Menyatakan terdakwa AGUS WAHYUDIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PENGUPAHAN TERHADAP BURUHNYA DIBAWAH UMK KABUPATEN BANYUWANGI ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 ( satu )) tahun, dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) ;3.

karyawan dan penerimaan serta pemberhentiankaryawan, sebagaimana dalam job discriptionnya sehingga bisa melakukan segalaperbuatan / tindakan yang dipandang perlu dan berguna bagi kepentingan dankelancaran kegiatan pabrik dengan pertimbangan karena domisili saksi di Jakartadan sering melakukan kegiatan pemasaran produk ke Luar Negeri sehingga tidakbisa memantau kegiatan Operasional Pabrik seharihari ;Bahwa terdakwa tidak ada kewajiban untuk melaporkan terkait dengan kegiatanOperasional serta pengupahan

tersebut ;Bahwa dalam menentukan standar upah tidak harus ada persetujuan dari saksi,karena kebijakan dalam pengambilan keputusan yang terkait pengupahan karyawanadalah tanggung jawab terdakwa selaku Direktur Keuangan dan Personalia ;Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanyamenghitung upah karyawan, untuk pelaksanaannya pengupahan harus ada persetujuan dariDirektur Utama PT Maya Muncar, baik dengan Faksimail atau pertelpon ;KETERANGAN AHLI :1.

Maya Muncar tidak pernah mengajukan penangguhan pengupahan keDisnaker / Gubernur ;Bahwa pada Tahun 2010 ada 107 Karyawan / buruh yang di rumahkan ;23Bahwa GEGER di PHK pada Tahun 2010, yang bertanda tangan di Surat PHKadalah terdakwa selaku Pimpinan PT.

Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) ditetapkan oleh Gubernurdengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/ atauBupati/ Wali Kota ;4. Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimanadi maksud dalam ayat ( 2 ) diatur dengan Keputusan Menteri ;Menimbang bahwa, PT.

Menyatakan terdakwa AGUS WAHYUDIN tersebut telah terbuktisesecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMELAKUKAN PENGUPAHAN TERHADAP BURUHNYADIBAWAH UMK KABUPATEN BANYUWANGI ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwatersebut diatas, oleh karenaitu dengan pidana penjara selama : ( satu )) tahun, dan membayardenda sebesar Rp. 100.000.000, ( seratus juta rupiah ) ;3.

akan disebutkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukumtersebut diatas maka terhadap petitum angka (1) dinyatakan dikabulkansebagian;.Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan segenappertimbanganpertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakimuntuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolakselain dan selebihnya;Mengingat, UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan khususnya ketentuan yang mengatur tentang Pengupahan

Padt.SusPHI/2019/PN.Yyk halaman 32 dari 35 halamanuntuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolakselain dan selebihnya;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti dan keterangan saksisaksiselain dan selebihnya yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat yangtidak ada korelasinya dengan perkara aquo tersebut tidaklah dipertimbangkanoleh Majelis hakim dan haruslah dikesampingkan;Mengingat, UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan khususnya ketentuan yang mengatur tentang Pengupahan

tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakimuntuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolakselain dan selebihnya;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti dan keterangan saksisaksiselain dan selebihnya yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat yangtidak ada korelasinya dengan perkara aquo tersebut tidaklah dipertimbangkanoleh Majelis hakim dan haruslah dikesampingkan;Mengingat, UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan khususnya ketentuan yang mengatur tentang Pengupahan

DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN KARAWANG2. BUPATI KABUPATEN KARAWANG3. GUBERNUR JAWA BARAT

Binti SUPARLAN AHMADI dengan pidana penjara selama 4 ( empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

Penggugat:
1.ASEP SULAEMAN KURNIA
2.ADANG HIDAYAT
3.DEDI SUPRIADI
4.BAYU NUGRAHA
Tergugat:
DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN KARAWANG

akan disebutkan dalam Amar Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukumtersebut diatas maka terhadap petitum angka (1) dinyatakan dikabulkansebagian;.Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan segenappertimbanganpertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakimuntuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolakselain dan selebihnya;Mengingat, 138 TahunUndangUndang Nomor 2003 TentangKetenagakerjaan khususnya ketentuan yang mengatur tentang Pengupahan

Bahwa berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 78Tahun 2018 tentang Pengupahan Gubernur menetapkan UpahMinimum sebagai Jaring Pengaman9. Bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 78Tahun 2018 tentang Pengupahan Upah Minimum hanya berlakuuntuk Pekerja/Buruh yang bekerja KURANG DARI SATU TAHUN .Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR.

Pengupahan, namun dalam hal ini Tergugat membuatseolah olah Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tidak mengusulkanPutusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR.

, bahwa berdasarkan fakta terkait UpahMinimum Kabupaten Indragiri Hulu SUDAH ADA REKOMENDASISARAN DAN PERTIMBANGAN dari Dewan Pengupahan ProvinsiRiau.

Bahwa telah dilakukan rapat Dewan Pengupahan Provinsi Riau pada hariKamis tanggal 15 November 2018, membahas tindak lanjut surat Bupati/Walikota se Provinsi Riau mengenai UMK Tahun 2019 untuk ditetapkandan diumumkan pada tanggal 21 November 2018 (vide T6), terbitjustifikasi Dewan Pengupahan Provinsi Riau mengenai rekomendasiUpah Minimum Kabupaten Bengkalis (vide bukti T5);Untuk Proses Penetapan UMK Kabupaten Indragiri Hulu;1.

tidak menyampaikan besaranKebutuhan Hidup Layak (KHL) dimaksud (vide bukti T5); Bahwa untuk usulan UMK Kabupaten Bengkalis SP/SB yang beradadidalam Dewan Pengupahan Bengkalis dapat memahami pertumbuhanekonomi yang relatif rendah dan melemahnya sektor migas sehinggakenaikan 2,95% dapat disepakati di Dewan Pengupahan KabupatenBengkalis (vide bukti T5);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan;Pasal 46;(1) Gubernur dapat menetapkan

Dan Dalam Padahal ini Perusahaan Tempat Para Penggugat BekerjaBersedia Membayar Kenaikan Upah Minimum Sebesar Rekomendasidewan pengupahan kota serang dan atau Rekomendasi Walikota SerangApabila TERGUGAT Menerbitkan Objek Sengketa a quo SesuaiRekomendasi Dewan Pengupahan Kota Serang dan atau RekomendasiWalikota Serang;6.

Melainkan berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Nomor 1/G/2018/PTUNSRGPenetapan UMK Surat Keputusan Nomor: 561/Kep.433Huk/2017.Karena, Saksi adalah Kasi Pengupahan pada Disnakertrans PemprovBanten dan juga sebagai Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Bantenselama 2 (dua) periode.

(Rekomendasi) kepadaGubernur dalam rangka penetapan UMP dan Penetapan UMK sertaUMS; Menyiapkan bahan perumusan pengembangan Sistem PengupahanNasional;Bahwa, Saksi mengetahui di Tahun 2014 sebelum adanya PeraturanPemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan telah dilakukansurvey, Saksi ikut dari Apindo yaitu unsur Pengusaha dan dilibatkandalam survey;Bahwa, Dari Dewan Pengupahan merujuk ke Peraturan PemerintahNomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

, pada dasarnya telah digagas Tahun 2004 olehdeputi, Direktorat Pengupahan salah satunya Upah Minimum (UM)ditetapkan historisnya Tahun 2004 dengan perubahan berkalikali setelahdilakukan formulaformula yang melatar belakangi Amanah UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan PemerintahNomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan merupakan jawaban dariketidakjelasan UM;Bahwa, latar belakang penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun2015 Tentang Pengupahan, pada dasarnya telah

No. 01 P/HUM201 1Pengupahan Kabupaten Gresik Nomor : PER01/DEPEKAB/VIV2007tanggal 31 Juli 2007 tentang Tata Tertib Sidang Dewan PengupahanKabupaten Gresik ;Bahwa selanjutnya Dewan Pengupahan Kabupaten Gresikmengeluarkan Keputusan Dewan Pengupahan Kabupaten GresikNomor : KEP 01/DEPEKAB.GR/VIV2010 tanggal 09 Juli 2010 tentangTim Survey Harga Kebutuhan Hidup layak (KHL), yang beranggotaseluruh Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik ;Bahwa ternyata dalam melaksanakan survey harga Kebutuhan Hiduplayak

Sedangkan dalam beritaacara yang dibuat oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Gresikmenentukan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp.1.149.200,00 (satu juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratusrupiah) dengan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak sebesar Rp.1.133.000,00 (satu juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) anggotadewan Pengupahan dari unsur APINDO tidak mengikuti rapat, sehinggahasil rapat tersebut tidak sah dan Kebutuhan Hidup Layak yangditetapbkan oleh Dewan Pengupahan dan menjadi

dasar Bupati Gresikmengusulkan besaran Kebutuhan Hidup Layak dan Upah MinimumKabupaten Gresik 2011 adalah tidak sah karena melanggar tata tertibSidang Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik dan Peraturan DewanPengupahan Kabupaten Gresik Nomor : PER01/DEPEKAB/VIV2007tentang Tata Tertib Sidang Dewan Pengupahan Gresik ;Bahwa pada akhirnya, ternyata Dewan Pengupahan Kabupaten Gresiktidak menghasilkan kesepakatan mengenai hasil survey KHL maupunusulan nilai UMK Kabupaten Gresik Tahun 2011 ;Bahwa Peraturan

KabupatenGresik Periode 20112013 ;Foto Copy Peraturan Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik No.

PER01/DEPEKAB/VIV2007 tanggal 31 Juli 2007 tentang Tata Tertib SidangDewan Pengupahan Kabupaten Gresik ;Foto Copy Keputusan Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik No.

(PP Pengupahan) pada tanggal 23Oktober 2015.16.Bahwa Para Pemohon keberatan dalam muatan isi Pasal 43 PPPengupahan : Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalamPasal 41 dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dandengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi joPasal 44 ayat (2) PP Pengupahan : Formula perhitungan Upah minimumHalaman 8 dari 28 halaman.

Oleh karenanya dengan ini menyatakan keberatandengan terbitnya PP Pengupahan yang mana Para Pemohon telahdiuraikan sebelumnya mempunyai kepentingan hukum (legal standing)Halaman 9 dari 28 halaman.

Asas dapat dilaksanakan: Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun2015 tentang Pengupahan sudah belaku dan dapat dilaksanakanoleh Pemerintah.d. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan: PeraturanPemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahanberdaya guna dan berhasil guna untuk mendukungkesejahteraan buruh, dan kepastian hukum bagi pengusaha.e. Asas kejelasan rumusan: Peraturan Pemerintah Nomor 78Tahun 2015 tentang Pengupahan dirumuskan secara jelas.f.

Untuk peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya yangmendorong kemajuan dunia usaha serta produktivitas kerja, ketentuanmengenai pengaturan penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan,pelindungan pengupahan, penetapan Upah minimum, dan pengenaandenda dalam Peraturan Pemerintah diarahkan pada sistem pengupahansecara menyeluruh.

Peraturan Pemerintah ini pada hakekatnyamengatur pengupahan secara menyeluruh yang mampu menjaminkelangsungan hidup secara layak bagi pekerja dan keluarganya sesuaidengan perkembangan dan kemampuan dunia usaha..

P16) juncto Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 TentangDewan Pengupahan (Vide Bukti.

P16) Jo Keputusan PresidenNomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan (Vide Bukti.

nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.

P17), Jo Keputusan Presiden Nomor107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan (Vide Bukti.

Bahwa unsurunsur Dewan Pengupahan Nasional terdiri atas serikatpekerja/serikat buruh, pengusaha dan Pemerintah sesuai denganketentuan Pasal 98 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan:(1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskankebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah,serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasionaldibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, danKabupaten/Kota.(2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) fterdiri

Budiman, SH) yang menyampaikanbahwa penetapan upah minimum tetap harus mengacu ke PeraturanPemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, namun anggotaDewan Pengupahan dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruhmenyampaikan keberatannya apabila kehadiran narasumber hanya untukmengarahkan Dewan Pengupahan agar menggunakan PeraturanPemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;8.

78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;10.

dimaksuddalam ayat (1) ditetapbkan oleh Gubernur dengan memperhatikanrekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota;Bahwa Pasal 98 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan berbunyi : Untuk memberikan saran, pertimbangan, danmerumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan olehpemerintah, serta untuk pengembangan system pengupahan nasionaldibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota,Bahwa Pasal 98 ayat (2) UndangUndang Nomor 13

Berdasarkan hasil sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakartatanggal 26 Oktober 2016, Dewan Pengupahan mengirimkan suratkepada Tergugat melalui surat No. 1/Depeprov/X/2016 tanggal 26Oktober 2016 perihal Rekomendasi UMP 2017;j.

78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;Halaman 58 dari 143 halaman putusan Nomor 21/G/2017/PTUNJKT14.15.Bahwa setelah pertemuan dengan Tergugat tersebut, kemudiandilanjutkan Rapat/Pertemuan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakartadimana dalam pertemuan tersebut Ketua Dewan Pengupahan mengatakanbahwa hasil konsolidasi unsur Pemerintah pada prinsipnya tetap ko nsistenuntuk menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentangPengupahan, dan anggota Dewan Pengupahan unsur Pengusahasepaham dengan unsur

No. 465 K/PID/2017 Bahwa dalam melaksanakan semua kegiatan yang berkaitandengan Dewan Pengupahan seluruh Anggota Dewan Pengupahanberpedoman pada Tata Tertib Dewan Pengupahan yang dibuat dandisahkan pada tanggal 17 September 2014 di Kantor Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi beralamat di Jalan Pelabuhan IINomor 703 Km. 6 Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu, KotaSukabumi, dimana tata tertib tersebut adalah peraturan/ketentuan yangdibuat dan disepakati oleh minimal 2/3 dari jumlah

putih (tipe x);3 (tiga) lembar surat Nomor : 10/Depekabsmi/XI/2014 tanggal12 November 2014 perihal PokokPokok Pikiran Dewan PengupahanKabupaten Sukabumi tentang UMK tahun 2015 kepada BupatiSukabumi melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Sukabumi;2 (dua) lembar fotocopy notulen rapat Dewan Pengupahan tanggal12 November 2014:2 (dua) lembar Berita Acara Dewan Pengupahan Kabupaten Sukabumitanggal 20 November 2014;tetap terlampir dalam berkas perkara.

Padahal posisi Dewan Pengupahan itu rentan dan strategis yangdiharapkan dapat mengharmonikan aspirasi dari kalangan pengusaha danpekerja di wilayah Kabupaten Sukabumi;Dengan adanya dokumen Tata Tertib Dewan Pengupahan yangdipalsukan oleh Terdakwa dan digunakan sebagai lampiran berkasrekomendasi UMK tahun 2015 kepada Bupati Sukabumi, telah menimbulkananggapan yang keliru yakni seolaholan Dewan Pengupahan KabupatenSukabumi telah bekerja sesuai prosedur yang berlaku.

No. 465 K/PID/2017kenyataannya tidak pernah ada Pedoman Tata Tertib Pelaksanaan Tugas bagipara anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Sukabumi.

Anggota Dewan Pengupahan Kota Sukabumi dengansaksi pelapor Karwito, S.H. sesama Anggota Dewan Pengupahan KotaSukabumi telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan perdamaian;Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan,karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikiantidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi.

dan pegembangansystem pengupahan nasional sebagaimana dimaksud pada angka 1,serta memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan didaerahnyamasingmasing;bagian KEDUA angka 6 huruf a berbunyi :6.

Keanggotaan Dewan Pengupahan terdiri dari unsurpemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh,perguruan tinggi dan pakar.

anggota dewan pengupahankota cilegon selama 2 periode, satu periode selama 3 tahun, jadisebagai anggota dewan pengupahan saya menjalaninya selama 6tahun, dari tahun 2011;Bahwa sejak jaman saksi menjadi anggota dewan pengupahan propinsitidak dikenal survei pasar;Bahwa sebelum saya, informasinya ada Survei pasar;Bahwa setelah survei pasar, dewan pengupahan propinsi menentukanupah minimum;Bahwa dalam menentukan UMK, seharusnya gubernur melakukanpertemuan dengan dewan pengupahan;Bahwa setelah PP 78

pengupahan propinsi, saksisebagai anggota dewan pengupahan Kota Cilegon;Bahwa saksi tahu kalau UMK adalah jaring pengaman untuk buruh yangbekerja dibawah 1 tahun;Halaman 77 dari 136 Halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUNSRG Selama saksi bekerja itu, apakah upah saksi sesuai UMK atau lebih?

indikator pengupahan yang berbeda;Bahwa PP 78 tetap dilaksanakan, karena legal formalnya begitu;Bahwa dewan pengupahan tidak melakukan pengkajian terhadap KHL,Halaman 90 dari 136 Halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUNSRGkarena dalam menentukan pengupahan yang dipakai adalah legalformal, PP 78;Bahwa dewan pengpahan mengacu kepada legal formal PP 78;Bahwa saksi tahu kalau DKI Jakarta tidak memakai PP 78;Bahwa anggota dewan pengupahan dari unsur akademisi memberisaran pertimbangan terkait formula

Bahwa unsurunsur Dewan Pengupahan Nasional terdiri dariSerikat Pekerja/Serikat Buruh, pengusaha, dan Pemerintahsesuai dengan ketentuan Pasal 98 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:(1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskankebijakan pengupahan yang akan ditetapkan olehpemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahannasionaldibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, danKabupaten/Kota;(2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) terdiri

Bahwa dalam konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 78Tahun 2015 tentang Pengupahan, menegaskan:"Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeraan, perlumenetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan;g.

yang akan ditetapkan oleh pemenntah,serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasionaldibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, danKabupaten/kota,Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (6) dan ayat (7) PeraturanPemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan,menegaskan:Halaman 64 dari 72 halaman.

ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, menegaskan:Halaman 65 dari 72 halaman.

Gubernur dalammenetapkan upah minimum tetap memperhatikan rekomendasiDewan Pengupahan Provinsi, dan/atau Kabupaten/Kota;k.