Ditemukan 5074 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lindang lintang londong linting landong
Penelusuran terkait : Perbuatan melawan hukum Perusakan hutan dan lingkungan di kawasan hutan gunung mandalawangi Class action Longsor Kerusakan/pencemaran lingkungan karena pemanfaatan tanah tidak sesuai fungsi dan peruntukannya sebagai kawasan hutan lindung Ius cogen U
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-01-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 P/HUM/2018
Tanggal 6 Maret 2018 — PT. KARABHA DIGDAYA VS I. WALIKOTA DEPOK., II. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA DEPOK;
281 — 238 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atas penetapan itu, Pemohon menjaditidak dapat memanfaatkan lahan Pemohon sebagaimana mestinyasebab lahan yang ditetapkan menjadi kawasan lindung tidak dapatdikelola untuk kegiatan budidaya sebagaimana diatur oleh Pasal 37 ayat(1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang PengelolaanKawasan Lindung yang menyatakan Di dalam kawasan lindungdilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggufungsi lindung.
Pengadilan PN WONOSARI Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 23-03-2017 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN WONOSARI Nomor 29/Pid.B/LH/2017/PN Wno
Tanggal 9 Mei 2017 — Terdakwa: 1.MARSILO Bin MINTARJO 2.HERYANTO Bin MINTARJO 3.PURWADI Bin PAWIRO SUWITO 4.SUMARDI Bin MINTARJO 5.SUDARMAN Bin PAGI UTOMO 6.SAMUEL KRISWANTO Bin SAHID
369 — 8
  • akibat pencurian kayu tersebut dapat terjadi bencanaalam seperti banjir , tanah longsor dan kerusakan tanah; Bahwa penghitungan kerugian akibat pencurian kayu, bukantermasuk tugas Abhli Bahwa selain kerugian ekonomi, akibat dari pencurian kayu Sonokeling di petak 42 RPH Gelaran ,Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkiduldapat terjadi tidak berfungsinya hutan produksi, fungsi konservasi :sebagai keseimbangan iklim , berkurangnya nilai pendapatan daerah,nilai fungsi sebagai penyerap karbon dioksida, Fungsi lindung
Pengadilan PN MUARO Pidana Khusus
Register : 06-07-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PN MUARO Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Mrj
Tanggal 27 Oktober 2015 — HERMAN D. pgl. SI MAN Als MAN TUPAL
110 — 4
  • memiliki izin berupa IzinPertambangan Rakyat (IPR) yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangankarena kegiatan yang dilakukan di lokasi tersebut adalah kegiatanpenambangan perorangan;Bahwa sepengetahuan saksi, izin untuk melakukan kegiatan penambanganemas di Kabupaten Sijunjung sudah lama dibekukan;Bahwa saksi tidak tahu apakah di lokasi tersebut dulunya pernah diberikanizin untuk melakukan kegiatan penambangan atau tidak;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lokasi tersebut termasuk ke dalamkawasan hutan lindung
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Umum Penghinaan
Register : 26-03-2014 — Putus : 09-06-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 26/PID.SUS/2014/PN.Tjt
Tanggal 9 Juni 2014 — H. ARIFIN PAMU. P Bin PANO
91 — 46
  • Saksi : JUMRI Bin SABRI :16Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubunganpekerjaan dengan terdakwa ;17e Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan di penyidikadalah benar ;e Bahwa saksi menjabat sebagai kepala desa Pematang RahimKecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejakbulan April 2007;e Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti luas desa Pematang Rahimdan dalam wilayahnya ada masuk areal kawasan Hutan Produksi danHutan Lindung Gambut yang luasnya ia
Pengadilan PN SORONG Perdata Tanah
Register : 10-10-2014 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 19-05-2015
Putusan PN SORONG Nomor 54/Pdt.G.Bth/2014/PN.Son
Tanggal 17 Maret 2015 — - PERDATA - MARTEN RENOUW Melawan - ORPA ROSINA OSOK - EDWARD KALAMI
145 — 79
  • Jawabannyapihak Terbantah menghadapkan saksisaksi yang memberikanketerangan dipersidangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :1.Saksi YOSUA ULIM.Bahwa saksi kenal dengan Orpa Rosina Osok pada tahun 2014 ketikasaya di dewan adat;Bahwa jabatan saksi sebagai anggota Dewan Adat;Bahwa saksi pernah ikut dalam sidang Dewan Adat tertutup yangmenetapkan Frist Osok menjadi ahli waris dari Dominggus Osok;Bahwa sidang adatnya dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2004 bertempatdi hutan lindung
Pengadilan PN LIMBOTO Perdata
Register : 09-06-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 11-02-2022
Putusan PN LIMBOTO Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lbo
Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat:
DRS. H. RUSLI HABIBIE, M.AP
Tergugat:
RUSTAM Hs. AKILI
213 — 146
  • ataupun KPKRI;Penggugat pada angka 3 garis datar 4 halaman 3 gugatannyamendalilkan tanggal 19 Oktober 2015 meminjam uang sebesar Rp. 50.000. 000, (Lima Puluh Juta Rupiah); tergugat menolak dengan tegas dalil itu, sebab yang benar adalahuang diberikan oleh Penggugat itu murni masih kelanjutan untukmembiayai akomodasi atau penggantian biaya demontrasi dari paraaktivis baik LSM/NGO maupun mahasiswa yang saat itu hendakmenuntut pengusutan kasus hukum terkait dengan Izin UsahaPertambangan (IUP) Ilutan Lindung
    Gorontalo2019 dari partai Nasdem;Bahwa saksi tidak surat Somasinya secara langsung bahwa yang saksitahu 2 (dua) kali yang disampaikan ke saksi oleh temanteman saksi;Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat pernah diduga terlibatperkara Tipikor yang kemudian itu di demo oleh para aktivis; ParafHakim Hakim Hakim.Ketua Anggota Anggota Il Halaman 30 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN LboBahwa saksi tidak mengetahui ketika Penggugat menjabat BupatiGorontalo Utara diduga terlibat kasus hutan lindung
    Yang kedua bahwa pada tahun2015 ini kita pun melakukan investigasi terhadap jalan GORR inimelewati hutan lindung sehingga menurut kami hal ini bermasalahsehingga kami melakukan investigasi dan turun ke lapangan;Bahwa yang dimaksud dengan adalah GORR itu adalah GorontaloOuther Ring Road; 222 n nnn nena nnn nn neeBahwa pada tahun 2015 itu kita akan melakukan aksi besarbesaranterkait dengan kasus GORR dan juga kasus lain, namun di tahun 2015itu kalau tidak salan seingat saksi bulan Juni pada saat kita
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 18-06-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PT AMBON Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT AMB
Tanggal 13 Agustus 2020 — Pembanding/Penuntut Umum I : VECTOR MAILOA, S.H
Terbanding/Terdakwa : ABDULLOH Diwakili Oleh : Richard Valentino Tomasoa,SH.MH.C.L.A
440 — 135
  • sesuai SK Menteri Kehutanan, Nomor : SK.854/Menhut11/2014 tanggal 29 September 2014 ; Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 pasal 1Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktorfaktor kelaslereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masingmasing dikalikanHalaman 2 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUSLH/2020/PT Ambdengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus duapuluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasanHutan Lindung
    Kawasan Hutan Produksi terbatas berdasarkan PetaKawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan, Nomor : SK.854/Menhut11/2014 tanggal 29 September 2014 ;Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 pasal 1Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktorfaktor kelaslereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masingmasing dikalikandengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus duapuluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasanHutan Lindung
    Kawasan Hutan Produksi terbatas berdasarkan PetaKawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan, Nomor : SK.854/Menhut11/2014 tanggal 29 September 2014 ; Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 pasal 1Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktorfaktor kelaslereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelanh masingmasing dikalikandengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus duapuluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasanHutan Lindung
Pengadilan PN MEMPAWAH Pidana Khusus Illegal Logging
Register : 10-09-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 337/Pid.B/LH/2020/PN Mpw
Tanggal 9 Nopember 2020 — 1.SUIDI Als MISDEN Bin MUNALAM 2.ABDUL FATAH Als DUL Bin NURSIMAN
219 — 45
  • Hutan lindung berupa: Pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam; dan Pemungutan hasil hutan bukan kayu; Bahwa dalam hal pemanfaatan hutan di luar areal pemanfaatan KHDTKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), hanya dapat dilakukanuntuk pemungutan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungandan wisata alam setelah mendapat persetujuan dari Menteri;Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor. 337/Pid.BLH/2020/PN Mpw Bahwa tidak ada hak milik dalam bentuk apapun dalam kawasan hutan danKawasan Hutan
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 03-01-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 18-03-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 48/PID.SUS-LH/2020/PT SBY
Tanggal 16 Maret 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ANTON LARANONO, SH., MH.
Terbanding/Terdakwa : PT RAJAWALI PAPUA FORESTA
483 — 182
  • 2922567 700 18,8196 Kayu Gergajian (KGG) Merbau24 TEGU 2882309 544 18,2664 Kayu Gergajian (KGG) Merbau25 TEGU 2951272 473 17,9654 Kayu Gergajian (KGG) MerbauJUMLAH 13.067 465,5279 Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 782/Menhut11/2012 tanggal 27 Desember 2012, telah ditetapbkan Kawasan Hutan danKonservasi Perairan serta Wilayah Tertentu di Provinsi Papua adalahdengan rincian sebagai berikut:Halaman 12 Putusan Nomor 48/PID.SUSLH/2020/PT SBYHutan Produksi seluas 4.739.327 Ha;Hutan Lindung
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 19-01-2017 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 9/PID.SUS/2017/PN.PSB
Tanggal 6 April 2017 — - DARUL AZIZ Pgl. JAKUDAIR Als. KUDAIR Bin (Alm) OGEK SUTAN DILAUT
423 — 46
  • SuratTugas Nomor : 522/274/SPT/DINHUT2016 Tanggal 30 September 2016sebagai ahli dalam perkara ini ;Bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajibdilengkapi bersama sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Kayu (SGKSHHk) ;Bahwa untuk membawa atau mengangkut kayu olahan harus ada SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Nota Angkutan untuksemua jenis kayu ;Bahwa hutan yang ada di Pegambiran termasuk hutan Areal Penggunaan Laindan hutan lindung
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 11-12-2017 — Putus : 15-03-2018 — Upload : 24-07-2018
Putusan PN SORONG Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son
Tanggal 15 Maret 2018 — ERIK LUMBAN RAJA NAINGGOLAN
485 — 93
  • Setiap pengagkutan kayu wajib disertai ijin (copy ijin legalisir) dokumen FAKOM/ SKAKOL yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kebupaten SorongSelatan dan daftar realisasi produksi ;Dilarang menggunakan alat berat dalam kegiatan pemungutan kayu ;Dilarang menebang kayu dalam kawasan konservasi dan hutan lindung ;Wajid membuat laporan hasil produksi setiap bulan kepada Kepala DinasKehutanan Kabupaten Sorong Selatan ;Rekomendasi ini tidak dapat dipindah tangankan ;Wajib mendarftarkan gergaji chain saw
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
Register : 27-08-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 12/G/KI/2018/PTUN.TPI
Tanggal 1 Nopember 2018 — Pemohon:
KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
Termohon:
Mahayuddin
194 — 95
  • Mohon dicantumkan, isi perjanjian, realisasi hasilkesepakatan dan anggaran yang disepakati dalam kerja samayang harus disetor atau di bayar pihak kedua/ketiga kepada BPBatam, nama perusahaan atau lembaga yang menjadi pihakkedua/pihak ketiga, alamat perusahaan dan alamat lokasipenggunaan atau pengelolaan aset BP Batam.Salinan dokumen peta lokasi hutan lindung terbaru yang ada dipulau Batam. Mohon dijelaskan alamat, luas dan titik koordinatserta dasar hukum dari pejabat terkait..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 01-04-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 P/HUM/2014
Tanggal 23 Oktober 2014 — I. ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (APHI)., II. GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI) VS PRESIDEN RI;
192 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsikonservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untukmencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, danekonomi, yang seimbang dan lestari;c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkankapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif,berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampumenciptakan ketahanan sosial dan ekonomi sertaketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dane.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 05-02-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 18-07-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 3/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 5 Juli 2018 — Penggugat:
ALWIN ALPINA, S.T.,
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
206 — 134
  • Mansur; Bahwa tanah milik H.Mansur berbatasan dengan hutan lindung;SAKSI KURNIADI; Bahwa saksi bekerja di UD Sawmill Hakim Meriah sejak sampai denganSeptember 2017; Bahwa jenis kayu yang di pasok oleh H.Mansur terdiri dari berbagai jenis; Bahwa pada saat sidak yang dilakukan oleh Gubernur, kondisi UD SawmillHakim Meriah sedang kosong, sudah tidak ada pekerjaan; Bahwa pada saat sidak keadaan Sawmill sedang terkunci; Bahwa saksi bertugad memilah kayu dan menjaga kayu di UD SawmillHakim Meriah;Halaman
Pengadilan PN MEMPAWAH Pidana Khusus
Register : 22-10-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Mpw
Tanggal 26 Nopember 2019 — Pemohon:
Nina Anak Chang Fut Khiong
Termohon:
Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan
122 — 11
  • tumbuhan dan satwa liar yang boleh diperdagangkan, dilihat dari sumbernya terlebin dahulu, jenis tumbuhanatau satwa liar termasuk spesimen tumbuhan dan satwa liar terbagi 2(dua) yakni yang di lindungi dan yang tidak di lindungi, jenis yang dilindungi berdasarkan undangundang serta peraturan pemerintah karenatumbuhan atau satwa liar tersebut mempunyai sifat kelangkaan danpenyebarannya endemik di suatu daerah sehingga populasinya jarangbahkan dalam bahaya kepunahan, sedangkan jenis yang tidak di lindung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 18-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017
Tanggal 18 Juli 2017 — PT MONAS PERMATA PERSADA VS STANDARD CHARTERED BANK, DK
856 — 936 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nilaitransaksi jual beli tembaga itulah yang seolaholah akandilindungi nilainya (lindung nilai atau hedging) dan dijadikandasar atau menjadi dasar (underlying transaction) daridiadakannya perjanjian transaksi derivatif tersebut;Bahwa perjanjian lain yang seolaholah ada dan seolaholahmenjadi dasar (underlying) dari diadakannya perjanjian transaksiderivatif tersebut sesungguhnya tidak pernah ada sama sekalidan hanya sekedar ilusi atau anganangan saja.
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Umum
Register : 16-07-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN SEKAYU Nomor 358/Pid.B/2020/PN Sky
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
Akbari Darnawinsyah, SH.
Terdakwa:
Suparman Bin Darmo
54 — 7
  • enam) ton;Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut karena kedua mobiltersebut digunakan oleh Asra dan Rejab untuk mengangkut buah kelapasawit, kedua egrek digunakan untuk memanen, sedangkan 12 (duabelas) ton buah kelapa sawit adalah yang diangkut oleh Asra dan Rejab;Bahwa Terdakwa mengklaim lahan tersebut sudah selama 8 (delapan)bulan dan Terdakwa mendapatkan lahan tersebut dari nenek Terdakwa ;Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti Surat kepemilikan atas lahantersebut karena masuk areal hutan lindung
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Pidana Umum
Register : 11-03-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw
Tanggal 11 Mei 2020 — Penuntut Umum:
AGUNG PAMBUDI,S.H.
Terdakwa:
1.NASRUDDIN Als NAS Bin M. YAMIN SALEH
2.SABARUDDIN Als JABEK Bin SAIBUN
331 — 73
  • sudah sering kali memberikan keterangan di persidangan PNSumbawa Besar terkait TP Kehutanan dan sejenisnya, dan terakhir kaliahli diperiksa sebagai ahli di PN Sumbawa Besar adalah pada sekitarakhir tahun 2019;Bahwa Ahli menerangkan, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yangdi tetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannyasebagai hutan tetap, kawasan hutan dibagi dalam 3 (tiga) fungsi yaitu : Fungsi Produksi disebut Hutan Produksi; Fungsi Konservasi disebut Hutan Konservasi, dan; Fungsi Lindung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 21-08-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 297 K/TUN/2013
Tanggal 21 Agustus 2013 — Plt. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA VS PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT, SUMATERA UTARA I
159 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menurutPenggugat apabila Tergugat II Intervensi beroperasi dapat menggangu debitair yang akan dipergunakan untuk usaha PLTA yang akan didirikan, bukansengketa tanah sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;Bahwa kemudian Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medandalam pertimbangan hukumnya halaman 19 terlalu jauh dan melebihikewenangannya untuk menilai Tergugat II Intervensi belum memiliki suratizin pinjam pakai tanah kawasan hutan lindung
Pengadilan PN JEPARA Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Putus : 10-03-2016 — Upload : 24-03-2016
Putusan PN JEPARA Nomor . 231/Pid.Sus/2015/PN. Jpa.
Tanggal 10 Maret 2016 —
101 — 60
  • Ahli ke2 PUJI PRIHATININGSIH, ST.M.Ap.Sc; Bahwa Ahli berpendidikan Sarjana Kelautan dari Universitas DiponegoroSemarang lulus Tahun 2002 dan Pendidikan S2 dari Pendidikan di AustraliaLulus Tahun 2009 mendapat gelas M.Ap.ScBahwa Karya lIlmiah yang pernah saya terbitkan yaitu Pengelolaan KawasanKonservasi Sumber Daya Alam Hayati sebagai Observasi dalam PengelolaanKawasan Hutan Lindung ;Bahwa Ahli kerja di Taman Nasional Karimunjawa sejak Sejak tahun 2009sampai dengan sekarang ;Bahwa Ahli belum pernah