Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas PU Kab. OKU Selatan Bidang Cipta Karya tahun anggaran 2011;56. Satu lembar (legalisir) Surat Perintah Pengawasan Pekerjaan No : 09 /PPTK/DPU/CK/OKUS/2011, tanggal 07 April 2011 untuk pengawasan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Saluran Pipa Air Minum ( SPAM ) Sungai Imus Kec. Buay Pemaca;57.

TentangPenunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, PejabatPengelola Keuangan SKPD Dinas PU Kab. OKU Selatan BidangCipta Karya tahun anggaran 2011;Satu lembar (legalisir) Surat Perintah Pengawasan Pekerjaan No : 09/PPTK/DPU/CK/OKUS/2011, tanggal O7 April 2011 untukpengawasan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Saluran Pipa AirMinum (SPAM) Sungai Imus Kec.

Citra Salim Serasi yangbernama Anton sebagai Staf Teknik yang bertugas memonitorpekerjaan secara keseluruhan baik pengadaan pipa, pekerjaanpembangunan dan melaporkannya kepada saksi, dan Niko untukmengerjakan pekerjaan yang bersifat adiministrasi dan tagihanpembayaran, sedangkan Terdakwa sendiri hanya memonitor danmenunggu laporan saja dari tim tekhnis tersebut;Bahwa berdasarkan laporan yang diterima saksi dari tim teknisperusahaan yang ada di lapangan, untuk kesepuluh sectionpemasangan pipa sudah

Namun untuk menetapkan Spesifikasi tekhnis barang/jasa,kemudian menetapkan HPS dan membuat rancangan kontrakbukan saksi yang melakukan.Bahwa yang ditunjuk sebagai penyedia/kontraktor dalam kegiatanpembangunan SPAM Sungai Imus Tahun Anggaran 2011 pada DinasPU Kabupaten OKU Selatan, adalah PT.

TentangPenunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, PejabatPengelola Keuangan SKPD Dinas PU Kab. OKU Selatan Bidang CiptaKarya tahun anggaran 2011;56) Satu lembar (legalisir) Surat Perintah Pengawasan Pekerjaan No09/PPTK/DPU/CK/OKUS/2011, tanggal 07 April 2011 untuk pengawasanpelaksanaan pekerjaan Pembangunan Saluran Pipa Air Minum (SPAM)Sungai Imus Kec.

TentangPenunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, PejabatPengelola Keuangan SKPD Dinas PU Kab. OKU Selatan Bidang CiptaKarya tahun anggaran 2011;Satu lembar (legalisir) Surat Perintah Pengawasan Pekerjaan No : 09/PPTK/DPU/CK/OKUS/2011, tanggal 07 April 2011 untuk pengawasanpelaksanaan pekerjaan Pembangunan Saluran Pipa Air Minum ( SPAM) Sungai Imus Kec.

Nomor: P.3/Menhut-11/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2011; 1 (satu) bundel foto copyPeraturan Menteri Kehutanan RI.

Nomor : P.14/Menhut-V/2011 Tanggal 14 Mei 2008 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2011; 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :0177/BL/LS/11 tanggal 07 Maret 2011 tentang Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan (Pembuatan Dam Penahan Kel. Soho, Kec. Luwuk Kab.

Kemudian, pada bulandesember 2011, berdasarkan hasil perhitungan staf tekhnis dinaskehutanan kab.

Kemudian, pad a bulandesember 2011, berdasarkan hasil perhitungan stat tekhnis dinaskehutanan kab.

No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU1 (satu) bundel foto copy Peraturan Menteri Kehutanan Rl.Nomor: P.3/Menhut11/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentangPetunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2011;1 (satu) bundel foto copyPeraturan Menteri Kehutanan RI.

Gde INDRAHARDIAWAN,SH selaku Anggota, WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SHselaku Anggota, GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selakuAnggota, NYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selakuPeserta dan lampiran Daftar Hadir Pemilik Tanah/Bangunan yangditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku KetuaPanitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia PengadaanBangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;. 2 (dua) lembar asli Berita acara Evaluasi Penawaran Tekhnis Nomor:BA.2331/BP3TKIDPS

Berkaitan dengan DIPA tersebut saksi WAYAN PAGEH, SE MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar dan selakupengguna anggaran menerbitkan surat Keputusan SK No.Kep 1326/BP3TKIDenpasar/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang Pembentukan PanitiaPengadaan tanah.Selanjutnya TIM panitia pengadaan tanah melakukan survei untuk mencarilokasi tanah yang memenuhi persyaratan, tekhnis maupun harga, daripelaksanaan survei telah dilakukan survei terhadap beberapa lokasi tanahantara lain di Jalan Imambonjol, jalan Merdeka, dan

sekretaris AA.Gde Indra Hardiawan SH selakuanggota Wayan Agus Pidana Artha SH selaku anggota Gst Ketut Bgs EryPrabawa SH selaku anggota Nyoman Gede Paramaartha selaku pesertadan Nur Azizah selaku peserta dan lampiran Daftar hadir Pemilik tanah danatau Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir PanitiaPengadaan Bangunan yang ditandatangi oleh TRUSTY PRIYOSAMBODHO, SE.. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Tekhnis

Gde INDRAHARDIAWAN,SH selaku Anggota, WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SHselaku Anggota, GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selakuAnggota, NYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selakuPeserta dan lampiran Daftar Hadir Pemilik Tanah/Bangunan yangditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku KetuaPanitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia PengadaanBangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYYO SAMBODHO, SE;. 2 (dua) lembar asli Berita acara Evaluasi Penawaran Tekhnis Nomor:BA.2331/BP3TKIDPS

Bahwa benar Tim panitia pengadaan tanah melakukan surveil untuk mencarilokasi tanah yang memenuhi persyaratan, tekhnis maupun harga, daripelaksanaan survei di 3 lokasi tanah diantaranya di Jalan Imam Bonjol, jalanMerdeka, dan di Jalan Baypass, dari ketiga lokasi tersebut Tim panitiapengadaan tanah berkesimpulan bahwa ketiga lokasi tanah tersebut tidakmemenuhi syarat.4.

Pembeli tidak dikualifikasikan sebagaiberiktikad baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh ialah padasaat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak status para penjual atastanah terperkara, karena ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu; Dalam hak penerbitan sertifikat mengandung kesalahan tekhnis kadastralPutusan Mahkamah Agung tanggal 22 Oktober 1992 Nomor 1816 K/PDT/1989.

Bahwa apabila Tergugat menyatakan Penggugat terlambatmenyelesaikan pekerjaan, maka keterlambatan tersebut sesungguhnyadisebabkan karena ketidaksiapan dan/atau kelalaian dari Tergugat selakuPPK dalam melakukan perencanaan pelaksanaan pekerjaan, antara lain :Tergugat tidak pernah memberikan gambar tekhnis terkait denganpemasangan instalasi Digital Velvet System/10 Channel Power Dome(Hardware), termasuk menentukan titik pemasangan dan menyiapkanjaringan baik listrik maupun internet;38.

Bahwa Penggugat bersamasama dengan Tergugat melakukanpengecekan lokasi pemasangan Digital Velvet in casu, ternyata Tergugat menginginkan agar alat digital velvet terpasang menempel di dinding domePlanetarium dan Observatorium dengan menggunakan media bracket,akan tetapi keinginan Tergugat tersebut tidak masuk dalam RKS dan SuratPenawaran , selanjutnya pada tanggal 08 Nopember 2013 Penggugatmenerima gambar tekhnis pemasangan alat digital velvet dan jaringaninterkoneksi, baik listrik maupun internet

Pemerintah Kabupaten Sumenep sebesarRp. 19.890.000, (Sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana hasil audit dari BPKPPerwakilan Jawa Timur Nomor : SR4377/PW13/5/2009, tanggal 27 Maret 2009,yang dibuat dan ditandatangani oleh Teguh Widhyo Utomo (Kepala PerwakilanBPKP Propinsi Jawa Timur), Ari Susanto (Pengendali Mutu), Fathur Rahman(Pengendali Tekhnis), Roeddy Hariyanto (Ketua Tim) dan Slamet Riyadi(Anggota Tim).Perbuatan Terdakwa

mengedarkan sediaanfarmasi dan atau alat kesehatan yang belum didaftarkan ijin edarnya atauyang sudah dicabut ijin edarnyaBahwa yang dimaksud keahlian dan kewenangan adalah tenagakefarmasian yang dibuktikan dengan memiliki Surat izin praktikBahwa Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaankefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Tehnis kefarmasian.Adapun Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagaiApoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan ApotekerBahwa tenaga tekhnis

No.382/Pid.Sus/2013/PNStbakan tetapi setelah jalan tikungan tibatiba terkejut melihat mobil truck parkir di depanKiri jalan tanpa ada ramburambu baik lampu maupun segitiga pengaman laluterdakwa berusaha menghindar dengan banting stir ke kanan namun tidak dapatdihindarkan dan terjadilah tabrakan yang mengenai kiri depan bus dan kananbelakang mobil truk ;Bahwa terdakwa mengemudikan Mobil bus sejak tahun 1987 dan memiliki SIM BllUmum ;Bahwa pada waktu kejadian Mobil bus tidak ada mengalami gangguan tekhnis

Penetapan Nomor 0091/Pdt.P/2018/PA Ad.Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis PERMA Nomor 1Tahun 2014 sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Negara;Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;2.

seorang berusahamelepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya, dengan demikian barang itu harusHalaman 9 dari 14 Putusan Nomor 274 / Pid.B / 2015/PN.Kbmditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomiseseorangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain adalah sesuatu barang / benda itu seluruhnya atau sebahagian milik oranglain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilaiekonomis atau bersifat nilai tekhnis

AA 3562CM Noka : MH1KEVA152K077799 Nosin : KEVAE1079014 tahun 2002, tanpa ijindari pemiliknya, sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur kedua telah terpenuhi.Ad. 3 Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebagianmilik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baikbersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya, barang

keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidakkeberatan dan membenarkannya ;5 HARI SASONO, BE, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi pernah memberikan keterangan atas permintaan KepolisianResort Kota Malang dalam hal kecelakaan lalu lintas dan memberikansebagai saksi ahli dari Dinas Perhubungan Lalu Lintas angkutan jalan KotaMalang ;Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2013/PN.Mlge Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai kepala penguji pengelia unit UPT (jipelaksana tekhnis

No. 1085 K/Pid/200710 Analisa Harga Satuan GorongGorong Kotak Pas Batu dengan Platbeton bertulang 1000 mm X 1000 mm tanpa DDG KEPALA(Menggunakan Buruh) ; Analisa Harga Satuan GorongGorong Kotak Pas Batu dengan Platbeton bertulang 2000 mm X 2000 mm tanpa DDG KEPALA(Menggunakan Buruh) ; Analisa Harga Satuan Pengadaan Kerikil Sungai (tidak disaring)(Menggunakan Buruh) ; Surat keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 1006/2003 tanggal 24 Juli2003 tentang penunjukan Tim Direksi Tekhnis / Badan PengawasPembangunan

No. 558/Pdt.G/2017/PA.Ykizin dulu kepada Penggugat, bahkan Penggugat juga inginikutmenghadiri kejuaraan nasional tersebut, Tergugat dan Penggugat jugatelah membicarakan secara tekhnis baik transportasi pulang dankeberangkatan dan penginapan di Surabaya tersebut.Dalam hal yang berkaitan Tergugat kumpul bersama temantemanya, jikayang di maksud saat Tergugat bertemu dan berkumpul dengan temanteman Tergugat di luar rumah, dalam hal ini Penggugat juga selalu ikutdengan Tergugat, karena mayoritas teman

JT 0033), yang semula dijadwalkan berangkatdari Denpasar tujuan Jakarta pada jam 18.45 Wita danakhirnya mengalami penundaan keberangkatan (delayed)Sampai 2 jam lebih dimana alasan penundaan keberangkatanpesawat tersebut bukan karena faktor cuaca (force majure)ataupun jikalau penundaan keberangkatan pesawat tersebutkarena masalah tekhnis, seharusnya pihak Tergugat dengansegera mengumumkan dan menggantikannya denganpesawat penerbangan lain, akantetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak Tergugat

Nomor 964 K/Pid.Sus/2015Bahwa Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA yang ditunjuk sebagaianggota Tim Tekhnis berdasarkan Surat Keputusan Direktur JenderalPendidikan Islam Nomor Du.1/479/2010 tanggal 27 Juli 2010 mempunyaitugas dan tanggung jawab yaitu membantu Unit Pelayanan Pengadaan untukmempersiapkan pengumuman dan dokumenlelang, membantumempersiapkan kontrak dengan penyedia barang dan jasa, membantupenyusunan laporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur

Nomor 964 K/Pid.Sus/2015Ad.2.Ketua Panitia Lelang, Arifin Ahmad sebagai Direktur Utama PT AlfindoNuratama Perkasa dan Zaenal Arief sebagai Direktur CV Pudak Scientific(yang dilakukan penuntutan secara terpisah) maupun sendirisendiri.Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA yang ditunjuk sebagaianggota Tim Tekhnis berdasarkan Surat Keputusan Direktur JenderalPendidikan Islam Nomor Du. 1/479/2010 tanggal 27 Juli 2010 mempunyaitugas dan tanggung jawab yaitu membantu Unit Pelayanan Pengadaanuntuk mempersiapkan

Bahwa Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA yang ditunjuksebagai anggota Tim Tekhnis berdasarkan Surat Keputusan DirekturJenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.1/479/2010 tanggal 27 Juli 2010mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu membantu UnitPelayanan Pengadaan untuk mempersiapkan pengumuman dandokumen lelang, membantu mempersiapkan kontrak dengan penyediabarang dan jasa, membantu penyusunan laporan pelaksanaanpengadaan barang dan jasa.

Bahwa Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA yang ditunjuksebagai anggota Tim Tekhnis berdasarkan Surat Keputusan DirekturJenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.1/479/2010 tanggal 27 Juli 2010mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu membantu UnitPelayanan Pengadaan untuk mempersiapkan pengumuman dandokumen lelang, membantu mempersiapkan kontrak dengan penyediaHal. 103 dari 122 hal. Put.

Nomor 964 K/Pid.Sus/2015 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui namanya telah dicantumkan sebagaianggota Tim Tekhnis (tidak pernah menerima SK Penunjukan), dan tidakpernah terlibat dalam rapatrapat, diskusi, pembahasan, penandatanganandokumen, menerima imbalan sebagai anggota Tim Tekhnis melainkandibayar secara pribadi, bukan dari anggaran Negara, oleh Dr. Drs. AffandiMochtar, M.A.

Put Nomor 905 K/Pdt/201631.dilakukan pengelolaan terhadap tanaman sawit yang ada di atas lahansengketa sesuai dengan tekhnis perkebunan, untuk menghindari kerugianyang semakin besar, meliputi kegiatan pemeliharan, panen TBS, melakukanpenjualan TBS;Bahwa alasan harus tetap dilakukan pengelolahan terhadap tanaman sawityang ada di atas lahan sengketa adalah untuk menghindari kerugian yanglebin besar termasuk kemungkinan yang dapat membahayakan lingkungan.Hal ini dapat terjadi karena:a.

Pemeliharaan yang tidak memenuhi tekhnis perkebunan atau bahkantidak dirawat akan berdampak pada matinya tanaman sawit dimaksud;b. Panen yang tidak sesuai aturan (sembarang) atau bahkan panen illegaloleh pihak yang tidak berhak dapat juga mengakibatkan matinyatanaman sawit dimaksud;c. Kurangnya atau bahkan tidak adanya pemupukan selama prosespemeriksaan oleh pengadilan dapat mengakibatkan tanaman sawitkekurangan makanan yang dapat mengakibatkan pada matinya tanamansawit dimaksud;d.

berikut :Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik danketerangannya dalam BAP adalah benar;Bahwa sejak bulan Februari 2012 saksi bertugas sebagai KasubbagPemerintahan Desa dan Kelurahan pada Sekretariat Daerah KabupatenCirebon;Bahwa tugas dan tanggung jawab saaksi selaku Kasubbag PemerintahanDesa dan Kelurahan Setda Kabupaten Cirebon adalah:o Membantu Kepala Bagian Pemerintahan dalam melaksanakan tugasdi bidang pemerintahan desa dan kelurahan;o Melaksanakan penyusunan kebijakan dan tekhnis

pemerintahandesa.o Melaksanakan penyusunan kebijakan dan tekhnis pembinaanlembaga desa;o Melaksanakan penyusunan kebijakan dan tekhnis pembinaanperangkat desa;o Melaksanakan penyusunan kebijakan dan tekhnis sumberdaya danpendapatan desa;o Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang administrasidesa dan kelurahan;Bahwa Tanah Kas Desa adalah barang milik desa berupa tanah yangperolehannya didasarkan pada hak pakai atau hak lainnya, baik yangsudah ada bukti hak (sertifikat) maupun yang ada

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember2019 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non FisikBidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 halaman 16 huruf F yangmenyebutkan pemanfaatan DAK non fisik berpedoman pada prinsip akuntabelyaitu pengelolaan dan pemanfaatan dana BOK non fisik harus dapatdipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Bahwa selisih dana yang tidak dibayarkan kepada para petugas kesehatan diUPTD.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86 Tahun 2019 Tanggal 31Desember 2019 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana AlokasiKhusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 halaman 16huruf F yang menyebutkan pemanfaatan DAK non fisik berpedomanpada prinsip akuntabel yaitu pengelolaan dan pemanfaatan dana BOKHalaman 15 dari 78 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2021/PT MDNnon fisik harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturanperundangundangan.

prestasi kerja staf sebagai bahan pertimbangandalam peningkatan karir.Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan puskesmasberdasarkan realisasi program kerja dan ketentuanperundangundangan yang berlaku sebagai bahan dalammenyusun program kerja berikutnya.Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2021/PT MDNMempunyai tugas pokok dan fungsi meminpin, mengawasidan mengkoordinir Kegiatan puskesmas yang dapatdilakukan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional.Menyusun rencana kerja dan kebijakan tekhnis

sesuai dengan rencana kerjayang telah ditetapkan.Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatanKarir.Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan puskesmas berdasarkan realisasiprogram kerja dan ketentuan perundangundangan yang berlaku sebagaibahan dalam menyusun program kerja berikutnya.Mempunyai tugas pokok dan fungsi meminpin, mengawasi danmengkoordinir Kegiatan puskesmas yang dapat dilakukan dalam jabatanstruktural dan jabatan fungsional.Menyusun rencana kerja dan kebijakan tekhnis

Tergugat telah menerima pendaftaran Para Penggugat, hal inimembuktikan bahwa dukungan partai pengusung pencalonan Para Penggugat telahmemenuhi persyaratan minimal 15% suara sah, jika pendaftaran Para ParaPenggugat tidak memenuhi persyaratan 15% seharusnya Tergugat menolak padasaat Para Para Penggugat mendaftar tanggal 18 Maret 2013 untuk kemudiandiperbaiki sebagaimana ketentuan pasal 70 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012Halaman 8 dari 158 halaman Putusan Perkara No.18/G/2013/PTUNPLG12.13.Tentang Pedoman Tekhnis

MM dan tidak membawa berkasPara Para Penggugat pada saat klarifikasi ke Dewan Pimpinan Pusat partaipengusung Para Para Penggugat;Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi dengancara mendiamkan terhadap berkas Para Penggugat, hal ini jelas telah melanggarketentuan pasal 60 ayat (1) Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimanatelah dirubah dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 TentangPemerintahan Daerah jo. pasal 92 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 TentangPedoman Tekhnis

Pasal 36 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun2005 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah NOMOR 49 TAHUN2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAHNOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHANPENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DANWAKIL KEPALA DAERAH Jo. pasal 4 ayat huruf b, pasal 6 ayat (4) PeraturanKPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tekhnis Pencalonan PemilihanUmum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;Bahwa setelah dilakukan penelitian yang benar ternyata