Bahwa menurut hukum putusan (perkara pidana) Nomor 3435/Pid.B/2008/PN.Jkt.Bar. tanggal 29 Oktober 2009 (yang telah memiliki kekuatan hukumyang tetap) adalah bukti terkuat dan sempurna;Hakim Judex Facti dalam putusan a quo ternyata belum memberikanpertimbangan yang cukup dibalik alat bukti putusan perkara pidana yangdimajukan oleh Pemohon Kasasi sehingga alasan Judex Facti dalammenolak gugatan Pemohon Kasasi tidak memiliki dasar hukum yang kuatdan telah tidak menerapkan hukum secara benar.

Bahwa karena gugatan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasibukanlah mengada ada akan tetapi memang didukung dengan alat buktiyang cukup (terkuat lagi sempurna) maka pertimbangan Judex Factie yangmenyatakan:Menimbang, bahwa mengenai kerugian materiil dan immateril yang telahdiderita Penggugat, menurut Majelis tidak perlu dipertimbangkan oleh karenadisamping tidak didukung oleh buktibukti, unsur pokok dari gugatanPenggugat yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat telah tidak

pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa putusan tersebut di atas yang dikuatkan oleh putusan PengadilanTinggi Semarang adalah putusan yang tanpa dasar hukum dimana dalampenerapan hukum dalam kasus tersebut di atas seharusnya merupakankasus perdata bukan merupakan kasus Pidana ;Bahwa Terdakwa mengerjakan tanah sudah berpuluhpuluh tahun sejak dariorang tuanya sampai sekarang dengan didasarkan pada bukti kepemilikantanah berupa sertifikat, dimana sertifikat merupakan bukti kepemilikan tanahyang sah, yang terkuat

pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa putusan tersebut di atas yang dikuatkan oleh putusan PengadilanTinggi Semarang adalah putusan yang tanpa dasar hukum dimana dalampenerapan hukum dalam kasus tersebut di atas seharusnya merupakankasus perdata bukan merupakan kasus Pidana ;Bahwa Terdakwa mengerjakan tanah sudah berpuluhpuluh tahun sejak dariorang tuanya sampai sekarang dengan didasarkan pada bukti kepemilikantanah berupa sertifikat, dimana sertifikat merupakan bukti kepemilikan tanahyang sah, yang terkuat

tanah, sehingga pemohon kasasi dianggap tidakberwenang untuk menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek perkara.Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut di atas adalah pertimbangan yang kelirudalam menerapkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undangundang No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria Jo Peraturan PemerintahNo. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.Bahwa sebagaimana diakui pula oleh Judex Facti dalam pertimbangan hukumnyabahwa Sertipikat merupakan bukti hak yang terkuat

Beli tersebut didaftarkan diKantor Pertanahan untuk dapat diterbitkan hak tentunya menurut Pemohon Kasasiterhadap bidang tanah yang sama tidak mungkin dapat diterbitkan Sertipikat dua kalidi atas bidang tanah yang sama, karena telah terlebih dahulu ada sertipikat No. 1243/Duri Kepa a.n Tergugat II IntervensiBahwa ketentuan hukum pertanahan sebagaimana di atur dalam undangundang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria menyebut secara jelasbahwa Sertipikat merupakan bukti hak yang terkuat

CAHAYAHIJAU17TAMANINDAH ;12 Bahwa mengingat ketentuan Pasal 20 dan Pasal 35 UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria disebutkan Hak Milik adalahhak yang Terkuat dan Terpenuh dibandingkan dengan Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan, Hak Pakai dan HakHak Atas Tanah lainnya, sedangkan Hak GunaBangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanahyang bukan miliknya sendiri, maka secara yuridis formal Hak Milik Para Penggugat adalah yang terkuat dan terpenuh

Bahwa, karena nyatanyata terdapat fakta yang terkuat dari Tergugat untuktidak mau membagi harta bersama dan berusaha menjauhkan Penggugatdari harta bersama serta dikhawatirkan pula jika nantinya Tergugatmelakukan upayaupaya yang merugikan Penggugat seperti memindahkan,menggadaikan, menyewakan, menukar atau menghibahkan harta bersamatersebut diatas sebelum ada keputusan dari Pengadilan yang mempunyaikeputusan hukum tetap dan juga untuk menghindari kerugian yang lebihbesar dari Penggugat, maka Penggugat

Bahwa buktibukti kKepemilikan tergugat atas tanah tersebut adalah buktibuktiyang terkuat dan terpenuh serta bersifat otentik sehingga tidak dapatterbantahkan kekuatan pembuktiannya sebagaimana dimaksud UndangUndangNo. 5 tahunj 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria khususnyapasal 20 (1) yang menyatakan bahwa : hak milik adalah hak turun temurun,terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah;.Putusan No. 16/Pdt.G/2016/PN.Mam Halaman 58.

sebaliknyaputusan Judex Factie Pengadilan Negeri Makassar telan tepat dan benarmemberikan pertinbangan hukum dalam putusan bahwa fakta P2, P3, P4bukanlah surat kepemilikan, sehingga terhadap keberatanPembanding/Penggugat, menurut hukum harus ditolak atau setidaktidaknyadikesampingkan.Alasan hukumnya:Bahwa sejak berlakunya Undangundang No.5 tahun 1960 tentang Undang UndangPokokPokok Agraria (UUPA"), yang dikuatkan di Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPAmaka yang menjadi alat bukti kKepemilikan yang berlaku dan terkuat

No. 199/PDT/2017/PT MKSkarena hanya sertipikatlah yang menjadi bukti kepemilikan yang terkuat danterpenuh sesuai ketentuan pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun1997 yang menyatakan Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yangberlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan datayuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridistersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hakyang bersangkutan.2.

dengan Jalan KuburanCina; Sebelah Barat dengan panjang 52, 75 M berbatas dengan PTP N III14.Bahwa selaku warga negara yang baik dan sekaligus menunjukkankepemilikan atas tanah tersebut, Para Tergugat s/d Tergugat IX selalumembayar Pajak atas tanah dengan Sertitikat Hak Mllik No. 9 atas namaAbidan Lintang Sitorus Pane setiap tahunnya ;15.Bahwa hak milik atas tanah dari Para Tergugat s/d Tergugat IX denganSertitikat Hak Milik No. 9, berdasarkan peraturan hukum adalahmerupakan Hak Atas tanah yang terkuat

Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6 ;A yat 2.

Hak milik dapat beralih dan dialinkan kepada pihak lain.Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 20 UU Pokok Agraria tersebutantara lain secara tegas menyebutkan : " .... terkuat dan terpenuh " itubermaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak gunabangunan, hak pakai dan lainlainnya, yaitu untuk menunjukkan bahwadianlara hakhak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliknya yangter " ( artinya paling ) kuat dan terpenuh ;16.Bahwa dalam pelaksanaan peningkatkan hak atas tanah atas tanah milikorang

hokum haruslah ditolak ;31.Bahwa demikian pula uang paksa ( dwang soom ) sebesar Rp. 2000,000( dua juta ) perhari dalam perkara aquo juga haruslah ditolak, karenagugatan tersebut bukanlah menyangkut akan sejumlah uang ;32.Bahwa mengenai uitvoerbaar bij voorrad yang dikemukakan olehPenggugat, secara hukum harus didasarkan akan bukti yang sangat kuat,terperinci dan secara sempurna, karena Para Tergugat s/d Tergugat IXmemiliki Sertirikat Hak Milik tanah No, 9 atas nama Abidan LintangSitorus Pane yang terkuat

2010terbit 1997, sedangkan ibunya masih hidup dikala itu, halhal semacam inikiranya patut dipertimbangkan sebab bila tidak dipertimbangkan kerancuantersebut, jelas Hukum tidak diterapbkan sebagaimana mestinya, dan mustahilkeadilan dapat ditegakkan ;KEBERATAN KETIGA :Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sidrapdalam hal Bukti P.1 Sertifikat dengan mengaitkan asal obyek sengketa dariwarisan Penggugat sejak tahun 1980, adalah pengertian dan penerapan Hukumyang keliru sebagai hal bukti terkuat

;Bahwa mungkin Bukti P.1 yakni sertifikat atas nama MALIKE No.1631 yangterbit dalam tahun 1997 tersebut dianggap bukti terkuat, kalau prosedurpenerbitannya benar.

karena proses jual beli antara Penggugat dan Tergugat belumdilakukan dihadapan PPAT, mengakibatkan jual beli tidak dapat dibuktikanoleh akta jual beli yang dibuat, dan ditandatangani dihadapan PPAT, olehkarenanya Penggugat tidak dapat melakukan proses balik nama, dari namaTergugat menjadi nama Penggugat, dan oleh karena itu berakibat kepadaPenggugat, memiliki tanah yang tidak dilengkapi oleh sertipikat, yangHalaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Kla10.merupakan suatu bukti yang terkuat

adalah milik Tergugat sebagaimanadimaksud dalam SHM No. 28/Nt dan SHM No. 33/Nt maka perbuatanHalaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Kla12.13.14.Penggugat yang melakukan penguasaan fisik atas atas tanah aquo dengacara menggarap dan mengambil manfaat atas tanah aquo dapatdikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;Bahwa perbuatanTergugat telah bertentangan dengan UndangundangPokok Agraria, Pasal 20 ayat (1) No. 5 tahun 1960 yang berbuny/i:"Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat

dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah...Bahwa HakMilik adalah hak yang turuntemurun, terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah dan memberikan kewenangan untukmenggunakannya bagi segala macam keperluan selama waktu yang tidakterbatas, sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu.

Bahwa Tergugat Rekonvensi hingga saat gugatan ini dibuat masihmenguasai tanah a quo akibatnya Penggugat Rekonvensi tidak dapatmempergunakan tanah tersebut untuk kepentingan pribadinya selaku pihakyang telah membeli tanah tersebut dengan penuh itikad baik;Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai tanah aquomembuatPenggugat Rekonvensi kehilangan hak untuk menguasai, menikmati danmemanfaatkan tanah miliknya sampai saat gugatan Rekonvensi ini dibuat;Bahwa sertifikat Hak Milik merupakan alas hak terkuat

;Bahwa hak milik adalah hak yang turuntemurun, terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan memberikankewenangan untuk menggunakannya bagi segala macam keperluanselama waktu yang tidak terbatas, sepanjang tidak ada larangankhusus untuk itu.

Bahwa terkait Jual Beli yang terjadi pada tanggal 17 Maret 2014yaitu jual beli sebagian obyek sengketa berupa Persil Nomor 31 klasd seluas + 143 m2 merupakan Jual Beli antara Pelawan danTerlawan Tersita sedangkan Terlawan Penyita tidak mengetahui haltersebut dan Terlawan Penyita adalah pemegang Sertipikat Hak MilikNomor 1640 sebagai bukti kepemilikan yang sah terkuat danterpenuh dan harus dilindungi undangundang;2.

Bahwa, Pasal 19 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwasertipikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yangkuat, dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 20 ayat (I) UUPA tentang Hak Milikditegaskan pula bahwa Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhyang dapat dipunyai orang atas tanah.

Sertipikat Hak MilikNomor 73/1979, Desa/Kamp.Tanah Grogot atas nama Nadira Ismail, GambarSituasi Nomor 09/1979, tanggal 13 Januari 1979 sesuai dengan ketentuanPasal 19 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangHalaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 23 K/TUN/20121212Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) adalah surat tanda bukti hakyang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan sesuai ketentuan Pasal20 ayat (1) UUPA lebih lanjut telah ditegaskan pula adalah hak turun temurun,terkuat

Bahwa Penggugat adalah pemilik 1 (satu) hamparan tanah terletak di Km.8Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dengan luas + 81,4397 Haberikut kebun sawit yang ada diatasnya, masing masing sebagaimanatertuang dalam Sertifikat Hak Milik sebagai hak yang terkuat dan terpenuhmenurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1960(UUPA) dengan perincian sebagai berikut:1.1.

suatu usaha perkebunan dan sekaligus juga tidakmemiliki alas hak kepemilikan berdasarkan ketentuan yang berlaku olehkarena hanya sebagai pengelola perkebunan yang diantaranya terhadaptanah milik Penggugat tersebut diatas tetap meyakinkan Penggugat untuktidak perlu melakukan upaya hukum apapun, sehingga pada akhirnyaberdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 158 PK/PDT/2015 tanggal30 Juli 2015 memenangkan gugatan Tergugat sehingga berdasarkankeputusan tersebut hak milik Penggugat yang merupakan hak terkuat

Agung mendapatkan penyerahan dari GustiMuhammad Sabran Penambahan Raja Kerajaan Matan yang memerintah diKerajaan Matan pada Tarik 13 bulan Syawal Tahun 1277 Hijrah (Hari Sabtu 22Juni 1861 ) beserta apaapa tanaman tumbuh yang terdapat didalam Lokasitanah tersebut Maka tanah tersebut Mutlak menjadi tanah hak milik dari RatuKarta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya (Nenek Penggugat ) sesuaidengan Pasal 20 ayat (1) Undangundang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960adalah hak milik adalah hak turun temurun terkuat

Tertanggal 26 September 2011 No.02/G/2011/PTUNPTK yang mempertimbangkan, bahwa tanah warisan milikPenggugat/PembandingiPemohon Kasasi adalah warisan tanah Swaprajaadalah salah dan keliru, karena tanah = ~milik Penggugat/PembandinglPemohon Kasasi adalah tanah hak milik adalah tanah hakturun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanahsesuai dengan UndangUndang No. 5 tahun 1960 Pasal 20 ayat (1)., bukanberasal dari tanah Swapraja dan Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasitidak pernah

Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi berpendapat judex facti salah menerapkanhukum, karena tanah milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bukanlahtanah Swapraja akan tetapi adalah tanah hak = =milik Turuntemurun terkuat dan terpenuh, karenanya Penggugat/Pembanding/ PemohonKasasi sangat mempunyai kepentingan sekali dalam sengketa ini;7.

melayanimasyarakat sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, dan memangTergugat tidak pernah menerima surat undangan Mediasi.Angka,5 Bahwa memang Tergugat tidak hadir Medisasi karena sibukmelaksanakan tugas kantor.Angka, 7 Bahwa Sertifikat yang dikeluarkan oleh Tergugat II Ternyatatidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga dengan demikianTergugat tidak memilik hak yang sah atas tanah objek sengketa adalahpernyataan yang salah karena bagimanapun juga Sertifikat tanda buktihak milik adalah tanda bukti terkuat

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,mohon ditolak untuk seluruhnya, karena Tergugat menerimaWarisan dari Pewaris bahkan Tergugat juga ikut mengelolahlahan tersebut sejak tahun 2000 hingga telah ada pengakuanhak oleh Negara berupa Sertifikat hak milik atas Tanah nomor03420 tahun 2018 sebagai tanda bukti hak milik yang terkuat danterpenuh;2.

diamdiam tanpa sepengetahuan ParaPenggugat sebagai Pemilik lahan serta surat / dokumennya rancu dan tidakdapat dipertanggung jawabkan secara hukum;Bahwa seharusnya diutamakan kepentingan Para Penggugat sebagaipemilik Sertifikat Hak Milik yang terbit tahun 2001 jauh sebelumditerbitkannya IUP Operasi Produksi (Obyek Sengketa) tahun 2011;Bahwa pertimbangan hukum yang salah dan keliru yang menyatakan ParaPenggugat tidak mempunyai hak gugat karena Sertifikat Hak Milikmerupakan bukti kepemilikan yang sah, terkuat

Putusan Nomor 95/B/2017/PTTUN Mks.tidak pernah dialihnkan penguasaannya oleh Pembanding dahulu ParaPenggugat kepada pihak lain, maka hak milik tersebut adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, selamatidak dibuktikan sebaliknya (vide Pasal 20 (1) UU Nomor 5 Tahun 1960);Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Para Penggugat (Ruhaeda)sebagai Isteri dari Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 58/Desa, atasnama Kamaludin, oleh karena Pemegang Haknya Kamaludin telah

nyatanyata lokasi bidangtanah Sertipikat Hak Milik Nomor 55/Desa Sangisangi dan Sertipikat Hak MilikNomor 58/Desa Sangisangi milik Para Penggugat tersebut berada dalam lokasibidang tanah yang diterbitkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1245Tahun 2011 dan Sertipikat Hak Milik tersebut secara hukum masih berlakuataupun tidak pernah dialihkan penguasaannya kepada pihak lain, sejalandengan ketentuan Pasal 20 (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok PokokAgraria bahwa hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat

tujuhratus delapan puluh meter persegi) bukti tersebut didukung oleh bukti yangbertanda P.10 berupa fotokopi bukti surat yang tidak diperlinatkan aslinyadipersidangan berupa buku letter C desaNomor 484, yang tertera pada No.878tertulis RIFAI luas 0,378 da tanggal perubahan 2 Agustus 2001 waris dariNomor 298, akan tetapi bukti tersebut belum menunjukkan secara sah danmeyakinkan adanya kepemilikan tanah Alm.RIFA'l karena Akta Pembagian HakBersama bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah yang terkuat

Bahwa "AJB" dan "KUASA" tersebut yang dibuat secara notariel dan otentikmerupakan alat bukti terkuat dan terpenuh."Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyaiperanan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupanmasyarakat.

Walaupun sengketa tersebuttidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, aktaotentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan teroenuh memberisumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.(Penjelasan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun2004 Tentang Jabatan Notaris, dalam buku Pedoman PelaksanaanTugas Majelis Pengawas Notaris, Penerbit CY.

Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT Ill, dan TERGUGAT IV pada saatmendirikan bangunan, saat itu masih memiliki alas hak terkuat berupaSertifikat Hak Milik, sehingga perbuatan mendirikan bangunan masihberdasarkan alas hak yang sah dan terkuat secara hukum. (jawaban dalilPENGGUGAT Poin 5)3.