Ditemukan 4978 data
108 — 49
006, KelurahanPetogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, yang telahmemberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagaiberikut : e Bahwa sertipikat merupakan bukti yang kuat terhadap hak atas tanah, danapabila seseorang telah mempunyai sertipikat yang terbit selama 5(lima) tahun dengan itikad baik serta tidak ada gugatan atau klaim dari pihaklain baik didalam maupun diluar Pengadilan, maka hak yang mempunyaisertipikat tersebut tidak bisa diganggu gugat ; e Bahwa kadaluwarsa
89 — 62
Menangguhkan biaya perkara dalam putusanakhir.Menimbang, bahwa Tergugat Il, Tergugat Ill, dan Tergugat IV jugamengajukan eksepsi mengenai : perubahan gugatan, keabsahan suratkuasa, penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas sebagai penggugat,obyek gugatan kabur, para pihak tidak lengkap dan gugatan kadaluwarsa;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa menurut pasal 162 Rog yang menyatakan bahwaeksepsi Tergugat kecuali mengenai
209 — 54
menguasai/menempati tanahsengketa dengan alas hak yang sah, selanjutnya mengenai dalil Tergugat yangmenyatakan bahwa oleh karena Tergugat telah menguasai/menempati tanahsengketa sudah 40 Tahun, maka Para Penggugat tidak mempunyai hak untukmenuntut kepada Tergugat agar tanah yang dikuasainya dikembalikankepadanya karena kadaluwarsa/lewat waktu, dan menurut Majelis dalil tersebutpatut untuk ditolak, karena Moedjanah dan suaminya Soenarjo serta anakanaknya tinggal di Jl.Semarang No.128/obyek sengketa
118 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukankah tidak ada kadaluwarsa dalam perkara perdata khususnyaterhadap masalah HutangPiutang ?3. Bukankah apa yang terjadi merupakan resiko terhadap kinerja suatu Bank ?
MIRNA EKA MARISKA
Terdakwa:
GUNAWAN SUTARDJO
278 — 121
Menyatakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untukmenuntut hapus atau gugur karena kadaluwarsa;.6. Memulinkan Hak Terdakwa dalam kedudukan harkat danmartabatnya;7. Menetapkan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini di hentikan.8.
1.JIATI
2.KARTINI. S
3.WIDYASTUTI
4.INDRO SUSANTO
5.WAHYU GUNTORO
6.HERY SUKOCO
7.RETNO AYU WULANDARI
8.SANTOSO B PRASTOWO
9.DEWI PRASETYO WATI
10.RATIH KUSUMA NINGSIH
11.NOVITA BUNGA PRATIWI
12.MELIA YULIS SETIOWATI
13.SUPRAYITNO
14.SUGIATI
15.SUGIATINAH
16.WALUYO
17.BUDI HARTONO
18.SRI RAHAYU
19.INDAH KARIANI
20.SETIOWATI
Tergugat:
SUPARYONO. A
Turut Tergugat:
1.SUGIARTO.
2.SUYONO PRISWANTO
3.SURATMAN Keluarga SUYATI Alm
4.MULYONO
5.ISWAYUDI
6.WISNU DEDI RAHARJO
7.Kantor Wilayah ATR. BPN Provinsi Lampung
8.Kantor ATR. BPN Kabupaten Lampung Selatan
64 — 17
Di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 268PK/Pdt/2011 tanggal 12 Januari 2012 ditegaskan sebagai berikut:*Bahwa di dalam hukum adat atas tanah tidak dikenal adanyalembaga kadaluwarsa akan tanah seperti Vernaring dalamKUHPerdata sebagai dasar untuk memperoleh sesuatu hakatas tanah karena lewatnya waktu tertentu;Halaman 41 dari 78 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN KlaAd.b.Bahwa yang dikenal dalam Hukum Adat atas tanah adalahlembaga Rechtverwerking (pelepasan hak) atas tanah, yaituorang yang
56 — 10
Contoh: SK pemutihanpembayaran pajak yang telah kadaluwarsa.4. KTUN Seketika dan KTUN Permanen (Einmaligh en Voortdurendbeschikkingen)KTUN seketika adalah keputusan yang masa berlakunya hanya sekalipakai. Contoh : Surat ijin pertunjukan hiburan, music, olahraga, dsb.KTUN permanen adalah keputusan yang masa berlakunya untuk selamalamanya, kecuali ada perubahan atau peraturan baru.
1.I Dewa Ketut Oka Merta
2.Dewa Nyoman Ngurah Swastika
Tergugat:
1.Dewa Nyoman Oka
2.Dewa Nyoman Putra
Turut Tergugat:
1.I Nyoman Didis
2.Supadi
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar
84 — 56
Yurisprudensi Perkara tanggal 19 April 1972 No. 26 K / Sip /1972,yang memuat kaidah hukum : Menurut ketentuan yang berlaku dalam BWsuatu gugatan menjadi kadaluwarsa dalam waktu 30 tahun (Ps 835 BW).(MA 19 April 1972 No. 26K/Sip/1972).Bahwa dengan memperhatikan fakta fakta yang dihubungkan dengan ketentuanyuridis dan yurisprudensi serta doktrin Prof.
101 — 24
Bahwa akte yang dibuat setelah kadaluwarsa apakah bisa memakaiPasal 266 ayat (2) dalam hal ini tetap berpegang kalau hendakmendakwa orang terlebih dahulu harus ada putusan pengadilan dansiapa orangnya yang menyuruh.
124 — 46
Tergugat Il dapat menjelaskan dalam pasalpasal KUHPerdata di bawah ini sebagai berikut;Pasal 1946 KUHPerdata; Kadaluwarsa ialah suatu sarana hukum untukmemperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatanHalaman 28 dari 100 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Baudengan lewatnya waktu tertentu. dan dengan terpenuhinya syaratsyarat yangditentukan dalam undangundangPasal 1963 KUHPerdata; Seseorang yang dengan itikad baik memperolehsuatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang
45 — 33
Karena itu jika gugatan Penggugattersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 835 dan Pasal1967 KUH Perdata serta Pasal 24 ayat ( 2 ) PeraturanPemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,harus dinyatakan gugur karena lewat waktu (daluwarsa).Pasal 835 KUH Perdata menyatakan sebagai beikut:"Tiap tuntutan gugur karena kadaluwarsa dengan tenggangwaktu selama tiga puluh tahunPasal 1967 KUH Perdata menyatakan:"Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupunvang bersifat perorangan,
233 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
1967 KUHPerdata, gugatan tersebut harus dinyatakan gugur karena lewatwaktu (daluwarsa);Pasal 835 KUH Perdata selengkapnya menyatakan sebagaiberikut Tiap tuntutan demikian gugur karena kedaluwarsadengan tenggang waktu selama tiga puluh tahun";Ketentuan tersebut ditegaskan pula dalam putusan MahkamahAgung Nomor 26 K/Sip/1972 tanggal 19 April 1972 junctoputusan PT Bandung Nomor 66/1971/Perd/PTB tanggal 26 Juni1971, yang menyatakan: "menurut ketentuan yang berlaku didalam BW, suatu gugatan menjadi kadaluwarsa
83 — 48
Putusan MA 19 April 1972 No. 26K/Sip/1972, Menurut ketentuan yangberlaku dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwarsa dalam 30 tahun(Ps. 835 BW);4. Putusan PT Surabaya, 24 Nopember 1952, dengan selama 24 tahuntidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisandari ibunya, Penggugat yang kemudian mengajukan gugatannyadianggap telah melepaskan haknya;Halaman. 86 dari 108 Putusan Nomor 2/ PDT/2017/PT DPS5.
263 — 438
Bahwa Mengenai kadaluwarsa, untuk menghitung suatu perkaraPenggelapan sesuai Pasal 372 KUHP adalah sejak kapan halangan dariorang tersebut untuk menguasai saham tersebut terjadi, apabila sampaidengan saat ini masih terhalangi maka unsur kadaluwarsanya dihitungsampai dengan penguasaan atas saham tersebut.PUTUSAN Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel Halaman 852. DR. Dian Adriawan Daeng Tawang, SH.
42 — 16
No.Reg. 02/Pdt.G/2015/PN.Pasaman Barat.Halaman 52 dari 93 halamanatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelykverklaard).EXCEPTIO TEMPORIS : GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUARSAATAU LEWAT WAKTU (VERJARING).Bahwa sertipikat yang menjadi objek pemara a quo telah diterbitkanpada tahun 1974, sehingga gugatan terhadap kepemilikan atas objekperkara telah daluarsa berdasarkan Pasal 1967 Semua tuntutan hukum,baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapuskarena kadaluwarsa
51 — 273
Surat gugatan Para Penggugat sudah kadaluarsa.Bahwa gugatan Para Penggugat sudah kadaluwarsa, hal ini dikarenakan jikadidasarkan pada gugatan Para Penggugat yang menyatakan menguasaiobjek sengketa sejak tahun 1927 sedangkan gugatan dibuat pada tahun2017 dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) tahun.Sedangkan Tergugat sudah menguasai atau memiliki objek sengketa sejaktahun 1950 dan digugat pada tahun 2017 dengan demikian tenggang waktuHal 68 dari 130 Hal putusan Nomor 80/PDT/2018/PT PTK67
1.HJ. ARYATINI Alias TINI Binti H. KOESASI
2.ERZANIE FAHMI Bin ABDURRACHMAN
3.IKHSANA FAJERIN Bin ABDURRACHMAN
Tergugat:
1.NURLAILA
2.TAUFIKURRAKHMAN
3.BAYU SAPUTRA
4.M. FARKHAN
5.RENDANG ADI
6.YANDI KAMITONO
7.SARI RAHMAWATI
Turut Tergugat:
1.KEPALA DESA MAKMUR MULIA
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANAH BUMBU
117 — 47
Bahwa tanggapan terhadap dalil Para Penggugat Dalam Konpensi / ParaTergugat Dalam Rekonpensi pada halaman 7 (tujuh) point 8 dan 9mengenai teguran oleh Para Penggugat Dalam Konpensi / Para TergugatDalam Rekonpensi adalah tidak mempunyai dasar hukum karena barutahun 2017 teguran itu dilakukan, maka berdasarkan hal tersebut di atasPara Penggugat Dalam Konpensi / Para Tergugat Dalam Rekonpensi tidakmemiliki hak atas tanah obyek sengketa karena KADALUWARSA, olehkarena AHMAD SUPIANSURI (Alm) dan SITI MASRATU
WARDONO ASNIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA
Intervensi:
PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO)
847 — 668
GUGATAN PENGGUGAT KADALUWARSA:1.1.1.2.1.3.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimanatelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 danUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwaGugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilanpuluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT diPengadilan Tata
101 — 30
Guna Bagunan (HGB) No. 35/ Karang Sari atasnama PT Angkasa Pura ll (Persero) dan Sertipikat Hak Guna Bagunan(HGB) No. 1/ Karang Anyar atas nama PT Angkasa Pura Il (Persero)karena Penggugat telah mengetahui adanya Objek Sengketa atauKeputusan Pejabat TUN (KEPTUN) dalam Perkara Perdata Nomor68/PDT.G/2001/PN.TNG dimana Penggugat adalah sebagai PIHAKPENGGUGAT NOMOR URUT 34 dalam perkara perdata dimaksud;Bahwa tenggang waktu Penggugat untuk mengajukan gugatanterhadap KEPTUN atau Objek Sengketa telah kadaluwarsa
77 — 32
Mencatat jumlah, nomor batch dan tanggal kadaluwarsa sediaanfarmasi dalam kartu stok;Bahwa Apotik atau Istalasi rumah sakit Pemerintah maupun swastia tidakboleh membeli ke Distributor yang tidak mempunyai ijin edar;Halaman 68 dari 93 Putusan Nomor 1502/Pid.Sus/2016/PN Bks BahwamenurutPeraturan Pemerintah No.72 Pasal 1 ayat4 Tahun 1998mengatakan : Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaiankegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alatkesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan