Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:62/Pen.Eks/APHT/2007/PN.TNG tanggal 2 November 2007 tentang SitaEksekusi;4. Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Tangerang mengangkatSita Eksekusi atas tanah dan bangunan sebagaimana ternyata dalam BeritaAcara Sita Eksekusi Nomor: 62/Pen.Eks/APHT/2007/PN.TNG bertanggal 9Januari 2008;5.

Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor61/Pen.Ek/APHT/2007/PN.Tng tanggal 2 Oktober 2007 tentang Sitaeksekusi;4. Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Tangerang mengangkatsita ekseksi tanah dan bangunan sebagaimana ternyata dalam berita acarasita eksekusi Nomor 61/Pen.Ek/APHT/2007/PN.Tng tanggal 2 Oktober 2007;5.

Pengadilan Negeri Tangerang mengangkat sita eksekusi No.62/Pen.Eks/APHT/2007/PN.Tng tanggal 9 Januari 2008;Hal 11 dari 23 hal.

Jo.Berita Acara Sita Eksekusi No.62/Pen.Eks/APHT/2007/PN.Tng, tanggal 9Januari 2008 tidak sah dan tidak berharga dan harus dibatalkan dan diangkat."

berita acara sitaeksekusi Nomor 62/Pen.Eks/APHT/2007/PN.Tng tanggal 9 Januari 2008;Hal 22 dari 23 hal.

.064/PK/015/11 tanggal 25 Juni 2011 sebagai alas hak untukpembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan AktaAktaJaminan Fiducia oleh Tergugat bersama sama dengan Tergugatlldan TergugatlIll, nampak jelas iktikad buruk dari Tergugatl;Hal 3 dari 20 hal putusan Nomor 276/Padt/2017/PT SMG11.

Bahwa pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yangberalaskan Akta Perjanjian Kredit di bawah tangan adalahbertentangan dengan ketentuan PeraturanPeraturan yang berlaku;12. Bahwa pembuatan AktaAkta Jaminan Fiducia yang beralaskan AktaPerjanjian Kredit di bawah tangan adalah bertentangan denganketentuan perundangundangan yang berlaku;13.

Bahwa pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yangberalaskan Akta Perjanjian Kredit di bawah tangan secara hukumsangat merugikan Para Penggugat, karena kedudukan hukum AktaPemberian Hak Tanggungan tidak sama dengan kedudukan hukumAkta Perjanjian Kredit di bawah tangan;14.

Bahwa karena pembuatan akta Perjanjian kredit di bawah tanganNo.064/PK/015/11 tanggal 25 Juni 2011 yang dilakukan oleh ParaPenggugat dengan TergugatI dijadikan alas hak oleh Tergugatlluntuk pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) adalahbertentangan dengan ketentuan PeraturanPeraturan yang berlaku,oleh karenanya secara hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) yang dibuat oleh Tergugatll bersamasama Tergugatladalah tidak sah dan batal demi hukum;16.

AKTAAKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN ( APHT ) DANAKTAAKTA JAMINAN FIDUCIA MANA YANG DIMOHONKANUNTUK DINYATAKAN TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUMTIDAK JELAS.1.

Sarjana Hukum, PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) yang menerbitkan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 63/2003,Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor20/PK/2006 dengan obyek yang dibebani yaituSertifikat Hak Milik (SHM) No. 28 atas nama EndahHariati (Penggugat), Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) Nomor : 1/2004, Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) Nomor :19/PK/2006 dengan obyek yang dibebani yaituSertifikat Hak Milik (SHM) No. 190 atas namaLusihono Dianto serta Djatining Tjahyani, Sarjana

Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yangmenerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor : 105/MGR/2006, dengan obyek yang dibebaniyaitu.

Dalam dokumenpengikatan jaminan yang merupakan lampiran permohonanpelaksanaan lelang yang diajukan oleh terlawan Ilmelalui Terlawan IV, atas obyek sengketa yaitu AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) No. : 63/2003, AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) No. : 20/PK/2006,Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.105/MGR/2006 dengan obyek = yang dibebani yaituSertifikat Hak Milik (SHM) No. 28 atas nama EndahHariati (Penggugat), Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. : 1/2004, Akta Pemberian Hak Tanggungan

(APHT) No. : 19/PK/2006, Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No. : 109/PK/2006 dengan obyek yangdibebani yaitu Sertifikat Hak Milik No. 190 atas namaLusihono Dianto, dengan jelas' pihak Pelawan menandatangani baik sebagai pihak pertama atau pemberi HakTanggungan untuk obyek sengketa (SHM) No. 28 maupunsebagai pihak yang menyetujui untuk obyek sengketaSHM No. 190.

Jadi jelas bahwa dengan ikutmenandatangani APHT obyek sengketa berarti Pelawanmengetahui dan menyetujui baik penyerahan maupunpengikatan obyek sengketa menjadi jaminan atasfasilitas kredit yang diterima oleh Terlawan dariterlawan II;Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ~~ yangditerbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah adalahakta autentik yang tidak diragukan kebenarannya.

/2012/PNTng tanggal tanggal 18 Juni 2012 juncto Penetapan Nomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 16 Oktober 2012, dengan Surat PemberitahuanPelaksanaan Sita Eksekusi Nomor W.29.DE.

Menyatakan Perlawanan Pelawan Eksekusi atas Penetapan Nomor24/Pe.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 18 Juni 2012 juncto PenetapanNomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 16 Oktober 2012, denganSurat Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor W.29.DE.HT.04.05214/2012 dan Penetapan Nomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tngtanggal 8 Oktober 2012, dengan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan SitaEksekusi, Nomor W.29.DE.HT. 04.05231, tanggal 7 November 2012,dengan beserta berita acaranya, tersebut adalah beralasan;5.

Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 18 Juni 2012 juncto Penetapan Nomor24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 16 Oktober 2012, dengan SuratPemberitahnuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor W.29.DE.HT.04.05214/2012 dan Penetapan Nomor 24/Pen.Eks/ APHT/2012/PN Tng tanggal 8Oktober 2012, dengan Surat Pemberitanuan Pelaksanaan Sita Eksekusi,Nomor W.29.DE.HT.04.05231, tanggal 7 November 2012, dengan besertaberita acaranya tidak sah dan cacat hukum dengan

Nomor 1128 K/Pdt/201424/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 16 Oktober 2012, dengan SuratPemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor W.29.DE.

Nomor 1128 K/Pdt/2014memilin Pengadilan tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketayang timbul dari perjanjian;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Perjanjian Kredit dan dihubungkandengan ketentuan Pasal 118 HIR/142Rbg angka 6 a quo Pengadilan NegeriTangerang telah melanggar kompetensi kewenangan relatif dalam menerimadan menetapkan Permohonan Eksekusi Nomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PNTng tanggal 18 Juni 2012 juncto Penetapan Nomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 16 Oktober 2012 dengan Surat

Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 4/1996 tentang HakTanggungan Pasal 11 ayat (1) huruf e: Di dalam Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) wajib dicantumkan Uraian yang jelas mengenai objektanggungan, tetapi kenyataannya dan fakta hukumnya APHT tersebut tidakjelas dan tidak detail tentang uraian objek Hak Tanggungan, misalnyatentang batasbatas Utara, Selatan, Barat, Timur dari objek Hak Tanggungandan bahkan Pemohon Kasasi (Debitur) tidak pernah menerima, menyimpan,memiliki APHT tersebut.

Dengan demikian telah terjadi pelanggaran dankesalahan pada pasal tersebut di atas dan APHT adalah cacat hukum danharus batal demi hukum. Selanjutnya penjualan lelang dan peralinan hakatas tanah pada 4 Sertifikat perkara a quo adalah batal demi hukum;. Bahwa berdasar Undang Undang Nomor 4/1996 tentang Hak TanggunganPasal 13 ayat (2): Selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelahpenandatanganan APHT ...

PPAT wajib mengirimkan APHT dan Warkah lainkepada Kantor Pertanahan, patut diduga APHT dikirim lebih dari 7 (tujuh)hari kerja yaitu APHT tanggal 8 Februari 2012 baru kemudian terbit SertifikatHak Tanggungan tanggal 20 Februari 2012 dan 27 Februari 2012 atau + 12hari kerja. Dengan demikian telah melanggar dan menyalahi pasal tersebutdi atas dan APHT cacat hukum dan harus batal demi hukum;.

Bahwa Pemohon Kasasi telah menempuh langkah hukum sesuai UndangUndang Nomor 4/1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 20 ayat (5) dengansangat beritikad baik tetapi olen Termohon Kasasi diabaikan dan tidakdihiraukan dengan demikian telah melanggar dan menyalahi pasal tersebutdi atas, maka APHT cacat hukum dan batal demi hukum;.

Terlawan IJ telah memasukkan data APHT palsu No.262/APHT/2009 tanggal 17 Oktober2009 dan data SHT No. 2366/2009 tanggal 26 Oktober 2009 yang tidak ada kaitannyadengan Bank Danamon ;2.

Sedangkan APHT dan SHT Pelawan tercatat dalam Perjanjian Kredit No. 0000067/PK/02384/0610 tanggal 11 Juni 2010 adalah Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.1061/58/MCR/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Mutaqien, SH.Notaris di Genteng dan Sertipikat Hak tanggungan (SHT) No. 1653/2010 tanggal 26 Juli2010 yang diterbitkan oleh Turut Terlawan ;Apakah mungkin dalam perjanjian kredit pada Bank, APHT dan SHT nya dibuat lebih awaldari perjanjian kreditnya, yaitu permohonan Kredit yang

) danSertipikat Hak Tanggungan (SHT) yaitu dengan APHT No. 262/APHT/2009 tanggal 17Oktober 2009 dan SHT No.2366/2009 tanggal 26 Oktober 2009 yang tidak tercatat dalam13.14.LF,16.17.18.19.20.21.perjanjian kredit Pelawan, dimana sebenarnya APHT dan SHT dalam perjanjian kreditPelawan tercatat dengan Akta Pemberian Hak tanggungan No. 1061/58/MCR/VII/2010 yangdibuat dihadapan Mutaqien, SH Notaris di Genteng dan Sertipikat Hak Tanggungan denganNo. 1653/2010 tanggal 26 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Turut

dan SHT yang digunakanuntuk dasar lelang oleh Terlawan II dimana Terlawan II telah memasukkan data APHT palsuNo. 262 / APHT / 2009 tanggal, 17 Oktober 2009 dan data SHT No. 2366 / 2009 tanggal 26Oktober 2009 yang tidak ada kaitannya dengan Bank Danamon sedangkan APHT dan SHTPelawan tercatat dalam Perjanjian Kredit No. 000006 / PK/ 02384 / 0610. tanggal 11 Juni 2010adalah Akta Pemberian Hak Tanggungan ( APHT ) No. 1061 / 58 / MCR / VII / 2010 tanggal7 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Mutaqien, SH.

Notaris di Genteng dan Sertipikat HakTanggungan (SHT) No. 1653 /2010 tanggal 26 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Turut Terlawan.Ternyata Terlawan II dan Terlawan I dengan melawan hukum dan tanpa ada peringatanmaupun pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelawan, pada tanggal 19 April 2012 telahmelaksanakan lelang terhadap jaminan milik Pelawan yaitu SHM No. 4230 Tahun 2008 dengancara memanipulasi Akta Pembebanan Hak tanggunagn (APHT) dan Sertipikat Hak Tanggungan(SHT) yaitu dengan APHT No. 262 / APHT

yang menandatangani laporan tersebut adalah Tergugat Il,tentunya hal ini adalah sangat melanggar hukum karena secara de facto,bahwa Penggugat tidak pernah merasa kehilangan APHT Nomor 276/2004 dantidak pernah membuat laporan kehilangan karena APHT Nomor 276/2004tersebut adalah sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan gunakepentingan Tergugat , sedangkan pada bulan Juli tahun 2005 PenggugatHal 3 dari 23 hal.

Bahwa, APHT yang digunakan sebagai dasar terbitnya Sertifikat HakTanggungan Nomor 2056/2007 adalah APHT Nomor 32/2007, tanggal 9Maret 2007 ;. Bahwa, penerbitan sertifikat kedua sebagai pengganti yang sertifikat hilangatas nama Penggugat adalah telah dikeluarkan melalui prosedur ???(quod non) ;. Bahwa, yang memberikan pernyataan dibawah sumpah atas salah satusyarat penerbitan sertifikat kedua adalah Tergugat Ill ;.

Mengenai proses dibuatnya dua buah APHT, yaitu Nomor 276/2004 danNomor 32/2007 oleh Tergugat Il tanoa adanya pembatalan maupunpemberitahuan terlebih dahulu atas APHT Nomor 276/2004 ;. Mengenai proses pendaftaran Hak Tanggungan atas Perjanjian KreditNomor 31, tanggal 23 Desember 2003 yang baru didaftarkan oleh Tergugat pada waktu 3 tahun 3 bulan kemudian, yaitu bulan Maret tahun 2007,karena telah bertentangan dengan peraturan Hak Tanggungan ;.

kedua, yaitu APHT Nomor 32/2007, sementaraAPHT pertama, yaitu APHT Nomor 276/2004 belum pernah dicabut ;Berdasarkan APHT kedua Nomor 32/2007, maka terbitlah sertifikat hakHal 6 dari 23 hal.

kontradiktif tentang pertimbangan hukum yang menyatakan, bahwa pendaftaran APHT adalahtelah sesuai dengan hukum karena penghitungan waktu menurut undangundang adalah selambatnya dalam tenggang waktu 7 hari sejakpenandatanganan APHT bukan sejak perjanjian kredit, justru) PemohonKasasi mempermasalahkan tentang waktu 3 tahun 3 bulan adalah terhitungsejak penandatanganan APHT Nomor 276/Tahun 2004 yang bila dihitungHal 19 dari 23 hal.

SuharaYang telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan peringkat berdasarkan SHT No. 00419/2009 tanggal 6 Mei 2009berdasarkan APHT No. 55/APHT/KDW/IV/2009 tanggal 8April 2009.c. SHM No. 691/Podo atas nama 1. Sukoro 2. NahdiyahYang telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan peringkat berdasarkan SHT No. 00419/2009 tanggal 6 Mei 2009berdasarkan APHT No. 55/APHT/KDW/IV/2009 tanggal 8April 2009.d. SHM No. 141/Surobayan atas nama 1.

Sukoro 2.Hajjah NahdiyahYang telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan peringkat berdasarkan SHT No. 00415/2009 tanggal 6 Mei 2009berdasarkan APHT No. 54/APHT/WNG/IV/2009 tanggal 8April 2009.Juga telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan peringkat IIberdasarkan SHT No. 00654/2010 tanggal 29 April 2010berdasarkan APHT No. 76/APHT/WNG/IV/2010 tanggal 7April 2010.Dengan demikian terlihat jelas bahwa pengikatan atasagunan kredit adalah sah dan sesuai ketentuan hukumyang berlaku.Dalam perkembangannya Penggugat

54/APHT/WNG/IV/2009 tanggal 08 April 2009Nomor 00419/2009 tanggal 06 Mei dan APHT 55/APHT/KD/IV/2009 tanggal 08 April 2009Nomor 00507/2011 tanggal 22 Maret 2011 dan APHT 21/WNP/HT/I/2011 tanggal 26 Januari 2011c) Salinan/fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebaniHak TanggunganSatu bidang tanah dan bangunan berikut segalasesuatu diatasnya tersebut dalam Sertifikat hak milikNo 141 luas 930m?

T.1I10: Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00419/2009 tanggal 6 Mei 2009berdasarkan APHT No. 55/APHT/KDW/IV/2009 tanggal 8 April2009. 11. TI11: Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00415/2009 tanggal 6 Mei 2009berdasarkan APHT No. 54/APHT/WNG/IV/2009 tanggal 8 April2009. 12. TI12: Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00654/2010 tanggal 29 April2010 berdasarkan APHT No. 76/APHT/WNG/IV/2010 tanggal 7 April2010. 13. TI13: Surat No. B. 702/KCPVII/ADK/12/2011 tanggal 12 Desember 2011perihal Peringatan I. 14.

54/APHT/WNG/IV/2009 tanggal 08 April 2009T ll4c Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang berkepala "DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" NomorNomor 00419/2009 tanggal 06 MeiT ll4d APHT 55/APHT/KD/IV/2009 tanggal 08 April 2009T ll4e Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 00507/2011 tanggal 22Maret 2011T ll4f APHT 21/WNP/HT/1/2011 tanggal 26 Januari 2011T ll4g Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 00654/2010 tanggal 29April 2010T ll4h APHT 76/APHT/WNG/IV

Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) baik SHT tingkat pertama, kedua, dan ketiga;c.

APHT Nomor 36/2017 tanggal 28072017, atas nama PT. BANKCIMB NIAGA TBK, BERKEDUDUKAN DAN BERKANTOR PUSAT DIJAKARTA SELATAN;k.

,APHT Nomor 26/2017 tanggal 27072017, atas nama PT. BANK CIMBNIAGA, TBK BERKEDUDUKAN DAN BERKANTOR PUSAT DI JAKARTASELATAN;k.

APHT Nomor 590/2010 tanggal 26052010, atas namaPT. BANK CIMB NIAGA TBK, BERKEDUDUKAN DAN BERKANTORPUSAT DI JAKARTA SELATAN;j.

Bahwa pembebanan hak tanggungan atas barang jaminan adalahberdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang didasarkanpada perjanjian kredit dan surat kuasa membebankan hak tanggungan,sehubungan dengan perpanjangan perjanjian kredit dan SKMHT batal demihukum, maka sehingga APHT No. 674/40/DLG/PHT/X1/2005 tanggal27/12/2005 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Ny. Ida Setiasih Fathur Rahmanguna pembebanan hak tanggungan atas SHM No. 87 a.n. Budi Purwanto,luas 2775 m?

terletak di Krecek, Delanggu, Klaten dengan Hak TanggunganNo. 56/2006, dan APHT No.834/19/DLG/PHT/XIV02 tanggal 23122002 yangdibuat oleh Notaris/PPAT Ny. Ida Setiasih Fathur Rahman SHM gunapembebasan hak tanggungan atas SHM No. 655 a.n. Budi Purwanto, luas970 m? terletak di Mendak, Delanggu, Klaten dengan Hak TanggunganNo. 23/2003 keduaduanya adalah batal demi hukum ;8.

Bahwa sehubungan dengan APHT No. 674/40/DLG/PHT/XI/2005 tanggal27/12/2005 dan APHT No. 834/19/DLG/PHT/XIM)2 tanggal 23122002 yangkeduanya dibuat oleh Notaris/PPAT Ny. Ilda Setiasih Fathur Rahman bataldemi hukum maka Hak Tanggungan No. 56/2006 Peringkat 3 (tiga) dan HakTanggungan No. 23/2003 peringkat 3 (tiga) keduanya atas nama pemeganghak Terlawan adalah batal demi hukum ;9.

terletak di Krecek, Delanggu, Klaten dengan HakTanggungan No. 56/2006, dan APHT No. 834/19/DLG/PHT/XIV02 tanggal 23122002 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Ny. IDA Setiasih Fathur RahmanSHM guna pembebasan hak tanggungan atas SHM No. 655 a.n. BudiPurwanto, luas 970 m?

APHT No. 358/DLG/24/2000 tanggal 7 Agustus 2000 ;2. APHT No. 191/DLG/21/2001 tanggal 21 Juni 2001 ;3. APHT No. 19/DLG/PHT/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002 ;4. APHT No. 10/3./DLG/PHT/V/2002 tanggal 12 Januari 2004 ;5. APHT No. 5/1/DLG/PHT/V/2006 tanggal 12 Januari 2006dilakukan oleh Pelawan bersamasama dengan istrinya Ny.

puluh tujuhjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai denganSHT No. 03483/2008 tanggal 28 Juli 2008berdasarkan APHT No. 254/2008 tanggal 08 Juli2008;SHM No. 01905/Sokaraja Tengah atas nama Indrawatiyang selanjutnya telah diikat dan dibebani dengan HakTanggungan untuk kepentingan Terlawan Ill/Terbantah Ilsebagai berikut:a.Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesarRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) sesuaidengan SHT No. 1725/2004 tanggal 28 September2004 berdasarkan APHT No.286/IX/SKJ/HT/2004tanggal

Tanggungan No.2157/1996 Peringkat 3 (Ketiga) berdasarkan APHT igl.08/10/1996 No. 546/PWT SLT/APHT/1996 yang dibuatdihadapan Tjandrawathy Tjiptokentiono, S.H selaku PPAT;Pada tanggal 27/09/2005 Berdasarkan surat Roya No7.CB.PWK/3412/2005 tanggal 27/09/2005 Hak TanggunganNo.2362/1993, No. 2629/1994, No. 2157/1996 dihapus;Pada tanggal 21/10/2005 telah dipasang Hak Tanggungan No.3182 Peringkat 1 (Pertama) berdasarkan APHT tgl. 28/09/2005No. 419/DC/PWT/HT/2005 yang dibuat dihadapan MariaHaryani Ningrum

Sel/1992 yang dibuat olehCamat Purwokerto Selatan atas nama Raden Hudoyo;Pada tanggal 02/12/1993 telah dipasang Hak Tanggungan No.2362/1993 Peringkat 1 (Pertama) berdasarkan APHT igl.20/10/1993 No.167/HP/PWT/X/1993 yang dibuat dihadapanMohammad Turman, S.H selaku PPAT;Pada tanggal 29/11/1994 telah dipasang Hak Tanggungan No.2629/1994 Peringkat 2 (Kedua) berdasarkan APHT igl.24/10/1994 No.528/HP/PWT/X/1994 yang dibuat dihadapanMohammad Turman, S.H selaku PPAT;Pada tanggal 22/10/1996 telah dipasang

Hak Tanggungan No.2157/1996 Peringkat 3 (Ketiga) berdasarkan APHT igl.08/10/1996 No. 546/PWT SLT/APHT/1996 yang dibuatdihadapan Tjandrawathy Tjiptokentiono, S.H selaku PPAT;Pada tanggal 27/09/2005 Berdasarkan surat Roya No7.CB.PWK/3412/2005 tanggal 27/09/2005 Hak TanggunganNo.23 62/1993 dihapus;Pada tanggal 21/10/2005 telah dipasang Hak Tanggungan No.3182 Peringkat 1 (Pertama) berdasarkan APHT igl. 28/09/2005No.419/EX/PWT/HT/2005 yang dibuat dihadapan MariaHaryani Ningrum Sumargo, S.H selakuPPAT

igl.20/10/1993 No.167/HP/PWT/X/1993 yang dibuat dihadapanMohammad Turman, S.H selaku PPAT;Pada tanggal 29/11/1994 telah dipasang Hak Tanggungan No.2629/1994 Peringkat 2 (Kedua) berdasarkan APHT igl.24/10/1994 No.528/HP/PWT/X/1994 yang dibuat dihadapanMohammad Turman, S.H selaku PPAT;Pada tanggal 22/10/1996 telah dipasang Hak Tanggungan No.2157/1996 Peringkat 3 (Ketiga) berdasarkan APHT igl.08/10/1996 No. 546/PWT SLT/APHT/1996 yang dibuatdihadapan Tjandrawathy Tjiptokentiono, S.H selaku PPAT;Pada

., (P2);Bahwa dalam APHT tanggal 15 Februari 2012 Nomor 28/2012 yang telah dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Siti Femira Finarti Arifin Abidin, $.H.

., yangdisebut di atas (P2) tidak mencantumkan nama dan identitas Penggugat sebagaipemilik atau pemegang hak atas tanah yang disebut pada butir di atas, serta tidakdibuat berdasarkan SKMHT dari Penggugat, maka menurut peraturan perundangundangan dan hkum, APHT tersebut di atas adalah batal demi hukum dan dapatdibatalkan atau setidaktidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Bahwa Penggugat bermaksud supaya Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT)tertanggal 15 Februari 2012 Nomor 28/2012 yang telah

(selanjutnya disebut SKMHT) bahwa untuk selanjutnya berdasarkanSKMHT tersebut dibuatlah Akta Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnyadisebut APHT) Nomor 28/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang dibuatdihadapan SITI FEMIRA FINARTI ARIFIN ABIDIN, S.H, MKn, PPAT diKabupaten Tangerang;Bahwa SKMHT dan APHT adalah merupakan akta notaril yaitu akta yangdibuat oleh pejabat yang sah dan berwenang untuk itu, sebagaimanaketentuan yang diatur pada Pasal 1868 KUHPerdata, yang menyatakan :Suatu akta otentik ialah suatu

Sertipikat HakTanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 2793/2012, tanggal 06 Maret 2012 jo.Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 28/2012 tanggal 15 Februari2012 yang dibuat dihadapan SITI FEMIRA FINARTI ARIFIN ABIDIN, S.H,MKn, PPAT di Kabupaten Tangerang jo.

Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) Nomor 28/2012 tanggal 15 Februari 2012 jo. Surat KuasaMembebankan Hak Tanggungan Nomor : 29/2012 tanggal 31 Januari2012, sehingga terhadap Obyek Sengketa yang telah dijaminkan kepadaPT.

APHT Nomor 18/2010tanggal 14 Maret 2012 tentang Eksekusi Lelang yang akan dilakukanmelalui Turut Terlawan III dimana sebelum adanya Penetapan LelangEksekusi dimaksud telah dibuat Penetapan Nomor 24/2011 Eks/PN JktTim Jo. APHT Nomor 97/2008 Jo. APHT Nomor 18/2010 tanggal 27September 2011 tentang teguran/ aanmaning dan Penetapan Nomor24/2011 Eks/PN Jkt Tim Jo. APHT Nomor 97/2008 Jo. APHT Nomor18/2010 tanggal 22 Desember 2011 tentang Sita Eksekusi;5.

APHT Nomor 97/2008 Jo. APHT Nomor 18/2010 tentang Aanmaning, SitaEksekusi, Sita Jaminan dan Lelang Eksekusi yang dikeluarkan olehPengadilan Negeri Jakarta Timur adalah Batal;Selanjutnya diperbaiki sebagai berikut:Hal. 13 dari 26 hal. Put. No.1476 K/Pdt/20157. Menyatakan Penetapan Nomor 24/2011 Eks/PN Jkt Tim Jo. APHT Nomor 97/2008 Jo. APHT Nomor 18/2010 tanggal 27 September 2011tentang teguran/ aanmaning, Penetapan Nomor 24/2011 Eks/PN Jkt TimJo.APHT Nomor 97/2008 Jo.

APHT Nomor 18/2010 tanggal 22Desember 2011 tentang Sita Eksekusi dan Penetapan Nomor 24/2011Eks/PN Jkt Tim Jo. APHT 1 Nomor 97/2008 Jo. APHT Nomor 18/2010tanggal 14 Maret 2012 tentang Eksekusi Lelang yang dikeluarkanPengadilan Negeri Jakarta Timur Batal;8. Petitum Perlawanan pada poin8 tertulis sebagai berikut:8.

Nomor97/2008 jo APHT Nomor 18/2010 tanggal 27 September 2011 tentangTeguran/ Aanmaning, Penetapan Nomor 24/2011 Eks/PN,Jkt.Tim jo APHT Hal. 17 dari 26 hal.

Nomor97/2008 jo APHT Nomor 18/2010 tanggal 27 September 2011 tentangTeguran/ Aanmaning, Penetapan Nomor 24/2011 Eks/PN,Jkt.Tim jo APHT Nomor 97/2008 jo APHT Nomor 18/2010 tanggal 22 Desember 2011tentang Sita Eksekusi dan Penetapan Nomor 24/2011 Eks/PN,Jkt.Tim joAPHT Nomor 97/2008 jo APHT Nomor 18/2010 tanggal 14 Maret 2012tentang Lelang Eksekusi adalah batal.Menyatakan Sita Eksekusi yang telah diletakkan diangkat dan selanjutnyamemerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untukmelaksanakan

Menyatakan Akta Hak Tanggungan No. 83/APHT/BackNI/2005dan Akta Hak Tanggungan No. 321/APHT/BackNI/2005 sertasegala surat surat sehubungan dengan peralihan hak baikdari Tergugat kepada Tergugat III maupun kepada TergugatIV atau siapapun adalah tidak sah dan batal demi hukum ;9. Menyatakan ParaTergugat tidak terikat denganperjanjian kredit antara Tergugat dengan Tergugat III danTergugat IV ;10.

Menyatakan bahwa perbuatan ParaTergugat Rekonvensi yangmenggugat Penggugat Rekonvensi dalam perkara Konvensisebagai telah melakukan perbuatan melanggar/melawan hukumterkait dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.83/APHT/Back/II1/2005 tertanggal18 Maret 2005 dan AktaPemberian Hak Tanggungan No. 324/APHT/UjgNI/2005 tertanggal30 Juni 2005, padahal apa yang dilakukan oleh PenggugatRekonvensi tersebut telah menurut ketentuan perundangundangan yang berlaku adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige

H.Halide ;Menyatakan tanah dan = bangunan yang terdaftar dalamSertifikat Hak Milik No. 325/Kampung Baru Gambar Situasi No.50/1976 itanggal 8 April 1976 adalah harta bersamaAlm.H.Halide dengan Penggugat ;Menyatakan bahwa ParaPenggugat berhak atas obyek sengketa ;Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.83/APHT/Bck/II1/2005 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.321/APHT/BckIV1/2005 serta segala surat surat yangberhubungan dengan peralihan hak baik dari Alm.

Hal ituberarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan darisalah satu pihak sebagai benar, bila lawan tidak didengaratau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkanpendapatnya ;Bahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi Makassar dan atauPengadilan Negeri Parepare) telah salah dalam menerapkanhukumnya dengan memberikan putusan yang menyatakan AktaPemberian Hak Tanggungan No. 83/APHT/BcK/III/2005 dan AktaPemberian Hak Tanggungan No. 321/APHT/Bck/VI/2005 sertasegala surat surat yang berhubungan dengan

peralihan hakbaik = dari alm Ashad bin Halide kepada Tergugat IVmaupunTergugat V dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;Bahwa Karena bukti yang mendukung untuk membatalkanAkta Pemberian Hak Tanggungan No. 321/APHT/Bck/VI/2005 sertasegala surat surat yang berhubungan dengan peralihan hakbaik dari (Alm) Ashad bin Halide kepada fTergugat VHal. 15 dari 18 hal.

Oleh karenanyaperjanjianperjanjian APHT nomor 1171/2014, APHT 1168/2014 dan APHT1170/2014 yang dibuat oleh Penggugat sebagai Pihak Kesatu danTergugat karena tidak melibatkan anakanak dari penggugat adalahpernjanjian yang batal demi hukum.Bahwa, karena APHT Nomor 1171/2014, APHT 1168/2014 dan APHT1170/2014 yang dibuat oleh PPAT Didik Wasis Subekti SH batal demihukum, maka Sertipikat Hak Tanggungan/SHT masingmasing Nomor2239/2014, Nomor 2240/2014 dan Nomor 2235/2014 yang dikeluarkanBPN Kab.

Bahwa dari kenyataankenyataan itu, maka :#" Perjanjian Pemberian Hak Tanggungan antara penggugat dan tergugatsebagaimana APHT nomor 1171/2014, APHT 1168/2014 dan APHT1170/2014 yang dibuat oleh PPAT Didik Wasis Subekti SH adalahperjanjian yang kurang pihak sehingga perjanjian demikian adalah bataldemi hukum;= Sertipikat Hak Tanggungan/SHT masingmasing Nomor 2239/2014,Nomor 2240/2014 dan Nomor 2235/2014 yang dikeluarkan BPN Kab.Magetan yang terbukti didasarkan APHT nomor 1171/2014, APHT1168/2014 dan

APHT 1170/2014 yang dibuat oleh PPAT Didik WasisSubekti SH yang yang batal demi hukum itu maka juga batal demihukum. tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yangmengikat secara hukum.18.

Menyatakan Perjanjian Pemberian Hak Tanggungan antara penggugatdan tergugat sebagaimana APHT Nomor 1171/2014, APHT 1168/2014dan APHT 1170/2014 yang dibuat oleh PPAT Didik Wasis Subekti SHadalah perjanjian yang kurang pihak dan oleh karenanya batal demihukum.4. Menyatakan Sertipikat Hak Tanggungan/SHT masingmasing Nomor2239/2014, Nomor 2240/2014 dan Nomor 2235/2014 yang dikeluarkanBPN Kab.

atas nama HAJI THOHA BASRI dengan APHT No.1168/ 2014 diterbitkan oleh Notaris/PPAT Didik Wasis Subekti SH, Sp.Ndan diterbitkan SHT No. 2240/2014 oleh Kantor BPN Kab. Magetan;c. Tanah dengan SHM No. 147 Ds.

Bahwa sesuai pasal 2 point 6 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No.103/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 Jo APHT No. 384/XI/2015 tanggal19 September 2015 Jo APHT No. 124/IV/2016 tanggal 13 April 2016 JoAPHT No. 255/2015 tanggal 4 Desember 2015 Jo APHT No. 104/III/2015tanggal 27 Maret 2015, telah diatur bahwa tanpa persetujuan tertulisterlebih dahulu dari pihak kedua, pihak pertama tidak akan melepaskanhaknya atas Objek Hak Tanggungan atau mengalihkannya secaraapapun untuk kepentingan pihak ketiga;f

Suriyanto, yang telah diikatdan dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) sesuaiAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 103/III/2015 tanggal 27Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT JMB2)3)4)Maret 2015 Jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 758/HT/2015 tgl.11 Mei 2015, Peringkat Kedua (Kedua) sesuai Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No. 364/IX/2015 tanggal 19 September 2015 JoSertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2236/HT/2015 tgl. 16Desember 2015;Sertifikat Hak Milik (SHM) No

Surianto, yang telah diikatdan dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) sesuaiAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 124/IV/2016 tanggal13 April 2016 Jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 900/2016tanggal 24 Mei 2016;.

Bahwa sesuai Pasal 2 point 5 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No.103/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 Jo APHT No. 384/XI/2015 tanggal19 September 2015 Jo APHT No. 124/IV/2016 tanggal 13 April 2016 JoAPHT No. 255/2015 tanggal 4 Desember 2015 Jo APHT No. 104/III/2015tanggal 27 Maret 2015, telah diatur bahwa "Jika debitur tidak memenuhikewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan peranjian hutangpiutang tersebut diatas, oleh pihak pertama, pihak kedua selakupemegang hak tanggungan peringkat pertama

) tertanggal 27 Maret 2015 Jo APHT tanggal19 September 2019 Jo APHT tanggal 27 Maret 2015 ( Vide bukti T11.T12,.T13,T14,T15,T16, T17T18, T19);Menimbang, Pembanding semula Penggugat telah menerima salinanperjanjian Kredit Modal kerja dengan No.CDO.JBI/0020/KMK/2015 danPembanding semula Penggugat juga telah menandatangani AddendumAddendum Perubahan kredit dan telah ternyata perjanjian Kredit modal kerjatersebut telah memenuhi persyaratan suatu kredit Sesuai kredit dan ketentuanyang berlaku dan dalam

Begitu pula sejak awalalmarhumah RUKIJAH telah diberi penjelasan oleh TERGUGATII perinal HAKmiliknya beralin menjadi HAK TERGUGATII berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) Nomor : 85/APHT/KTS/XII/2010 tertanggal 26 Nopember2010 yang diterbitkan oleh VERONICA MAYA LESTARI, SH. sebagai PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) dan kemudian diterbitkan pula Sertipikat HakTanggungan dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 03009/2010 tertanggal 13 Desember 2010 oleh Kantor Pertanahan

Bahwa mengingat Obyek Sengketa telah diikat dengan Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) Nomor : 85/APHT/KTS/XII/2010 tertanggal 26Nopember 2010 yang diterbitkan oleh VERONICA MAYA LESTARI, SH. sebagaiPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan kemudian diterbitkan pula Sertipikat HakTanggungan (SHT) dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :03009 / 2010 tertanggal 13 Desember 2010 oleh Kantor Pertanahan KabupatenPurbalingga yang adalah SAH menurut hukum, sehingga lelang yang dilakukanoleh

Hak Tanggungan (APHT) Nomor :85/APHT/KTS/XII/2010 tertanggal 26 Nopember 2010 yang diterbitkan olehVERONICA MAYA LESTARI, SH. sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)dan kemudian diterbitkan pula Sertipikat Hak Tanggungan dari Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor : 03009 / 2010 tertanggal 13 Desember 2010oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga masih tetap SAH dan hingga saatini tidak ada putusan pengadilan yang membatalkan Akta yang dimaksud.

;Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat nomor 12 adalah tidak benarkarena faktanya objek sengketa sebagai jaminan oleh Tergugat1 secara hukumsudah diikat dengan Akta Pemberiah Hak Tanggungan (APHT) Nomor :85/APHT/KTS/XII/2010 dan dan dilanjutkan diikat dengan Sertifikat HakTanggungan (SHT) Nomor : 03009/2010 dan ketika dilakukan pelelangan ParaTergugat tidak pernah melakukan keberatan.

;Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat nomor 13 adalah tidak benarkarena faktanya yang terjadi adalah hubungan hukum antara Rukijah aliasNy Somawikarta dengan Tergugat11 yang diikat dengan Akta pemberiah HakTanggungan (APHT) Nomor : 85/APHT/KTS/XII/2010 dan dan dilanjutkan diikatdengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor : 03009/2010, dan kesepakatantersebut tidak pernah dibatalkan.

APHT. Nomor : 004/ /1998.nPada halaman terakhir menyebut kan sepakat memilih tempatkedudukan Hukum di KepateraanPengadilan Negeri Marabahan. (BUKTIPEMBANDING.14).Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 60/1998. PemegangHT. Hak Guna bangunan No.5/Jelapat dan Hak Guna bangunan No.6/Jelapat. A.n. PT. Karunia Wana lka Wood Industrial. . APHT. Nomor :003/ /1998.

APHT No.17.240 m2 004/1998 tanggal 6Agustus 1998 yangdibuat dihadapanSunarto, SH, PPAT diKabupaten BaritoKuala Oleh karena pengikatan Objek Agunan telah diubah sesuai UU HakTanggungan menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT),maka ketentuan yang mengikat bagi para pihak adalah ketentuandalam APHT, dan bukanlah ketentuan dalam Akta Hipotik.

SesuaiPasal 4 APHT No. 003/1998 tanggal 6 Agustus 1998, APHT Nomor004/1998 tanggal 6 Agustus 1998, APHT No. 005/1998 tanggal 6Agustus 1998, para pihak telah sepakat menentukan mengenaiwilayah hukum yang berwenang bilamana terjadi permasalahan yaitubahwa:Para pihak dalam halhal mengenai Hak Tanggungan tersebut diatasdengan segala akibatnya memilin domisili pada KepaniteraanPengadilan Negeri Marabahan.Ketentuan yang tercantum dalam APHT tersebut mengikat danberlaku sebagai Undangundang bagi para pihak

Bahwa dalam APHT telah disepakati dan dituangkan kesepakatanmengenaiwilayah hukum yang berwenang bilamanaterjadipermasalahan yaitu yang menyatakan bahwa: Para pihak dalam halhal mengenai Hak Tanggungan tersebut diatas dengan segalaakibatnya memilih domisili pada Kepaniteraan Pengadilan NegeriMarabahan.Kesepakatan tersebut telah dituangkan ke dalam aktaakta sebagaiberikut: Pasal 4 APHT Nomor 004/1998 tanggal 6 Agustus 1998 Jo.

SHTNo. 58/1998 tanggal 19 Agustus 1998 (Bukti T.l1 atau BuktiPembanding 14) ; Pasal 4 APHT No. 003/1998 tanggal 6 Agustus 1998 Jo. SHT No.60/1998 tanggal 19 Agustus 1998 (Bukti T.13 atau BuktiPembanding 15); Pasal 4 APHT No. 005/1998 tanggal 6 Agustus 1998 Jo. SHT No.59/1998 tanggal 19 Agustus 1998 (Bukti T.l2 atau BuktiPembanding 16).

La Ode Usman;Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris. Baru padabulan Nopember 2018 dilakukan pengiktan APHT oleh Pengurus Barunamun taksasi jaminan tidak dapat menutup! jumlah kredit;Kredit tersebut saat ini dengan status macet dengan UotstandingRp.395.833.333.40;Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakniSdr. Laode Usman Sandiri dan pengunaan tersebut telah diketahuioleh pihak BPR;.

La Ode Usman;Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris. Baru padabulan Nopember 2018 dilakukan pengiktan APHT oleh Pengurus Barunamun taksasi jaminan tidak dapat menutup! jumlah kredit;Kredit tersebut saat ini dengan status macet dengan UotstandingRp.395.833.333.40;Halaman 19 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDIKesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakniSdr.

La OdeUsman.Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatandengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuatoleh notaris. Baru pada bulan Nopember 2018 dilakukanpengiktan APHT oleh Pengurus Baru namun taksasi jaminantidak dapat menutupi jumlah kredit.Kredit tersebut saat ini dengan status macet denganUotstanding Rp.395.833.333.40.Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh oranglain yakni Sdr. Laode Usman Sandiri dan pengunaantersebut telah diketahui oleh pihak BPR.4.

La Ode Kasman.Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatandengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuatoleh notaris. Baru pada bulan Nopember 2018 Pengurus barumelakukan pengikatan APHT terhadap agunan debiturKredit tersebut statusmacet dengan OutstandingRp.403.972.500.00Kesimpulan : kredit yang diberikan adalah untuk menutupikredit yang macet sebelumnya dan untuk menutupitunggakan angsuran kredit suami debitur an. Sdr. LaodeUsman Sandiri.. KREDIT MODAL KERJA an.

Setelah beberapa kali kunjungan penagihan debiturdiketahui bahwa usaha yang dianalisis tidak pernah ada.Kredit tersebut tidak dilakukan pengikatan agunan APHT danpembayaran angsuran kredit tersebut dilakukan oleh pemilikagunan dalam hal ini Hj.

Bahwa Penggugat I telah menandatangani Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) atas 2(dua) sertifikatnya tersebut, yaitu : Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.34/HT/2004 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 76/2004 tanggal 13April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. 402an. Drs.

Gatot Bowonseetbersamasama dengan para pemilik sertifikat (termasuk Yosep De Bahwa sebelum menandatangani APHT kepada debitur dan kepadapara pemilik sertifikat dibacakan Perjanjian Kredit dan APHT,antara lain tentang besarnya kredit dan besarnya nilai masingMaSing jaMinan; ++ += one on ene nee ro cnn re mene cen ene none Setelah pemilik jaminan menandatangani APHT juga diberikanpenjelasan mengenai risikorisiko apabila sertifikat tersebutmenjadi agunan kredit, bahwa sertifikat tersebut akan disimpanoleh

Yulius Wairisal, yang pada persidangan tanggal 11 Februari2015 menyangkal atau membantah menandatangani APHT, setelahditunjukan asli APHT dan melihat tandatangannya ternyata dengantegas mengakui tandatangan yang tertera diatas namanya di APHT PUTUSAN NO: 04/P dt.G/2015/PN.Sru Hal. 37tersebut adalah tandatangannya dan yang bersangkutan benar telahmenandatangani APHT tersebut; Bahwa dengan adanya pengakuan dari Sdr.

Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dibuat oleh PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) yang karena jabatannya berwenang membuatAPHT.

Bahwa didalam Undangundang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan Atas Tanah Beserta Bendabenda Yang Berkaitan DenganTanah, tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang ketentuanpembatalan APHT, karena APHT yang sudah didaftarkan di KantorPertanahan dan diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) mempunyaikekuatan yang sama dengan Putusan Pengadilan yang mempunyaikekuatan hukum tetap; ++ = = +Bahwa kekuatan pembuktian APHT yang telah didaftarkan dan disahkandengan SHT oleh Badan Pertanahan Nasional