tertulis di persidangan, makadiperoleh fakta bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan namaPemohon I, nama ayah Pemohon I, tempat tanggal lahir Pemohon I, namaayah Pemohon II dan tempat tanggal lahir Pemohon II, yang sepatutnyaharuslanh sama, karena mengingat alat bukti surat berupa Kutipan AktaNikah, ljazah, Surat Kenal Lahir, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Penetapan Nomor 447/Padt.P/2019/PA.Bpp 6 dari 9Keluarga semuanya adalah dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan olehAparatur Pemerintah/Pejabat

Negara yang berwenang;Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsi dokumendokumen tersebut memang berbeda, Kutipan Akta Nikah adalah sumberdata tentang perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalahPejabat Pencatat Nikah yang telah ditunjuk oleh Undangundang danSurat Tanda Tamat Belajar /Iljazah, Surat Kenal Lahir, Kartu TandaPenduduk daan Kartu keluarga adalah data tentang identitas seseorang(nama, tempat/tanggal lahir, nama anak, ayah dan ibu) yang jugadikeluarkan oleh Pejabat yang

Bahwa sesuai Rekomendari Impor Produk Hortikultura (RIPH) yangtelah diperoleh oleh Penggugat, maka kemudian oleh Penggugatmengajukan permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI) miliknya keKementerian Perdagangan RI melalui Direktur Impor DepartemenPerdagangan RI (Tergugat III) selaku penerima mandat dari DirjenPerdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan RI (Tergugat II) selakupenerima Delegasi dari Menteri Pertanian Perdagangan RI (Tergugat 1)selaku pejabat pemerintahan atau pejabat negara yang menyelenggarakanpemerintahan

Golongan III d dan sekarang menjabatsebagai Camat di Kota Padangsidimpuan, sehingga selain menerima gajiPNS juga menerima tunjangan fungsional sebagai seorang pejabat negara;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungmempertimbangkan sebagai berikut:mengenai alasan ke1 dan ke2;Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaPengadilan Tinggi Agama Medan tidak salah dalam menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa perceraian merupakan

Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa,"Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarangmenerima biaya perjalanan dinas rangkap (dm kali atau lebih) untukperjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.".Akibat perbuatan terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 2004 2009 bersamasama dengan H.

Disini disebut uang Representasi bukan gaji pokok,karena anggota DPRD tidak termasuk dalam Pejabat Negara, olehkarenanya ia juga tidak mendapatkan uang pensiun ;UU No. 17 tahun 2003 Tentang Kekayaan Negara. Di dalamUndangundang ini ditentukan bahwa anggota DPRD bukanlahsebagai Pemegang, Pengelola dan Pengguna anggaran/keuanganDaerah ataupun Negara. Di dalam pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwaPresiden sebagai kepala pemerintahan memegang kekuasaan umumkeuangan Negara.

Anggota DPRD hanyamempunyai tanggung jawab sebagaimana yang tercantum dalam pasal 29UU No. 1/2004 yang menyatakan Setiap Pejabat Negara, Pegawai NegeriSipil, atau pejabat lainnya apabila terjadi kerugian Negara yang disebabkankarena kelalaian atau perbuatan melawan hukum wajib mengembalikanuang yang telah diterimanya.

Negara yang menjalankan fungsieksekutif, legeslatif, atau yudikatif, dan pejabat lainnya yang fungsinya dantugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.e Berkaitan dengan pejabat negara.

Tidak ada pasal yang memberikanpengertian yuridis tentang pejabat negara. Namun dalam Pasal 92 KUHPdisebutkan kata pejabat. KUHP hanya memperluas makna pejabat,sebagaimana yang dirumskan dalam Pasal 92 KUHP, yaitu: (1) Yangdisebut pejabat, termasuk juga orangorang yang dipilin dalam pemilihanyang diadakan berdasarkan aturanaturan umum, begitu juga orangorangyang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentukHalaman 54 dari 92 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2021/PN.

NEGARA.

Pasal 121 Bab Xmengatur tentang Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara. Dan Pasal122 menunjuk katagorinya, yaitu: Pejabat negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 121 yaitu: a. Presiden dan Wakil Presiden; b.Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c.Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua,wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; e.

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi NegaraPejabat Negara pada Lembaga Tinggi NegaraMenteriGubernurHakimPejabat Negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangoa KF wWhnrundangan yang berlaku7.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan interogasi, TerdakwaKURNIAWAN SOEHARNO als IWAN. bin SOEHARNO dalam memiliki,menyimpan, menguasai atau) menyediakan Narkotika Golongan jenismetamfetamina/shabu tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur olehundang undang yang berlaku (tidak mempunyai ijin dari pejabat negara yangberwenang dalam menguasai shabu shabu tersebut). Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuaketerangan saksi benar;2.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan interogasi, TerdakwaKURNIAWAN SOEHARNO als IWAN. bin) SOEHARNO dalam memiiliki,menyimpan, menguasai atau) menyediakan Narkotika Golongan jenismetamfetamina/shabu tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur olehundang undang yang berlaku (tidak mempunyai ijin dari pejabat negara yangberwenang dalam menguasai shabu shabu tersebut).

Bahwa Terdakwa KURNIAWAN SOEHARNO. als IWAN bin SOEHARNOdalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan jenis metamfetamina/shabu tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diaturoleh undang undang yang berlaku (tidak mempunyai ijin dari pejabat negara yangberwenang dalam menguasai shabu shabu tersebutMenimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:Halaman 13 dari 25 Putusan

Permohon mengenai penetapan perubahanbiodata (identitas) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang para Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon danadministrasi umum lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan baik administratifmaupun hukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon

bahwaWall Pemohon mempunyai alasan menolak menjadi walinikah bagiPemohon, karenanya Wall Pemohon patut dinyatakan sebagai wali adhal;Menimbang, bahwa wanita yang tidak mempunyai wall atau wanitayang walinya adhal (enggan/membangkang) menjadi wali, maka KepalaPemerintahan (shulthan) adalah merupakan wall bagi mereka,sebagaimana ketentuan syarl dalam hadits riwayat Imam Abu Dawud :43 c,,A, X b)C31; j'Artinya : Apabila tetjadi perselislhan (antara wall dengan anak wanitanya),makashulthanlah (hakim/pejabat

negara yang ditunjuk) yang menjadi wallbagi orang yang tidak mempunyai war; (H.S. riwayat Abu Dawud);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang WaliHakim jo.

pastinya Penggugat sudah ajukan kedalam persidangan,yang waktu tahun itu pastinya masuk kedalam persidangan perdata dalamwilayah yuridiksi peradilan umum, karena waktu itu Pengadilan Tata UsahaNegara belum terbentuk ;Bahwa surat Pendaftaran tanah waktu itu yang dibuat oleh Kepala Desa Kaliawipada tanggal 17 Pebruari 1984 adalah sebagai syarat untuk membuat surat tanahpada saat itu, dan pada saat itu tidak ada keputusan badan pejabat tata usahanegara yang dikeluarkan, dan karena tidak ada keputusan pejabat

negara, makatidak ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan, jadi karena tidak ada pihakyang dirugikan dan pihak yang diuntungkan, maka tidak mungkin akan ada yangmenggugat dan akan ada yang dijadikan Tergugat ;3 Bahwa dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Medan dalam putusannya,pada halaman 37 alenia ke 2 pada poin sampai dengan poin 5, yang menerangkansejak kapan saja Penggugat mengetahui dan merasakan kepentingannya dirugikanoleh obyek sengketa a quo, yang mana Majeiis Hakim Tinggi Medan

tersebut ;Bahwa dari uraian Pemohon Kasasi tersebut diatas, terlihat pertimbangan hukumMajelis Hakim Tinggi Medan dalam perkara a quo sangatlah mengada ada dansangatlah tidak berdasarkan hukum, apabila menganggap bukti P64 tersebutdijadikan sebagai alasan untuk menilai kalau pihak Penggugat telah mengetahui danmerasakan kepentingannya dirugikan dengan obyek sengketa a quo, dikarnakanapakah suatu Berita acara hasil penyelesaian masalah seperti yang disebutkan diatas,disimpulkan sebagai suatu keputusan pejabat

negara, dan siapa yang dirugikan atasadanya Berita Acara Hasil Rapat Penyelesaian masalah Umbul Nyapah Reboh,(bukti P64) terlebih dalam rapat pada saat itu tidak pernah sama sekalipun SHGUNo. 21 Tahun 1995 dimunculkan dalam rapat pada saat itu, jadi sangat keliruapabila Majelis Hakim Tinggi Medan dalam perkara a quo menganggap denganbukti berdasarkan bukti P64 tersebut ada pihak atau dalam hal ini pihak Penggugatdirugikan ;b Bukti P57 =T21 berupa surat dari kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utarakepada

Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelengaraan negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (Pasal 1 butir 1UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang dan BebasKKN) Penyelenggaran negara meliputi :Pn se Y=Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;Menteri;Gubernur;Hakim;Pejabat Negara

Saya telah membelisebidang tanah tercatat dalam dokumen negara Daftar Isian 207,ditandatangani oleh Pejabat Negara sah Kepala Kantor PertanahanKotamadya Padang tertanggal 05 Mei 1992, sbb : Gambar Ukur No. 466 / 1992, terletak dalam Propinsi Daerah Tingkat Sumatera barat, Kotamadya Daerah Tingkat Il Padang, Kecamatan KotoTangah, Kelurahan Tanjung Aur ; Pendaftaran Pengalihan Hak ditandatangani oleh Kepala Kantor PertanahanKotamadya sah pada tanggal 12 Juli 1995 atas dasar : Halaman 29 dari 132 Putusan

Dokumen telah ditandatangani oleh Pejabat Negara yangsah. Saya sebagai pembeli telah lengkap dengan suratsurat negara yangsah. Dengan demikian saya telah berhak memiliki sertifikat yang diterbitkanKantor Pertanahan Kotamadya Padang.

Kepada siapa lagi saya percayakalau bukan kepada Pejabat Negara yang telah diberi kewenangan sah.Sehingga memberi jaminan hukum kepada warganegara ; Sebagai tambahan keterangan saya, saya membeli kavling untukberinvestasi untuk menjamin hidup masa depan saya dan keluarga saya.Semua dokumen sudah ditandatangani oleh Pejabat yang sah dalamkewenangan negara yang dijalankan oleh pemerintah yang sah.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan pada Tergugat danTergugat Il adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukankewenangan Peradilan umum (Pengadilan Negeri Semarang), karenapetitum dan posita gugatan Penggugat pada dasarnya memohon danmeminta Surat Sertifikat Hak kepemilikan Tanah milik Tergugat yangditerbitkan oleh Tergugat Ill selaku Pejabat Negara untuk dinyatakan tidaksah dan tidak memiliki Kekuatan bukti apapun, dan oleh karenanya gugatanPenggugat dalam, perkara ini adalah

kKewenangan murni Pengadilan TataUsaha Negara, dan Sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat Ill merupakanSurat Keputusan Pejabat Negara khususnya Sertifikat yang diterbitkan olehKantor Pertanahan Kota Semarang ;2.

Apalagi pada surat hibah tersebuthanya dibubuhi cap jempol tanpa ada tanda tangan hal ini menunjukan bahwaAlm Saniyem TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS sehingga besardugaan penggugat inisiatif pembutan hibah tidak dari Alm Bahwa selain itu secara hukum Alm Saniyem yang berusia 98 tahundan tidak dapat membaca menulis didalam melakukan tindakan hukum yaitupembuatan hibah wajib dilakukan dihadapan pejabat Negara yang ditunjukuntuk itu dalam hal ini Notaris agar hak hak keperdataan Alm Saniyem tidakdirugikan

Nomor 3682 K/Pdt/2016dengan wewenangnya yang berwibawa sebagai pejabat Negara. Sesuaidengan kesaksiannya sendiri yang menyatakan "tahun 2007 mengeluarkanSurat Pernyataan atas nama Tergugat karena secara yuridis keputusankolaborasi antara Pemdes, Pemerintah Kecamatan dan Dewan adat Dayaksudah in kracth karena dikuatkan oleh akta kesepakatan tertanggal 12 Mei 2007oleh para hakim yang berwenang dari aparatur negara. Mendukung alat buktisurat T.1 dan T. 2 dari Tergugat.

Pasal 14sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa apabila para pejabat negara yang bertugasmenikahkan tidak ada, maka wanita yang ingin menikah boleh meminta kepadaseorang lelaki untuk menikahkannya (idealnya tokoh agama atau yang mengertiagama).Imam Nawawi dalam akitab Raudah alTalibin him. 7/50 menyatakancol g VBL 5al A883 8 OS WN: UE Ade a) ay zeal GI CHES he Sh GedSS S58 AS KS gal Ghd llArtinya: Yunus bin Abdul A'la meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i berkata:"Apabila ada perempuan

dalamalat bukti surat tersebut di atas ternyata ada perbedaan data / namaPemohon , tanggal lahir Pemohon dan nama Pemohon Il yangsebenarnya haruslah sama dengan apa yang tercatat dalam DuplikatKutipan Akta Nikah dengan apa yang tercatat dalam Surat Tanda TamatBelajar (ljazah), Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Keterangan KepalaSekolah SMP Negeri 2 Marang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan(bukti P2, P3 dan P4), karena bukti tersebut Samasama dokumen resmi(akta) yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintah/pejabat

negara yangberwenang.Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimanabukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen DuplikatKutipan Akta Nikah para Pemohon (bukti P1) substansi fungsinya sebagaisumber data perbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan antaraPemohon dengan Pemohon II dan yang berwenang mengeluarkannyaadalah pejabat pencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undangundang.Menimbang, bahwa bukti P2, P3, P4 dan P5 adalah FotokopiSurat Tanda Tamat Belajar (ljazahn

buahcelana pendek warna hitam merk Eldest Jeans adalah celana pendek yangdigunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan paket Narkotika jenis shabuyang dibeli dari Saksi Pei Maryadi dan 1 (satu) unit sepeda motor merkHonda Vario warna hitam KB 3115 MF adalah sepeda motor yang digunakanoleh Terdakwa untuk membeli 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu dari SaksiPeri Maryadi, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut petugas bawake Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

Negara atau Instansi Negarayang berwenang dalam hal membeli atau menguasai 2 (dua) buah sobekankantong plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu tersebut;Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadapTerdakwa kemudian~ dilakukan interogasi, Terdakwa mengakumendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dariSaksi Peri Maryadi beberapa menit sebelum ditangkap;Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota kepolisian lainnya menangkapSaksi Peri Maryadi;Bahwa

yangdigunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan paket Narkotika jenis shabuyang dibeli dari Saksi Peri Maryadi dan 1 (satu) unit sepeda motor merkHonda Vario warna hitam KB 3115 MF adalah sepeda motor yang digunakanHalaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Sagoleh Terdakwa untuk membeli 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu dari SaksiPeri Maryadi, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut petugas bawake Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut; Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

Negara atau Instansi Negarayang berwenang dalam hal membeli atau menguasai 2 (dua) buah sobekankantong plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu tersebut; Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadapTerdakwa kemudian dilakukan interogasi, Terdakwa mengakumendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dariSaksi Peri Maryadi beberapa menit sebelum ditangkap; Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota kepolisian lainnya menangkapSaksi Peri Maryadi Alias

Negara atau InstansiNegara yang berwenang dalam hal membeli 1 (Satu) paket yang diduga berisiNarkotika jenis Shabu yang dibungkus dalam plastik bening kemudianTerdakwa koyak / sobek menjadi 2 (dua) kantong plastik bening yang berisikandiduga Narkotika jenis shabu tersebut;Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 2 (dua) buah sobekankantong plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu adalah shabu yangdibeli Terdakwa dari Saksi Peri Maryadi Alias Durak 1 (satu) unit handphonemerk

Bahwa pembuktian terhadap dalildalil yang dilakukanoleh Pemohon Kasasi (Ssemula Penggugat/Terbanding)adalah didasarkan atas aktaakta otentik yang dibuatdihadapan pejabat Negara yaitu Notaris/PPAT, yangdalam hukum merupakan suatu bukti otentik yangmempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Hal manaHal. 12 dari 20 hal. Put.

Disamping itu, aktaaktaotentik yang dibuat dihadapan Pejabat Negara, yaitu Notaris/PPAT tersebut, pada saat dibuat telah ditanda tangani pulaoleh saksisaksi yang melihat dan mengetahui perbuatan danperistiwa hukum yang sebagaimana dibuat didalam aktaotentik tersebut ;Bahwa disamping hal tersebut dalam butir B.2. tersebutdi atas, pada kenyataannya dihadapan pemeriksaanpersidangan para Termohon Kasasi sendiri tidak pernahdapat menghadirkan tegen bewis (bukti lawan) atas buktibukti otentik yang diajukan

SUHARYO Alias HARYO BinSUPRIYO, bersalah melakukan tindak pidana Mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatansetiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desaatau sebutan lain/Lurah yang dengan dengan sengaja melanggarketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 188 Juncto Pasal 71 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus

Nasution Nomor 114, Cisaranten Bina Harapan, Arcamanik, KotaBandung, Provinsi Jawa Barat, mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP,maka Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan Setiap pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, danKepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan dengan sengaja melanggarketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, perbuatan Para Terdakwadilakukan

Keberadanketentuan ini dimaksudkan agar pejabat negara, pejabat daerah,pejabat ASN, anggota TNI, anggota Polri, kepala desa/lurah/sebutanlainnya dapat menjaga netralitas sebagai abdi negara, sehingga didalam pelaksanaan tugasnya tetap menjaga profesionalitas dan tidakbersifat diskriminatif;Dalam Pasal 188 Jo.

Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan KepalaDesa atau sebutan lain/Lurah;2. Dengan Sengaja Melanggar Ketentuan Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 71;e Juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP:3.

Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut SertaMelakukan;Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Para Terdakwa bersalahkarena melakukan tindak pidana, maka selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa telahmemenuhi tiaptiap rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Penuntut Umumtersebut yakni sebagai berikut;Unsur Ke1 :Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, danKepala Desa atau sebutan lain/LurahMenimbang, bahwa yang dikehendaki dan dimaksud

Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokokKepegawaian), disebutkan : Pegawai Negeri adalah setiap warga negaraRepublik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkatoleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri,atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku ;Bahwa menurut UU No. 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme : Penyelenggara Negara adalah Pejabat

Negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; (Pasal 1 angkaLs Penyelenggara Negara meliputi : (Pasal 2) :Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ;Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ;Menteri ;Gubernur ;Hakim ;oa F wa N bPPejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku ;

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bahwaPenyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;Menteri;Gubernur;Hakim;ao & Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; danHal. 47 dari 76 hal. Put. No. 05/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR7.