Mengadakan revisi UU SJSN dimana Jaminan Sosial PNSdan Pejabat Negara dikelola secara terpisah.B. Mengadakan revisi UU BPJS dengan membatalkanpengalihan program dari PT TASPEN (Persero) kepada BPJSKetenagakerjaan. Tujuan dari upaya advokasi sangat luas dankompleks karena terkait dengan perubahan peraturanperundangan yang melibatkan berbagai penentu kebijakan dijajaran eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu maka upayaHalaman 14 dari 48 halaman.

Anggota Tim Advokasi terdiri dari Pimpinan Divisi RenbangPT TASPEN (Persero) dengan partner dari berbagaiinstitusi yang berpengaruh terhadap Jaminan Sosial PNSdan Pejabat Negara antara lain Perwakilan dari KemenKeu,KemenPANRB, Kemendagri, KemenKumHam, PWARI,Halaman 15 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016d.KORPRI dan instansi terkait lainnya.

Secara lebihspesifik tugas pokok kelompok kerja advokasi mencakupantara lain:a.Menyusun analisa berdasarkan data, informasi dan buktidari perspektif hukum, Perundangundangan dan PPtentang legalitas penyelenggaraan program Pensiun, THT,JHT, JKK dan JKm bagi PNS, Pejabat Negara dan PPPKberdasarkan UU ASN;Menyusun ringkasan analisa historis, legalistic, teknis danoperasional pengelolaan program Pensiun, THT, JHT, JKKHalaman 16 dari 48 halaman.

Putusan Nomor 32 P/HUM/2016dan JKm bagi PNS, Pejabat Negara dan PPPK yang tidakdapat dialinkan ke BPJS Ketenagakerjaan;c. Menyusun analisa berdasarkan data, informasi dan buktidari perspektif identifikasi kelompok pengambil keputusan,kelompok yang mempengaruhi pengambil keputusan sertaaspekaspek lain berkenaan dengan kelompok pengambilkeputusan;d. Menyusun rencana kerja spesifik langkahlangkan yangakan dilaksanakan dalam upaya advokasi ke pengambilkeputusanMenyusun rencana kerja advokasi.

negara sebagaimana diaturdalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 1980 tentang HakKeuangan/ Administrasi Pimpinan dan Anggota LembagaHalaman 31 dari 48 halaman.

negara yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi tersebut benar;4.

negara yangberwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi tersebut benar;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa mengakui serta membenarkan semua keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatanganinya; Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018,sekira pukul 20.30 WIB di dalam kamar kost Terdakwa di Jalan Simpang JantiBarat

negara yang berwenang;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) handphone Samsung type J5 Prime nomor Imei 13534211089324082/01, Imei 2 : 353422089324080/01, Nomor simcard081342537044;2. 1 (Satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika gol.

negara yangberwenang; Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Surabaya No.

Lab : 10200/NNF/2018 tanggal 03 Desember 2018,berkesimpulan : 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,025 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (Satu)nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat negara yangberwenang dalam memiliki shabu tersebut dan tujuan Terdakwa menguasai shabutersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau untukreagensia

Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa GUFRON Bin SADJItersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undangundang yangberlaku atau tidak mempunyai jjin dari pejabat Negara yang berwenangdalam menguasai shabushabu tersebut Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuaketerangan saksi benar;2.

Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa GUFRON Bin SADJItersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undangundang yangberlaku atau tidak mempunyai jjin dari pejabat Negara yang berwenangdalam menguasai shabushabu tersebut Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuaketerangan saksi benar;3.

Malang; Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dari pejabat Negara yang berwenang dalammenguasai shabushabu tersebut.

berdasarkanBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor CabangSurabaya dengan nomor Lab : 06178/NNF/2019 tanggal 28 Juni 2019 padakesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 10938/2019/NNFseperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalamgolongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa benar Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dari pejabat

Negara yang berwenang dalammenguasai shabushabu tersebut.

Almarhum suaminya/istrinya belum pernah dengan jalan/caraapapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasarperaturan perundangundangan yang berlaku;Janda/Duda Pahlawan yang suami/istrinya dinyatakan Pahlawanberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;a.b.C.Masih berhak menerima tunjangan dari Negara;Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;Almarhum suaminya/istrinya belum pernah dengan jalan/caraapapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasarperaturan perundangundangan yang berlaku;Pejabat

Negara atau Janda/Duda Pejabat Negara;a.b.C.Masih berhak menerima tunjangan dari Negara;Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;Almarhum suaminya/istrinya belum pernah dengan jalan/caraapapun memperoleh/membeli Rumah dari Negara berdasarperaturan perundangundangan yang berlaku;Apabila Penghuni Rumah Negara sebagaimana yang dimaksud (1)meninggal Dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak atasRumah Negara dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yangbersangkutan;Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat

yang bersangkutan;Menimbang, bahwa adapun pengaturan Pengalihan Rumah Negarasebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) PeraturanPemerintah No. 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005, yang pada pokoknyamemberikan hak kepada Pegawai Negeri, Pensiunan Pegawai Negeri,Janda/Duda Pegawai Negeri, Janda/Duda Pahlawan yang Suaminya/Istrinyadinyatakan sebagai Pahlawan berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, dan Pejabat

Negara, serta Janda/Duda Pejabat Negara, untukdapat mengajukan permohonan pengalihan hak Rumah Negara dengan syaratsyarat yang ditentukan, tergantung dari kebijakan peraturan instansi/lembagayang bersangkutan yang mengatur boleh atau tidak bolehnya PensiunanPegawai Negeri menempati Rumah Negara;Halaman 13 dari 15 halaman.

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor :141/27/PM/2013 tanggal 04 Januari 2013), pada Hari Rabu tanggal 21 Maret 2018sekitar pukul 6.42 PM / Pukul 18.42 WIT atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Maret 2018, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di DesaMuhajirin Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,setiap pejabat

negara, pejabat daerah, pejabat apartur sipil negara, anggotaTNI/POLRI dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengajamembuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon.

Negara, pejabat aparatur sipil Negara, dan kepaladesa atau sebutan lain / lurah;Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud bersifat alternative makadalam hal ini Majelis akan langsung membuktikan berdasarkan fakta yangdiperoleh dalam persidangan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Muhajirin yang dilantik berdasarkan SuratKeputusan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 141/27/PM/2013 tanggal 04Januari 2013; Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar Pukul 18.42 Wit, terdakwatelah

melayanimasyarakat, dalam hal ini sebagaimana faktafakta tersebut ternyata terdakwaadalah berkedudukan sebagai Kepala Desa yang berdasarkan Surat KeputusanBupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor 141/27/PM/2013 tanggal 04 Januari 2013,tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa TerpilihDesa Muhajirin Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai tahun2013, telah dilantik sebagai Kepala Desa Muhajirin Kecamatan Morotai Selatan,Kabupaten Pulau Morotai, sehingga terhadap unsur setiap Pejabat

Negara,Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain / lurahdimaksud telah terpenuhi; Unsur yang dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masakampanye;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat 2 bagian CPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 ditegaskan dalamkampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan kepaladesa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan

23.00 WIT atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di lokasipenyelenggaraan kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil GubernurMaluku Utara nomor urut 1 (Satu) yaitu AHMAD HIDAYAT MUS dan RIVAI UMARdi depan rumah saudara IKMAN yang terletak di Desa Kenari Kecamatan MorotaiUtara, Kabupaten Pulau Morotai atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, setiap pejabat

negara, pejabat daerah,pejabat apartur sipil negara, anggota TNI/POLRI dan kepala desa atausebutan lain/Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan / atautindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:O Bermula ketika Terdakwa RUSTAM MANDEA Alias UTAM menerimaundangan dari Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur MalukuUtara Nomor Urut 1 (satu) periode 2018 2023 untuk menghadiri acarakampanye yang akan

Negara, pejabat aparatur sipil Negara, dan kepaladesa atau sebutan lain / lurah;Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud bersifat alternative makadalam hal ini Majelis akan langsung membuktikan berdasarkan fakta yangdiperoleh dalam persidangan sebagai berikut: Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018 sekitar Pukul 23.00 Witterdakwa sebagai Kepala Desa Kenari menghadiri undangan dari Tim salah satuKandidat untuk melihat Kampanye di Desa Kenari Kec.

rangka pemerintahan dalam arti luas, untuk melayanimasyarakat, dalam hal ini sebagaimana faktafakta tersebut ternyata terdakwaadalah berkedudukan sebagai Kepala Desa yang berdasarkan Keputusan Bupati8Pulau Morotai, Nomor 141/246/PM/2013, tentang Pemberhentian, Pengesahandan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Desa Kenari Kecamatan Morotai UtaraKabupaten Pulau Morotai tahun 2013, telah dilantik sebagai Kepala Desa KenariKecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai, sehingga terhadap unsursetiap Pejabat

Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atausebutan lain / lurah dimaksud telah terpenuhi; Unsur yang dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yangmenguntungkan atau) merugikan salah satu calon selama masakampanye;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat 2 bagian CPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 ditegaskan dalamkampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan kepaladesa atau sebutan lain/luran dan perangkat desa atau sebutan

., namun berdasarkanlaporan hasil mediasi dari mediator hakim, mediasi dalam perkara inidinyatakan tidak berhasil.Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.Bahwa Penggugat sebagai Pejabat Negara (XXXXXXXxX) telahmemperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan SuratKeputusan Bupati Maros Nomor: 873.4/431/BKPSDM tertanggal 10 Maret 2021yang isinya menyatakan memberi izin kepada Penggugat untuk berceralHal

. 4 dari 20 Hal.Salinan Putusan nomor 90/Padt.G/2021/PA Mrs.dengan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhilah ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45tahun 1990 tentang tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil.Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pejabat Negara (XXXXXXXX)telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang maka prosespemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang Pelaksanaan Undangundang nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan dan Pasal 82 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembalidengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidakberhasil.Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pejabat

Negara (XXXXXXXX)telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan SuratKeputusan Bupati Maros Nomor: 873.4/431/BKPSDM tertanggal 10 Maret 2021yang isinya menyatakan memberi izin kepada Penggugat untuk berceraldengan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhilah ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45tahun 1990 tentang tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil.Menimbang bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pejabat

Negara(XXXXXXXX) telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang makaproses pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksudbercerai dengan Tergugat, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumahtangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi.

., (Seratus lima puluh ribu) rupiah hasil penjualan sabu;Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawa Terdakwa danbarang bukti yang telah ditemukan ke Polres Bener Meriah guna untukdilakukan proses penyidikan selanjutnya;Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari DinasKesehatan atau pun Pejabat Negara yang berwenang;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dantidak keberatan ;.

Negara yang berwenang;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dantidak keberatan;.

lima puluh ribu) rupiah hasil penjualan sabu;Bahwa menurut keterangan saksi terdakwa mendapatkan sabu tersebutseharga Rp.500.000., (lima ratus ribu rupiah) dari saksi lwan Setiadi BinKasiadi (berkas terpisah) untuk dijual lagi oleh terdakwa;Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawa Terdakwa danbarang bukti yang telah ditemukan ke Polres Bener Meriah guna untukdilakukan proses penyidikan selanjutnya;Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari DinasKesehatan atau pun Pejabat

Negara yang berwenang;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dantidak keberatan ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 November 2016sekira pkl 19.30 Wib, tepatnya di Rumah terdakwa Kp.

Pelayanan umum, monitoring, dan pengaduan pada badan penanamanmodal pelayanan terpadu satu pintu (BPMPTSP) Kab.Mamuju, pada hari Sabtu tanggal 17Desember 2016 antara pukul 14.00 wita atau setidak tidaknya dalam bulan Desember TahunHalaman 1 dari 14Putusan Nomor : 06/Pid.Sus/2017/PN.Mam2016 bertempat dilapangan Sepak Bola Desa Bunde Kecamatan Sampaga KabupatenMamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masihtermasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, setiap pejabat

Negara, pejabataparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lainnya / lurah yang dengan sengaja,membuat keputusan dan atau tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu calonselama masa kampanye, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatanantara lain sebagai berikut :Bahwa awal mulanya saksi Muhammad Yusri selaku Ketua Panwas KabupatenMamuju mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering ikut kampanyemendampingi pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 (Drs.

ahli tri winarno selaku anggota KPU bagian Devisi Hukumsetelah diperlihatkan barang bukti yakni 7 (tujuh ) lembar foto terdakwa yang ikutdalam kampanye serta menggunakan atribut, tindakannya sudah melanggarketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 71 Ayat 1 Undang undang Nomor 10tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang Nomor 01 tahun 2015Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang No 01 tahun2014 tentang pemilinan Kepala Daerah menjadi Undang undang yang bunyinya : Pejabat

Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala desa atau sebutan lain / Lurah dilarang membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 jo.Pasalpasal 71 Ayat 1 Undang undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan keduaatasundang undang Nomor 01 tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang undang No. 01 tahun 2014 tentang

negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu calon selama masa Kampanye;Ad. 1.Unsur setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atausebutan lain/Lurah;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sebagai pilihan unsur dimana jikasalah satu rumusan unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini;Mernimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang

Bank Central Asia, dalamrangka melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6UndangUndang Hak Tanggungan yang berbunyi apabila debitur ciderajanji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjualobyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umumserta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut ;Tentang Pejabat Lelang Bukan Merupakan Pejabat Negara ;Bahwa Pejabat Lelang merupakan pejabat fungsional, yang diangkat olehmenteri Keuangan, mempunyai

Denganini menjadi terbukti bahwa Objek Sengketa dalam gugatan ini tidak berisitindakan hukum Tata Usaha Negara tetapi berisi tindakan hukum Perdata ;Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 47K/TUN/1997 tanggal 26 Januari1998 disebutkan bahwa : Risalah Lelang bukan Keputusan Badan/PejabatTata Usaha Negara, tetapi merupakan Berita Acara hasil penjualan barang,sebab tidak ada unsur beslissing maupun pernyataan kehendak dari KantorLelang ;Tentang Pejabat Lelang Bukan Merupakan Pejabat Negara ;Bahwa Pejabat

Eksepsi Pejabat Lelang bukan merupakan Pejabat Negara ; dan3.

Negara, pejabatdaerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan KepalaDesa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atautindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangancalon.

Setiap pejabat Negara, pejabat aparatur Sipil Negara, dan KepalaDesa atau sebutan lain/Lurah; ketentuan ini adalah subjek hukumyang mendukung hak dan kewajiban dalam hal pertanggungjawabanatas perbuatan. Dalam perkara ini subjek hukumnya adalah KepalaDesa;b.

Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggotaTNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;2.

Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau. tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipilNegara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;Menimbang, bahwa unsur Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabataparatur sipil Negara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutanlain/Lurah adalah dipersamakan dengan

Sedangkan dalam konteks pemilu, perbuatan hukumsemacam ini juga dinilai melanggar prinsip netralitas public service;Menimbang, bahwa seorang pejabat negara, pejabat daerah, pejabataparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain /Lurah dalam melaksanakan kebijakan publik, programprogram pemerintah daninstansi serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam setiapkontestasi Pilkada/Pileg/Pilpres harus menjaga netralitas, maka beberapa hakyang dimiliki oleh masyarakat

Bahwa Penggugat beberapa kali ke Palu, untuk memenuhitugasnya sebagai seorang istri pejabat negara dan menghadiripertemuan Dharma YuktiK arinis2222 2222222 nennn ene e eens. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, sejakawal telah sering terjadi pertengkaran, cekcok yang terusmenerus, dan hingga gugatan ini diajukan ke PengadilanAgama Surakarta cekcok dan pertengakaran terusD@rlaNnQSUNG j===922

butir di dalamtas merk Eiger warna biru yang dipakai terdakwa; Bahwa terdakwa mendapatkan shabushabu dan inex tersebutdengan cara memesan Robi (DPO) hari Sabtu tanggal 22 Pebruarisekitar jam 22.00 Wib; Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan carapada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 sekitar pukul 08.00 wib,shabu pesanan terdakwa sudah di ranjau oleh Robi (DPO) didaerah belakang kampus UNMUH; Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebuttanpa mendapat mendapat ijin dari dari pejabat

Negara yangberwenang dalam menguasai shabushabu tersebut.

dalam tas merk Eiger warna biru yangdipakai terdakwa; Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabushabu dan inex tersebutdengan cara memesan dari Robi (DPO) dengan cara : setelah terdakwqamemesan pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari sekitar jam 22.00 Wib,maka pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 sekitar pukul 08.00 wib,shabu pesanan terdakwa sudah di ranjau oleh Robi (DPO) di daerahbelakang kampus UNMUH; Bahwa benar Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dari pejabat

Negara yang berwenang dalammenguasai shabushabu tersebut.

berhak memperoleh perawatan.(2) Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohanidalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yangmengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga,berhak memperoleh tunjangan.(3) Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uangduka.Pasal 10Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan,berhak atas pensiun.Bagian KeempatPejabat NegaraPasal 11Seorang Pegawai Negara yang diangkat menjadi Pejabat

Negara, di bebaskanuntuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negaratanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.BAB IIIPEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPILBagian PertamaTujuan PembinaanPasal 121) Pembinaan Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin& 8 P Jpenyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna.(2) Pembinaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakanberdasarkan sistim karier dan sistim prestasi kerja.Bagian KeduaKebijaksanaan

Iuran pensiun Pegawai Negeri dan sumbangan Pemerintahtersebut dipupuk dan dikelola oleh badan asuransi sosial.Pasal 11Yang dimaksud dengan Pejabat Negara ialah:Presiden dan Wakil Presiden;Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung;Anggota Dewan Pertimbangan Agung;Menteri;NAO F ONKepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukansebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;8.

Pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan.Urutan Pejabat Negara sebagai tersebut di atas tidak berarti urutan tingkatankedudukan dari pejabat tersebut.Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara, dibebaskan untuksementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara,kecuali Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung.Pegawai Negeri tersebut secara administratip tetap berada padaDepartemen/Lembaga yang bersangkutan dan ia dapat naik pangkat

sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku tanpa terikat padaformasi.Apabila Pegawai Negeri yang bersangkutan berhenti sebagai Pejabat Negara,maka ia kembali kepada Departemen/Lembaga yang bersangkutan.21Pasal 12Ayat (1)Agar Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu diatur pembinaan Pegawai NegeriSipil secara menyeluruh, yaitu suatu pengaturan pembinaan yang berlakubaik bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun bagi Pegawai Negeri SipilDaerah

Selanjutnya Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakanbahwa Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas bebanbelanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalamperaturan Pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum, dan ketentuanPasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 03Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa,Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarangmenerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untukperjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena SKHal. 67 dari 79 hal.

dengan hal tersebut diatas oleh karenanya tidak ada alasan bagiJudex Facti untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 9 Peraturan MenteriKeuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 03 Januari 2003 tentang PerjalananDinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan PegawaiTidak Tetap, dan tidak ada pula ketentuan yang memperbolehkan terjadinyapenerimaan ganda yang dilakukan oleh Terdakwa.

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap,yang menyatakan bahwa, "Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan PegawaiTidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atauIebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama, dan Pasal3 UndangUndang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yangberbunyi "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan

GANIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasetiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atausebutan lainnya atau Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakanyang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masaKampanye sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 188 UUNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo.

SYAMSUDIN selaku Kepala Desa Tanju sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) Jo Pasal 188 UU RI No. 10 tahun2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentangpenetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota, yang terjadi pada harirabu tanggal 02 Mei 2018 yang berbunyi Pejabat Negara, PejabatAparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dilarangmembuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan

Unsur Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan KepalaDesa atau sebutan lain/Lurah;2.

Unsur Membuat Keputusan dan/atau tindakan;Unsur Yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masaKampanye;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.i Unsur Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan KepalaDesa atau sebutan lain/Lurah;Menimbang,, bahwa mengingat unsur ini sifatnya alternatif, sehinggaapabila salah satu subunsur terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakanterpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan

shabu pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019sekira pukul 23.00 wib;Bahwa terdakwa membeli shabu sebanyak 10 gram tersebut adalahuntuk di jual lagi dalam paketan kecil;Bahwa terdakwa telah menjual shabu pada Wileng (DPO), Agus (DPO),Nur (DPO).Bahwa terdakwa menyimpan shabu tersebut tidak memiliki jin dari pihakyang berwenang;Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Harianto Bin M.Musali (Alm)tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undangundangyang berlaku atau tidak mempunyai ijin dari pejabat

Negara yangberwenang dalam menguasai shabushabu tersebut.Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2019/PN MligAtas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan danmembenarkannya.2.

Negara yangberwenang dalam menguasai shabushabu tersebut.Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan danmembenarkannya.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalamkeadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan sanggupmemberikan keterangan yang sebenarnya;Bahwa bear terdakwa belum pernah dihukum dan juga terlibat dalamtindak pidana;Bahwa terdakwa

Negara yang berwenang dalammenguasai shabushabu tersebut.Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan di persidanganTerdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a decharge) :Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2019/PN MlgMenimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1 (Satu) plastik klip kecil yang berisi 1 (Satu) plastik klip kecil berisi shabu;1 (Satu) plastik klip kecil berisi shabu;1 (Satu) plastik klip sedang yang berisi 5 (lima) plastik klip

Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis ganja dan shabu tersebuttanpa mendapat mendapat ijin dari pejabat Negara yang berwenang Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakimmemperoleh keyakinan bahwa benar terdakwa telah Tanpa Hak Atau MelawanHukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan NarkotikaGolongan Bukan Tanaman dalam hal ini adalah barang bukti berupa 1 (Satu)plastik klip kecil berisi 1 (Satu

negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggota TentaraNasional Indonesia dan KepolisianRepublik Indonesia serta pensiunandilakukan berdasarkan PeraturanPemerintah.3.

negara, PegawaiNegeri Sipil, dan anggota Tentara NasionalIndonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sertapensiunan dilakukan berdasarkan PeraturanPemerintah.3.

negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggotaTentara Nasional Indonesia danKepolisian Republik Indonesia sertapensiunan dilakukan berdasarkanPeraturan Pemerintah.3.

Malang; Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa HERI LATIF Bin ASMATtersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undangundang yangberlaku atau tidak mempunyai jin dari pejabat Negara yang berwenang dalammenguasai shabushabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuaketerangan saksi benar;2.

Malang; Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa HERI LATIF BinASMAT tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidak mempunyai ijin dari pejabat Negara yangberwenang dalam menguasai shabushabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuaketerangan saksi benar;3.

Malang; Bahwa benar Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dari pejabat Negara yang berwenang dalammenguasai shabushabu tersebut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (satu) plastik klip kecil berisi Metamfetamina/shabu yangterbungkus tissue;2. 1 (Satu) buah bungkus rokok Surya Pro MildMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar terdakwa

Kriminalistik pada Puslabfor CabangSurabaya dengan nomor Lab : 06178/NNF/2019 tanggal 28 Juni 2019 padakesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 10938/2019/NNFseperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalamHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN MIiggolongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa benar Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dari pejabat

Negara yang berwenang dalammenguasai shabushabu tersebut.

Amir mengatakan kepada saksi maupun ibu saksi Yulida,bahwa terdakwa merupakan orang Mabes yang dapat membantupermasalahan saksi dan kemudian saksi menanyakan kepada terdakwatentang permasalahan saksi dan terdakwa mengatakan bahwa benarterdakwa dari Mabes TNI dengan pangkat Danjen Pasus; Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan fotofoto terdakwa bersamadengan petinggi dan pejabat Negara serta terdakwa juga menunjukkankartu tanda penduduk (KTP) yang di dalamnya KTP tersebut tercantumpekerjaan terdakwa

datang;Bahwa akhirnya saksi mengetahui bahwa terdakwa bukanlah seoranganggota TNI dan terdakwa hanya bekerja sebagai Wartawan selanjutnyasaksi melaporkannya kepihak kepolisian;Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugiansebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juat rupiah);Bahwa yang membuat saksi yakin bahwa terdakwa bisa membantupermasalah saksi selain terdakwa memperlihatkan KTPnya yang bekerjasebagai Anggota TNI, terdakwa juga memperlihatkan fotofotonyabersalaman dengan para pejabat

Negara;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan;Menimbang, bahwa selanjutnya didalam persidangan Penasihat HukumTerdakwa maupun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksisaksi yangmeringankan (ade charge);Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa SUKRISNO ALIMSUDIBYO Als SUKRISNO Bin PAINOSUDIBYO memberikan keterangan yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa terdakwa bekerja sebagai wartawan di Bhayangkara Indonesia(BHARINDO); Bahwa berawal saksi Rahmadonal sebelumnya

Negara;Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan tersebutdikaitkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya akandipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimanayang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan seluruhbuktibukti yang relevan, dari alatalat bukti dan barang bukti dihubungkan denganunsurunsur dari pasal pidana yang didakwakan;Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis mengambilalih halhal yang termuat

Amir mengatakan kepada saksi Ramadhonal maupun saksiYulida, bahwa terdakwa merupakan orang Mabes yang dapat membantupermasalahan saksi Ramadhonal dan kemudian saksi Ramadhonal dan saksiYulida menanyakan kepada terdakwa tentang permasalahannya dan terdakwamengatakan bahwa benar terdakwa dari Mabes TNI dengan pangkat DanjenPasus kemudian terdakwa menunjukkan fotofoto terdakwa bersama denganpetinggi dan pejabat Negara serta terdakwa juga menunjukkan kartu tandapenduduk (KTP) yang di dalamnya KTP tersebut