Ditemukan 5549 data
248 — 1071
internasionaldikarenakan lahirnya sanksi dari FIFA,hilangnya mata pencaharian dari para pemaindi klub yang menjadi anggota Persatuan SepakBola Seluruh Indonesia ( PSST ),kerugian secara finansial yang dialami olehanggota Persatuan Sepak Bola SeluruhIndonesia ( PSSI ), dan hal hal lainnya ;3 Bahwa terhadap ketentuan Pasal 67 ayat (4)Undang Undang Pengadilan Tata UsahaNegara yang mengatur bahwa PermohonanPenundaan tidak dapat dikabulkan apabilakepentingan umum mengharuskandilaksanakannya keputusan ttersebut
79 — 19
PedagangPasar Sukatani dan Koperasi Pedagang Pasar Palumbon Manis ketika dariKementerian Koperasi dan UKM RI akan melaksanakan pengecekan kelapangan terhadap calon koperasi penerima bantuan sosial program revitalisasipasar tradisional melalui koperasi karena dari program tersebut adalahrevitalisasi pasar tradisional melalui koperasi sehingga pasar tradisional tersebutharus memiliki kepengurusan koperasi dan dua lokasi pasar tersebut belumpernah mengajukan bantuan sehingga saksi menunjukan dua lokasi ttersebut
433 — 160
bahwa terhadap dalil GUGATAN ttersebut di atas, PARAPENGGUGAT seharusnya lebih memahami secara seksama objekGUGATAN yang diajukan, in casu perintah tertulis dari TERGUGATI kepada TERGUGAT II untuk melakukan blokir atas rekening EfekTURUT TERGUGAT maupun blokir atas keseluruhan rekening Efeknasabah dari TURUT TERGUGAT, karena berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor
1028 — 470
Bahwa semua Dokumen / Berita Acara mengenai pembebasantanah untuk kepentingan pembangunan PLTU ttersebut ,telah ditanda tangani oleh Panitia P2T, dan penandatanganan~ tersebut dilakukan setelah proyek selesaidengan cara Panitia menyampaikan kepada para AnggotaPanitia di kantornya masing masing ; Bahwa terdakwa Agung Rijoto menanda tangani suratpernyataan tertanggal 23 Januari 2007yang pada pokoknya bersedia mengembalikan uang gantirugi kepada yang berhak apabila ditemukankekeliruan / permasalahan
65 — 10
PNPM MP),berdasarkan Petunjuk Operasional (PTO) PNPM MP Kementerian Dalam Negeri dengansasaran program tersebut adalah sebagai berikut;1 Sasaran (lokasi) meliputi seluruh Kecamatan, Pedesaan di Indnesia yangdalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasukKecamatan Kecamatan kategori Kecamatan bermasalah dalam PPK /PNPM MP.2 Sasaran Kelompok adalah;e Masyarakat miskin di perdesaan.e Kelembagaan masyarakat dipedesaan.e Kelembagaan Pemerintahan lokal.Bahwa dana BLM program PNPM MP ttersebut
303 — 50
maksudnya disuruh amprah;Bahwa saksi ada membuat laporan ke tiga paket tersebut untuk ekspanyaituproduksi yang dilaksanakan tahun 2008 ;e Bahwa mekanisme dari Administrasi pelaksanaan produksi yaitumelaksanakan tugasnya setelah mendapat SPK dari pinpinan,mengkoordinasikan kegiatan, mencari pengisi acara dan menyusunrencana anggaran biaya sesuai dengan SKK ;e Bahwa saat produser menyunting acara dimana direkamnya ada yangdirekam di Stodio ada diluar stodio dan setelah diproduksi ada dibuat CD;e Bahwa CD ttersebut
147 — 85
Kuningan, akan tetapi entahkenapa pihak KSU Karya Nugraha Kabupaten Kuningan mengembalikan lagi danaKPRS Mikro bersubsidi sebesar Rp.450.000.000, (empat ratus lima puluh jutarupiah) tersebut kepada Bendahara Umum Negara melalui transfer rekening dariBank Mandiri, dan setelah itu pihak KSU Karya Nugraha tidak mengajukan lagidana KPRS Mikro Bersubsidi kepada Kemenpera ttersebut hinggasekarangBahwa benar yang menjadi alasan adanya perbedaan tersebut karena adanyakebijakan pimpinan Kemenpera bahwa penyaluran
139 — 5
(PNPM MP) yang bersumber dari APBN (AnggaranPendapatan dan Belanja Negara) untuk Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilirdengan perincian sebagai berikut :e Tahun 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);e Tahun 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);e Tahun 2009 sebesar Rp. 900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah);e Tahun 2010 sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah)e Tahun 2011 sebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah);Bahwa dana PNPM MP ttersebut
62 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Mutiara Tbk Cabang Panglima Sudirman JalanPanglima Sudirman Nomor 2931 BlokC, Surabaya, Jawa Timur sebagaijaminan tambahan take over dan kredit modal kerja sebesarRp35.000.000.000, (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan nilaitanggungan Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1321/Teluk Pucung atasnama SRI BUDHI RAHAYUNINGSIH ttersebut sebesarRp15.000.000.000, (lima belas miliar rupiah);Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidanadalam Pasal 266 ayat (2) KUHP jo.
450 — 395 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untukmenutupi kerugian akibat penjaminan kepada nasabahnasabahnya, kemudian PT.Askrindo memberikan dana talangan kepada para nasabah tersebut dengan carapembelian Promissory Note (PN) dan Medium Term Note (MTN), denganperhitungan bahwa pembelian PN dan MTN ttersebut dapat memberikankeuntungan untuk menutupi kerugian pada penjaminan.
100 — 42
JAKIN TUMAKAKA, MM yang pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa saksi menbetahui sehingga terdakwadihadapkan kemuka persidangan karena masalahpenyelewengan dana Upah Pungut PBB dan ADD tahun2010;Bahwa saksi mengetahui mengenai penyelewengan181Dana Upah Pungut PBB dan ADD ttersebut setelahdiperiksa di Jaksa Penyidik ;Bahwa tugas pokok saksi pada Badan PMPD Kab.Morowali adalah melakukan pembinaan kepadaperangkat pemerintahan desa se kabupaten Morowali ;Bahwa dalam melakukan pembinaan perangkatpemerintahan
106 — 81
Desember 2011 : Rp. 200.000.000,e Tanggal 2 Januari 2012: Rp. 50.000.000,e Tanggal 2 Januari 2013 : Rp. 175.000.000,Bahwa di persidangan tidak terungkap uang sebesar Rp. 625.000.000, tersebutdipakai untuk apa oleh Terdakwa, tetapi jelas tidak dipakai untuk membiayaipembangunan Masjid Roudlotul Jannah, sehingga dapat disimpulkan uang tersebuttelah dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, atau telah dipergunakanmenyimpang dari yang seharusnya.Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbanganpertimbangan ttersebut
58 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
HASAN NURFIN,ttersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaanPrimair;Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. MILHAM THALIB,Terdakwa II. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H.LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GAJANG, Terdakwa VI.BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, SE. TerdakwaVII.
157 — 168
terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yangPutusan Nomor : 44/Pid.B/2016/Pn Amr Hal. 133 dari 136didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga terdakwa haruslahdibebaskan atau setidaktidaknya membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukumdengan alasanalasan seperti yang telah terurai dalam nota pembelaan penasehathokum terdakwa dan terdakwa sendiri;Menimbang, dengan telah dipertimbangkannya seluruh unsure dakwaankesatu. primair yang dimana seluruh unsure dari dakwaan ttersebut
563 — 294
Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas, TIM PenasehatHukum Terdakwa, telah mengajukan keberatan/eksepsi tertanggal 02 Mei 2012 ;Menimbang, bahwa atas Keberatan/Eksepsi dari Terdakwa / TIM PenasehatHukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya tertanggal 09Mei 2012; 47Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa/TIM Penasehat Hukum Terdakwadan Pendapat Penuntut Umum ttersebut
814 — 584
melihatbatas wilayah yang akan dipergunakan untuk proyekpembangunan PLTU di desa Sumuradem dan kemudianmelaporkan hasil kerjanya kepada sekretaris panitiapembebasan tanah yaitu Dady Haryadi ;bahwa yang dimaksud dengan melihat batas wilayah adalahmelihat batas luar lokasi yang akan dibangun proyek PLTUtersebut, apakah hanya meliputi satu kecamatan saja ataudua kecamatan, dengan melihat patoknya melewati batasluar atau tidak, dan hasil yang didapat dari lokasi padasaat itu proyek pembangunan PLTU ttersebut
92 — 62
menerima bantuanADD tahun 2007 dan tahun 2009 karena di beri tahu Terdakwapada saat rapat di Rumah Terdakwa untuk membicarakanmasalah ADD pada saat setelah ADD di cairkan ;e Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bersamasama denganperangkat Negeri tidak pernah melakukan sosialisasi masalah125penerimaan dan pelaksanaan ADD kepada masyarakat di Negerirumasokat ;Bahwa pada tahun 2007 di Negeri rumasokat tidak pernahpanitia sosialisasi dibentuk oleh Terdakwa =;Bahwa saksi tidak pernah terima dana seperti ttersebut
43 — 1
Bahwa, anak Pemohon bernama TAUSIYAH ISLAMI ttersebut belum didaftarkan DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil dikarenakan kelalaian Pemohon , sehingga belum mempunyaiAkte Kelahiran ;Apa maksud pemohon mengajukan Penetapan ?
94 — 17
keterangan yangmenunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang tidak mampu bertanggung jawab,oleh karenanya Majelis memandang bahwa Terdakwa SIHAR MANULLANG, BAadalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurutpendapat Majelis Hakim, unsur ke1 setiap orang telah terpenuhi, namun untukmenyatakan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ttersebut
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.MUHAMMAD NASRAN, S.H., M.H.
3.Gernando Halomoan Damanik, S.H.
Terdakwa:
ANDI WELLO T
174 — 28
Menyatakan Terdakwa ANDI WELLO Ttersebut diatastidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;