Ditemukan 4978 data
170 — 70
, dan dipedomani oleh OdituratJenderal TNI, yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitianJaksa (Oditur) dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yangdidasarkan kepada UU yang berlaku bagi Terdakwa, serta tidakterdapat kekurangan dan/atau kekeliruan yang dapat mengakibatkanbatalnya Surat Dakwaan atau Surat Dakwaan tidak dapat dibuktikan,yaitu antara lain: Apakah penerapan hukum / ketentuan pidananya sudah tepat; Apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan; Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluwarsa
1.Ir. SUNARYO
2.Drs. Agustiar
3.ERRY IRIANSYAH, ST
4.EFFENDY AZ ALMUTAHAR, SH
5.ZULKARNAEN, SE
6.ANDREAS TOMI
7.WAHYUDI HIDAYAT, ST
8.AGUS SETIAWAN
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
POKJA Satuan Kerja PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat
206 — 74
Pasal38 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999.Bahwa Termohon Keberatan mendalilkan Tentang Hukumnyadidalam Putusan KPPUyang tertuang pada angka 3 AspekHukum Formil (3.1 Mengenai Kadaluwarsa dengan dalilpertimbangan yang termuat halaman 243dari angka 3.1.2.1sampai dengan halaman 245 angka 3.1.2.8).Pemohon Keberatan sangat keberatan dan sangat dirugikandengan dalildalil pertimbangan Termohon Keberatan yangmenyebutkan ...jangka waktu pemeriksaan yang dilakukanoleh Majelis Komisi telah sesuai dengan
Persaigang UsahaNomor 24/KPPU/Pen/VII/2017 Tentang Musyawarah MajelisPerkara Nomor 15/KPPUI/2016 tertanggal 18 Juli 2017;Terhadap lewat waktunya / daluarsanya PemeriksaanPendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan perkara a quo, karenaTermohon Keberatan telah melanggar Pasal 39 ayat (1) jo.Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU No.5 Tahun 1999.Bahwa akan tetapi, meskipun telah daluarsa TermohonKeberatan mendalilkan Tentang Hukumnya didalam PutusanKPPU yang tertuang pada angka 3 Aspek Hukum Formil (3.1Mengenai Kadaluwarsa
351 — 242 — Berkekuatan Hukum Tetap
dirugikan karena pihak developer tidakmelaksanakan pembangunan atas perumahan karyawansebanyak 288 buah baik di Gang Buntu maupun di pulau Brayanserta tidak melaksanakan renovasi dan pengosongan rumahrumah dinas di Jalan Gaharu; Pihak KAI dirugikan baik waktu dan materi karena lamanyapelaksanaan pembangunan yang tidak direalisasikan olehdeveloper dari tahun 1992 hingga saat ini atau kurang lebihselama 21 tahun; Pihak developer sebaiknya mengikuti proses dari awal kembalimengingat lama waktu dan sudah kadaluwarsa
Nomor 2707 K/Pid.Sus/20165.2.5.3.5.4.developer dari tahun 1992 hingga saat ini atau kurang lebihselama 21 tahun; Pihak developer sebaiknya mengikuti proses dari awal kembalimengingat lama waktu dan sudah kadaluwarsa misalnya untukpelepasan tanah pemerintah (PT. KAI) maka BLN (Badan LelangNegara) sebagai penaksir harga seharusnya dilibatkan untukmenentukan harga terbaik sesuai harga pasar saat ini danpelaksanaannya harus melalui prosedur pelelangan yangberlaku;Akibat Perbuatan Terdakwa Drs. H.
198 — 79
Menyatakan gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa;d. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).Dalam Pokok Perkara :a. Menolak seluruh gugatan Penggugat;b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telahmengajukan Jawabannya tertanggal 17 Februari 2016, dengan mengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:I.DALAM EKSEPSI :A. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Berkualitas1.
Wiyanto Halim
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
Intervensi:
SUHERMAN MIHARDJA, SH., MH.,
411 — 285
Gugatan Penggugat obscuur libel (kabur/tidak Jelas)Bahwa Penggugat di dalam mendalilkan obyek gugatannya sangat tidakjelas/kabur,dimana yang dijadikan Obyek Gugatan dalam perkara a quo apakahKeputusan Elektonik Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang berupaPencatatan Status Blokir Internal tanggal 2 Desember 2019, ataukah SuratKantor Kepala Pertanahan Kota Tangerang Nomor 1246/36.71.V1/2020 tanggal4 Juni 2020;Eksepsi gugatan Penggugat KadaluarsaBahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan telah kadaluwarsa
280 — 309
oleh hakim itu tidak mungkin, penemuanhukumresvending, berdasarkan kreatifitas hakim untuk menciptakanhukumnya untuk dipakai sebagai dasar putusan; Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No.15/PUU/XII/2014 yangdiputuskan tanggal 14 Nopember 2015 kalau nanti 3 alasan itu menungguputusan yang inchrah maka sampai kapanpun orang tidak bisamembatalkan putusan arbitrase, kenapa tidak bisa karena untukmembatalkan ini limitasi waktu 30 hari kita menunggu perkara itu inchrahmaka hakim menyatakan gugatan sudah kadaluwarsa
87 — 29
Sehingga Permohonan PK oleh PT Sinar Fontana Raya telahlewat waktu atau kadaluwarsa ;Sehingga putusan Mahkamah Agung PK yang mengabulkan Permohonan PK dengan isiputusan mengabulkan permohonan PK oleh PT Sinar Fontana Raya, telah melakukanpelanggaran yang fatal tentang hukum acara dalam hal tenggang waktu pengajuan PermohonanPK atas alasan vide Pasal 67 huruf f) UU MA yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 67 UU MA menentukan : Permohonan peninjauankembaliputusan perkara perdata yang telah memperoleh
194 — 115
Dikatakan :" Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifatperorangan hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun,sedangkan orang yang ntenunjuk adanya kedaluwarsa Itu, tidak usahmenunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatutangkisan yang didasarkan pada itikad buruk " ;4.
394 — 184
BERDASARKAN PASAL 1380 KUH PERDATA, GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEHPENGGUGAT TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU (KADALUWARSA) 16.17.18.Bahwa Pasal 1380 KUH Perdata mengatur sebagai berikut :Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktusatu. tahun, terhitung mulai hari dilakukannya perbuatan dandiketahuinya perbuatan itu oleh si penggugat.Bahwa berdasarkan Pasal 1380 KUH Perdata sebagaimana dikutip diatas, tuntutan/gugatan dalam perkara penghinaan/pencemaran namabaik akan gugur/kadaluwarsa dalam
YANIH
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
457 — 326
Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta dapat memberikan putusan sela terhadap perkaraini, hal tersebut diatur dalam SEMA No.2 TAHUN 1991 Romawi III angka 4yaitu:Majelis Hakim yang menangani suatu perkara berwenang sepenuhnyauntuk memberikan putusan terhadap perkara tersebut, termasukmemberikan putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(net onvankelijk verklaard) untuk seluruhnya atau sebagian gugatan,meskipun perkara itu telah lolos dari dismissal proses.GUGATAN PENGGUGAT KADALUWARSA
Bahwa gugatan PENGGUGAT kadaluwarsa:2.1.1 Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Pasal 55 sebagaimana telah dirubah UndangUndang Nomor9 Tahun 2004 jo.
70 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Gugatan Pengugat telah kadaluwarsa ( verjaring);2.1 Bahwa penggugat melalui saudaranya bernama Awaluddin Hasan(Ahli Waris amir Hasan) bersama Ferry Anshar sudah pernahmelakukan pengaduan mengenai hal yang sama yaitu keberatan atasHalaman 10 dari 99 halaman.
152 — 86
oleh Perkap diatur dalam Pasal 76 yang menyatakan bahwauntuk menyatakan itu harus mengikuti gelar perkara sebagaimana yangdimaksud Pasal 56 Perkap, didalam Pasal 56 Perkap yang ahli katakantadi didalam Makalah ahli juga ahli sampaikan bagaimana prosedurnyamisalnya Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15apabila tidak terdapat cukup bukti, kedua peristiwa tersebut bukanmerupakan tindak pidana dan terakhir demi hukum dikeluarkan SP3karena tersangkanya meninggal dunia, verjaring(kadaluwarsa
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
H. SUGIJANTO, S.H.
149 — 28
., membayar biaya perkarasebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umumtersebut, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Agustus2019 menyampaikan Nota Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya sebagaiberikut:1Bahwa kewenangan menuntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkaraa quo telah kadaluwarsa.
Bahwa kewenangan menuntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkaraa quo telah kadaluwarsa.
Terbanding/Pembanding/Penggugat : TANOTO UNANG
Turut Terbanding/Tergugat : USMAN BIN MUHAMAD
Turut Terbanding/Tergugat : USMAN HERMANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat : KEPALA KELURAHAN PAAL MERAH
Turut Terbanding/Tergugat : FIRDAUS ABU BAKAR, SH, MKN
Turut Terbanding/Tergugat : LUKAS TAHIM
Turut Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA JAMBI
87 — 69
No13 /PDT/2015/PTJMB Hal 69Semua tuntutan hukum, baik baik yang bersifat kebendaanmaupun yang bersifat, hapus karena kadaluwarsanya denganlewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan ornag yangmenunjuk adanya kadaluwarsa itu , tidak usah menunjukansuatu alas hak, dan terhadap tak dapat diajukan sesuatutangkisan yang didasdarkan pada iktikad buruk.4.
107 — 29
gugatanPemohon tidak dapat diterima.Untuk dan oleh karena itu adalah tepat, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini,menyatakan:Dalam EksepsiMenerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya.Dalam Provisi (daLAM PEMERIKSAAN CEPATMenolak Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat.DALAM POKOK PERKARAMenyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaktidaknya menyatakan gugatanPemohon tidak dapat diterima, karena kadaluwarsa
304 — 124
Pasal 1967KUH Perdata, gugatan tersebut harus dinyatakan gugurkarena lewat waktu (daluwarsa).Pasal 835 KUH Perdata selengkapnya menyatakan sebagaiberikut : Tiap tuntutan demikian gugur karenakedaluwarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluhtahun.Ketentuan tersebut ditegaskan pula dalam putusanMahkamah Agung No. 26 K/Sip/1972 tanggal 19 April1972 juncto putusan PT Bandung No. 66/1971/Perd/PTBtanggal 26 Juni 1971, yang menyatakan : menurutketentuan yang berlaku di dalam BW, suatu gugatanmenjadi kadaluwarsa
67 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
sudah mengajukan gugatan pada paling lambat tahun 2007berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat B.1,B.16, Tergugat B.2 s/d B.6; Para Penggugat sudah mengajukan gugatan pada paling lambat tahun 2003berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat B.7 s/dB.15, B.17; Para Penggugat sudah mengajukan gugatan pada paling lambat tahun 2004berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat B.36;Berdasar alasan gugatan Para Penggugat a quo telah kadaluwarsa
Terbanding/Penggugat : SITI JAITUN Binti HIDAYAT Bin H.MUHAMMAD NASIR Bin H.SOELIHOEN
Terbanding/Turut Tergugat III : NY. ZUBAIDAH
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. PURI DIBYA PROPERTY
Terbanding/Turut Tergugat II : Ir. VINCENTIUS HAKIM KWEE
Turut Terbanding/Tergugat III : GUBERNUR JAWA BARAT
Turut Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Turut Terbanding/Tergugat II : YOHAN sebagai ahli waris ERNS BUDHIWIJAYA
100 — 78
Pasal 835 KUH Perdata"Tiap tuntutan demikian gugur karena daluwarsa dengantenggang waktu selama tiga puluh tahunKetentuan tersebut ditegaskan pula dalam putusan MahkamahAgung No. 26 K/Sip/1972 tanggal 19 April 1972 juncto putusan PTBandung No. 66/1971/Perd/PTB tangga 26 Juni 1971, yang intinyamenyatakan : "menurut ketentuan yang berlaku di dalam BW,sSuatu gugatan menjadi kadaluwarsa di dalam waktu 30 tahun(BW Pasal 835).b.
77 — 37
Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 70 rv menyatakan Bila Penggugat berpendapat adaalas analasan untuk memanggil seseorang untuk menanggungnya, maka ia harus mengajukanpermohonan untuk itu dengan kesimpulan yang disertai alas analasan pada hari ia harusmengajukan jawaban balik (replik), sehingga gugatan Intervensi yang diajukan Penggugat46Intervensi pada saat proses pembuktian adalah tidak tepat/lewat waktu/kadaluwarsa, untuk itumohon Majelis Hakim menolak masuknya Penggugat Intervensi dalam perkara
123 — 44
Tergugat Il Intervensi tersebut, Para Penggugat telah membantahnyadalam Repliknya masingmasing tanggal 05 September 2013:;Menimbang, bahwa materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugatll Intervensi dikatagorikan sebagai Eksepsi Lain yang tidak mengenai kewenanganPengadilan, hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi pada angka 1 dari Tergugat danTergugat Il Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu90 hari ( Kadaluwarsa