Ditemukan 1840 data
79 — 47
H.ADRI;Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas, pada putusanMahkamah Konstitusi No. 149/PUUVI/2009 tenggal 30 Desember 2010 tidakterdapat amar putusan yang menyatakan SPP PT. PLN (Persero) dengan ketuaumum Sdr. H. ADRI adalah merupakan serikat pekerja yang sah yang ada padaPT.
1.Dhea Oina Savitri,SH
2.Muhammad Reza Revaldy, S.H.
Terdakwa:
NOVI ASTUTI, S.T., MPSDA Binti SUTARDI
93 — 0
Permohonan Perluasan Jaringan;
- 1 (satu) bundle dokumen asli nomor : 0086/AGA.04.01/B11050000/2021 tanggal 20 September 2021 perihal Informasi Hasil Kajian Perluasan Jaringan;
- 1 (satu) bundle dokumen Foto copy legalisir nomor : 2545/STH 01 02/C11050000/2021 tanggal 08 Oktober 2021 perihal Hasil survey Ulang Pemasangan Tiang Listrik PLN Untuk Pengelolaan Air Bersih Desa Langkap Kabupaten Musi Banyuasin;
- 1 (satu) bundle dokumen asli nomor : 136/AGA.04.01/B11050000/2021 tenggal
1.Dhea Oina Savitri,SH
2.Muhammad Reza Revaldy, S.H.
Terdakwa:
Imam Mahfud Effendi Bin Tarmidi
88 — 0
Permohonan Perluasan Jaringan;
- 1 (satu) bundle dokumen asli nomor : 0086/AGA.04.01/B11050000/2021 tanggal 20 September 2021 perihal Informasi Hasil Kajian Perluasan Jaringan;
- 1 (satu) bundle dokumen Foto copy legalisir nomor : 2545/STH 01 02/C11050000/2021 tanggal 08 Oktober 2021 perihal Hasil survey Ulang Pemasangan Tiang Listrik PLN Untuk Pengelolaan Air Bersih Desa Langkap Kabupaten Musi Banyuasin;
- 1 (satu) bundle dokumen asli nomor : 136/AGA.04.01/B11050000/2021 tenggal
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Termohon:
Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Bali, Cq. PPNS Dirjen Pajak Bali
419 — 217
Foto Copy Perintah Penyidikan Nomor PRIN01.01DIK/WPJ.17/2017 tenggal 19 Desember 2017, di beri tanda bukti T3031. Foto Copy Surat pemberitahuan Dimulainya PenyidikanNomor S 04. SPDP/WPJ.17/2017 tanggal 19 Desember 2017, diberi tanda bukti T31;32. Surat pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara tindak pidanaperpajakann An, Tersangka Ir.! GEDE AGUD HARDIAWAN Nomor :B 3366/P.1/FT.1/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018 di beri tanda buktiT32 ;33.
169 — 56
Suharso tidak ada aslinya diberitanda P.5Surat Keputusan Nokep S.27DIR/SDM/05/2005 tentang PemutusanHubungan Kerja (PHK) ,dan telah dicocokan Suharso tidak ada aslinyadiberi tanda P.6Surat Keputusan Nokep 883DIR/KPS/10/2012 tentang PenyelesaianKewajiban Perusahaan terhadap Pekerja yang Berakhir HubunganKerjanya Karena Mencapai Usia Pensiun Normal Sebagai Implementasidari UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ,dantelah dicocokan tidak ada aslinya diberi tanda P.7Nota Kesepakatan tenggal
Pusat Koperasi Kartika âÂÂAâ Bukit Barisan
Tergugat:
1.PT. POLY KENCANA RAYA
2.SANTO SUMONO
153 — 38
., M.Si selaku mantan PanglimaKodam I/BB yang ikut mengetahui dan menandatangani addendumperjanjian tahun 2015 seyogianya juga harus ditarik sebagai pihak dalamperkara a quo, dan juga kaitannya dengan dalil gugatan angka 33 (tigapuluh tiga) pada halaman 15 (lima belas) ; Bahwa selanjutnya pada surat gugatan Penggugat angka 26 (duapuluh enam) pada halaman 13 (tiga belas) Penggugat menyatakan AkteLegalisasi Nomor : 338/Leg/2007 tenggal 18 April 2007 tentangPernyataan Bersama antara Puskopad A Dam/BB
IRNA INDIRA RATIH, SH
Terdakwa:
1.FRANSISKUS SAFERIUS WALANGITAN
2.ABDULLAH RAHMAN, SP alias ULLAH
3.H. FADLY IS. SUMA, SH, MH, CTA
31 — 7
Buol nomor : 518 / -.02.55 / Disperindag / 2021 tenggal 16 Agustus 2021 prihal Surat Penyampian;
-.1 (satu) lembar foto copy surat permohonan penerimaan TBS yang dibuat oleh H. FADLY IS. SUMA tanggal 16 Juli 2021;
-.1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh yang dibuat oleh H. FADLY IS. SUMA;
-.1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tidak menerima imbalan yang dibuat oleh yang dibuat oleh H. FADLY IS.
MUTIARA PURNAMA SARI, E.A., S.H
Terdakwa:
Ir. HASAN Als Ir. HASSAN HUSEIN
160 — 25
Belapuetra Interplan
Belaputera Interplan kepada DWI SIGIT BUDIAWAN, untuk melakukan Pendaftaran Pekerjaan Penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kota Bengkulu pada BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Tengah;
Belaputera Interplan kepada DWI SIGIT BUDIAWAN, untuk melakukan Pemasukan Dokumen pada Pekerjaan Penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kota Bengkulu pada BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Tengah;
1.Dhea Oina Savitri,SH
2.Muhammad Reza Revaldy, S.H.
Terdakwa:
Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng Binti Abdullah Gathmyr
129 — 43
Permohonan Perluasan Jaringan;
- 1 (satu) bundle dokumen asli nomor : 0086/AGA.04.01/B11050000/2021 tanggal 20 September 2021 perihal Informasi Hasil Kajian Perluasan Jaringan;
- 1 (satu) bundle dokumen Foto copy legalisir nomor : 2545/STH 01 02/C11050000/2021 tanggal 08 Oktober 2021 perihal Hasil survey Ulang Pemasangan Tiang Listrik PLN Untuk Pengelolaan Air Bersih Desa Langkap Kabupaten Musi Banyuasin;
- 1 (satu) bundle dokumen asli nomor : 136/AGA.04.01/B11050000/2021 tenggal
313 — 138
Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan Kepala SMK Negeri 1 Bokat Nomor : 214/ D3.4/KU/2013, Tentang Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat, Tenggal 19 September 2013 yang telah dilegalisir. 2.
Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana Selaku PejabatPembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan PendidikanSMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan Kepala SMKNegeri 1 Bokat Nomor : 214/ D3.4/KU/2013, Tentang Bantuan Pembangunan RuangKelas Baru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat, Tenggal 19 September 2013 yang telahdilegalisir.2.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FAISAH, SH.MH
121 — 62
perjanjian kredit antara Debitur dengan PT.BNI (persero)tok SKC Parepare sudah ada kesepakatan dan telah ditandatanganipersetujuan kredit sedangkan persyaratanpersyaratan lainnya masih dalamproses (baca cover Note tersebut terlampir dalam berkas perkara dan telahdikutip sebagai fakta hukum diatas).Bahwa dengan cover note itu dipakai sebagai dasar oleh PT.BNI(persero) Tbk Sentral Kredit Kecil Parepare membuka blokir rekening DebiturPT.GMG dan mencairkan dana kedalam rekening Debitur PT.GMG sehinggasejak tenggal
PT. Abadi Adimulia
Tergugat:
1.PT. Unilever Indonesia, Tbk
2.Unilever Asia Private Limited
428 — 107
AbadiAdimulia (Surat Para Tergugat tenggal 9 April 2015), diberi tanda TE2;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat tersebut, Para Tergugatjuga mengajukan seorang ahli kepersidangan, yang memberikan pendapatnyasebagai berikut:Ahli: Dr. SUSANTI ADI NUGROHO, S.H.
30 — 5
dalam Pasal 1, Pendiri mengajukanpermohonan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan contoh Formulir ALampiran Keputusan ini;9 Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP215/KM.10/2007 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari DanaPensiun Bank Pembangunan Daerah Lampung, menyatakan: MengesahkanPeraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan DaerahLampung, berkedudukan di Bandar Lampung yang ditetapkan Pendiri denganKeputusan Nomor: KEP.039/DIR/SDM/VII/2007 tenggal
108 — 71
., Notaris di Jakarta,yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak AzasiManusia Republik Indonesia Nomor: C25323 HT.01.01.TH.2004 tenggal 11Oktober 2004 (Bukti T I1);Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT.Pointera Aktuaria Strategis No.01 tanggal 14 Agustus 2014 yangdibuat oleh DianTrianawaty, S.H., Notaris di Kota Bogor yang telah mendapatkan persetujuandari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU01030.40.27.2014 tanggal 21
95 — 49
= 2009,tentang Pembentukan Dan Organisasi KementerianNegara (foto copy dari foto copy) ; Bukti P11c : Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010, tentangKedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian NegaraSerta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon ,Kementerian Negara (foto copy dari foto copy) ;12.Bukti P12 : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000,tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (foto copydari foto copy) ; 13.Bukti P13 : Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 09/SE/M/2011, tenggal
MUTIARA PURNAMA SARI, E.A., S.H
Terdakwa:
EDY HERMANSYAH, S.Si., M.Sc., Ph.D
145 — 40
Belapuetra Interplan
Belaputera Interplan kepada DWI SIGIT BUDIAWAN, untuk melakukan Pendaftaran Pekerjaan Penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kota Bengkulu pada BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Tengah;
Belaputera Interplan kepada DWI SIGIT BUDIAWAN, untuk melakukan Pemasukan Dokumen pada Pekerjaan Penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kota Bengkulu pada BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Tengah;
Terbanding/Terdakwa : FAULINA RISKA Binti AHMAD YANI
143 — 89
Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (inzage) kepadaJaksa Penuntut Umum tenggal 4 Oktober 2019 NomorW15.U1/3329/Pid/Tipikor/X/2019 yang ditanda tangani oleh LESTIJONOWARSITO, S.H. M.H. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin;VI. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (inzage) kepadaPenasihat Hukum Terdakwatanggal 4 Oktober 2019 NomorW15.U1/3330/Pid/Tipikor/X/2019 yang ditanda tangani oleh LESTIJONOWARSITO, S.H. M.H.
103 — 35
membayar uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) perhari kepada masingmasing Para Penggugat untuk setiap hari keterlambatanterhitung sejak 14 (empat belas) hari putusan ini dikabulkan, maka Majelis Hakimberpedoman terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 791K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 menyatakan uang paksa (dwangsoom) tidakberlaku terhadap tindakan untuk membayar uang jo Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 307 K/Sip/1976 tenggal
193 — 119
Surat pernyataan dari MARTHIN LATUPERISSA selaku Direktur CV.TALENTA KARYA tenggal 28 Desember 2012.7.
PT.FAJAR SAUDARA LESTARI
Termohon:
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN
99 — 23
Dengan demikian dalil pemohonyang memasukan pasal 83C UU Tentang Cipta terlalu mengadangada dan tidak beralasan hukum.Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 angka 13 dan halaman 7 angka21 yang intinya menyatakan bahwa telah menerbitkan Surat PerintahPenyidikan tenggal 27 Nopember 2020, Nomor: PT. SIDIK.15/BPPHLHkKIV/SW.3/11/PPNS/2020 dan Surat Pembentahuan Dimulai Penyidikan(SPDP) tertanggal 27 Nopember 2020, Nomor: S.16/BPPJLHIV/SW.3/1 1/PPNS/2020.