menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan alternative Kedua.Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baiksebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harusmempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tetap mengacu kepadaHalaman 47 dari 50 Putusan Nomor 14/Pid.SusAnak/2020/PN Ambketentuan Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (8) UndangUndang RINomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak;Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak pelaku telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masapenangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Anakdipertimbangkan dengan mengacu kepada ancaman pidana dalam tindakpidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, memperhatikantuntutan

LT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAPengadilan NegeriLahat yang memeriksa dan mengadiliperkara pidana anak pada pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:1.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidanadapat membuktikan Bukti SuratP1 dan buktibukti penunjang lainnyaadalah bukti baru (novum) sehingga usia Pemohon/Terpidana adalah 16(enam belas) tahun pada waktu terjadinya tindak pidana tanggal 24 April2012, maka Mahkamah Agung RI akan mengadili perkara a quoberdasarkan UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak.

yang tergolong anak anak dan didakwa melakukan tindak pidana yang diancamdengan pidana penjara selamalamanya 15 (lima belas tahun) maka perlu kiranyadipertimbangkan aspek pertumbuhan dan perkembangan anak serta aspek psikologis yangbersangkutan, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat memberikan hal yang terbaik demi46ATkepentingan anak dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan sesuai denganUU RI No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana

Anak, UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak danUU RI No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;w Menimbang, bahwa dalam kerangka kesejahteraan anak, maka hal inidiperlukan rehabilitasi untuk refungsionalisasi dan pengembangan anak agar dapattumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani dan rohani dalam kehidupanwanna naan nnn == Menimbang, bahwa dalam hukum pidana salah satu pijakannya adalah adanyaasas pengimbalan yang menyatakan bahwa pidana secara konkrit dikenakan denganmaksud

pukul 07 dan pukul 11, korban tersebut kemungkinankarena kekerasan benda tumpul.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan ternyata benar pada waktu kejadian saksi Korban masih berumur15 tahun (lima belas tahun) berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor :47477/TP/2009 tanggal 10 Maret 2009 dan belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun dan belum pernah kawin, untuk itu Korban dikategorikan sebagaianak korban menurut Undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana

Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakimberpendapatunsur kedua dengan sengaja membujuk anak melakukanpersetubuhan dengannya telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena selurun unsur dari pasal yangdidakwakaan pada dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Majelisberkeyakinan Terdakwa telah terobukti melakukan kejahatan sebagaimana dalamdakwaan yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undangundang Nomor 35 Tahun2014 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 23 tahun

Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak (SPPA), UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahunatau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan olehpenghadap lainnya ; 4 Pasal UndangUndang Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan PidanaAnak, menyebutkan : Angka 3 : Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalahanak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ; Angka 4: Anak yang menjadi korban tindak pidana

anak yang selanjutnya disebutanak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yangmengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkanoleh tindak pidana ; Menimbang, bahwa sejalan dengan peraturan perundangundangan diatas, dalambuku Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, halaman 32,yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2012, disebutkan mengenai pengertianbatas usia di bawah umur/belum dewasa, dalam pasal 290 dan pasal 293 KUHP

Menyatakan berkas perkara Jaksa Penuntut umum telah salahmelakukan dakwaan dan tidak sesuai dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan JaksaPenuntut umum yaitu. pasal 81 ayat (2) UndangUndang RI no 35 Tahun2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak;4.

Anak masih berusia 15 tahun.Mengingat, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ke1 KUHP, Undangundang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasalpasal dalam peraturanperundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIL:1. Menyatakan Anak ROBBY HANAFI Bin ISTIYONO telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukanpembunuhan berencana;2.

menurutinyaberbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnyaia tidak akan berbuat demikian itu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sesuai dengan Pasal ayat 1 Pasal 1 angka 1 UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2014 TentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;Menimbang, bahwa dalam Undangundang RI Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, pada Bab Ketentuan Umum Pasal 1angka 4 menyebutkan Anak yang Menjadi Korban tindak pidana yangselanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugianekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, ataumembujuk Anak yang merupakan alternatif dari beberapa perbuatan, makaMajelis

hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pengetahuanbagi Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa perkara ini bukanlah delik aduan,sehingga meskipun telah adanya perdamaian tidak menghapuskanperbuatan pidananya, selain itu Penasihat Hukum salah menerapkan asasultimum remedium dalam perkara ini, asas ultimum remedium atau pidanamerupakan upaya terakhir dalam penegakkan hukum dapat digunakan padaperkaraperkara lain bukannya yang diatur dalam KUHP dan bukan delikaduan, misalnya perkara tindak pidana

anak yang mengedepankan restoratifjustice atau pemulihan keadaan semula dengan melakukan diversi itupundiatur perkaraperkara mana saja yang dapat di dilakukan diversi, yaitu tindakpidana yang diancam dibawah 7 (tujuh) tahun dan pelakunya bukan residivis;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkanPutusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Sak Halaman 41 dari 47 Halamanoleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu saksi Yendi dan saksi Muhammad Ekohanya menjelaskan bahwa telah terjadinya perdamaian antara

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Hal. 67 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN JapMemperhatikan Pasal 76E jo Pasal82 ayat(1) UURI No. 35 tahun2014 tentang perubahan atas UURI No. 35 tahun 2014 tentangperubahan atas UURI No. 23 tahun 2002, jo UU RI NO. 17 Tahun 2016Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU RI NO. 1 Tahun2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No. 23 Tahun2002 Tentang Perlindungan anak dan Undangundang Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilaihukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yangHalaman 37 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ididiamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman;Menimbang, bahwa saat ini arah pembaharuan hukum pidana telahmengalami perubahan kearah keadilan restorative (restoratife justice) sepertiyang terkandung di dalam UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana

Anak dan tidak lagi cenderung menekankan aspekbalas dendam (retributive justice);Menimbang, bahwa hukuman mati akan menimbulkan penderitaanmendalam yang akan dialami oleh keluarga korban akibat eksekusi, bahwapenderitaan yang dialami dalam pemberian hukuman mati tidak hanya dialamioleh korban sendiri (terpidana) melainkan juga akan dialami oleh keluargakorban (covictims), bahwa penderitaan tersebut terjadi dalam beberapatahapan mulai shock, emosi, depresi dan kesepian, gejala fisik distress, panik

Haltersebut sebagaimana terlihat dalam pendapat JanRemmelink dalam bukunya Hukum Pidana : Komentar ataspasal pasal terpenting dari Kitab Undang UndangHukum Pidana Belanda dan padanannya dalam KitabUndang Undang Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, halaman 543,yang menyatakan bahwa "Apakah hukum pidana anak akandiberlakukan atau tidak, terhitung sejak tahun 1965,Hal. 69 dari 144 hal. Put.

Namun dalam hal demikian tidak berlaku hukumacara pidana anak (Pasal 488Sv.), juga sidang tidakdipimpin Hakim = anak. Berbeda dari itu, dalampraktiknya pelaku demikian ternyata biasanyaditangani dan diperiksa oleh (orang yang biasamenjadi) Hakim anak, yang di sini akan berfungsisebagai politierechter . Ini merupakan perluasancakupan ke atas.

bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anakkorbanharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Anak korbanmampu bertanggung jawab,maka Anak korbanharus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yangdidakwakan terhadap diri Anak korbandan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU RI Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, dalam hal tertantu AnakKorban diberikan kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapattentang perkara yang bersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial TindakPidana Pencabulan dan Persetubuhan yang dibuat dan ditanda tangani oleh TriJatmiko, S.Sos Pekerja Sosial Dinas Sosial Kab.

Alfret Tondonawa dan Serma Jemi Lukas menghadapPasi Intel untuk laporan.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkanseluruhnya.Bahwa Saksi5 dan Saksi6 termasuk dalam pengertian anak menurutketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 1 angka 5UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak.

saksi korban disuruhuntuk mengembalikan semua barang yang telah diberikan terdakwa kepadasaksi, karena sebelumnya terdakwa untuk memperoleh maksudnya telahmemberikan Hand Phone, membelikan Sepatu, Baju, dan memberikan uangsebesar Rp. 50.000, sampai dengan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) sertaterdakwa pernah dijanjikan dibelikan cincin emas;Menimbang, bahwa dalam perkara ini ada korban seorang anakdibawah umur yang ber usia kurang lebih 15 (lima belas) tahun pada waktupertama dilakukan tindak pidana

, anak seusia tersebut masih dalam katagorimasa remaja yang sering dianggap sebagai masa peralihan, masa dimanapenuh dengan konflik dan masih mau tahu dan ingin mencari jati diri, sudahtahu akan keinginannya dan bagaimana memperolehnya;Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal diatas dalam perkara ini saksikobe EE scorang yangtergolong masih dalam masa remaja, masih mencari jati diri dan kebetulanorang tuanya (bapak kandungnya) pergi merantau untuk mencari kerja diKalimantan karena tuntutan ekonomi,

PUTUSANNOMOR : 63/ PID.SUS.A / 2014 / PN.TBHDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tembilahan, yang mengadili perkara perkara pidana anak dengan acarakhusus anak pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraterdakwa anak :Nama Lengkap : MICHAEL JONSON PURBA ALS MIKA BIN JONAMANPURBA ;Tempat Lahir : Tembilahan ;Umur / Tgl. Lahir : 17 tahun /21 Agustus 1996 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : JL.

NotaPembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak haruslahdikesampingkanMenimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harusmempertanggungjawabkan perbuatannya akan tetapi Hakim dalammenjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengankesalahannya sesuai dengan ketentuan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak ;Menimbang, bahwa dipersidangan Pembimbing Kemasyarakatanmenyarankan supaya Anak dijatuhi hukuman di Lembaga Pembinaan KhususAnak (LPKA) Banda Aceh ;Menimbang, bahwa terhadap saran dari Pembimbing Kemasyarakatantersebut, Hakim akan mempertimbangkan bersamasama faktorfaktor yangmempengaruhi terjadinya tindak pidana baik dari segi lingkungan tempat tinggalAnak, usia Anak maupun jenis tindak pidana yang terpenuhi dari perbuatanAnak sehingga pidana yang dijatunkan kepada Anak menjadi efektif sertamemenuhi

Bahwa selanjutnya dalamketentuan tersebut yang menjadi subjek dalam objek seksual adalah anak yangdalam ketentuan pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak sebagaimana telah diubah melalui UndangUndang Nomor 35Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak juncto Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak Berhadapandengan Hukum sebagai Anak Korban yakni anak