Putusan Nomor 274 K/TUN/2015.30.Bahwa kemudian diketahui tibatiba Tergugat justru melakukanPengesahan dan Pengukuhan terhadap hasil MUNAS PTMSI padatanggal 35 Februari 2014 (Cacat Hukum) yang dilaksanakan olehCarteker PB PTMSI yang dibentuk melalui Surat Keputusan Nomor 90Tahun 2013, tertanggal 30 Oktober 2013 (Cacat Hukum) tersebut,dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 29A Tahun 2014, tanggal28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia PengurusBesar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor 29A Tahun 2014,tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan PersonaliaPengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI)Masa Bakti 2014 2018;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Keputusan Nomor 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus BesarPersatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) Masa Bakti 2014 2018;4.

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat KeputusanKONI Pusat Nomor 29A Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus BesarPersatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) Masa Bakti20142018, dengan Ketua Umum Marzuki Ali, yang dikeluarkan olehKONI Pusat (Tergugat);2.

Putusan Nomor 274 K/TUN/2015.2014 tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar PersatuanTenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) masa bakti 20142018, denganKetua Umum Marzuki Ali;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara berupa Surat Keputusan Ketua KONI Pusat Nomor 29A Tahun2014, tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengukuhan Susunan PersonaliaPengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI)masa bakti 20142018, dengan Ketua Umum Marzuki Ali;4.

K/Pdt/...Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding/Penggugat, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor45637/PP/M.V1/16/2013 Tanggal 18 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap,dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:Tentang Pengukuhan Pengusaha Kena PajakBahwa perusahaan Pemohon Banding

yang dilakukan KPPPratama Ketapang hanya merupakan pengukuhan ulang karena status perusahaan yangsemula terdaftar di KPP Pontianak dipindahkan ke KPP Pratama Ketapang sejak adanyapemecahan KPP;Bahwa dengan demikian nilai DPP menurut SPT / Pemohon Banding padaSKPKB PPN seharusnya bukan Nol, tetapi adalah sebesar DPP yang benarbenar telahPemohon Banding laporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2007;Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui dasar perhitungan yang digunakanoleh Terbanding sehingga

Putusan Nomor 485/B/PK/PJK/2014melakukan kewajiban pelaporan SPT Masa PPN sejak terdaftar sebagai Wayjib Pajak,oieh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa pengukuhan yang dilakukan KPPPratama Ketapang hanya merupakan pengukuhan ulang karena status perusahaan yangsemula terdaftar di KPP Pontianak dipindahkan ke KPP Pratama Ketapang sejak adanyapemecahan KPP dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak terdaftar sebagaiWajib Pajak dan Pemohon Banding berhak untuk mengkreditkan seluruh Pajak

Putusan Nomor 485/B/PK/PJK/201410b Keberatan Kedua :Tentang Tidak Sahnya Pengukuhan Secara Jabatan Oleh Termohon PK Bahwa, pada halaman 20 alinea terakhir Putusan PP a quo,menyatakanTermohon PK telah melakukan Pengukuhan terhadap Pemohon PKsebagai Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan sejak 1 Mei 2006 ;Bahwa, tindakan Termohon PK a quo juga dinyatakan telah sesuai denganKeputusan Menteri Keuangan Nomor : 571/KMK.03/2003, tertanggal 29 Desember2003 ;Bahwa, ternyata sesuai Dokumen Laporan Pemeriksaan

PPN Masa Pajak Oktober 2007, Nomor : 00031/207/07/703/10 tanggal 24Nopember 2010, sebab Surat Pengukuhan Secara Jabatan sebagai PKP atas diriPemohon PK merupakan Syarat Mutlak bagi terbitnya SKPKB PPN Masa PajakOktober 2007 ;Bahwa, dengan demikian Pendapat Majelis Hakim PP atas Koreksi TermohonPK terhadap Pajak Masukan Pemohon PK sebagaimana halaman 24 Putusan a quomenjadi tidak memiliki dasar hukum, karenanya harus dibatalkan ;Halaman 11 dari 14 halaman.

2 (dua) bulan sejakpermohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima.(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatukeputusan, maka permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan dan SuratPencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelahjangka waktu tersebut berakhir..

./2001 tentang Jangka WaktuPendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftarandan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhandan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak berbunyisebagai berikut :(2) Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk suatu tahun buku tidakmelebihi batas jumlah peredaran bruto untuk Pengusaha Kecil,maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonanpencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak palinglambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun

buku yangbersangkutan.(3) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harusmemberikan keputusan paling lama 2 (dua) bulan sejakpermohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima.(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatukeputusan, maka permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan dan SuratPencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusHalaman 13 dari 34 Halaman Putusan Nomor

Bahwa maksud surat sebagaimana dilampirkan pada Lampiran 1merupakan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPENGGUGAT) supaya Termohon Peninjauan Kembali (semulaTERGUGAT) melakukan pencabutan Pengukuhan PKP..

Bahwa PMK No. 199/PMK.03/2007 khususnya pada Pasal 30 ayat(2) berbunyi sebagai berikut :Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dilakukandengan kriteria antara lain sebagai berikut:a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha KenaPajak;d.

Alwin Tjie; yang pada intinya tidak terdapat berkas berupa Surat dari Sdr, Alwin Tjie tertanggal11 Februari 2004;bahwa berdasarkan surat tersebut dinyatakan, bahwa Surat tidak pernah diterima sehinggapermohonan pencabutan pengukuhan PKP tidak diproses. Sesuai dengan resi bukti pengiriman bahwasurat tidak ditujukan ke KPP Manado tetapi kepada Drs. Mardhi Partono;bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, diuraikan halhal sebagai berikut:bahwa bukti resi pengiriman dari PT.

Alwin Tjiebahwa untuk menguji apakah surat tersebut merupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha kena pajak (PKP) sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat untukmengujinya berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP 161/PJ.2001 tanggal 21 Februari 2001tentang : Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan .Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran danPenghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak, yang antara lain mengatur

sebagai berikut:Pasal 11 Ayat (3)Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal Pengusaha Kena Pajakpindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain, bubar atau tidak memenuhi syarat lagisebagai Pengusaha Kena Pajak ;Pasal 13 Ayat (2):Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk satu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran brutountuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutanpengukuhan sebagai Pengusaha Kena pajak paling

sebagai PengusahaKena Pajak dianggap dikabulkan dan Surat pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir ;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat, bahwa karena surat Penggugat bukanmerupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP, maka apabila tidak dijawab olehTergugat tidak mengubah status Penggugat sebagai PKP;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan sampai dengan

Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP161/PJ./2001 tanggal 21 Februari 2001;e bahwa karena surat aquo bukan merupakan Surat Permohonan Pencabutan Pengukuhan sebagaiPKP sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP161/PJ./2001tanggal 21 Februari 2001, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memproses lebih lanjut;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan tidak ada dasar hukum bagi Tergugatuntuk menjawab surat Penggugat tersebut dalam jangka waktu 12

2)3)4)bahwa Pengukuhan Pemohon Banding sebagai PKP. tidak sesuai dengan Pasal 4 KeputusanMenteri Keuangan Nomor: 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003,bahwa seharusnya Pengukuhan Pemohon Banding sebagai PKP. dilakukan pada awal bulanberikutnya setelah bulan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri KeuanganNomor: 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003,bahwa berdasarkan Rincian Perhitungan Jumlah Omzet Per Masa yang diserahkan olehPemohon Banding, diketahui bahwa Jumlah Omzet lebih

Apabila batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada butir 3dilampaui, maka saat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajakadalah awal bulan berikutnya,5.

Dalam hal pengukuhan Pengusaha Kecil secara jabatan, maka saatpengukuhan tetap mengacu pada ketentuan butir 4 di atas.e Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE46/PJ.5/1989 tanggal 9 Juli 1989tentang Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada angka 3 menyatakan antara lain :Dalam hal PKP mempunyai cabang, yang berdasarkan UndangundangPPN 1984 cabang tersebut harus dikukuhkan sebagai PKP, maka padahakekatnya pengukuhan PKP berlaku pula bagi cabangcabang dan harusry)2)diterbitkan pengukuhan oleh KPP

Pengusaha Kena Pajak pada angka 3menyatakan antara lain :Dalam hal PKP mempunyai cabang, yang berdasarkan Undangundang PPN1984 cabang tersebut harus dikukuhkan sebagai PKP, maka pada hakekatnyapengukuhan PKP berlaku pula bagi cabangcabang dan harus diterbitkanpengukuhan oleh KPP setempat, kecuali PKP mendapat ijin sentralisasitempat pajak terutang,Oleh karena itu tanggal berlakunya pengukuhan yang diterbitkan oleh KantorPelayanan Pajak Domisili berlaku juga sebagai tanggal pengukuhan untukcabangcabangnya

kecuali PKP mempunyai cabang baru yang didirikansetelah tanggal berlakunya pengukuhan.bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pada hakekatnyapengukuhan PKP yang mempunyai cabang berlaku pula bagi cabangcabangkecuali PKP mendapat ijin sentralisasi tempat pajak terutang, artinya tanggalberlakunya pengukuhan bagi PKP yang mempunyai cabangcabang berlakujuga sebagai tanggal pengukuhan untuk cabangcabangnya.bahwa peredaran usaha Sdr.

.: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan olehTerbanding dengan alasan penetapan tanggal 22 Oktober 2009 sebagaitanggal Pengukuhan PKP tidak sesuai dengan ketentuan dalam PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor PER44/PJ/2008 tanggal 20 Oktober 2008tentang Tatacara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan /atauPengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan WajibPajak dan /atau Pengusaha Kena Pajak.: bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan ini karena Pemohon

PKP penjual PTIstana Niaga Pratama, NPWP 01.840.653.0521.000 dengan nomor fakturpajak 010.000.09.00000247 tanggal 4 Juni 2009 sudah tepat sesuai denganPasal 9 ayat (8) huruf a UU PPN Tahun 2000, karena Pemohon Banding barudikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 22 Oktober 2009.bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan olehTerbanding dengan alasan penetapan tanggal 22 Oktober 2009 sebagaitanggal Pengukuhan PKP tidak sesuai dengan ketentuan dalam PeraturanDirektur Jenderal Pajak

Nomor PER44/PJ/2008 tanggal 20 Oktober 2008tentang Tatacara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan /atauMemperhatikanMengingatMemutuskanPengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan WajibPajak dan /atau Pengusaha Kena Pajak.bahwa menurut Pemohon Banding, seharusnya Pemohon Banding dikukuhkansebagai PKP sejak tanggal 17 April 2009 sehingga Faktur PPN tersebut dapatdiakui dan Pemohon Banding berhak atasrestitusi sejumlahRp.50.960.000,00.bahwa sengketa atas pengukuhan PKP tanggal 22

Oktober 2009 sudahdiajukan Gugatan ke Pengadilan pajak denganm Nomor sengketa 990532402010.bahwa atas sengketa Gugatan tanggal pengukuhan PKP tersebut di atas telahdiputus oleh Pengadilan Pajak dengan Putusan NomorPut.38599/PP/M.1/99/2012 yang diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012, dengan amar putusanMengabulkan Seluruhnya Gugatan Penggugat, sehingga tanggal PengukuhanPengusaha Kena Pajak adalah tanggal 17 April 2009.bahwa oleh karena sengketa banding ini

berkaitan dengan sengketa mengenaigugatan atas tanggal pengukuhan PKP yang sudah diputus oleh MajelisPengadilan pajak seperti tersebut di atas, maka Majelis berpendapat dengandiputuskannya tanggal pengukuhan PKP pada tanggal 17 April 2009, makafaktur pajak masukan Nomor 010.000.09.00000248 tanggal 4 Juni 2009sebesar Rp.50.960.000,00 dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding.bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding ataskredit pajak sebesar Rp.50.960.000,00 tidak dapat dipertahankan

ketua umum badan pengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.027/SF-01/D-2672/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus cabang D-2672 An.RIKI yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda tangani oleh Prof.DR.Ir.H.AGUS WINARTO,M.Sc.MM. 4. 1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badan pengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.024/SF-16/268/2/BARAT/KU.BPP-YA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus perwakilan pusat

/KU.BPPYA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus cabang D-2673, An.BAHRUMSYAH yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda tangani oleh Prof.DR.Ir.H.AGUS WINARTO,M.Sc.MM. 8. 1 (Satu) buah foto Copy SK (Surat keputusan) warna Putih ketua umum badan pengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.027/SF-01/D-2673/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus cabang D-2673, An.ISKANDAR yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda

/KU.BPP-YA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus perwakilan pusat urusan keungan 268, An.INDAH LESTARI yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda tangani oleh Prof.DR.Ir.H.AGUS WINARTO,M.Sc.MM. 12. 1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badan pengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.024/SF-17/268/2/BARAT/KU.BPP-YA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus perwakilan pusat urusan keungan 268, An.ERNIS, yang ditetapkan di Bekasi tanggal

umum badan pengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.027/SF-06/D-2671/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus cabang D-2671, An.AWET INSANI, yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda tangani oleh Prof.DR.Ir.H.AGUS WINARTO,M.Sc.MM. 15. 1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badan pengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.024/SF-14/268/2/BARAT/KU.BPP-YA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus perwakilan

/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus cabang D-2672, An.BOBI AFRRI, yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda tangani oleh Prof.DR.Ir.H.AGUS WINARTO,M.Sc.MM. 19. 1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badan pengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.027/SF-06/D-2673/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus cabang D-2673, An.NUR AFNI, yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda

No.87/Pid.B/2017/PN Bkt16/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014, tentang pengukuhan danpengesahan pengurus perwakilan pusat urusan keuangan 268,An.ELFA NELI yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014dan ditanda tangani oleh Prof.DR.Ir.HAAGUS WINARTO,M.Sc.MM.1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badanpengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.024/SF11/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014, tentang pengukuhan danpengesahan pengurus perwakilan pusat urusan keuangan 268,An.RAHMADONI yang

.024/SF20/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/201 4,tentang pengukuhan danpengesahan pengurus perwakilan pusat urusan keungan 268,An.INDAH LESTARI yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September2014 dan ditanda tangani oleh Prof.DR.Ir.H.AAGUSWINARTO,M.Sc.MM.1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badanpengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.024/SF17/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014,tentang pengukuhan danpengesahan pengurus perwakilan pusat urusan keungan 268,An.ERNIS, yang ditetapkan di Bekasi

No: KEP.024/SF08/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014, tentang pengukuhan danpengesahan pengurus' perwakilan pusat urusan keungan 268,An.Hj.YENNI ASMITA, yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September2014 dan ditanda tangani oleh Prof.DR.Ir.H.AAGUS WINARTO,M.Sc.MM.1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badanpengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.027/SF01/D2671/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014, tentang pengukuhan danpengesahan pengurus cabang D2671, An.AYYATUL USNA, yangditetapkan

YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.027/SF06/D2673/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014, tentang pengukuhan danpengesahan pengurus cabang D2673, An.NUR AFNI, yang ditetapkan diBekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda tangani olehProf.DR.Ir.HAAGUS WINARTO,M.Sc.MM.1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badanpengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.027/SF20/D2673/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014, tentang pengukuhan danpengesahan pengurus cabang D2673, An.ROBI PUTRA, yang ditetapkandi

/IX/2014,tentang pengukuhan danpengesahan pengurus cabang D2673, An.NUR AFNI, yang ditetapkan diBekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda tangani olehProf.DR.Ir.HAAGUS WINARTO,M.Sc.MM.1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badanpengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.027/SF20/D2673/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014,tentang pengukuhan danpengesahan pengurus cabang D2673, An.ROBI PUTRA, yangditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda tangani olehProf.DR.Ir.'

Menetapkan barang bukti berupa :-Fotocopy Surat Pernyataan Pengukuhan Dubalang Adat Suku Kampai Nagari Salayo Dt. Panjang Gadang Maharajo Lelo, yang dibuat pada tanggal 26 Mei 2007;-Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Seluruh Sako Pusako Dubalang Adat Suku Kampai Nagari Salayo Kec. Kubung Kab. Solok Dt. Panjang Gadang Maharajo Lelo yang dibuat pada tanggal 9 Juli 2007;-Fotocopy Ranji Silsilah Bakir Darwis Dt.

Panjang Gadang ketika Wazir masih hidup;Bahwa, saksi mengetahui ada pengukuhan~ gelar Dt.Panjang Gadang Maharajo Lelo kepada. saksi BakirDarwis sekitar tahun 2007 2008, tahunnya saksitidak pasti dan dipotong jawi (sapi);Bahwa, ada kurang lebih seratus orang yang hadir padasaat pengukuhan gelar tersebut;Bahwa, setelah pengukuhan gelar tersebut tanah sawahtetap dikuasai oleh terdakwa;Bahwa, saksi tidak mengetahui jika ada hibah dariorang tua terdakwa yang bernama Wazir Dt.

PanjangGadang Maharajo Lelo (Alm);Bahwa, Wazir adalah orang punah, maka gelarditeruskan kepada saksi berdasarkan kesepakatanninik mamak IV Jinih;Bahwa, saksi mengetahui ada pengukuhan~ gelar Dt.Panjang Gadang Maharajo Lelo kepada saksi BakirDarwis sekitar tahun 2007 2008, tahunnya saksitidak pasti dan dipotong jawi (sapi);Bahwa, yang hadir pada saat pengukuhan gelar tersebutadalah setiap suku di nagari Salayo;Bahwa, setelah pengukuhan gelar tersebut tanah sawahtetap dikuasai oleh terdakwa;Bahwa,

PanjangMaharajo Lelo kepada terdakwa dan adik adiknya;Atas keterangan saksi tersebut terdakwamenyatakan sebagian benar dan sebagian salah;Menimbang, bahwa yang untuk selengkapnya perihalketerangan saksi saksi tersebut, adalah sebagaimanayang tercantum dalam Berkas Tipiring yang diajukanoleh Penyidik, yang keberadaannya dianggap sebagaisatu. kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusanini.Bahwa selain daripada itu, oleh Penyidik diajukanjuga beberapa alat bukti berupa:Fotocopy Surat Pernyataan Pengukuhan

Panjang Gadang Maharajo Lelo yang sekarangtelah meninggal namun saksi tidak ingat tahunberapa;Bahwa, saksi tidak mengetahui sawah yang disengketakantermasuk harta pusaka apa;Bahwa, terdakwa tidak pernah menggarap di sawahtersebut;Bahwa, saksi mendengar ada pengukuhan~ gelar kepadaBakir Darwis tapi tahunnya saksi tidak ingat karenasaksi tidak hadir;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwamembenarkannya;Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaanPerkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusansebagai

BASA Pgl IN telahterbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakankepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan~ merupakansuatu. tindak pidana;Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segalatuntutan hukum ;Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan danharkat serta martabatnya ;Menetapkan barang bukti berupaFotocopy Surat Pernyataan Pengukuhan Dubalang AdatSuku Kampai Nagari Salayo Dt.

Alwin Tjie tertanggal11 Februari 2004;bahwa berdasarkan surat tersebut dinyatakan, bahwa Surat tidak pernah diterima sehinggapermohonan pencabutan pengukuhan PKP tidak diproses. Sesuai dengan resi bukti pengiriman bahwasurat tidak ditujukan ke KPP Manado tetapi kepada Drs. Mardhi Partono;bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, diuraikan halhal sebagai berikut:bahwa bukti resi pengiriman dari PT.

Alwin Tjiebahwa untuk menguji apakah surat tersebut merupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha kena pajak (PKP) sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat untukmengujinya berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP 161/PJ.2001 tanggal 21 Februari 2001tentang : Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan .Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran danPenghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak, yang antara lain mengatur

sebagai berikut:Pasal 11 Ayat (3)Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal Pengusaha Kena Pajakpindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain, bubar atau tidak memenuhi syarat lagisebagai Pengusaha Kena Pajak ;Pasal 13 Ayat (2):Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk satu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran brutountuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutanpengukuhan sebagai Pengusaha Kena pajak paling

sebagai PengusahaKena Pajak dianggap dikabulkan dan Surat pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir ;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat, bahwa karena surat Penggugat bukanmerupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP, maka apabila tidak dijawab olehTergugat tidak mengubah status Penggugat sebagai PKP;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan sampai dengan

Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP161/PJ./2001 tanggal 21 Februari 2001;e bahwa karena surat aquo bukan merupakan Surat Permohonan Pencabutan Pengukuhan sebagaiPKP sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP161/PJ./2001tanggal 21 Februari 2001, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memproses lebih lanjut;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan tidak ada dasar hukum bagi Tergugatuntuk menjawab surat Penggugat tersebut dalam jangka waktu 12

Alwin Tjie; yang pada intinya tidak terdapat berkas berupa Surat dari Sdr, Alwin Tjie tertanggal11 Februari 2004;bahwa berdasarkan surat tersebut dinyatakan, bahwa Surat tidak pernah diterima sehinggapermohonan pencabutan pengukuhan PKP tidak diproses. Sesuai dengan resi bukti pengiriman bahwasurat tidak ditujukan ke KPP Manado tetapi kepada Drs. Mardhi Partono;bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, diuraikan halhal sebagai berikut:bahwa bukti resi pengiriman dari PT.

Alwin Tjiebahwa untuk menguji apakah surat tersebut merupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha Kena Pajak (PKP) sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat untukmengujinya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP161/PJ.2001 tanggal 21Februari 2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftarandan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan PengukuhanPengusaha Kena Pajak, yang antara lain

mengatur sebagai berikut:Pasal 11 Ayat (3)Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal Pengusaha Kena Pajakpindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain, bubar atau tidak memenuhi syaratlagi sebagai Pengusaha Kena Pajak:;Pasal 13 Ayat (2):Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk satu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran brutountuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutanpengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak

sebagai PengusahaKena Pajak dianggap dikabulkan dan Surat pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir ;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat, bahwa karena surat Penggugat bukanmerupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP, maka apabila tidak dijawab olehTergugat tidak mengubah status Penggugat sebagai PKP;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan sampai dengan

Tentang pengajuan pencabutan PKP belum dijawab lebih dari 12 bulan sehingga secaraotomatis permohonan Penggugat dikabulkan, sehingga Penggugat tidak berhak menerbitkanFaktur Pajakbahwa Penggugat menyatakan, apabila permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP tidak dijawaboleh Tergugat setelah melampai waktu 12 (dua belas) bulan maka permohonan dianggap dikabulkan,sehingga sejak waktu itu Penggugat bukan lagi sebagai PKP, sehingga Tergugat tidak berhakmenerbitkan SKPKB PPN;bahwa sebagaimana telah

PERMATA WITMAS HIJAUsebanyak 1 (satu) lembar;Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. AL ANSARBINASAWINDO PLANTATION sebanyak 1 (satu) lembar;Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. CIPTA KARYAINSANI sebanyak 1 (satu) lembar;Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. BATANG HARIOILINDO PALM sebanyak 1 (satu) lembar;Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT.

PERMATA WITMAS HIJAUsebanyak 1 (satu) lembar;21) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. AL ANSARBINASAWINDO PLANTATION sebanyak 1 (satu) lembar;22) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. CIPTA KARYAINSANI sebanyak 1 (satu) lembar;23) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. BATANG HARIOILINDO PALM sebanyak 1 (satu) lembar;24) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT.

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;5. SPT Masa PPN tahun 2007;39) Dokumen Pembelian dengan PT.

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;5. SPT Masa PPN tahun 2007;Dokumen Pembelian dengan PT.

mengajukan Banding atasSurat Keputusan Keberatan Nomor: KEP498NVPuJ.13/2011 tanggal 14September 2011 tersebut sebagai berikut:JUMLAH YANG DIAJUKAN BANDINGBahwa sesuai Keputusan Keberatan yang telah Pemohon Bandingsebutkan di atas, maka jumlah yang diajukan Banding adalah sebagai berikut:Menurut Keputusan Keberatan Rp175.142.023,00Menurut Pemohon Banding Rp 0,00Jumlah yang diajukan Banding Rp175.142.023,00ALASAN BANDINGBahwa adapun latar belakang dan alasan Banding adalah sebagal berikut:Tentang Pengukuhan

;Bahwa selanjutnya Pemohon Banding mengajukan pendaftaran NPWPsekaligus pengukuhan sebagal Pengusaha Kena Pajak ke KPP Pontianakmelalui Kantor Penyuluhan Pajak Ketapang, dan atas permohonan tersebutPemohon Banding memperoleh Bukti Pendaftaran Wajib Pajak tertanggal 10Februari 2006 dengan NPWP nomor: 02.260.709.7701.000;Bahwa sesuai dengan domisili Pemohon Banding, sejak terdaftarsebagal Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pontianak, makaseluruh pelaporan kewajiban perpajakan termasuk SPT

Masa PPN telahPemohon Banding laporkan melalui Kantor Penyuluhan Pajak di Ketapang yangletaknya lebih dekat dengan kantor Pemohon Banding;Bahwa dengan telah dibukanya KPP Pratama Ketapang, maka sesuaidengan domisili perusahaan, Pemohon Banding dipindahkan secara jabatanoleh KPP Pratama Ketapang dari yang semula terdaftar di KPP Pontianak,untuk itu Pemohon Banding memperoleh NPWP baru dengan nomor02.260.709.7703.000 dan Pemohon Banding diminta pihak KPP untukmengajukan pengukuhan sebagai pengusaha

ulang karena perpindahanstatus Pemohon Banding dari semula terdaftar di KPP Pontianak berubahmenjadi terdaftar di KPP Pratama Ketapang;Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penetapan yang dilakukanTerbanding saat pemeriksaan dan keberatan yang tidak mengakui kompensasikelebihan PPN bulan lalu yang telah Pemohon Banding laporkan sampaidengan saat pengukuhan kembali oleh KPP Pratama Ketapang per 02 Juli2009, adalah tidak tepat dan sangat merugikan Pemohon Banding, karenaselama ini atas seluruh pelaporan

yang dilakukan KPP Pratama Ketapang hanyamerupakan pengukuhan ulang karena status perusahaan yang semulaterdaftar di KPP Pontianak dipindahkan ke KPP Pratama Ketapang sejak adanyapemecahan KPP;Bahwa dengan demikian Pemohon Banding berkeyakinan bahwaPemohon Banding telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak terdaftarsebagai Wajid Pajak dan Pemohon Banding berhak untuk mengkreditkan seluruhPajak Masukan berdasarkan bukti berupa Faktur Pajak yang Pemohon Bandingperoleh dari supplier Pemohon

;(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatukeputusan, maka permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan dan SuratPencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangkawaktu tersebut berakhir;5.

Jangka WaktuPendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftarandan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan danPencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak berbunyi sebagaiberikut:(2) Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk suatu tahun buku tidakmelebihi batas jumlah peredaran bruto untuk Pengusaha Kecil,maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonanpencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak palinglambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun buku yangbersangkutan

;(3) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harusmemberikan keputusan paling lama 2 (dua) bulan sejakpermohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima;(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatukeputusan, maka permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan dan SuratPencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajakdimana pada surat tersebut dilampirkan dengan Formulir PencabutanPKP;Bahwa karena hanya surat tersebut yang difotocopy sedangkanFormulir Pencabutan PKP tidak di fotokopi oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat);Bahwa maksud surat sebagaimana dilampirkan pada Lampiran 1merupakan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaPenggugat) supaya Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) melakukan pencabutan Pengukuhan PKP;Bahwa pada surat sebagaimana

Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pensusaha KenaPajak;d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma PenghitunganPenghasilan Neto, f pencocokan data dan/atau alat keterangan;g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak PertambahanNilai;i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;j.

OCEAN PETRO ENERGY berkedudukan di Ruko Gateway D36Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo; Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM00318/PKP/WPJ.24/KP.1103/2011 Tanggal : 12102011 untuk PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)02.869.782.9643.001 atas nama : PT.

SBY.Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud merupakan Penetapan Tertulis yangdikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat, sesuai kewenangannyaberdasarkan ketentuan UndangUndang yakni Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPer20/Pj/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok WajibPajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, PenghapusanNomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, SertaPerubahan Data Dan Pemindahan Wajib

Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor Per02/Pj/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor Per20/Pj/ 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor PokokWajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, PenghapusanNomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, SertaPerubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Nomor 28 Tahun 2007 tentang PerubahanKetiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.03/2008Tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata CaraPendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan DanPencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PMK Nomor20/PMK.03/2008) menyatakan: Pasal 3 ayat 1: Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak ke KantorPelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi

SBY.Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 20/PMK.03/2008 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran DanPelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan NomorPokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2008 TentangTata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan/AtauPengukuhanPengusaha Kena Pajak

Alwin Tjie tertanggal11 Februari 2004;bahwa berdasarkan surat tersebut dinyatakan, bahwa Surat tidak pernah diterima sehinggapermohonan pencabutan pengukuhan PKP tidak diproses. Sesuai dengan resi bukti pengiriman bahwasurat tidak ditujukan ke KPP Manado tetapi kepada Drs. Mardhi Partono;bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, diuraikan halhal sebagai berikut:bahwa bukti resi pengiriman dari PT.

Alwin Tjiebahwa untuk menguji apakah surat tersebut merupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha kena pajak (PKP) sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat untukmengujinya berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP 161/PJ.2001 tanggal 21 Februari 2001tentang : Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan .Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran danPenghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak, yang antara lain mengatur

sebagai berikut:Pasal 11 Ayat (3)Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal Pengusaha Kena Pajakpindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain, bubar atau tidak memenuhi syarat lagisebagai Pengusaha Kena Pajak ;Pasal 13 Ayat (2):Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk satu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran brutountuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutanpengukuhan sebagai Pengusaha Kena pajak paling

sebagai PengusahaKena Pajak dianggap dikabulkan dan Surat pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir ;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat, bahwa karena surat Penggugat bukanmerupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP, maka apabila tidak dijawab olehTergugat tidak mengubah status Penggugat sebagai PKP;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan sampai dengan

Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP161/PJ./2001 tanggal 21 Februari 2001;e bahwa karena surat aquo bukan merupakan Surat Permohonan Pencabutan Pengukuhan sebagaiPKP sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP161/PJ./2001tanggal 21 Februari 2001, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memproses lebih lanjut;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan tidak ada dasar hukum bagi Tergugatuntuk menjawab surat Penggugat tersebut dalam jangka waktu 12

ElecomindoJayapratama adalah dengan menggunakan/memanfaatkan atau melalui namaPerusahaan Penerbit Faktur Pajak yang telah mendapat pengukuhan sebagaiPengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdiri dari 4 (empat) PKP, yaitu:1. PT. Biru Segara Brantas (Direktur Utama atas nama Siman) dengan alamatJl. RTM No. 2 RT.009 RW.009 Tugu Cimanggis Kota Depok Jawa Baratyang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis);2. PT.

Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PTBAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;2. AsliBerkas Pendaftaran Wajib Pajak /Pengukuhan PKP, a.n PT ALAMSEJAHTERA INDAHASIA, sebanyak 1 (satu) set;3. Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT.ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;4. AsliBerkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT BIMABUMI MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;5.

Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PTCAKRAABDI CEMERLANG, sebanyak 1 (satu) set;6. Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PTGEMA PULAU INTAN, sebanyak 1 (satu) set;7. Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PTLAKSANA MEKAR SENTOSA, sebanyak 1 (satu) set;8. Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PTHalaman 9 dari 21 halaman Putusan No.199/PID.SUS/2021/PT BDG.10.11.12.13.14.15.16.1?

Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PTBAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;2. Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PTALAM SEJAHTERAINDAHASIA, sebanyak 1 (satu) set;3. Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT.ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;4. Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PTBIMA BUMI MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;5.

Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PTCAKRAABDI CEMERLANG, sebanyak 1 (satu) set;6. Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PTGEMA PULAU INTAN, sebanyak 1 (satu) set;7. Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PTLAKSANA MEKAR SENTOSA, sebanyak 1 (satu) set;8. Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PTCAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, sebanyak 1 (satu) set;9.

mengajukan Banding atas Surat KeputusanKeberatan Nomor: KEP492/WPJ.13/2011 tanggal 14 September 2011 tersebut sebagaiberikut:JUMLAH YANG DIAJUKAN BANDINGBahwa sesuai Keputusan Keberatan yang telah Pemohon Banding sebutkan diatas, maka jumlah yang diajukan Banding adalah sebagai berikut:Menurut Keputusan Keberatan Rp193.445.486,00Menurut Pemohon Banding Rp 0.00Jumlah yang diajukan Banding Rp193.445.486,00ALASAN BANDINGBahwa adapun latar belakang dan alasan Banding adalah sebagai berikut:Tentang Pengukuhan

ulang karena perpindahan status PemohonBanding dari semula terdaftar di KPP Pontianak berubah menjadi terdaftar di KPPPratama Ketapang;Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penetapan yang dilakukan Terbandingsaat pemeriksaan dan keberatan yang tidak mengakui kompensasi kelebihan PPN bulanlalu yang telah Pemohon Banding laporkan sampai dengan saat pengukuhan kembalioleh KPP Pratama Ketapang per 02 Juli 2009, adalah tidak tepat dan sangat merugikanPemohon Banding, karena selama ini atas seluruh pelaporan

yang dilakukan KPPPratama Ketapang hanya merupakan pengukuhan ulang karena status perusahaan yangsemula terdaftar di KPP Pontianak dipindahkan ke KPP Pratama Ketapang sejak adanyapemecahan KPP;Bahwa dengan demikian nilai DPP menurut SPT/Pemohon Banding padaSKPKB PPN seharusnya bukan Nol, tetapi adalah sebesar DPP yang benarbenar telahPemohon Banding laporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak November 2006;Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui dasar perhitungan yang digunakanoleh Terbanding sehingga

Putusan Nomor 574/B/PK/PJK/2014.oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa pengukuhan yang dilakukan KPPPratama Ketapang hanya merupakan pengukuhan ulang karena status perusahaan yangsemula terdaftar di KPP Pontianak dipindahkan ke KPP Pratama Ketapang sejak adanyapemecahan KPP;Bahwa dengan demikian Pemohon Banding berkeyakinan bahwa PemohonBanding telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak terdaftar sebagai WajibPajak dan Pemohon Banding berhak untuk mengkreditkan seluruh Pajak

Pengusaha Kena Pajak SecaraJabatan atas nama Pemohon PK, maka telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan,Penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Oktober 2006 terdapat Cacat Hukum, karenaditerbitkan tanpa adanya Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepadaPemohon PK Secara Jabatan sejak 1 Mei 2006 yang diterbitkan Kantor PelayananPajak Ketapang sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (5) KeputusanDirjen Pajak/Termohon PK Nomor : KEP161/PJ/2001 tanggal 21 Februari 2001,karenanya Putusan a quo sudah

Sesuai dengan Surat Keterangan Pengukuhan Perkawinan Nomor Register 02/SKPP/R.22.09/DXXII/2019 yang dikeluarkan oleh HURIA KRISTEN PROTESTAN (HKBP) DISTRIK XXII RIAU RESORT PEKANBARU II;

ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut53981/PP/M.XIIA/99/2014, Tanggal 10 Juli 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 1263/B/PK/PJK/2015Menimbang, bahwa Surat Tergugat Nomor: S11834/WPuJ.11/KP.12/2013tanggal 27 September 2013 perihal Pencabutan Pengukuhan

Gaya Masa NPWP: 01.707.672.0619.000, yangmenyatakan bahwa: Sehubungan dengan telah diterbitkannya SuratPencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor: PEM02706/WPJ.11/KP.1203/2012 tanggal 20 Desember 2012, dengan inidisampaikan halhal sebagai berikut:1.

Penggugat, Penggugat melaluiSurat Nomor: 01/Gugatan PKP/X/GM/2013 tanggal 20 Oktober 2013mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor:01/Gugatan PKP/X/ GM/2013 tanggal 20 Oktober 2013 pada pokoknyamengemukakan halhal sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak PratamaSurabaya Mulyorejo (Tergugat) Nomor: S11834/WPuJ.11/KP.12/2013 tanggal27 September 2013, yang Penggugat terima tanggal 3 Oktober 2013 perihalPencabutan Pengukuhan

Kantor Pelayanan Pajak tidak wajib melaksanakan Verifikasi Lapangan jikameyakini hasil Verifikasi Administrasi telah memberikan informasi tentangtidak dipenuhinya kewajiban Subjektif dan Objektif, dimana pada angka 3 inidinyatakan sebagai surat jawaban atas surat permohonan Wajib PajakNomor: tanggal 25 Januari 2013 perihal Permohonan PembatalanPencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;4.

Pajak tersebut; Bahwa atas surat pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha KenaPajak tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan suratpermohonan pembatalan pencabutan PKP yang 9 (sembilan) bulankemudian baru dijawab oleh Kepala KPP Pratama SurabayaMulyorejo dalam suratnya Nomor : S11834/WPJ.11/KP.12/2013tanggal 27 September 2013 perihal: Pencabutan PengukuhanPengusaha Kena Pajak an.

PengusahaKena Pajak Nomor Pem133/WPuJ.31/KP.0303/2011 tertanggal 31 Mei2011 dengan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitungmulai tanggal 1 Maret 2005 adalah tidak memenuhi ketentuan tersebutdi atas dan oleh sebab itu, pengukuhan secara jabatan oleh TerbandingKPP Pratama Maumere adalah tidak sesuai dengan ketentuan dan bataldemi hukum;.

Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak bukanmerupakan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajaktetapi merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pajakuntuk mengukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak bagiWajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif danobjektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dikenakan pajak berdasarkanUndangUndang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga Majelisberpendapat bahwa dalam Pengukuhan Pengusaha KenaPajak diberlakukan ketentuan UndangUndang

Pada format Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajaksebagaimana diatur dalam Lampiran 11.10 PeraturanDirektur Jenderal Pajak a quo, pada alinea penutupdinyatakan bahwa : "telah dikukuhkan pada tata usaha kamisebagai Pengusaha Kena Pajak."

Dengan demikian Majelisberpendapat bahwa secara substansi PengukuhanHalaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 174 B/PK/PJK/2017Pengusaha Kena Pajak berlaku sejak tanggal dikukuhkanyaitu tanggal Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.Pada alinea penutup Surat Pengukuhan Pengusaha KenaPajak Nomor Pem133/WPJ.31/KP.0303/2011 tanggal 31Mei 2011 ditambahkan frasa kalimat yang tidak diatur dalamformat, sebagaimana tersebut di atas sehingga menjadi:"telah dikukuhan pada tata usaha kami sebagai PengusahaKena

Bahwa karena pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bukanmerupakan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak,sehingga diberlakukan ketentuan UndangUndang Nomor 28Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan;3.