, Menyatakan perlawanan terhadap' putusan verstek Nomor251/Pdt.G/2021/PA.Msa tanggal 2 September 2021, tidak tepat dan tidakberalasan;Mempertahankan putusan verstek tersebut;4.

DahuluJalan Upt Sp 9 Tanjung Buka, Rt.037, xxxx XXXXXXX XXXX,XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX,Sekarang Tidak Di Ketahui Lagi Keberadaannya Yang PastiDi Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 03 September2020 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor251

Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di register perkaraPengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 03 September 2020 Nomor251/Pdt.G/2020/PA.TSe, gugur;2.

Pekerjaan : Sopir ;Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor251/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 7 September 2020 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 7September 2020 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti Surat

Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor251/Pid.Sus/2020/PN Plw kepada Penuntut Umum;3.