Ditemukan 5405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tuduhannya
Register : 25-05-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226 K/TUN/2021
Tanggal 22 Juli 2021 — 1. NELLY HARTATI., DKK., 2. PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN DAN WALIKOTA TANGERANG;
442319 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Purna Bhakti Jaya Beserta Turunannya Yaitu 22 (Dua PuluhDua) Sertipikat Hak Milik dan 11 (Sebelas) Sertipikat Hak GunaBangunan yang Telah Diperpanjang Haknya, Serta 25 (Dua Puluh Lima)Sertipikat Hak Guna Bangunan yang (Telah Berakhir Haknya) yangBerada Di atas Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Cimone Atas NamaPemerintah Kabupaten Tingkat Il Tangerang, Terletak di KelurahanCimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi BantenBeserta Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional
    Purna Bhakti JayaBeserta Turunannya yaitu 22 (Dua Puluh Dua) Sertipikat Hak Milikdan 11 (Sebelas) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang TelahDiperpanjang Haknya, serta 25 (Dua Puluh Lima) Sertipikat Hak GunaBangunan yang (telah berakhir haknya) yang berada di atas SertipikatHak Pengelolaan Nomor 1/Cimone Atas Nama Pemerintah KabupatenTingkat Il Tangerang, terletak di Kelurahan Cimone Jaya, KecamatanKarawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten beserta LampiranKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
    Purna Bhakti JayaBeserta Turunannya yaitu 22 (Dua Puluh Dua) Sertipikat Hak Milik, 11(Sebelas) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang Telah DiperpanjangHaknya, Serta 25 (Dua Puluh Lima) Sertipikat Hak Guna Bangunanyang (telah berakhir haknya) yang berada di atas Sertipikat HakPengelolaan Nomor 1/Cimone Atas Nama Pemerintah KabupatenTingkat Il Tangerang Terletak Di Kelurahan Cimone Jaya, KecamatanKarawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten beserta LampiranKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Putus : 07-01-2013 — Upload : 11-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 609 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 7 Januari 2013 — SIMON MELO VS PT. CAKRA SATYA INTERNUSA CABANG PONTIANAK
4532 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berdasarkanjangka waktu yaitu sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan tanggal16 Januari 2012 bukti P1 dan sebagaimana diuraikan dalampertimbangan terdahulu bahwa terjadinya pemutusan hubungan kerjaadalah karena kesalahan Penggugat dimana Penggugat tidak bersediamelaksanakan perintah kerja dari Tergugat walaupun telah dilaksanakansecara resmi bukti P7 dan P2 maka berdasarkan Pasal 62 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Penggugattidak berhak untuk memperoleh pesangon beserta turunannya
    pelanggaran karena P1Penggugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor /PKWT/PT.CSI/I/2009 tanggal 17 Januari 2009 bukan tanggal 17 Januari 2011 sampaidengan tanggal 16 Januari 2012 seperti apa yang telah terketik dan terbaca dalampertimbangan Majelis Hakim ini sangat fatal karena sesuatu yang tidak ada menjadiada dan lebih fatal lagi bukti P7 dan P2 maka berdasarkan Pasal 62 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Penggugat tidakberhak memperoleh pesangon beserta turunannya
    Berkenaan dengan Penggugat menolakperintah tugas dan Tergugat tidak membayar upah/gaji Penggugat secara 3 bulanberturutturut maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang pesangonbeserta turunannya sesuai ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c, d, dan e UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;6 Bahwa Judex Facti keliru dalam menerapkan dan menafsirkan hukum danJudex Facti telah mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan undangundag, sehingga mengakibatkan Pemohon Kasasi tidak
    Sehingga dengan demikianTergugat melanggar Pasal 161 ayat (1), (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dan Tergugat juga tidak memberikan surat peringatan kepadaPenggugat dimana Tergugat tidak membayar upah/gaji Penggugat selama 3 bulanberturutturut, maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang pesangonbeserta turunannya sesuai Pasal 169 ayat (1) huruf c, d dan e UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Register : 31-12-2019 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 299/Pdt.G/2019/PN Ckr
Tanggal 11 Februari 2021 — Penggugat:
1.UCU SYAMSUL HUDA
2.DIRAYAH BINTI UMAR HASAN
3.NUNUNG
4.SALAHUDIN UMAR HASAN
5.DURORUL BAHIYAH
6.MULHAH
7.AGUS MUKTI UMAR
8.M. CHUMAEDI
Tergugat:
1.PT. MAJU SUKSES SENTOSA
2.HO HARIATY
3.H. A. KADIR USMAN, SH
4.NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, SH
Turut Tergugat:
1.DZATIL HIKMAH, SH., MKn
2.MUHAMMAD RAWI
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL AGRARIA DAN TATA RUANG BPN ATR KABUPATEN BEKASI
212249
  • ., Notaris di Jakarta; dan Sertipikat Hak Milik No. 138/Segaramakmur atas nama Tergugat III yang saat ini masih berada di tangan penguasaan Tergugat I dan atau Tergugat II dengan Penunjuk Sertipikat Pengganti Karena Blanko Lama DI 301 No. 65254/2009 tanggal 29-12-2009 berikut semua turunannya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
  • Menyatakan Perjanjian Jual Beli No.: 6, tanggal 22 Februari 2001, Surat Kuasa Untuk menjual No. 7 tanggal 22 Februari 2001 di hadapan H.
    Abdul Kadir Usman, SH., Notaris di Jakarta; Akta Jual Beli No.: 79/2012, tanggal 9 Nopember 2012 di hadapan Novitawati Yudhianingsing, SH., PPAT di Kabupaten Bekasi, Sertipikat Hak Milik Nomor 145 /Segaramakmur, Surat Ukur Nomor 00007/2010, tanggal 11 Januari 2010 atas nama Ho Hariaty (Tergugat II) berikut semua turunannya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
  • Menyatakan Perjanjian Jual Beli No.: 4, tanggal 22 Februari 2001, Surat Kuasa Untuk menjual No. 5 tanggal 22 Februari
    Abdul Kadir Usman, SH., Notaris di Jakarta; Akta Jual Beli No.: 78/2012, tanggal 9 Nopember 2012 di hadapan Novitawati Yudhianingsing, SH., PPAT di Kabupaten Bekasi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 132 /Segaramakmur, atas nama Ho Hariaty, yang saat ini berada di tangan dan penguasaan Tergugat I dan atau Tergugat II berikut semua turunannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
  • Menyatakan Sertipikat-sertipikat tanah yang tercatat/terdaftar di Kantor Turut Tergugat III yang pemegang haknya
    adalah Asmawi Djaja versi Tergugat II (selain Asmawi Djaja sebagai ayah dari ibu Para Penggugat) berikut semua turunannya untuk dinyatakan tidak memiliki kekutan hukum mengikat;
  • Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selebihnya;
  • DALAM REKONVENSI :

    • Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

    DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

    • Menghukum
      ., Notaris di Jakarta (Tergugat III) dan Sertipikat Hak Milik No.138/Segaramakmur yang saat ini masih berada di tanganpenguasaan Tergugat II dan atau Tergugat dengan PenunjukSertipikat Pengganti Karena Blanko Lama DI 301 No. 65254/2009tanggal 29122009 berikut semua turunannya untuk dinyatakantidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;Bahwa selain mengklaim dan selanjutnya mengajukanpemblokiran atas Tanah SHM No.: 138; ternyata Tanah SHM No.: 145(yang turun waris dari kakek Para Penggugat kepada
      Abdul Kadir Usman, SH., Notaris di Jakarta; Akta Jual BelliNo.: 78/2012, tanggal 9 Nopember 2012 di hadapan NovitawatiYudhianingsing, SH., PPAT di Kabupaten Bekasi dan Sertipikat HakMilik Nomor 132 /Segaramakmur, atas nama Ho Hariaty, yang saat iniberada di tangan dan penguasaan Tergugat dan atau Tergugat Ilberikut semua turunannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;8.
      Menyatakan Sertipikatsertipikat tanah yang tercatat/terdaftar diKantor Turut Tergugat III yang pemegang haknya adalah Asmawi Djajaversi Tergugat Il (Selain Asmawi Djaja sebagai ayah dari ibu ParaPenggugat) berikut Semua turunannya untuk dinyatakan tidak memilikikekutan hukum mengikat;Halaman 19 dari 91Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PN Ckr9. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebihdahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (uit voerbaarbijvoorad);10.
      Abdul Kadir Usman, SH., Notaris di Jakarta; Akta Jual BelliHalaman 90 dari 91Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PN CkrNo.: 78/2012, tanggal 9 Nopember 2012 di hadapan NovitawatiYudhianingsing, SH., PPAT di Kabupaten Bekasi dan Sertipikat HakMilik Nomor 132 /Segaramakmur, atas nama Ho Hariaty, yang saat iniberada di tangan dan penguasaan Tergugat dan atau Tergugat Ilberikut Semua turunannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;8.
      Menyatakan Sertipikatsertipikat tanah yang tercatat/terdaftar diKantor Turut Tergugat Ill yang pemegang haknya adalah Asmawi Djajaversi Tergugat II (Sselain Asmawi Djaja sebagai ayah dari ibu ParaPenggugat) berikut semua turunannya untuk dinyatakan tidak memilikikekutan hukum mengikat;9.
Putus : 30-04-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28/B/PK/PJK/2014
Tanggal 30 April 2014 — PT. BUANA LAUTAN NAGA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
3913 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Banding adalah perusahaan yang telah memperolahpersetujuan KITE berdasarkan Terbanding Nomor: Kep205/BC/2003 tanggal 31Desember 2003, yang mana keseluruhan hasil produksi Pemohon Bandingadalah dengan tujuan ekspor ke negara Eropa dan Amerika Serikat denganfasilitas Bea Masuk dibebaskan, PPN ditangguhkan, PPh Pasal 22 dibayar;Bahwa selama ini (8 tahun) atas anjuran Terbanding Pemohon Bandingdianjurkan untuk menggunakan HS 5209.19.000 untuk impor bahan bakuPemohon Banding yaitu 100% cotton atau turunannya
    Dalam penjelasan Pemohon Banding kepada merekabahwa untuk penerapan tarif anti dumping tersebut Pemohon Banding tidakpernah merasa diberitahukan/disosialisasikan oleh Terbanding serta mengenaimasalah penggunaan HS, Pemohon Banding menggunakan HS Nomor:5209.19.000 adalah atas anjuran Terbanding untuk impor bahan baku PemohonBanding yaitu 100% cotton atau turunannya, Pemohon Banding beritahukanbahwa antara HS 5209.19.000 dengan HS 5208.19.0000 pungutan tarifnyauntuk Bea Masuk, PPN dan PPh Pasal 22
    Bahwa impor bahan baku, berupa 100% cotton atau turunannya telahlama ditekuni atau digeluti oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALIdengan tujuan untuk diekspor kembali. Oleh karena itu, PEMOHONPENINJAUAN KEMBALI memperoleh fasilitas KITE tersebut. FasilitasHalaman 7 dari 16 halaman.
    Dalam LaporanHasil Audit 6 (enam) tahun terakhir ini tampak bahwa penggunaan HS5209.19.00.00 untuk jenis 100% Cotton dan turunannya tidak pernahdipermasalahkan oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI,sebagaimana yang tertuang dalam LHA No. 89/WBC.01/KITE/2007 danLHA No. 36/WBC.07/BD.05/KITE/2010 yang menunjukan penggunaanHS 5209.19.00.00 telah tepat dan telah sesuai dengan prosedur danperaturan yang berlaku. (Lampiran1 (LHA No. 89/WBC.01/KITE/2007);.
Register : 16-12-2016 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 24-03-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 752/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 14 Maret 2017 —
8395
  • tanggal 15 September 2015untuk melakukan Paket Pekerjaan Konstruksi Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan SaranaPersampahan Pekerjaan Pengadaan TPS Terpisah Flat Besi tersebut sah danberharga serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat; Bahwa oleh karena kontrak No. 03 tersebut dinyatakan sah dan berharga,maka demi hukum Surat Tergugat No. 09 / PPKKeb / PUAPBD / TPSPB /X2015 tertanggal 23 Desember 2015 perihal pemutusan kontrak besertasegala turutan dan turunannya
    No. 752/PDT/2016/PT.DKIuntuk melakukan tindakantindakan apapun juga yang bersumber dan berasaldari Surat Tergugat Nomor 09 / PPKKeb / PUAPBD / TPSPB / XI2015tertanggal 23 Desember 2015 perihal Pemutusan Kontrak beserta segalaturutan dan turunannya tersebut, dengan segala akibat hukumnya;Memerintahkan para Tergugat untuk tidak mencairkan/menguangkan garansibank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. 609/SPPYBGJKT/IX/2015tertanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 129.939.150, atas namaPenggugat, PT.
    PPKKeb / PUAPBD / TPSPB / IX2015 tanggal 15 September 2015 untuk melakukan Paket PekerjaanKonstruksi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan PersampahanKegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan PekerjaanPengadaan TPS Terpisah Flat Besi tersebut sah dan berharga serta memilikikekuatan hukum yang mengikat, dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan Surat Tergugat Nomor 09 / PPKKeb / PUAPBD / TPSPB / XIF2015 tertanggal 23 Desember 2015 perihal Pemutusan Kontrak beserta segalaturutan dan turunannya
    Menyatakan surat tergugat Il Nomor : 09 / PPKKeb / PUAPBD / TPSPB/ Xlk2015 tertanggal 23 Desember 2015 perihal pemutusan kontrakbeserta segala turutan dan turunannya adalah SAH dan mengikatHal 15 dari Hal 20 Put. No. 752/PDT/2016/PT.DKIdengan segala akibat hukumnya; 22+ sen one nee enn3. Menolak seluruh tuntutan penggugat dalam gugatannya baik dalamprovisi maupun dalam pokok perkara; atau 22 =="4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara; 5.
Putus : 21-04-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 532 K/Pdt/2020
Tanggal 21 April 2020 — Dr. HJ. ERNA SULISTYANINGSIH, dkk vs HJ. DJUJU DJUARIAH AKASAH, dk
224228 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.BAtertanggal 28 Januari 2016 tentang Pernyataan Keputusan RapatPembina Yayasan Dharma Bakti Indonesia berikut turunannya;5.
    ., MBAtertanggal 28 Januari 2016 tentang Pernyataan Keputusan RapatPembina Yayasan Dharma Bakti Indonesia berikut turunannya;6. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan seluruhdokumendokumen dan laporanlaporan yang berkaitan dengan YayasanDharma Bakti Indonesia (YDBI) baik administrasi maupun keuangan,hasil usaha dan bantuanbantuan dari pihak ketiga, baik yang telahterlaksana maupun yang sedang dalam proses, tanpa terkecuali kepadaPenggugat;7.
    Tertanggal 28 Januari2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan DharmaBakti Indonesia berikut turunannya tidak berkekuatan hukum;6. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan seluruhdokumendokumen dan laporanlaporan yang berkaitan dengan YayasanDharma Bakti Indonesia (YDBI) baik administrasi maupun keuangan,hasil usaha dan bantuanbantuan dari pihak ketiga, baik yang telahterlaksana maupun yang sedang dalam proses, tanpa terkecuali kepadaPenggugat;7.
Register : 24-03-2020 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN Oelamasi Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Olm
Tanggal 27 April 2020 — Pemohon:
Victor Amheka
2712
  • Yohanes Kupang;
  • Memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepada turunannya resmi penetapan ini maka dapat mendaftarkan kematian istri pemohon tersebut yang bernama Rosalina Da Costa (Almh), lahir di Barique pada tanggal 02 Desember 1968 dan telah meninggal pada tanggal 27 Nopember 2005, dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
  • Membebankan biaya permohonan ini
    Menyatakan istri pemohon yang bernama Rosalina Da Costa( Almh), lahir di Barique pada tanggal 02 Desember 1968 dan telahmeninggal pada tanggal 27 Nopember 2005oe Memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepadaPegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepada turunannya resmipenetapan ini maka dapat mendaftarkan kematian istri pemohon tersebutyang bernama Rosalina Da Costa (Almh), lahir di Barique pada tanggal02 Desember 1968 dan telah
    Memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepadaPegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepada turunannya resmipenetapan ini maka dapat mendaftarkan kematian istri pemohon tersebutyang bernama Rosalina Da Costa (Almh), lahir di Barique pada tanggal02 Desember 1968 dan telah meninggal pada tanggal 27 Nopember2005, dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;4.
Register : 30-12-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PADANG Nomor 228/PDT/2014/PT PDG
Tanggal 23 Maret 2015 — Pembanding/Penggugat : AMRIZAL Diwakili Oleh : ZULBAHRI, SH
Terbanding/Tergugat : SYAHRIL Pgl.BUYUNG, Cs
Terbanding/Tergugat : BURMAN, DKK. Diwakili Oleh : IRWAN ILYAS, SH
Terbanding/Tergugat : SYAMSUARDI (BUYA) Diwakili Oleh : SURYADI, SH
2517
  • pihak Tergugat A 1/Terbanding danTergugat A3/Terbanding, tanggal 6 Nopember 2014 permohonan banding telahdiberitahukan secara sah kepada Kuasa Tergugat A. 2 B. 1, 2, 3, 4C. 1, 2 danE/Terbanding dan pada tanggal 5 Nopember 2014 permohonan banding telah puladiberitahukan secara san kepada Kuasa Tergugat D/Terbanding;Menimbang, banwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah menyerahkanMemori banding tanggal 19 Nopember 2014 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Padang tanggal 19 Nopember 2014 dan turunannya
    Terbanding, kepada KuasaTergugat A. 2 B.1, 2, 3,4 C.1, 2, dan E/Terbanding dan kepada Kuasa TergugatD/Terbanding masingmasing pada tanggal 24 Nopember 2014;Menimbang, bahwa atas Memori banding dari pihak KuasaPenggugat/Pembanding tersebut, pihak Kuasa Tergugat A. 2 B.1, 2,3,4 C.1,2Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 228/PDT/2014/PT PDGdan E/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori banding tertanggal 9 Desember2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10Desember 2014 dan turunannya
Putus : 10-05-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT PADANG Nomor 42 / PDT / 2011 / PT. PDG
Tanggal 10 Mei 2011 — MUNIZAR, cs lawan Kolonel Sun Sudarta, cs
9445
  • MemoriBanding tanggal 23 Maret 2011 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 23 Maret 2011 danturunannya telah diberitahukan dan diserahkan secara sahkepada PARA PENGGUGAT / PEMBANDING dan atau PARA PENGGUGAT /TERBANDING pada tanggal 24 Maret 2011 ;Menimbang, bahwa kuasa PARA TERGUGAT / TERBANDING danatau PARA TERGUGAT / PEMBANDING telah mengajukan KontraMemori Banding tanggal 23 Maret 2011 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 23 Maret2011 dan turunannya
    telah diberitahukan dan diserahkan secarasah kepada PARA PENGGUGAT / PEMBANDING dan atau PARAPENGGUGAT / TERBANDING pada tanggal 24 Maret 2011 ;Menimbang, bahwa PARA PENGGUGAT / PEMBANDING dan atauPARA PENGGUGAT / TERBANDING telah pula mengajukan kontramemori bandingnya tertanggal 1 April 2011 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 4April 2011 serta turunannya ~ telah diberitahukan dandiserahkan secara sah kepada kuasa PARA TERGUGAT / TERBANDINGdan atau PARA TERGUGAT
Register : 12-04-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 05-05-2021
Putusan PT PADANG Nomor 60/PDT/2021/PT PDG
Tanggal 5 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : NURSINA
Terbanding/Tergugat I : ERI YARMAL
Terbanding/Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN AGAM
9032
  • Pdt.G/2020/PN Lbb tanggal 23Pebruari 2021, dan permohonan banding mana telah diberitahukan secara sahkepada Kuasa Terbanding dan Terbanding II semula Tergugat dan Tergugat IIoleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 10 Maret 2021 ;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telahmengajukan memori banding tertanggal 5 Maret 2021, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 5 Maret 2021 dan satuHalaman 2 dari 7 halaman Putusan nomor 60/PDT/2021PT PDGrangkap turunannya
    telah diserahkan kepada kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal10 Maret 2021 ;Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah pulamengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Maret 2021 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 18 Maret 2021dan satu rangkap turunannya telah diserahkan kepada Pembanding semulaPenggugat, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung, tanggal 19 Maret2021;Menimbang, bahwa
Register : 04-02-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 61/PID.SUS-LH/2020/PT MKS
Tanggal 17 Maret 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : TRI UTAMI PUTRI, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : BD. TANG ALIAS BEDDU TANG BIN LAHISE Diwakili Oleh : MUHAMAD ISKANDAR, SH
Terbanding/Terdakwa I : LANAMI BIN LATANSI
36551
  • (satu banding seratus ribu) ;Demikian bunyi Pasal 1 angka (6) Peraturan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.44/MenhutII/2012 tentang PENGUKUHAN KAWASANHUTAN ;Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum untuk membuktikandakwaanya, telah melampirkan dalam berkas perkara Berita AcaraPemancangan Pal Batas Hutan No. 06/BA/PPH/1992, dan turunannya BeritaAcara Pelaksanaan Pemancangan Batas Hutan berdasarkan Surat TugasHalaman 9 dari 18 halaman putusan Nomor 61/PID.SUSLH/2020/PT MKSKepala Balai Inventarisasi
    menyampaikan keterangan di depan persidangan atas perintahHakim Ketua Majelis melalui Penuntut Umum, berjanji akan mengajukan danmemperlihatkan di ruang sidang Peta Tata Batas Kelompok Hutan BarruRegister 3 dan menunjukkan Pal Tata Batas saat dilaksanakan SidangLapangan pada tanggal 27 Desember 2019 akan tetapi Saksi BAP Ridwan danAhli BAP ANDRY YUDHA RIYANTO tidak dapat menunjukkan Peta tata Batasdan Pal Batas dimaksud Berita Acara Tata Batas Hutan Nomor 06/BA/PPH/1992 tanggal 4 Maret 1992 beserta turunannya
    Juni 2014 ini merupakan pengukuhan kawasan hutanatas surat penunjukan kawasan hutan Pemerintah berdasarkan SuratKeputusan Menteri Pertanian Nomor : 760/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12Oktober 1982 ;Bahwa, menurut isi Suratnya, penunjukan dalam surat keputusan MenteriPertanian ini adalah penunjukan Kawasan Hutan Lindung sebagaimanadisebutkan dalam Angka Romawi IV Kabupaten Barru, sementara itu Tata BatasLuar yang dilaksanakan oleh Panitia Tata Batas Hutan Nomor 06/BA/PPH/1992tanggal 4 Maret 1992 beserta turunannya
    didasarkan atas perintah dari SuratKeputusan Menteri Pertanian Nomor : 760/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12Oktober 1982 itu ;Bahwa, berdasarkan uraian ini menunjukkan bahwa pembuktian yangdisampaikan oleh Penuntut Umum melalui Berita Acara Tata Batas Nomor06/BA/PPH/1992 tanggal 4 Maret 1992 beserta turunannya, dan KeteranganSaksi BAP atas nama Saksi BENYAMIN R, Saksi ISHAK, SH., SaksiJAMANUNG dan Saksi RIDWAN, serta Keterangan Ahli atas nama ANDYYUDHA RIANTO yang mengacu kepada Tata Batas di atas dan
    29 putusan) ;Bahwa, dalam hukum acara pidana Pasal 183 Kitab Undang UndangHukum Acara Pidana mensyaratkan bahwa, hakim dalam menjatuhkan pidanasekurangkurangnya berdasar pada 2 (dua) alat bukti yang sah danmemperoleh keyakinan untuk itu akan adanya kesalahan terdakwa ;Bahwa, di dalam persidangan Majelis Hakim meminta kepada Penuntutumum agar membawa peta tata batas dan menunjukkan pal batas sebagaimanatersebut dalam Berita Acara Tata Batas Hutan Nomor 06/BA/PPH/1992 tanggal4 Maret 1992 beserta turunannya
Putus : 25-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 608 B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANGKATAN INDONESIA
3022 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perusahaan kelapasawit terpadu adalah perusahaan yang mempunyai kebun yangmenghasilkan TBS dan pabrik pengolahan TBS menjadi CPO dan/atau PKdan/atau turunannya.
    Hasil akhir dari perusahaan kelapasawit terpadu adalah CPO dan turunannya. Kemudian, perusahaan kelapasawit terpadu ada yang mengolah CPO dan turunannya menjadi barang yangsiap dikonsumsi seperti minyak goreng dan sejenisnya. Barangbarang inilahyang dijual ke pedagang besar kemudian didistribusikan ke pedagang kecilHalaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 608/B/PK/PJK/2017sampai pada akhirnya ke konsumen akhir. Akibat dari penyatuan ini adalahrantai pengenaan PPN menjadi terputus dan tidak ada.
    Oleh karena itu, berdasarkan konseppenyerahan tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam perusahaankelapa sawit terpadu tidak terdapat penyerahan TBS karena hasil akhiryang dihasilkan adalah CPO dan turunannya bukan TBS.
    Pada Gambar c.1 tersebut jelas bahwaterdapat penyerahan TBS oleh petani atau kelompok tani kepada perusahaanpengolah TBS menjadi CPO dan turunannya. Penyerahan TBS inimerupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yangdibebaskan PPN;Bahwa berbeda halnya dengan Gambar c.2, produk akhir yang dihasilkanoleh pengusaha kelapa sawit terpadu adalah CPO dan turunannya, bukanTBS. CPO dan turunannya adalah jenis BKP yang dikenakan PPN dengantarif 10%.
    Sementara pengusaha kelapa sawit terpadumelakukan penyerahan CPO dan turunannya, artinya produk akhirnya adalahCPO dan turunannya. Produk akhir yang dihasilkan berbeda, sehingga tidakdapat diterapkan equal treatment.
Putus : 11-10-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN DUMAI Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Dum
Tanggal 11 Oktober 2016 — PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (Kantor Cabang Dumai), Alamat: Jalan Sultan Syarif Kasim Nomor 42, Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh Adi Widya Prakasa, ST,M.M Pemimpin Cabag BRI Cabang Dumai yang bertindak dalam jabatannya mewakili Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15 tanggal 20 Mei 2015, dibuat di hadapan Emi Susilowati,S.H., Notaris di Jakarta yang dalam persidangan ini memberi kuasa kepada : 1. Agung Priambada, SH (Kabag Hukum Kanwil BRI Pekanbaru). 2. Halley Putra, SH, M.Kn (Legal Officer Kanwil BRI Pekanbaru). 3. David Dwi Khrisandy,SH (Legal Officer Kanwil BRI Pekanbaru). 4. Adita Sadira, SH (Account officer RPKB BRI Kanca Dumai) 5. Rita Prima Sari, SH (Pj Supervisor Penunjang Bisnis BRI Kanca Dumai) berdasarkan Surat Kuasa substitusi Nomor: B. 3500-KC-XVII/ADK/09/2016 tertanggal 6 September, ...................................... selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Lawan ZAKIRMAN, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Sultan Syarif Kasim No 101 (Toko Bina Usaha), Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai-Riau, .................................................selanjutnya disebut sebagai Termohon;
22869
  • Notaris di Kota Dumai serta Perjanjian-Perjanjian turunannya/ accessoir nya;- Menolak permohonan keberatan selain dan selebihnya;MENGADILI SENDIRI:- Menyatakan BPSK pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili sengketa konsumen Nomor: 186/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016;- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 294.000.- (Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
    yang bersangkutan;MENGADILI:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari PemohonKeberatan untuk sebahagian; Membatalkan putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor:186/Arbitrase/BPSKBB/VIV2016 tertanggal 19 Agustus 2016; Menyatakan tetap berlakunya Akte Persetujuaan Membuka Kredit Nomor12 tanggal 26 Nopember 2004 yang dibuat di hadapan Indrayati, S.H.Notaris di Kota Dumai serta PerjanjianPerjanjian turunannya
Putus : 03-05-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 410 K/Pdt/2018
Tanggal 3 Mei 2018 — YAYASAN MARTA BERLIAN HUSADA VS DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN BANJAR
6630 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Turut Tergugat) tentang Pendirian Yayasan Marta Berlian Husadabeserta turunannya;Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untukmengembalikan Akademi Kebidanan (AKBID) Martapura beserta jjinpenyelenggaraannya (Surat Keputusan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomor 50/D/O/2003, tanggal 7 Mei 2003 tentangPemberian ljin Penyelenggaraan Program Studi Baru dan PendirianAkademi Kebidanan Martapura), serta seluruh assetnya kepadaPenggugat;Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian
    MH, beserta turunannya;Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isiputusan;Menolak gugatan Pembanding II semula Penggugat untuk selain danselebihnya;Menghukum Pembanding semula Tergugat , Tergugat Il, TergugatIll, Tergugat IV, Tergugat V untuk membayar seluruh biaya perkarayang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat bandingditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Halaman 5 dari 8 hal. Put.
Putus : 30-04-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27/B/PK/PJK/2014
Tanggal 30 April 2014 — PT. BUANA LAUTAN NAGA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
3921 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Banding adalah perusahaan yang telah memperolahpersetujuan KITE berdasarkan Terbanding Nomor: Kep205/BC/2003 tanggal 31Desember 2003, yang mana keseluruhan hasil produksi Pemohon Banding adalahdengan tujuan ekspor ke negara Eropa dan Amerika Serikat dengan fasilitas BeaMasuk dibebaskan, PPN ditangguhkan, PPh Pasal 22 dibayar;Bahwa selama ini (8 tahun) atas anjuran Terbanding Pemohon Bandingdianjurkan untuk menggunakan HS 5209.19.000 untuk impor bahan bakuPemohon Banding yaitu 100% cotton atau turunannya
    Dalam penjelasan Pemohon Banding keapda merekaBahwa untuk penerapan tarif anti dumping tersebut Pemohon Banding tidakpernah merasa diberitahukan/disosialisasikan oleh Terbanding serta mengenaimasalah penggunaan HS, Pemohon Banding menggunakan HS Nomor:5209.19.000 adalah atas anjuran Terbanding untuk impor bahan baku PemohonBanding yaitu 100% cotton atau turunannya, Pemohon Banding beritahukanbahwa antara HS 5209.19.000 dengan HS 5208.11.0000 pungutan tarifnya untukBea Masuk, PPN dan PPh Pasal 22
    Bahwa impor bahan baku, berupa 100% cotton atau turunannya telah lamaditekuni atau digeluti oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dengantujuan untuk diekspor kembali. Oleh karena itu, PEMOHON PENINJAUANHalaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/2014KEMBALI memperoleh fasilitas KITE tersebut.
    Dalam Laporan Hasil Audit 6(enam) tahun terakhir ini tampak bahwa penggunaan HS 5209.19.00.00untuk jenis 100% Cotton dan turunannya tidak pernah dipermasalahkanoleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI, sebagaimana yang tertuangdalam LHA No. 89/WBC.01/KITE/2007 dan LHA No. 36/WBC.07/ BD.05/KITE/2010 yang menunjukan penggunaan HS 5209.19.00.00 telah tepatdan telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.(Lampiran1 (LHA No. 89/WBC.01/KITE/2007)).
Register : 08-10-2014 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 19-06-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 82/G/2014/PTUN.Mks
Tanggal 19 Mei 2015 — 1. Haeruddin bin Supu disebut Penggugat 1 2. Sahabu bin Supu disebut Penggugat 2 3. Syamsuddin bin Supu disebut Penggugat 3 4. Jumin bin Supu disebut Penggugat 4 selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat melawan : 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2. PT. Mappa Trans Land selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 1 3. Nurhudaya selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 2
7351
  • Mappa Trans Land dan telah dipecah sehingga luas sisa 1544 m2 beserta seluruh pecahan turunannya yaitu : ------------------------------------------------------------------------------------------------a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00312/Kel. Mawang ;----------------------b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00313/Kel. Mawang ;----------------------c. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00314/Kel. Mawang ;----------------------d. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00315/Kel.
    Mawang, Tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur No. 00092, Tanggal 12-11-2003, seluas 2520 m2 atas nama Nurhudaya dan telah dipecah sehingga luas sisa 1523 m2 beserta seluruh pecahan turunannya yaitu :---------------------------------------------------------------------a. Sertipikat Hak Milik No. 00288/Kel. Mawang ;--------------------------------------b. Sertipikat Hak Milik No. 00289/Kel. Mawang ;--------------------------------------c. Sertipikat Hak Milik No. 00313/Kel.
    Mappa Trans Land dan telah dipecah sehingga luas sisa 1544 m2 beserta seluruh pecahan turunannya yaitu :-------------------------------------------------------------------------------------------------a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00312/Kel. Mawang ;----------------------b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00313/Kel. Mawang ;----------------------c. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00314/Kel. Mawang ;----------------------d. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00315/Kel.
    Mawang, Tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur No. 00092, Tanggal 12-11-2003, seluas 2520 m2 atas nama Nurhudaya dan telah dipecah sehingga luas sisa 1523 m2 beserta seluruh pecahan turunannya yaitu :-------------------------------------------------------------------a. Sertipikat Hak Milik No. 00288/Kel. Mawang ;-----------------------------------------b. Sertipikat Hak Milik No. 00289/Kel. Mawang ;------------------------------------------c. Sertipikat Hak Milik No. 00313/Kel.
Putus : 26-01-2016 — Upload : 13-05-2016
Putusan PT PADANG Nomor 160/PDT/2015/PT PDG
Tanggal 26 Januari 2016 — Drs.M.AKHYAR,M.Pd,CS LAWAN HIDAYANUR PUTRA, CS
2414
  • TergugatVIII, Tergugat IX/Terbanding pada tanggal 6 Agustus 2015, kepada kuasa hukumTergugat VIl/Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2015, kepada Tergugat V/Terbanding pada tanggal 21 Agustus 2015, kepada kuasa hukum Tergugat , Il,Ill/Terbanding dan kepada Tergugat X/Terbanding pada tanggal 31 Agustus2015;Menimbang, bahwa Tergugat VIlIl/Terbanding telah pula mengajukankontra) memori banding Payakumbuh Agustus 2015, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 12 Agustus 2015dan turunannya
    Agustus2015, kepada Tergugat IV, Tergugat VI, kuasa hukum Tergugat VIII, Tergugat IX/Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2015, kepada kuasa hukum Tergugat I, Il,Ill/Terbanding pada tanggal 3 September 2015, kepada Tergugat V, Tergugat X/Terbanding pada tanggal 8 September 2015 ;Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat , Il, Ill, IV dan VI/Terbandingtelah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 8 September 2015, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 8September 2015 dan turunannya
Register : 28-12-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PT PADANG Nomor 245/PDT/2021/PT PDG
Tanggal 26 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : MARINA Diwakili Oleh : Muhamad Fiqhi Sovana
Terbanding/Tergugat I : HARIMAWATI
Terbanding/Tergugat II : SYOFYAN
Terbanding/Tergugat III : NARUMI
Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTRIAN AGRARIA dan TATA RUANG CQ. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI. DI JAKARTA CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA BARAT di PADANG Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL / ATR. Kabupaten Lima Puluh Kota
14056
  • Terbanding Il semula Tergugat II,Terbanding III/Kuasanya semulaTergugat IIl/Kuasanya, Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan RelaasPemberitahuan Permohonan Banding masingmasing tanggal 26 November2021, oleh Basmawardi Jurusita Pengganti pada Pengadilan NegeriPayakumbuh ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Pembanding semulaPenggugat/Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Desember2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 13Desember 2021 yang turunannya
    denganrelaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding masingmasing tanggal16 desember 2021 oleh Basmawardi, Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriPayakumbuh;Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Pembandingsemula Penggugat/Kuasanya tersebut, Terbanding semula Tergugat ,Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III mengajukanKontra Memori Banding tanggal 29 Desember 2021 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 30 Desember2021, yang turunannya
Register : 30-08-2013 — Putus : 09-09-2013 — Upload : 19-09-2013
Putusan PN AMBON Nomor 56/Pdt.P/2013/PN.AB
Tanggal 9 September 2013 — FRANS WARETIAU
3917
  • Redaksi : Rp. 5.000, Jumlah : Rp.191.000, (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Dari Penetapan ini telah diberikan turunannya kepada dan ataspermintaan dari Pemohon sendiri pada hari : Senin, tanggal 16September 2013 olehsaya :PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,DOMINIKUS MAMOH, SHsereee Dari Penetapan ini telah diberikan turunannya kepada dan ataspermintaan dari Pemohon sendiri pada hari: Kamis, tanggal 26 Mei2011, oleh saya :PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,H. MUNAWIR KOSSAH, SH.MM. 10
Register : 25-02-2016 — Putus : 30-05-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 143/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 30 Mei 2016 —
504984
  • Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 45 tanggal 11 Juli 2008 danseluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah dan benar;8. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 46 tanggal 11 Juli 2008 danseluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah dan benar;Halaman 53 Putusan Nomor 143/PDT/2016/PT.DKI.549. Menyatakan Akta Jaminan Fidusia (Barang Bergerak) Nomor 47 tanggal 11Juli 2008 dan seluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah dan benar;10.
    Menyatakan Akta Pembatalan Nomor 42 tanggal 11 Juli 2008 danseluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah dan benar;6. Menyatakan Akta Pembatalan Nomor 43 tanggal 11 Juli 2008 danseluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah dan benar;7. Menyatakan Akta Pembatalan Nomor 44 tanggal 11 Juli 2008 danseluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah dan benar;8. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 45 tanggal 11 Juli2008 dan seluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah danbenar;9.
    Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 46 tanggal 11 Juli2008 dan seluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah danbenar;10.Menyatakan Akta Jaminan Fidusia ( Barang Bergerak) Nomor 47tanggal 11 Juli 2008 dan seluruh turunannya adalah akta yangberlaku sah dan benar;.11.Menghukum Tergugat mengganti dan membayar kerugian kepadaPenggugat, sebagai berikut :Kerugian Materiil :a.
    Sastriany Josoprawiro,S.H., Notaris/PPAT adalah akta yang berlaku sah dan benar;Menyatakan Akta Pembatalan Nomor 42 tanggal 11 Juli 2008 danseluruh turunannya adalak akta yang berlaku sah dan benar;Menyatakan Akta Pembatalan Nomor 43 tanggal 11 Juli 2008 danseluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah dan benar;Menyatakan Akta Pembatalan Nomor 44 tanggal 11 Juli 2008 danseluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah dan benar;Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 45 tanggal 11 Juli 2008dan
    seluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah dan benar;Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 46 tanggal 11 Juli 2008 danseluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah dan benar;Menyatakan Akta Jaminan Fiducia (Barang bergerak) Nomor 47 tanggal11 Juli 2008 dan seluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah danbenar;Menghukum Tergugat mengganti dan membayar kerugian kepadaPenggugat sebagai berikut :Uang sewa rumah selama 5 (lima) tahun semenjak yang belum dibayarkansejumlah Rp20.000.000,00 per