Penipu tidak akan dikirakira, melainkan dibuktikan Jo.Pasal 1449 KUHPerdata berbunyi : Perikatan perikatan yangdibuat dengan paksaan, kekilafan, atau penipuan, menimbulkansuatu tuntutan untuk membatalkannya;Bahwa Pembuktian sebagaimana maksud ketentuan pasal 1321 Jo.Pasal 1328 dan jo Pasal 1449 KHUPerdata, penggugat dapatmengajukan Yurisprudensi Pengadilan Negeri Kupang Nomor :17//pdt.G/2020/ PN KPG, sebagaimana angka 2 dan 3 bahwa ahiiwaris Para Tergugat (anakanak kandung Alm.

Tobias Saeketu)mengakui dan menyetujui bahwa Ayah Kandung para Tergugat telahmengalihkan hak atas tanah milik Pihak Pertama(penggugat) kepada Pihak lain tanpa memilik alas hak yang sah.Sehingga dapatlah tergambar jelas bahwa Pasal 1328 KUHPerdataberbunyi : penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkansuatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihakadalah sedemikian rupa, sehingga nayata bahwa pihak yang laintidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat.Sangatlah

Bahwa tindakan Penggugat yang telah dengan sengaja memanipulasikebenaran data mengenai luas areal produktif dan tegakkan selain patutdianggap sebagai suatu upaya tipu daya sebagaimana dimaksud dalamPasal 1328 Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUH Perdata) jugabertentangan dengan kewajiban Penggugat sebagaimana diatur dalamPasal 12 ayat (1) Perjanjian KSO yang mengatur dengan tegas dan jelas(kutipan)," Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua sebagaimana PihakKedua Menjamin Pihak Pertama atas kebenaran

Notaris Erwin WahyuPurwantoro;Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang dengan sengaja telahmemberikan keteranganketerangan yang palsu atau keterangan yang tidakbenar disertai tipu muslinat kepada Penggugat Rekonvensi, khususnyamengenai luas areal dan jumlah tegakan dalam perjanjian KSO tersebut,sehingga Penggugat Rekonvensi menjadi terbujuk untuk menandatanganiPerjanjian KSO tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum yaitumelakukan penipuan secara perdata sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 1328

Pasal 1323, Pasal 1324, Pasal1325, Pasal 1326 dan Pasal 1327 KUH.Perdata ; Penipuan (bedrog), jo Pasal 1328 KUH.Perdata ; Bahwa kesesatan (dwaling) mengenai orangnya (ic.sipenjual objek sengketa) yang diamankan error inpersona adalah salah satu alasan untuk membatalkanperjanjian.

Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 04 Juli 2013 No.1328/Q.4.15/EP.2/09/2013 sejak tanggal 04 September 2013 sampaidengan tanggal 23 September 2013 di3. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakantertanggal 05 September 2013 Nomor : 341/SPP/Pen.Pid.B/2013/PN.Trk terhitung sejak tanggal 05 September 2013 sampai dengantanggal 04 Oktober 2013 di4.

Bahwa pernyataan dalam Duduk Persoalan angka 12 dua belasyang menyatakan : Maka Akta Jual Beli aquo harus dibatalkan ataudinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1321KUHPerdata jo Pasal 1328 KUHPerdata.Pernyataan tersebut telah disangkal sendiri oleh PARAPENGUGAT, dalam Duduk Persoalan angka 3 tiga yangmenyatakan :Bahwa TERGUGATI yang ditawari PARAPENGGUGAT bersedia untuk membeli tanah milik PARAPENGGUGAT seharga Rp.1.200.000.000, (satu milyardua ratus

Bojongsari yang dikenal dengan namaBlok GL20.20) Sebidang tanah seluas 78 m2, sebagaimana tercatat dalamSertipikat Hak Milik No. 1328 atas nama TERGUGAT, terletak di ProvinsiJawa Barat, Kota Depok, Kec. Bojongsari yang dikenal dengan namaBlok GL21.21) Sebidang tanah seluas 78 m2, sebagaimana tercatat dalamSertipikat Hak Milik No. 1320 atas nama TERGUGAT, terletak di ProvinsiJawa Barat, Kota Depok, Kec.

Di mana dalam KUH Perdatatelah diatur tentang sebabsebab dibatalkannya suatu perjanjian hanyadikarenakan adanya unsur paksaan (Pasal 1323 KUH Perdata) dan penipuan(Pasal 1328 KUH Perdata).Fakta kejadian dan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaanpersidangan tidak ada satupun unsurunsur tersebut yang terindikasi padawaktu penadatangan perjanjian kredit dan peraturan yang lainnya.

Bahwa merujuk pada pasal 1328 KUHPerdata dan pasal 282 KUHDagang, disebutkan dengan jelas bahwa penipuan menyebabkan perjanjian dibatalkan.Pasal 1828 KUHPerdata :".Peniouan merupakanalasan untuk pembatalanpersetujuan, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salahsatu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyatabahveapihak yang lain tidak telah membuat perikatan jikatidak dilakukan tipu muslihat tersebut".

Halaman 21 dari 66 halaman, Putusan Nomor 57/Padt.G/2015/PN Jmb.Berdasarkan ketentuan pasal 1328 KUHPerdata tersebut secarajelas dan tegas mengatur mengenai penipuan atau hal yang tidakbenar akan berakibat pada pembatalan persetujuan/oembatalan polis.Pasal 282 KUHDagang berbunyi :"Apabila batalnya perjanjian (asuransi) itu disebabkan siTertanggung, makatetaplah si Penanggung menerimaPreminya, dengan tidak mengurangi tuntutanpidananyaapabila ada alasan untuk itu".

TERGUGAT menanggapinya sebagai berikut : Bahwa dalil yang disampaikan PENGGUGAT adalah sangat keliru,bahwa sesuai uraian Jawaban TERGUGAT telah sesuai denganketentuan dan aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkanketentuan Umum Polis Induk No. 012013M0003 Pasal 2 ayat 2 danPasal 3 ayat 1 dan Pasal 3 ayat 3 mengenai Dasar Asuransi danKetentuan Tidak Dapat Disanggah dan pasal 251 KUHDagang(terkait Prinsip Itikad Baik (Principle of Utmost Good Faith), Pasal282 KUHDagang dan Pasal 1328 KUHPerdata.

., sehingga Penggugat memintakan pembatalan terhadap AJB dimaksud;Pasal 1328 KUHPerdata Penipuan merupakan suatu alasan untuk mernbatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu plhak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akanmengadakan peijanjian itu tanpa adanya tipu muslihat.

Penipuan tidak dapathanya dikirakira, melainkan harus dibuktikan;Bahwa menurut Pasal 1328 KUHPerdata diatas, pembatalan terhadap suatuperjanjian atas dasar penipuan haruslah dibuktikan, penipuan yang dimaksudPenggugat adalah adanya orang lain yang mengaku sebagai dirinya dalammelakukan jual beli melalui AJB No. 137 dan AJB No. 138, akan tetapi dalamgugatan tidak jelas siapa yang telah melakukan penipuan terhadap Penggugatsementara untuk membatalkan suatu perjanjian karena unsur penipuan haruslah

suami Penggugat (bacafigur) seharusnya dibuktikan lebih dahulu melalui Suatu putusanpidana, atau jika tidak, maka figur tersebut harus ditarik sebagai piHal. 41 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT.DKIhak, agar gugatan menjadi terang, jelas dan lengkap; Menghadirkan figur tersebut kalaupun benar ada, quad non, wajib dilakukan karena Penggugat tidak pernah dapat membuktikan bahwajual beli tersebut dilakukan oleh figur (baca : figur tersebut tidak pernah dibuktikan melalui sutau putusan peradilan);Pasal 1328

SHM No.451/Desa Ngunut atas nama Imam MuhtardSHM No.1328/Desa Rejotangan atas nama Imam Muntar.Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Padt.Bth/2017/PN TlgC.Jelas secara yuridis bahwa obyek SHM yang menjadi obyek sengketa tersebutBUKAN atas nama PELAWAN.Bahwa Dengan demikian sangat tampak sekali bahwa Pelawan hanya sekedarmengakungaku pemilik atas obyek sengketa.Bahwa dengan Pelawan hanya sekedar mengakungaku pemilik obyeksengketa (Pelawan BUKAN pemilik Obyek sengketa) maka dapat dinyatakanPelawan

SHM No.1328/Desa Rejotangan atas nama Imam Muhtar,yang telah dipasang Sertifikat Hak Tanggungan dan APHT yang selanjutnyadisebut obyek sengketa.Berdasarkan data YURIDIS pada sertifikat TIDAK ADA yang menyebutkanbahwa perolehan hak atas tanah ataupun peralihan hak atas tanah berasal dari pinjammeminjam, waris atau bentuk lainnya.

Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1328 KUHPerdata yang menyebutkan, "Penipuan merupakan suatu alasan untukmembatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satupihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akanmengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapathanya dikirakira, melainkan harus dibuktikan;Tentang Ekseptio Non Adimpleti Contractus15.Eksepsi ini berkaitan dengan perjanjian timbal balik.

Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1328 BW yangmenyebutkan, "Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatupersetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalahsedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akanmengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat.

Nama Xxxxx,dijual kepada Radja Manurungdengan akte jual beli No 51/Smda ilir/I/98 tanggal 2011998dibuat dihadapan Notaris selaku PPAT Maruli Sitanggang,SHsehingga SHM berubah Menjadi No 3350 kemudian dijualkembali kepada Sdr XXXXXXXXXX/Marisa Trisnawatiberdasarkan Akte jual Beli No 583/2012 Tanggal 11102012dihadapan Notaris Hernawan Hadi,SH selaku PPAT kotaSamarinda.Halaman 38 dari 98 putusan Nomor51/Pdt.G/2020/PA.Smd2) SHM No 44 atas Nama Xxxxx, dijual kepada Ibu XXXXXsesuai akte jual beli No 1328

Bahwa menanggapi dalil para Penggugat Rekonvensi di poin 12 Bahwadengan tegas Tergugat Rekonvensi Tolak, bahwa Tergugat Rekonvensidalam hal menjual rumah SHM No 55 Atas Nama Xxxxx untuk melunasihutang pihakpihak luar terkait lelang menjual dan mencari pembeliusaha Tergugat Rekonvensi sendiri dan tidak pernah melibatkan ParaPenggugat Rekonvensi dan tanah yang tersisa dengan SHM No 44atas Nama Xxxxx yang sekarang berubah menjadi SHM No 3341 atasNama Ibu XXXXX sesuai akte jual beli No. 1328/Smd Ilir

Bahwa Menanggapi dalil Para Penggugat Renkonvensi di poin 14dengan tegas Tergugat Rekonvensi Tolak,Bahwa harta yang dimaksudmau dibagi yang mana kalau yang dimaksud rumah SHM No 3341 AtasNama Ibu XXXXX sesuai akte jual beli No. 1328/Smd Ilir/2001 tanggal17102001 Notaris PPAT A.

Pemanggilan/pemberitahuanSidang,biaya Peninjauan Setempat dan biaya perkara Persidangan.Halaman 52 dari 98 putusan Nomor51/Pdt.G/2020/PA.SmdMenyegel dan Menetapkan Obyek Sengketa menjadi berstatusQuo,serta menetapkan demi keamanan bersam a, dilarang melakukansegala bentuk kegiatan diatas lahan obyek sengketa tanpa seizinPengadilan Agama Samarinda.IV.DALAM REKONPENSI Menerima Eksepsi Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensiseluruhnya.Menyatakan Rumah SHM No 3341 Atas Nama Ibu XXXXX sesuaiAkte jual Beli No 1328

Il kepada Pembanding/Terbantah dengan mengaku bahwa Turut Terbanding IV/Terbantah Ill adalah istri yangsah, maka konsekuensi hukum dari adanya penipuan dalam PerjanjianKredit tersebut, adalah Pembanding/Terbantah yang nyatanyata telahdirugikan akibat adanya perbuatan Turut Terbanding I/Terbantah Il berhaksepenuhnya umtuk mengajukan pembatalan Perjanjian Kredit, karenapenipuan terkait dengan syarat subyektif perjanjian yaitu kesepakatan parapihak, hal tersebut sesuai dengan pasal 1321 jo. pasal 1328

Arbitrase dapatdibuktikan oleh Turut Termohon bahwa permohonan pembatalan yangdiajukan oleh Pemohon:Tidak didasarkan buktibukti atau dokumen yang membuktikantelah memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 70 UndangUndang Arbitrase;Prematur, karena alasan yang diajukan Pemohon sebagai dasarpermohonan berdasarkan Undang Undang Arbitrse harus dibuktikanterlebih dahulu dalam suatu proses pembuktian serta diputuskanoleh Pengadilan baik untuk perkara pidana maupun perdataSejalan dengan hal tersebut Pasal 1328

Sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang berbunyi:suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk halhal yang dengan tegasdinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurutsifat perjanjian, dinaruskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undangundang;Dalam perjanjian a quo Termohon tidak melampirkan kartuIdentitasanya/kartu anggota sebagai Konsultan untuk memenuhi unsurunsur dalam membuat perjanjian a quo dan Pasal 1328 KUHPerdatayang berbunyi "penipuan merupakan suatu alasan

Sepakat (Pasal 1321 1328 Kitab Undangundang Hukum Perdata);Supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakatterhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikanpersetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yangdisepakati.

Pertama () ;2) Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 1325/2012 atasnama Imelia Jivena yang dibebani dengan Hak Tanggungan No.2341/2012 (Peringkat Pertama (I) ;3) Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 1326/2012 atasnama Selvi Yulianto yang dibebani dengan Hak Tanggungan No.2342/2012 (Peringkat Pertama (I) ;4) Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 1327/2012 atasnama Lanny Simon yang dibebani dengan Hak Tanggungan No.2340/2012 (Peringkat Pertama (I);5) Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 1328

Jopy.B.Sarante, selaku Kepala PelaksanaBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung, selanjutnya diberitanda (P.5); 222 n nnn nnn nnn nnnFotokopi Surat Keputusan Walikota Bitung Nomor 821.2/BKDD/SK/55/2009atas nama Ir.Francisca Anna Poeloe,MSi, tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Hanny Sondakh, selaku WaliKota Bitung, selanjutnyadiberi tanda (P.6); : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor: 823.4/BKD/SK/1328/2005 atas nama Ir.Francisca Anna Poeloe,MSi, tanggal 10

pokoknyamendalilkan bahwa tanda tangan yang terdapat dalam SuratKeterangan Transaksi Jual Beli Tanah tanggal 25 Maret 2010tersebut dipalsukan; Penggugat dalam dalam posita nomor 4 mendalilkan sebagai berikut :Bahwa Penggugat merasa tidak pernah membubuhkan tandatangannya pada SURAT KETERANGAN TRANSAKSI JUAL BELITANAH tanggal 25 Maret 2010 alias dipalsukan, oleh karena ituSURAT KETERANGAN TRANSAKSI JUAL BELI TANAH tanggal 25Maret 2010 tersebut mempunyai cacat hukum ; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1328

Untuk lebihlengkapnya ketentuan Pasal 1328 KUHPerdata kami kutip sebagaiberikut :Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian,apabila tipumuslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalahsedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidaktelah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipumuslihattersebut. ; 27222222 nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnnePenipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan ;Bahwa selain tersebut di atas, perbuatan pemalsuan

;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1328 KUHPerdata jo.

., sehinggaPenggugat memintakan pembatalan terhadap AJB dimaksud;Pasal 1328 KUHPerdata Penipuan merupakan suatu) alasan untukmernbatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satuplhak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidakakan mengadakan peijanjian itu tanpa adanya tipu muslihat.

Penipuan tidakdapat hanya dikirakira, melainkan harus dibuktikan;Bahwa menurut Pasal 1328 KUHPerdata diatas, pembatalan terhadap suatuperjanjian atas dasar penipuan haruslah dibuktikan, penipuan yang dimaksudPenggugat adalah adanya orang lain yang mengaku sebagai dirinya dalammelakukan jual beli melalui AJB No. 137 dan AJB No. 138, akan tetapi dalamgugatan tidak jelas siapa yang telah melakukan penipuan terhadap Penggugatsementara untuk membatalkan suatu perjanjian karena unsur penipuanharuslah nyata

hukumpihak yang disebutkan sebagai bukan Penggugat dan suamiPenggugat (baca figur) seharusnya dibuktikan lebih dahulumelalui Suatu putusan pidana, atau jika tidak, maka figur tersebutharus ditarik sebagai pihak, agar gugatan menjadi terang, jelas danlengkap; Menghadirkan figur tersebut kalaupun benar ada, quadnon, wajid dilakukan karena Penggugat tidak pernah dapatmembuktikan bahwa jual beli tersebut dilakukan oleh figur (baca :figur tersebut tidak pernah dibuktikan melalui sutau putusanperadilan);Pasal 1328