Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara menentukan : Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negarayang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atauyang dilimpahkannya kepadanya yang digugat oleh orang atau bandan hukumperdata.Menimbang, bahwa mengenai isu hukum ke 2 (dua) 2.1. dan 2. 2 dapatdiberikan pertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut :Hal 11 Putusan No. 242/B/2018/PT.TUN.SBYMenimbang, bahwa mengenai mekanisme pengangkatan PerangkatDesa secara tekhnis

Dimana berdasarkanPeraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : Permenhut P.33/MenhutV/2005tanggal 1 November 2005 tentang Standard Harga Bibit untuk GerakanNasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2005 untuk bibit Karet Okulasiyang berumur antara 36 bulan berkisar (Rp.3200 s/d Rp. 3700) perbatangyang dari standar harga bibit tersebut di dalamnya juga sudah dihitungkeuntungan perusahaan, dengan demikian adanya bibit Karet Okulasi yangtidak memenuhi standar spesifikasi tekhnis dan masih tetap saja diajukanTerdakwa

Dimana berdasarkan Peraturan Menteri KehutananRl Nomor : Permenhut P.33/MenhutV/2005 tanggal 1 November 2005tentang Standard Harga Bibit untuk Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutandan Lahan Tahun 2005 untuk bibit Karet Okulasi yang berumur antara 36bulan berkisar (Rp.3200, s/d Rp.3700,) perbatang yang dari standar hargabibit tersebut di dalamnya juga sudah dihitung keuntungan perusahaan,dengan demikian adanya bibit Karet Okulasi yang tidak memenuhi standarspesifikasi tekhnis dan masih tetap saja diajukan

Dimana berdasarkan PeraturanMenteri Kehutanan RI Nomor : Permenhut P.33/NenhutV/2005 tanggal : 1November 2005 tentang Standard Harga Bibit untuk Gerakan NasionalRehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2005 untuk bibit Karet Okulasi yangberumur antara 36 bulan berkisar (Rp.3200, s/d Rp. 3700,) perbatangyang dari standar harga bibit tersebut di dalamnya juga sudah dihitungkeuntungan perusahaan, dengan demikian adanya bibit Karet Okulasi yangtidak memenuhi standar spesifikasi tekhnis dan masih tetap saja

Kalingga Kencana.Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2009, Group GTI (Departemen Card Center)membuat Nota Dinas kepada Direksi Nomor. 223/GTI/X/2009 PerihalPelaksanaan Tekhnis perluasan ATM PT. Bank DKI di Lokasi Alfamart danlainnya, yang isinya meminta persetujuan Direksi terhadap persiapan lokasisebanyak 96 (Sembilan puluh enam) lokasi di Alfamart agar dapat memenuhitarget perluasan ATM Tahun 2009;Bahwa pada Tanggal 15 Oktober 2009, Terdakwa ILHAMSYAH JOENOESselaku Direktur Operasional PT.

Karimata Solusi Padu dinyatakanLulus sedangkan 4 (empat) perusahaan lainnya dinyatakangugur karena tidak memenuhi persyaratan tekhnis yaitu lokasi100 ATM, pengalaman perusahaan dan harga ahli yangdipersyaratkan pada TOR;b. Berdasarkan hasil pelelangan tersebut pada butir a, makasesuai dengan Keputusan Direksi PT.

No. 2073 K/Pid.Sus/2015Wakil Ketua II : Yugo Suparto (GTI);Sekretaris : Akhirudin Siregar (GTR);Koordinator Bidang Tekhnis : Dechy Zamiranda (GTI);Anggota : Nono Taryono (GTI);Budi Djoko (GTI);Deny Fadhli (GTI);Sachril (GTI);Syamsudin (PKA);Agus Wismo (GSY);Koordinator Bidang Bisnis : Zulfarsyah (GTR);Anggota : Listya Widada (GKS);Siti Ambar Sayekti (GKS);Jerianto M (GPC);Dewayani Susanti (GMH);Gunawan Aming (GKM);Harlyn Thayani (GTR);Widuk Menzil (CabangUtama Balaikota);Yuwirda Amir (CabangPembantu

Kalingga Kencana.Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2009, Group GTI (DepartemenCard Center) membuat Nota Dinas kepada Direksi Nomor.223/GTI/X/2009 Perihal Pelaksanaan Tekhnis perluasan ATM PT.Bank DKI di Lokasi Alfamart dan lainnya, yang isinya memintapersetujuan Direksi terhadap persiapan lokasi sebanyak 96(sembilan puluh enam) lokasi di Alfamart agar dapat memenuhitarget perluasan ATM Tahun 2009.Bahwa pada Tanggal 15 Oktober 2009, Terdakwa ILHAMSYAHJOENOES selaku Direktur Operasional PT.

29 September 2012Halaman 2 dari 58 halaman, Putusan Nomor 21/PIDTPK/2019/PT.SMR.dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pembebasanalahan tahun 2012 bedasarkan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 34Tahun 2012, tanggal 30 januari 2012 bersamasama dengan DIMASSAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah)selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan SK Sekda KotaBontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis

SuratPernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1221/BKD.02 tanggal 29September 2012 dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)pada pembebasan lahan tahun 2012 bedasarkan Surat Keputusan WalikotaBontang Nomor 34 Tahun 2012, tanggal 30 januari 2012 bersamasamadengan DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) (Terdakwa dalampenuntutan terpisah) selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun 2012berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

821.2/1221/BKD.02 tanggal 29 September 2012dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pembebasanalahan tahun 2012 bedasarkan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 34Tahun 2012, tanggal 30 januari 2012 bersamasama dengan DIMASSAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah)selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pembebasan lahantahun 2012 berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal30 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

SuratPernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1221/BKD.02 tanggal 29September 2012 dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan Surat KeputusanWalikota Bontang Nomor 34 Tahun 2012, tanggal 30 januari 2012 bersamasama dengan DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) (Terdakwadalam penuntutan terpisah) selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun2012 berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal30 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

KukarNomor : 128 / 800 / II / 2010, tanggal 02 Maret 2010, tentang penunjukanpejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK) kegiatan APBD Kab.

Kukar;Bahwa saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi bahwa permintaantersebut dari PPTK (Pejabat pelaksana tekhnis kegiatan) dari kantor Dinas PUKab.Kukar berdasarkan surat Nomor : 174 / 611 /IKJ/VI/2010, tanggal 21Juni2010 yang di tanda tangani oleh Sdr. C.

Kutai Kartanegara sejak tahun 2003 sampai sekarang denganjabatan selaku Kepala Seksi Sarana Tekhnis Irigasi, dan sebagai Pejabat PelaksanaTehnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan APBD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten KutaiKertanegara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor : 128/800/III/2010 Tanggal 02 Maret2010;Menimbang, bahwa orang yang karena memiliki suatu jabatan ataukedudukan tersebut sehingga ia memiliki kewenangan atau hak untukmelaksanakan

KukarNomor : 128 / 800 / If / 2010, tanggal 02 Maret 2010, tentang penunjukanpejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK) kegiatan APBD Kab.

kegiatanperkebunan di kawasan hutan tersebut;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan semua keterangan Saksi;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :1 ADE OFFERIN dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagaiberikut :e Bahwa Ahli bekerja di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIXsebagai PEH (Pengendali Ekosistem Hutan) Pelaksana BPKH WilayahXIX Riau bertugas sebagai pelaksanaan penataan batas dan pemetaankawasan hutan dan penilaian tekhnis

UsahaNegara menentukan : Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negarayang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atauyang dilimpahkannya kepadanya yang digugat oleh orang atau bandan hukumPETC ELA. j~~~n nnn nnn nnn nnn nnn tr nine nnn nnn nnminnn nnn neminmnimnannananmmmmmnmmmnnenMenimbang, bahwa mengenai isu hukum ke 2 (dua) 2.1. dan 2. 2 dapatdiberikan pertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut :Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pengangkatan PerangkatDesa secara tekhnis

kekuasaan orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnyamaupun sebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagaisesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik10orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baikbersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

kekuasaan orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnyamaupun sebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatuyang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain,yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilaiekonomis atau bersifat nilai tekhnis

dan Pemohon Il telah mengajukanpermohonan untuk diberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasanbiaya perkara dan permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana Penetapan Ketua PengadilanAgama Andoolo Nomor 0036/Pdt.P/2019/PA Adl. tanggal 7 Agustus 2019, halmana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentangPedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta SuratEdaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

dan PengadilanTinggi Yogyakarta tersebut di atas dalam menjatuhkan pidana dendaadalah karena belum ada Lembaga Pelatihan Kerja, menurut kami adalahsangat tidak berdasar, karena di wilayah Yogyakarta terdapat Panti SosialBina Remaja (PSBR), satusatunya lembaga pemerintah yang ditetapkanoleh Menteri Sosial RI sebagai Lembaga Penyelenggaraan KesejahteraanSosial (LPKSABH) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tenbentukbendasarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2006 adalahmerupakan Unit Pelaksanaan Tekhnis

orang yangmelakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaanpemiliknya, baik seluruhnya maupun sebahagian dengan demikian barang ituharus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupanekonomi seseorang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang / benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

keberatanterhadap tuntutan Penggugat dan menurut Majelis Hakim jumlah tersebutadalah wajar oleh karena itu maka Majelis Hakim sepakat menghukumTergugat untuk memberikan nafkah bagi kedua anak Penggugat denganHal 13 dari 15 hal Putusan No 170/Pdt.G/2019/PA.Prm.Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai keduaanak tersebut dewasa;Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum atasdikabulkannya tuntutan Penggugat, menurut Majelis Hakim dipandang logisdan rasional serta menyangkut tekhnis

Tergugat lebih memilih tetap tinggal dirumah orang tuanya dan tidak ada sikap yang nyata dalam mempertahankankeutuhan rumah tangganya, demikian pula penggugat lebih memilih untukbercerai daripada mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat,sehingga antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain,sikap masingmasing pihak yang tidak saling memperdulikan itu secara jelastidak disebabkan oleh suatu hambatan geografis atau tekhnis karena baikpenggugat maupun tergugat tinggal di wilayah

Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upayapenanggulangan kemiskinan pedesaan; Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis Operasional dan Penjelasan PNPM MandiriRespek Tahun 2012, tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri adalah sebagaiberikut :a. Sosialisasi Program di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;b. Musyawarah Distrik Sosialisasi; Persiapan Pelaksanaan (Pendataan Awal);= Pelaksanaan Musdis;c. Musyawarah Kampung Sosialisasi (MKS);d. Pelatihan pelaku;e.

Rekening Bank Mandiri Cabang Wamena atas nama TPKD Distrik Kobakmadengan nomor rekening : 1540 0110 10109;Bahwa pembukaan rekening yang dilakukan oleh Terdakwa YAFET YIKWAbersamasama pengurus TPKD Distrik Kelila, TPKD Distrik Eragayam, TPKDDistrik Kobakma tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Pencairan danpenggunaan Dana Urusan Bersama (DUB) PNPM Mandiri Perdesaan ProvinsiPapua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2012, karena seharusnya setiap TPKDmembuka minimal 2 (dua) rekening yaitu Rekening

KUBUGI POLONAuntuk TPKD Distrik Kobakma, yang seharusnya dalam pembukaan rekening TPKDharus ada spesimen tanda tangan salah satu wakil masyarakat dan 2 (dua) orangPendamping Distrik yaitu Pendamping Distrik Pemberdayaan dan PendampingDistrik Teknik, sehingga pembukaan rekening oleh Terdakwa YAFET YIKWAbersama dengan pengurus TPKD Distrik Kelila, TPKD Distrik Eragayam, TPKDDistrik Kobakma tidak sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Pencairan dan penggunaanDana Urusan Bersama (DUB) PNPM Mandiri Perdesaan

Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskanoleh masyarakat;Melembagakan pengelolaan dana bergulir;Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa;Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upayapenanggulangan kemiskinan pedesaan; Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis Operasional dan Penjelasan PNPM Mandiri RespekTahun 2012, tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri adalah sebagai berikut :a.

Rekening Bank Mandiri Cabang Wamena atas nama TPKD Distrik Kobakmadengan Nomor Rekening : 1540 0110 10109;Bahwa pembukaan rekening yang dilakukan oleh Terdakwa YAFET YIKWAbersamasama pengurus TPKD Distrik Kelila, TPKD Distrik Eragayam, TPKDDistrik Kobakma tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Pencairan danpenggunaan Dana Urusan Bersama (DUB) PNPM Mandiri Perdesaan ProvinsiPapua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2012, karena seharusnya setiap TPKDmembuka minimal 2 (dua) rekening yaitu Rekening

Prima Lestari ; Bahwa benar, ada pesan yaitu Pak Maman Sulaeman, dimana beliau sebagaiPPTK ( Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) yang mengatakan Pak Purganatitip CV.

proses pemberian uang dalam proyektersebut, hanya saya pernah mendengar ada pemberian uang dalam proyek31tersebut yaitu pada saat di konfrontir ketika diadakan pemeriksaan diKepolisian;e Bahwa Yang saksi dengar ketika dikonfrontir di Kepolisian jumlah uang yangdiberikan Terdakwa sebesar Rp. 30 juta untuk Kepala Dinas ;e Bahwa Pada saat Pelelangan, 3 (tiga) perusahaan dinyatakan gugur yaitu : 2(dua) perusahaan gugur dalam tahap Kelengkapan Administrasi dan 1 (satu)perusahaan gugur dalam tahapan Tekhnis

Prima Lestari, adalah yang dapat memenuhi persyaratan baik secarakelengkapan Administrasi dan Kelengkapan secara Tekhnis ; e Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa AyiSolehudin ; e Terdakwa didengar atas keterangan saksi tersebut diatas menerangkan, bahwaketerangan saksi tersebut pada dasarnya benar ; e Adapun yang menjadi keberatan Terdakwa yaitu : Bahwa ia (terdakwa) tidakpernah memberikan uang sebesar Rp. 30 juta untuk Kepala Dinas ; 2.

Prima Lestari muncul sebagai pemenang tender karena lulussecara Administrasi dan Tekhnis ; 33Bahwa alasan CV lainnya digugurkan saksi tidak tahu ; Yang saya tahu, anggaran proyek pengadaan kolam ikan sebesar kurang lebihRp. 254 juta ;=Bahwa Ya, dalam proyek tersebut harus ada dana pendamping ;Bahwa Yang menjadi acuan dalam penawaran proyek berdasarakan kepadaacuan SK Bupatt ;Bahwa CV.

Prima Lestari menjadi pemenang tender karena secaraAdministrasi dan Tekhnis telah memenuhi syarat dan harga penawarannyawajar sesual PAGU :Bahwa benar, semua kelengkapan yang ada pada Perusahaan harus sesuaidengan aturan ; Bahwa Pada saat dilaksanakan Pelelangan saksi tidak pernah berhubungandengan Terdakwa ;Bahwa Pada saat diadakan Pelelangan tidak pernah ada pemberian berupauang kepada Panitia Lelang ; Terdakwa didengar atas keterangan saksi tersebut diatas menerangkan, bahwaketerangan saksi tersebut

lobang dan hotmik, Simpang Ampu BatuKambing Koto Alam kegiatannya membuang tanahlongsor, penggantian lantai jembatan kayu~ danpeacing lobang, Jalan Fanta batas kota kegiatannyamembuang tanah longsor, cor beton bahu jalan danpeacing lobang;> Agar pelaksana melengkapi administrasi laporankemajuan pekerjaan yakni laporan harian, mingguandan bulanan, SPJ yang harus dilengkapi denganberita acara pemeriksaan dan selesai pekerjaan yangditandatangani' oleh pembantu pelaksana, pengawaslapangan dan asisten tekhnis

Tanggal 6 Agustus 2008 dengan kesimpulan rapatdiminta agar meningkatkan komunikasi diantarapengelola kegiatan antara lain asisten tekhnis,pengawas'~lapangan, pembantu) pelaksana, pelaksanalapangan dan pengelola peralatan, batas waktupenyelesaian administrasi laporan dan data lainnyauntuk kegiatan yang telah berjalan ditetapkan selama7 hari dari tanggal 7 Agustus 2008 sampai 14 Agustus2008, agar SPJ yang diajukan pelaksana harus dicekterlebih dahulu) oleh pengawas dan asisten tekhnis,SPJ agar dilengkapi

Agam secara lisan.Bahwa yang membuat ide pekerjaan itu swakelola adalahterdakwa karena itu) merupakan tugas rutin Dinas PU Kab.Agam;Bahwa saksi ada membuat laporan evaluasi setiap bulandengan menanyakan kepada asisten tekhnis dan pembantupelaksana serta berpedoman/memperkirakan saja dengankeadaaan di lapangan tanpa ada laporan harian danmingguan;Bahwa pekerjaan rutin jalan dimulai pada bulan Juni Desember tahun 2008;Bahwa selama pekerjaan dilakukan ada terjadi perubahanjabatan yakni perubahan Kuasa

Zulfan =Rp. 131.491 .000, e Darniati (Kasubag Keuangan) = Rp.39.250.000,e Reniza (Bendaharawan Pembantu) = Rp.23.200.000,e Nurman (asisten tekhnis ) = Rp.3.200.000, e Trides Endri (Bendahara Pengeluaran ) = Rp.3.000.000, e Syafruddin (PPTK) = Rp.2.250.000, +TOTAL Rp. 549.391.000,Bahwa dengan adanya uang yang dibagikan olehTerdakwa Ors.

Zulfan, saksi Darniati (Kasubag Keuangan) ,saksi Reniza (Bendaharawan Pembantu), saksi Nurman(asisten tekhnis ), saksiTrides Endri (Bendahara Pengeluaran), dan saksi Syafruddin(PPTK) dapat terealisasi jika ada campur tangan berupakewenangan dari Terdakwa II Ir. Zulfan dalammenandatangani kwitansi serta menyetujui prosespembayaran;2. Bahwa kewenangan yang ada pada Terdakwa II Ir.

: Rp. 40.599.288,15, ; Pasangan pipa PVC 2 : Rp. 302.400, ; Urukan sirtu : Rp. 410.339.522,7, ; Pasangan Filter Cloth : Rp. 51.765.580, ;Harga Kontrak Rp. 973.645.000, bahwa saksi yang membuat laporan harian perkembangan pembangunan pelabuhanrakyat yang kemudian diserahkan ke Konsultan Pengawas untuk diperiksa dan dibuatdalam bentuk laporan oleh Konsultan Pengawas ; bahwa yang membuat laporan mingguan perkembangan pembangunan Pelra adalahKonsultan Pengawas ; bahwa yang bertanggung jawab secara tekhnis

Pengerukan RI sejak tahun 2002 s/d Juli 2006 ; bahwa ada usulan proyek Causeway di Kalianget kirakira Rp. 10 Milyard sampaiselesai termasuk dermaga;bahwa pekerjaan Causeway untuk tahap I 250 m x 7 m= 1.750 m2 dengan dana Rp. 2Milyard dan untuk tahap II ABT panjang kiri 55 m, panjang kanan 50 m dan lebar 20 m= 1.050 m2, sesuai gambar disetujui oleh Dirjen Perhubungan Laut dengan dana Rp. 1Milyard gambar terbaru ;bahwa sampai saat ini tidak ada pengajuan perubahan anggaran pada tahun 2005,maupun dasar tekhnis

gambar jadi pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sesuai gambardan RKS serta anggaran yang tersedia ;bahwa kontraktor tidak bisa merubah gambar dan kontrak tanpa ada persetujuan daripihak pemerintah pusat tetapi apabila ada perubahan kontraktor dilapangan harusmelaporkan kepada KPA sebagai pengguna anggaran ;bahwa secara tekhnis pekerjaan Causeway ada pasangan batu kosong sisi kanan, kirikalau ditengah jalan adalah urukan sirtu, pasangan batu kosong yang ada fungsinyasebagai dudukan pasangan batu

DJOKO PRAMONO :50 bahwa saksi sebagai Direktur Pelabuhan dan Pengerukan di Ditjen Perhubungan Lautsejak Januari tahun 2001 sampai 20 Desember 2005 ; bahwa saksi pernah menandatangani desain gambar proyek fisik Pelra Kalianget padatanggal 14 Juni 2005 dan 04 Oktober 2005 tentang persetujuan tekhnis gambar RKSPelabuhan Kalianget Kab.

Sumenep ; bahwa saksi menandatangani desain gambar proyek fisik Pelra Kalianget dua kalikarena ada penambahan biaya dari APBNP 2005 dan turun Desember 2005 ; bahwa setelah APBNP turun bentuk kontrak yang disetujui oleh saksi adalah Cause waypanjang 250 m x 7 m dengan biaya Rp. 2 Milyard ; bahwa dengan biaya Rp. 2 milyard dan desain yang disetujui oleh saksi sesuai dengankontrak harus dilaksanakan sesuai persetujuan tekhnis dari Direktur Pelabuhan danPengerukan ; bahwa dengan biaya APBNP Rp.

KimiawiHalaman 28 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN PlwAyat (3) berbunyi PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan pedoman da/atau petunjuk tekhnis yangdikeluarkan instansi tekhnis terkait.Pasal 5 ayat (1) berbunyi Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatanyang memanfaatkan lahan gambut wajib:a. Menerapkan standart tekhnik pengelolaan air; danb.

Memiliki rencana kerja tahunan.Ayat (2) berbunyi Standart tekhnik pengelolaan air sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh instansi tekhnis terkait.Ayat (3) berbunyi Rencana Kerja Tahunan, sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b memuat:a. Peta lokasi dan peta kerja;b. Peta kerja yang menunjukkan lahan yang akan dibuka;c. Rencana pembangunan dan/atau pemeliharaan system kanaltertetutup dengan pintu air untuk menjaga tinggi muka air; dan;d.

Rencana pembangunan dan / atau pemeliharaan sumur bor dantendon air;Artinya Pembukaan dan/atau pengelolaan lahan hanya dapat dilakukandengan mempedomani pasal 3 ayat (1), (2), (3) dan pada lahan gambutdengan mempedomani pasal 5 ayat (1), (2), (3) dimaksud denganmemperhatikan situasi dan kondisi lahan yang akan dibuka/dikelola;Kemudian peraturan tekhnis terkait salah satunya adalah sesuai denganPeraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor : 05/Permentan/KB.410/1/2018, tanggal 15 Januari 2018 tentang

dalam bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di KantorDinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, bersama MuhammadDahyar selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

dalam bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di KantorDinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya , yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, bersama MuhammadDahyar selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Pekerjaan alat tangkap (jaring kapal) dengan harga sebesarRp105.000.000,00 per unit kapal sebanyak 4 kapal dikerjakan oleh PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yaitu Muh. Dahyar;b. Pekerjaan bodi kapal (kasko) dengan harga Rp160.000.000,00 perunitkapal sebanyak 4 kapal dikerjakan oleh Muh. Ukkas yaitu pemilikperusahaan UD.