Ditemukan 3400 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sanggi sangsu sanosi sangsit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-12-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 933/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
33 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dihitung denganperhitungan sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 2.830.808.4002 Tarif PPh Pasal 26 20%3 PPh Pasal 26 terutang ~566.161.6804 Kredit Pajak5 PPh pasal 26 kurang bayar 566.161.6806 Sanksi Administrasi 2%7 Jumlah bunga yang dikenakan sangsi 248 Jumlah sanksi administrasi bunga ~ 271.757.6069 PPh Pasal 26 masih harus dibayar ~ 837.919.286" Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Peneliti berpendapatbahwa penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor00004/204/08/308
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 19-10-2009 — Putus : 30-12-2009 — Upload : 29-02-2012
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 176 PK/PM.III-19/AD/X/2009
Tanggal 30 Desember 2009 — TERDAKWA
102 — 32
  • .: Bahwa setelah memperhatikan pertimbanganpertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai atasperbuatannya yang mengkonsumsi bahkan menyalurkanPsikotropika jenis Shabushabu tersebut tidak dapatMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang39ditolerir lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapatterdapat cukup alasan yang kuat bahwa Terdakwadipandang sudah tidak layak lagi untukdipertahankan dalam Dinas Militer, oleh karenanyaMajelis Hakim akan memberikan sangsi yang tegas dankeras terhadap
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 02-01-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
BRIYAN APRIAN
Tergugat:
SINDIAN OSAPUTRA, SH., MKn
173 — 96
  • asistenTERGUGAT yang membuat dan memproses akte ini dihadapanPENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT TAPI NAMANYA TIDAKTERCANTUM DALAM AKTE PPJB NOMOR 45 TANGGAL 20 AGUSTUS2019Bahwa banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGATSELAKU NOTARIS DI JAKARTA DALAM MEMBUAT AKTE PPJB INI ,MAKA AKTE INI HANYA MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIANSEBAGAI AKTA DIBAWAH TANGAN. sebagaimana diatur dalam pasal 16ayat 8 dan pasal 41 Undang Undang nomor 30 tahun 2004.Bahwa dalam pasal 84 undang undang nomor 30 tahun 2004 tentangketentuan sangsi
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Umum
Register : 09-10-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN PASURUAN Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Psr
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
JAINAH, SH.MH
Terdakwa:
M. TOWIL Bin ABD KADIR SOLEH
74 — 13
  • Untuk pelayanan dan pengedaran obatTrihexyphenidyl tersebut harus di apotek resmi, jadi untuk tokotoko yangmelakukan pelayanan dan pengedaran obat Trihexyphenidyl , atau obatkeras akan ditindak secara Administratif oleh dinas kesehatan denganbeberapa sangsi yaitu peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali, lalupencabutan jjin dasar pasal 25 PERMENKES No. 992 / MENKES/PER/X/1993, dan yang memiliki Kewenangan untuk melakukan penyidikanadalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya;Bahwa untuk
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 30-08-2010 — Putus : 14-12-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 40/G/2010/PTUN.SMG
Tanggal 14 Desember 2010 — Ny. WASKISIH. ; WARIS PRABOWO, S.H. KEPALA DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL
92 — 35
  • April 2010 Nomor141/0746/2010 tentang Rekomendasi PemberhentianSdri WASKIS IH Kaur Keuangan Desa Kalimati,Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal maka SdriWASKISIH patut diberi sangsi berupa Pemberhentiandari Jabatan sebagai Kaur Keuangan Desa Kalimati,Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal ;11. Bahwa baik surat MInspektorat Kabupaten Tegalmaupun Surat Rekomendasi' tersebut diatas tidakdapat berlaku surut.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 06-01-2014 — Putus : 01-04-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 132/G/2013/PHI.PN/BDG
Tanggal 1 April 2014 — EDI SURYANA; KRESNA MULYANA; SUTARTO; 4.DEDEN SYARIF HIDAYAT, SARJAT; L A W A N; DIREKTUR UTAMA PT. KARYA BAHANA UNIGAM;
73 — 10
  • dilakukan adakan Skorsinge Bahwa alasan PHK Para Penggugat izin untuk rapat di DPC akan tetapi tidak boleholeh HRD padahal sudah ada surat ijin dari Kabag dan Para Penggugat tetap keluarmaka Para Penggugat diskorsing baru di PHKe Bahwa Para Penggugat Pengurus baru di SPSIe Bahwa mogok kerja ada rencana tapi belum dilaksanakan sudah diskorsing danmogok kerja tetap terjadie Bahwa Mogok kerja pada tanggal 6 sampai 17 Desember 2012 ada pemberitahuane Bahwa setelah mogok kerja tanggapan Manajemen ada sangsi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 16-05-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 106/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 6 September 2017 — ERYAN EFENDI, SHI ; SEKRETARIS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN REPUBLIK INDONESIA
97 — 54
  • mengaturdan ada proses proses yang harus dilalui ; Bahwa Proses yang dilalui untuk Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementrianharus melalui mekanisme Pengawasan yang harus ditempuh ; Bahwa Mekanisme yang harus ditempuh misalnya adanya Pengaduan atau buktibukti lain dari Badan Pengawas suatu Kementrian ; Bahwa Proses yang dilalui harus ada Pemanggilan pertama, Pemanggilan kedua,Pemanggilan ketiga, dan harus ketemu ; Bahwa proses selanjutnya apabila sudah ketemu harus ada pemeriksaan Bahwa pemberian sangsi
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Khusus PHI
Register : 03-09-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Yyk
Tanggal 3 Desember 2019 — FRAN SUKMA NIARA sebagai Penggugat. Lawan PT ANUGRAH ARTA RISTA Hotel Ayaartta Malioboro Yogyakarta
595 — 443
  • Bahwa berjalanya waktu) Penggugat merasa nyamanbekerja,mempunyai banyak teman dari bagianbagian lain dan bekerja denganbaik, loyal kepada perusahaan tanpa pernah melakukan kesalahanyang menyebabkan Penggugat diberikan surat Peringatan/sangsi/SP;8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232 K / Pdt / 2014
Tanggal 28 Agustus 2015 — PT. WAHANA ABDI TIRTATEHNIKA SEJATI (PT. WATS),dk. vs. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, Cq. WaliKota Samarinda, Cq. DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM), Kota Samarinda, dk.
145 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • September 2011) Rp83.516.716.772,00;Akumulasi kurang bayar PDAM Kota Samarinda (September 2004 s/d.September 2011) Rp365.048.062.798,00;Dengan demikian, jumlah kurang bayar yang merupakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak bulan September 2004 sampai denganbulan September 2011, sesuai Pasal 7.2.5 Surat Perjanjian Kerjasamatanggal 10 Januari 2003 dan sangsi denda keterlambatan pembayaransebesar 1 %. (satu per mil) per hari sesuai Pasal 11.5 Surat PerjanjianHal.20 dari 73 hal.
    Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS),tanggal 10 Januari 2003, Nomor Pihak Pertama: 602.693/0401/SPKSWATS/I/2003, Nomor Pihak Kedua: WATS.252/SPKSMR/I/2003, tentangPembangunan Instalasi Pengelolaan Air Minum Kapasitas 400 Liter Per Detikdi Lokasi Bendang, sistem Build, Operate and Transfer (BOT) (Bangun, Keloladan Alih Milik), serta perhitungan sangsi keterlambatan pembayaran sebesar 1%o (Satu per mil) setiap hari keterlambatan dan harus dibayarkan sekaliguslunas sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 13-10-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 9 Februari 2022 — Penuntut Umum:
GADHIS ARIZA, SH
Terdakwa:
I WAYAN DENES
206 — 253
  • pernah memenuhi kewajibannya yang telahdijanjikan sesuai surat pernyataan yang telah dibuat pada tanggal 9Nopember 2017 ;Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2018 dilaksanakan parumanadat dengan hasil pengurus LPD meminta waktu pengembalian selisihkeuangan LPD selama 1 hari dan diberikan waktu 3 hari oleh masyarakat,kemudian pada tanggal 18 Desember 2018 melakukan paruman DesaPekraman dalam rangka menagih janji pengurus namun pengurus tidakmenepati janjinya dan paruman memutuskan pemberian sangsi
    adat karenatidak memenuhi kewajibannya sesuai janji yang tertuang dalam surat tersebut,maka yang bersangkutan antara lain : WAYAN SUDARMA (ketua LPD),terdakwa WAYAN DENES (Sekretaris) dan KETUT TAJEM (bendahara)dikenakan sangsi tidak diikutkan metata krama dan tidak diajak mebanjar ;Bahwa selama saksi menjabat sebagai Bendesa Adat Tanggahan Pekensekaligus sebagai Ketua Pengawas LPD Tanggahan Peken, Kepala LPDTanggahan Peken Wayan Sudarma mengatakan bahwa LPD TanggahanPeken tidak ada masalah, dan
    LPDTanggahan Peken, namun tidak bisa karena kas atau uang pada LPDTanggahan Peken tidak ada mampu membayar kewajibannya.e Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2018 dilaksanakan parumanadat dengan hasil pengurus LPD meminta waktu pengembalian selisihkeuangan LPD selama 1 hari dan diberikan waktu 3 hari oleh masyarakat,kemudian pada tanggal 18 Desember 2018 melakukan paruman DesaPekraman dalam rangka menagih janji pengurus namun pengurus tidakmenepati janjinya dan paruman memutuskan pemberian sangsi
    adat karenatidak memenuhi kewajibannya sesuai janji yang tertuang dalam surat tersebut,maka yang bersangkutan antara lain : WAYAN SUDARMA (ketua LPD),terdakwa WAYAN DENES (Sekretaris) dan KETUT TAJEM (bendahara)dikenakan sangsi tidak diikutkan metata krama dan tidak diajak mebanyjar ;e Bahwa benar Badan Pengawas LPD tidak mengetahui mengapa sampaiterjadi pengelolaan keuangan LPD yang tidak benar, dan baru diketahuitahun 2017 dan memang anggota Badan Pengawas tidak pernahmelakukan pemeriksaan karena
    adat karenatidak memenuhi kewajibannya sesuai janji yang tertuang dalam surat tersebut,maka yang bersangkutan antara lain : WAYAN SUDARMA (ketua LPD),terdakwa WAYAN DENES (Sekretaris) dan KETUT TAJEM (bendahara)dikenakan sangsi tidak diikutkan metata krama dan tidak diajak mebanjar ;Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepadaterdakwa didasarkan pada perbuatan terdakwa dalam kedudukannya sebagai TataUsaha/Pembukuan LPD Tanggahan Peken yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Bupati
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 07-06-2012 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 27-06-2013
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 74/Pdt.G/2012/PN.Bpp
Tanggal 28 Februari 2013 — YOSEP LAMBOK TORUS HASIHOLAN NABABAN sebagai PENGGUGAT DALAM KONPENSI / TERGUGAT DALAM REKONPENSI M E L A W A N 1. PT. KONTAKPERKASA FUTURES sebagai TERGUGAT - I DALAM KONPENSI / PENGGUGAT - I DALAM REKONPENSI 2. SOFIAN, H.S.,S.E., sebagai TERGUGAT - II DALAM KONPENSI / PENGGUGAT - II DALAM REKONPENSI
110 — 33
  • bahwaWakil Pialang berjangka tidak boleh bertransaksi atas rekening nasabah ; Bahwa yang menjadi Pialang dalam perdagangan berjangka komoditiadalah Penisahaan jss==s2s2=snsececen nn annneeeneten erneeeieeenne areenene nena Bahwa bentuk pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PialangPerdagangan Berjangka Komoditi antara lain pemberian Loggin Passwordbukan kepada yang berkepentingan dan tidak mengirimkan laporanDUIENAN j~ 2 nnn nn nnn nnn wri neni nnn nn inns nminnninnninomnnmnnmann mmm Bahwa sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-11-2015 — Upload : 14-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 PK/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — 1. ANDRIANSYAH, DKK VS PT KAWASAKI MOTOR INDONESIA
54 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam pertemuan tersebut Para PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi menolak pelanggaran yang dituduhkan danjuga sangsi Surat Peringatan Ill (tiga) yang dikeluarkan oleh TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi.
Pengadilan DILMIL III 13 MADIUN Pidana Militer
Register : 18-11-2013 — Putus : 16-12-2013 — Upload : 23-12-2013
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 68-K/PM.III-13/AU/XI/2013
Tanggal 16 Desember 2013 — WANTO, Serda / 524104, Anggota Skadud 3 Wing 3 Lanud Iswahyudi
93 — 35
  • Bahwa perbuatan poligami banyak ditiru dan dilakukan oleh prajurit TNI dan akibatperbuatan ini banyak berpengaruh pada harmoni kehidupan keluarga prajurit TNI sertamempengaruhi tatanan disiplin prajurit TNI, oleh karena itu agar memberikan efek jera bagi23Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit TNI lainnya, Majelis perlu memberikan sangsi yang tegasbagi pelanggaran yang demikian.Menimbang, bahwa tujuan majelis hakim tidaklah sematamata hanya memidana orangorang yang bersalah melakukan tindak pidana
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 15-07-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr
Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat:
Herman Rajab
Tergugat:
PT. SASANA YUDHA BHAKTI
64 — 10
  • batal demi hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa buktibukti yang berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat,memperhatikan bukti T2 ,T3,T4 dan P1,P2 bahwa Penggugat telahmelalui serangkaian tes Urien, maka Majelis Hakim menilai terhadap hasil tesUrien tersebut kedua belah pihak samasama melakukan tes urine ditempatyang berbeda dan hasilnya juga berbeda, bahwa terhadap hasil tes urinetersebut Majelis tidak bisa menjadikannya sebagai dasar hukum untukmemberikan sangsi
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 02-05-2018 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN BEKASI Nomor 285/Pdt.G/2018/PN Bks
Tanggal 4 Juli 2019 — Penggugat:
M. Hadiyansah
Tergugat:
1.CV. Abadi Jaya Direktur Ramli Asna
2.Kanwil BPN Jawa Barat Cq. Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Kec. Tambun Utara
3.Nyonya Sri Murni
46 — 10
  • Bahwa Saksi membaca dalam perjanjian ada sangsi dan denda . Bahwa apabila ada keterlambatan pembayaran beberapa bulanmaka jual beli dinyatakan batalHalaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pat.G/2018/PN Bks Bahwa Saksi tidak pernah lihat perjanjian Penggugat dengan CVAbadi Jaya. Bahwa saksi tidak pernah lihat jual beli Notaris Kecamatan. Bahwa Saksi tidak mengetahui luas kaveling dan nomor kavelingmilik Penggugat. Bahwa saksi mengetahui kredit macet Penggugat tidak bayar .
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-12-2015 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 577/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Juni 2016 — Dr. dr. M. HAFIZURRACHMAN, MPH >< Drs. AMIR HAMZAH DILAGA, Ak.
144 — 29
  • Bahwa Yayasan dapat dikatakan berbadan hukum apabila ada organnya, adanya kekayaan yang dipisahkan, ada izinnya; Bahwa apabila suatu Yayasan bubar, maka harus adapencatatanpembubarannya atau pemberitahuan melalui Lembar Negara; Bahwa menurut saksi tidak mungkin Dikti memberikan izin padaYayasanPendidikan yang sama ; Bahwa apabila lembaga pendidikan yang tidak memiliki izin, maka seluruhijazah tersebut menjadi tidak sah dan akan menimbulkan' bagimasa depan anak bangsa, maka Dikti akan memberikan sangsi
Pengadilan PN WATES Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-05-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN WATES Nomor 187/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 29 Mei 2017 — - R. Kasrah - Pemerintah Desa Banjaroyo, DKK
106 — 20
  • Dalamperkara aqu sehingga tidak bisa dekenakan sangsi atau hukuman apapunpada diri semua Tergugat.
Pengadilan PN SINABANG Pidana Umum
Register : 01-04-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SINABANG Nomor 18/Pid.B/2021/PN Snb
Tanggal 12 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.Julia Rachman, S.H
2.Heri Ikbal, S.H
Terdakwa:
1.Fitra Ali Bin Ali Nur
2.Radimansyah Bin Alm. Wahab
3.RASWAN Bin Alm RAZALI
4.YOYOK SUHADI Bin Alm TAFARIN
5.ALI ADIN Bin JASIAH
164 — 31
  • dilapangan yang menunjukkan sebabnya korbanmengalami luka berat atau ringan sebagaimana dalam pasal 90; Bahwa, terkait perkara ini Ahli hanya melihat dan membaca sebatasSurat Dakwaan Penuntut Umum, dan Ahli tidak akan mengomentari Faktahukumnya, karena itu Majelis Hakim yang menilainya; Bahwa, apabila seseorang melaksanakan tugas sebagaimana denganSK tugasnya namun bertindak di luar batas kewenangannya sebagaimanadalam SK tugasnya Ahli berpendapat hal itu bisa di lakukan SangsiAdministrasi atau Sangsi
    Simeulu,bahwa pada Point Ke5 Diktum kesatu huruf (a) tentang larangan anggotaPokmaswas, dimana setiap anggota Pokmaswas di larang melakukantindakan kesewenangwenangan dalam menjalankan tugasnya dengan caramain hakim sendiri, dimana Ahli yang di hadirkan oleh Penasehat HukumPara Terdakwa juga menerangkan apabila seseorang melaksanakan tugasnya melampaui batas kewenanganya maka selain sangsi administrasi jugabisa di kenakan Sangsi Pidana, sehingga dengan demikian alasan ParaTerdakwa melaksanakan tugasnya
Pengadilan PN KUNINGAN
Register : 22-09-2014 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN KUNINGAN Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Kng
Tanggal 28 April 2015 —
65 — 22
  • langsung atau tidak langsung dari Para TergugatKonvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan pengelolaan SituJanggala kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa syaratapapun juga, terhadap petitum tersebut Majelis akan mempertimbangkanbahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telahmelanggar perjanjian kerjasamanya dengan Pemerintah Desa Panawuan,yaitu telah melanggar Pasal 3 angka 1,2,3 dan 6 (vide bukti P.1) sementaradalam Pasal 15 angka 1 perjanjian tersebut diatur sangsi
    yaitu apabila Pihakkedua (Tergugat ) tidak menyelesaikan pembangunan sarana dan prasaranaseperti tercantum dalam Pasal 3 diatas dalam jangka waktu 5 tahun, makaperjanjian ini batal dengan sendirinya dan uang seve Situ seperti tercantumpada Pasal 10 ayat 1a tetap menjadi milik pihak pertama (vide bukti P.1)Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melanggar Pasal 3 angka 1,2,3 dan 6, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus patuh pada sangsi yang diaturdalam
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 24-02-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 19 Mei 2020 — Penggugat:
1.DARWIS
2.KISMAWATI
3.HIDAYATULLAH
4.ANGGARA PURBA
5.DARNAS MD
6.IWAN PARYADI
7.SUHANDI
8.ALIUDIN
Tergugat:
KEPALA DESA AIR ITAM
Intervensi:
1.HERIYANTO
2.AZIZ WAHYUDI PRATAMA
3.TAUPIK
4.HERIYANTO
5.GUSRIADI
6.HERYADI
7.KHOIRI
8.ANDI
267 — 133
  • Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;(4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf adan huruf b, ditetapbkan dengan keputusan kelapa desa dan disampaikan kepadacamat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;(5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cwajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat;(6) Dalam hal sangsi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)tidak dilaksanakan, dilakukan
    terlebih dahulusebelum surat keputusan pemberhentian tersebut (objek sengketa) dikeluarkanMajelis Hakim menilai Para Penggugat diberhentikan dengan mengacu khususnyaBab VI Pasal 13 tentang Pemberhentian bukan mendasarkan kepada Bab V Pasal12 ayat (2) tentang Larangan Perangkat Desa atau Pasal 14 tentang pemberhentiansementara yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematangllir Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian PerangkatDesa yang terlebih dahulu dikenakan sangsi