Bahwa aturan hukum yang dilangar terkait dengan pertimbangan hukum diatas adalah Majelis Hakim Judex Facti telah melakukan ultra petita, yaitumengadili dan memutus perkara di luar luar pokok perkara yang disengketakanpara pihak. Dalam pemeriksaan perkara a quo, para pihak sama sekali tidakmempermasalahkan biaya yang sudah dikeluarkan oleh Termohon Kasasisebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah).

Hal ini menunjukkan Majelis Hakim Judex Facti telahmelakukan ultra petita dengan memutus perkara melebihi pokok perkara yangdisengketakan para pihak;5. Bahwa selain telah melakukan ultra petita, Majelis Hakim Judex Facti jugatelah melanggar azas audi et alteram partem dengan hanya mempertimbangkandalil dari Termohon Kasasi saja. Memang benar bahwa Termohon Kasasi telahmembayar Rp. 55.000.000,0 (lima pulu lima ribu Rupiah) dan pada akhirnyatidak jadi diberangkatkan.

Amar keputusan BPSK ultra petita;a. Bahwa Majelis Arbitrase pada BPSK Kabupaten Batubara nyatanyata telahkeliru dalam amar keputusannya yang menghukum Pemohon untukmengganti kerugian moril dan materil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah).

Hal ini karena pada tuntutan sebagaimana dalam halaman 2Keputusan Nomor 12/PTS.ARB/BPSKBB/II/2016 Perkara Nomor539/P3K/BPSKBB/X/2015, Termohon tidak pernah menuntut ganti kerugianmoril dan materil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Dengan demikian Keputusan Nomor 12/PTS.ARB/BPSKBB/II/2016,senyatanya merupakan putusan ultra petita karena Majelis Arbitrasetelah memutuskan melebihi daripada yang dimintakan/dituntut olehTermohon dalam permohonannya.

Hal demikian telah melanggar azasnon ultra petita sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3)Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR);Berdasarkan uraian di atas maka cukup beralasan hukum apabila MajelisHakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian membatalkan Keputusan ArbitraseNomor 12/PTS.ARB/BPSKBB/II/2016 Perkara Nomor 539/P3K/BPSKBB/X/2015;7.

senyatanya dalam permohonan sengketa konsumen,Termohon tidak pernah mendalilkan bahwa Pemohon telah melanggar ......dan seterusnya;Bahwa alasan tersebut adalah alasan yang keliru dan dibuatbuat olehPemohon, dalam Putusan Arbitrase Nomor 12/PTS.ARB/BPSKBB/II/2016Perkara Nomor 539/P3K/BPSKBB/X/2015 jelas pihak yang bersengketa adalahJuliana Marpaung (Konsumen) dengan PT Polis Asuransi Jiwa Prudential(Pelaku Usaha) bukanlah dengan Pemohon yaitu PT Prudential Life Assurance;Amar putusan BPSK ultra petita

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh paraPembanding semula Tergugat dan Tergugat III diajukan dalam tenggangwaktu dan dengan cara serta memenuhi syarat lainnya yang ditentukan olehundang Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa para Pembanding semula Tergugat danTergugat Ill mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memuatalasan keberatan sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA:1.Putusan mengandung ultra petita

puluh lima juta tiga ratus duapuluh ribu rupiah);Amar putusan angka 4(empat) sebagaimana terurai di atas tidak adadalam tuntutan / petitum Terbanding/Penggugat.Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam halini bertentangan dengan ketentuan pasal 178 Ayat (3) HIR yangmenegaskan bahwa:Hakim dilarang menjatuhkanputusan atashalhal yang tidakdiminta atau mengabulkan lebih dari yang digugat.Oleh karena putusan Judex Factie Pengadilan Negeri KabupatenKediri secara nyata mengandung ultra petita

Putusan Nomor 642/PDT/2017/PT SBY.Menimbang, bahwa mengenai eksepsi telah dipertimbangkan dengantepat dan benar oleh Majelis hakim tingkat pertama, karenanya Majelis Hakimtingkat banding dapat menyetujui dan harus dipertahankan;Menimbang, bahwa para Pembanding semula Tergugat dan TergugatIll diantaranya mengajukan alasan keberatan bahwa putusan PengadilanNegeri Kabupaten Kediri tanggal 16 Agustus 2017 Nomor26/Pdt.g/2017/PN.Gpr melanggar asas ultra petita, karena melebihi tuntutanPenggugat atau mengabulkan

putusan tingkat pertama tentang pokok perkara, dalampertimbangan dan pendapatnya Majelis Hakim tingkat banding menilai telahtepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat banding mengambil alihpertimbangan a quo menjadi pertimbangan sendiri, dengan menambahpertimbangan sendiri atas memori dan kontra memori yang diajukanpembanding dan Terbanding sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal17 September 2019 menyebutkan bahwa yudex factie telan melampauiwewenang (Ultra Petita

Selanjutnya Terbanding/Penggugat dalam kotramemori bandingnya tertanggal 29 Oktober 2019 menyatakan menolak dengantegas dalildalil dalam memori banding yang menyatakan yudex factie telahmelampaui wewenang karena memutus melebihi permintaan (ultra petita);Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan memoribanding tersebut diatas berpendapat bahwa Pembanding keliru memahamihukum kewarisan Islam, bahwa hukum kewarisan dalam Islam bila seseorangHim. 10 dari 16 him. Put.

Asas keadilan berimbang dimana perbandingan bagian lakilaki denganbagian perempuan adalah 2 banding 1;Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan yudex factie melakukanultra petita,adalah keliru dan tidak benar. dalam hal ini Majelis Hakim tingkatbanding setelah meneliti gugatan Penggugat dan pertimbangan dan dalamamar putusan tentang petitum angka 5 dan angka 9 dan dalam hal inidikabulkan poin angka 9 yaitu terdapat dalam amar putusan poin 5 yangmenetapkan ahli waris pengganti dari alm.

sudah memilihPengadilan Negeri Bekasi sebagai tempat penyelesaian atas perselisihanyang timbul sebagai akibat perjanjian pinjaman uang antara PemohonPeninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali, makaPengadilan Negeri Cibinong dengan sendirinya tidak berhak dan tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan dari TermohonPeninjauan Kembali dahulu Penggugat ini. karena sudah menjadikewenangan dari Pengadilan Negeri Bekasi;Judex Facti keliru dan khilaf karena melanggar asas ultra petita

Bahwa perkara ini adalah perkara tentang hutang piutang, bukan tentangsengketa kepemilikan atas sesuatu barang, sehingga karenanya makapenghukuman oleh Judex Facti untuk menyerahkan tanah dan bangunan,selain telah melanggar dan bertentangan dengan asas ne ultra petita, jugabertentangan dengan hukum acara, sebab perkara ini adalah perkaraHal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 299 PK/Pdt/2014tentang hutang piutang bukan sengketa kepemilikan.

Atas dasar ini, cukupalasan untuk menyatakan Putusan Arbitrase a quo tidak dapatdieksekusi/non executable.13.3 Putusan Arbitrase a quo bertentangan dengan ketertiban umumkarena melanggar asas ultra petita (ultra petitum partium)Secara universal maupun berdasar hukum acara yang berlaku diIndonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR,melarang putusan melanggar prinsip ultra petitum partium, yaknidilarang mengabulkan dan menjatuhkan putusan yang melebihidari apa yang diminta oleh pihak

(Angka 13.2, halaman 8 GugatanPerlawanan Para Pelawan).a Putusan Arbitrase a quo bertentangan dengan ketertiban umum karenamelanggar asas ultra petita (ultra petitum partium). (Angka 13.3, halaman 10Gugatan Perlawanan Para Pelawan).4. Putusan a quo mengandung pertimbangan yang saling kontroversisehingga dikualifikasi sebagai putusan yang melanggar ketertiban umum.(Angka 13.4, halaman 11 Gugatan Perlawanan Para Pelawan).5.

Putusan Arbitrase a quo melanggar asas ultra petita mengandung cacatkontraversi.Dimana atas dalildalil dalam gugatan permohonan tersebut telah diperiksa dandiputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 01/PembatalanArbitrase/2009/PN.JKT.PST (Bukti T1) yang amarnya sebagai berikut:MENGADILIDalam Provisi :e Menolak permohonan Provisi Para Pemohon untukseluruhnya;Dalam Eksepsi:e Menolak Eksepsi Termohon untukseluruhnya;Dalam Pokok Perkara :e Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;Hal. 25

(halaman 36, alinea 2 dan 3,Putusan Perkara a quo yang dimintakan kasasi).e Bahwa selain para pihak (posita) adalah sama, dalil dalil gugatannya punjuga sama yaitu: Putusan Arbitrase a quo adalah putusan arbitrasenasional, ultra petita, kontraversi, tidak ada irah irah, didaftar melebihiketentuan undang undang dan seterusnya sehingga Putusan arbitrase aquo tidak dapat dieksekusi.e Bahwa pada tanggal 03 September 2009, permohonan gugatanpembatalan arbitrase Perkara No. 01/Pembatalan Arbitrase/ 2009

Putusan Arbitrase a quo melanggar asas ultra petita dan mengandungcacat kontraversi.Dimana dalil dalil gugatan permohonan tersebut telah diperiksa dan diputusPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang amarnya pada pokoknya Menolakpermohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dan Keputusan mana telahdikuatkan oleh Mahkamah Agung R.I. maka gugatan Para Pelawan yangdimohonkan Kasasi oleh Pemohon Kasasi ini adalah nebis in idem.Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal15 April 2010 sudah

sesuatu apapun dan mohon segera dibacakan penepannya;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepadahalhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakansatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum dalam sidang kuasa hukum Penggugat menyatakanmencabut perkara yang diajukannya dengan alasan dalam posita dan Petita

berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwadalildalilpermohonan Pemohon telah terbukti dan dinilai cukup beralasansebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 37 UU No. 1 Tahun1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI, olehkarena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi jjinkepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Blitar ;Menimbang, bahwa terhadap petita

nomor 3 yang meminta ditetapkanhak asuh anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHONlahir di Blitar, 083 Nopember 2003. berada pada Pemohon, Majelis Hakimberpendapat Pemohon tersebut dapat diajukan setelah pokok perkaradiputus sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 66 dan pasal 76 Undangundang nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undangundang nomor 3tahun 2006 dan Undangundang nomor 50 tahun 2009, sehingga MajelisHakim berpendapat untuk mengesampingkan petita nomor 3 dari putusanini ;Menimbang

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pendapathukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagaiberikut:Halaman 15 alinea ke5 sebagai berikut: bahve berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berkesimpulan permohonanbanding Pemohon Banding terhadap koreksi penjualan lokal sebesar Rp.2.316.217.510,00 adalah ultra petita dan tidak dapat diproses lebih lanjutkarena banding hanya dapat diajukan terhadap keputusan atas keberatanyang diajukan oleh Pemohon Banding sedangkan

Rivai,SE, Ak, MSc. dengan pertimbangan sebagai berikut:Halaman 15 alenia ke9 dan ke10 sebagai berikut:bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas koreksi penjualan lokalsebesar Rp. 2.316.217.510,00 bukanlah ultra petita;bahve berdasarkann halhal tersebut di atas Majelis berpendapat koreksipenjualan lokal sebesar Rp. 2.316.217.510,00 tidak dapat dipertahankan;5.

dari Pemohon, yaitu dari nama Sunarti menjadinama yang sebenarnya adalah Yeti Sumyeti;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tersebut, menurut Hakimtidak menyelesaikan permasalahan permohonan ini secara tuntas, karena padaprinsipnya Kutipan Akta Kelahiran , Kartu Keluarga, tidak akan dapat diterbitkansebelum ada dokumen awal setiap penduduk yaitu dokumen yang menyatakankapan seorang penduduk tersebut lahir atau dokumen pendukung, sehinggadengan demikian maka mengenyampingkan prinsip larangan ultra petita

ataularangan mengabulkan diluar yang diminta dalam Permohonan Pemohon, dandengan memperhatikan asas Peradilan yang murah, sederhana dan biayaringan, selanjutnya Hakim memperbaiki segala sesuatu dalam Petita Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menilai seluruh bukti yangdiajukan oleh Pemohon, Pengadilan berkeyakinan bahwa Pemohon dapatmembuktikan identitas diri orang tua Pemohon dalam hal ini saksisaksi yangtelah hadir dipersidangan;Menimbang bahwa dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun2006

HakimTingkat pertama tentang hak hadhanah dan biaya hadhanah terhadapkedua anak tersebut (ANAK 1 dan ANAK 2), Pengadilan Tinggi Agamatidak sependapat, karena Penggugat/Pembanding sejak awal tidakmeminta dalam gugatannya untuk ditetapkan hak hadhanah dan biayahadhanah kedua anak tersebut sekalipun dalam faktanya kedua anaktersebut tinggal bersama dengan ibunya (Penggugat/Pembanding), olehMajelis Hakim Tingkat pertama telah dikabulkan sesuatu yang melebihi apayang dituntut oleh Penggugat/Pembanding (ultra petita

), hal inibertentangan dengan pasal 178 ayat 3 HIR dan Yurisprudensi MahkamahAgung Nomor 721 K/AG/2013 tanggal 13 Desember 2013, menetapkanhak hadhanah tanpa diminta oleh pihak adalah termasuk ultra petita,disamping itu berdasarkan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam anakyang sudah mumayyiz mempunyai hak pilin apa ikut kepada ayahnya atauibunya, sedang anak yang bernama ANAK 1 sudah mumayyiz yang berartimempunyai hak pilih apa ikut kepada ayahnya (Tergugat) atau ibunya(Penggugat), disisi lain

Dengan demikianBPSK Kota Surakarta telah mengabulkan hal yang tidak pernah diminta oleh TermohonKeberatan (Ultra Petita);Berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata, yang berbunyi:Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

kewenangan memutusan sengketa antara para pihak, oleh karenanyamekanisme penyelesaian sengketa melalui Arbitrase merupakan Quasi YudicialSettlement yang berlaku Hukum Acara Perdata sebagai hukum yang mengatur tata caramenyelesaikan sengketa;Bahwa Hukum Acara Perdata berlaku asas Verhadlungs Maxime, yang berartiluas lingkup sengketa ditentukan oleh pihak yang bersengketa, Hakim (arbiter) tidakboleh memutus melebihi dari yang diminta oleh para pihak, sehingga tidak terjadiputusan yang bersifat Ultra Petita

Oleh karenanya Putusan BPSK Kdta Surakarta telahmelampaui batas wewenangnya (Ultra Petita), sehingga harus dibatalkan;Bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perindustriandan Perdagangan RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas danWewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang berbunyi :1 Putusan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3huruf, meliputi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/ataukerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ataumemanfaatkan

setaranilainya; atau;c Perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut BPSK tidak berwenang untukmembatalkan hubungan hukum antara Pelaku Usaha dengan Konsumen;Bahwa berdasarkan alas analasan tesebut di atas, Putusan BPSK Kota SurakartaNomor : 0206/LS/ IV/2012/BPSK.Ska. yang dikuatkan oleh Putusan PengadilanNegeri Surakarta Nomor : 105/ Pdt.G/ BPSK/ 2012 / PN.Ska. telah melanggar asasVerhandlungs Maxime yang mengakibatkan Putusan Aquo melampaui batas wewenang(Ultra Petita

Bahwa petita yang dimohonkan oleh Penggugat dalam suratgugatannya pada angka 3. (tiga) dikutip berbunyi sebagai berikut : 3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara :A. Keputusan Fiktif Negatif Berupa Sikap Diam dari Tergugat atasSurat Penggugat : 222222 nnn ne one1. Surat No. A136/DMKBN/2013, tertanggal 20 Mei 2013, yangdituiukan kepada Bupati Aceh Singkil, perihal PermohonanPertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT.Delima Makmur ; "22. Surat No.

Bahwa dengan petita sebagaimana tersebut di atas, menjadipertanyaan, bagaimana caranya seorang Tergugat mencabut keputusan fiktif negatif tersebut ;3. Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum, terhadap objek sengketaberupa keputusan fiktif negatif, seharusnya petita yang dimohonkanoleh Penggugat adalah agar Pengadilan menyatakan batal atau tidaksah keputusan penolakan fiktif negatif dari Tergugat atas suratPenggugat tersebut ; 4.

Bahwa petita yang dimohonkan oleh Penggugat dalam suratgugatannya pada angka 4. (empat) dikutip berbunyi sebagai berikut :4. Mewajibkan Tergugat untuk Memproses atau Menerbitkan SuratKeputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Surat PermohonanPRERQQUGEL nnnnnnnnnn nnn nnn nnn nnn nnn nennenannannansnnnaanannsanannnnnann mannan1. Surat No. A136/DMKBN/2013, tertanggal 20 Mei 2013, yangditujukan kepada Bupati Aceh Singkil, perihal PermohonanPertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT.

Areal lahan yang dimohonkan pertimbangan teknis ketersediaanlahannya oleh Penggugat masih ada permasalahan denganMASYAPAKALl 5 ~n mn nnn nnn nnn nnn nn nnn mem nnn nnn cemnennnnannenBahwa oleh karena itu petita yang dimohonkan oleh Penggugat menjaditidak jelas sifatnya (obscuur libel) oleh karena dalam petita aquo tidakcukup dengan katakata mewajibkan Tergugat untuk memproses ataumenerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan SuratPermohonan Penggugat saja akan tetapi harus dengan secara

(empat) di atas, Tergugat telan membantah kebenaran darigugatan Penggugat berikut dengan segala dalilnya yang bermuara kepadaHalaman 44 dari86Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUNBNApetita yang dimohonkan oleh Penggugat khususnya atas petita yangdimohonkan sebagai berikut : 2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah : A. Keputusan Fiktif Negatif Berupa Sikap Diam dari Tergugat atas SuratPenggugat :1. Surat No.

tersebut diatas pertinbangan Majelis Hakim TingkatBanding telah ternyata tidak menerapkan hukum danperaturanperundangundangan sebagaimana mestinya;Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat denganpertimbangan hukum Mejelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang halaman2/ alinea ketiga yang tidak mempertimbangkan tuntutan et aequo et bonoPemohon Kasasi;Bahwa tuntutan ex aequo et bono merupakan tuntutan subsidair, bukanprimair, maka dalam putusan ex aequo et bono sekaligus merupakanputusan ultra petita

Ultra Petita adalah penjatunan putusan atasperkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebin dari pada yangdiminta, dengan kata lain ultra petita adalah penjatuhan putusan olehHalaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 2557 K/Pdt/2017hakim atas perkara yang tidak dituntut atau mememutus melebihi daripada yang diminta. Prof.

Dan dalam hal ini tidak harus dikwalifikasikan sebagai Ultra Petita Partium;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebakan kepada Penggugatdan pada tingkat banding di bebankan kepada Pembanding;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku yangberhubungan dengan perkara ini;MENGADILI1.

halangan yangsah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugattelah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatanPenggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1)R.Bg.Menimbang, bahwa karena talak Tergugat dijatunkan oleh PengadilanAgama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka talakTergugat dijatunkan dengan talak satu bain shugra.Menimbang, bahwa pada petita

angka 3 surat gugatan adalahperintah undangundang terkait dengan tugas administrasi Panitera,sehingga tanpa diperintah oleh Majelis dalam putusan ini Panitera tetapberkewajiban untuk melaksanakan hal tersebut, sehingga majelis hakimmengesampingkan petita angka 3 tersebut.Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Jo putusan Mahkamah Agungtertanggal 24 Mei 1991 Nomor 29 K/Sip/1950;Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan yang memutuskan lebih dari permohonan Termohon Kasasi/Penggugat jugatelah melanggar azas ultra petita;2 Bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan telah keliru dalam putusannya melanggar azas hukum yaitu unus testisnullus testis apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti satu saksibukan saksi;Bahwa Judex

tahuntersebut oleh karena itu seharusnya Judex Facti menolak atau tidak dapat menerimadalildalil Termohon Kasasi/Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Menimbang, bahwa keberatankeberatan Pemohon Kasasi tidak dapatdibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan mengabulkan gugatanPenggugat untuk sebagian, akan tetapi putusan Judex Facti tersebut perlu diperbaikisepanjang mengenai putusan yang melebihi yang digugat (ultra petita

G/2020/PA.JnpArtinya : Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapanhakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat)atau. pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yangmenjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkanketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, makahakim boleh memutuskan dengan talak satu bain ;Menimbang terhadap petita nomor 3 perihal nafkah anak, oleh

karenadalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut petita a quo, maka olehMajelis tidak lagi dipertimbangkan;Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akantetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sahdan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasanhukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datangmenghadap di persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, danberdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan

Karena itu, menurut Majelis Hakim bahwa petita 2selayaknya untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa sementara dari keterangan saksi pertama dan saksikedua Penggugat mengenai sejak awal tahun 2017 rumah tangga antaraPenggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadipertengkaran, karena Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara denganwanita lain, serta Tergugat sering mempermasalahkan karena sampai saat inibelum mempunyai anak.

Sehinggamenurut Majelis Hakim bahwa petita 3 patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapatdikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepadaPenggugat;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 60B ayat (2) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Negaramelalui DIPA Pengadilan Agama

Putusan Nomor 1123/B/PK/PJK/2017Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku";Terkait Pasal 91(c) dan 91(e) UndangUndang PP, Majelis HakimPengadilan Pajak telah memutuskan hal yang tidak diminta (ultra petita)serta tidak mencerminkan keadilan dan tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku dengan didasarkan padafaktafakta yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya (salahmenentukan permasalahan

Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) danTermohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) mengenaikeabsahan tanda tangan stempel dalam Surat Banding PemohonPeninjauan Kembali (dahulu) Pemohon Banding), termasukkeabsahannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak perlumempersoalkan mengenai tanda tangan stempel dalam Surat Bandingagar pemeriksaan dan penyelesaian perkara dapat dilakukan denganefisien dan efektif;Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan hal yang tidakdiminta (ultra petita

Selama proses persidangan DJP juga tidak pernahmengajukan keberatan atas penggunaan tanda tangan stempeltersebut;Suatu putusan yang mengabulkan hal yang tidak diminta atau lebihdaripada yang dimintakan lazim dikenal sebagai Ultra Petita atau UltraPetitum.

Adapun suatu putusan dapat dikatakan Ultra Petita/UltraPetitum putusan tidak terbatas pada suatu putusan yang mengabulkanhal yang tidak dituntutkan, melainkan juga terhadap putusan yangdidasarkan pada pertimbangan yang berlainan dengan posita;Hanafiah Ponggawa & Partners dalam pendapatnya (Lampiran 7)menyimpulkan bahwa Pengadilan Pajak telah menjatuhkan Putusan65495 secara Ultra Petita/Ultra Petitum karena (a) mengabulkan halyang tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara serta (b) didasarioleh