HakimTingkat pertama tentang hak hadhanah dan biaya hadhanah terhadapkedua anak tersebut (ANAK 1 dan ANAK 2), Pengadilan Tinggi Agamatidak sependapat, karena Penggugat/Pembanding sejak awal tidakmeminta dalam gugatannya untuk ditetapkan hak hadhanah dan biayahadhanah kedua anak tersebut sekalipun dalam faktanya kedua anaktersebut tinggal bersama dengan ibunya (Penggugat/Pembanding), olehMajelis Hakim Tingkat pertama telah dikabulkan sesuatu yang melebihi apayang dituntut oleh Penggugat/Pembanding (ultra petita

), hal inibertentangan dengan pasal 178 ayat 3 HIR dan Yurisprudensi MahkamahAgung Nomor 721 K/AG/2013 tanggal 13 Desember 2013, menetapkanhak hadhanah tanpa diminta oleh pihak adalah termasuk ultra petita,disamping itu berdasarkan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam anakyang sudah mumayyiz mempunyai hak pilin apa ikut kepada ayahnya atauibunya, sedang anak yang bernama ANAK 1 sudah mumayyiz yang berartimempunyai hak pilih apa ikut kepada ayahnya (Tergugat) atau ibunya(Penggugat), disisi lain

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pendapathukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagaiberikut:Halaman 15 alinea ke5 sebagai berikut: bahve berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berkesimpulan permohonanbanding Pemohon Banding terhadap koreksi penjualan lokal sebesar Rp.2.316.217.510,00 adalah ultra petita dan tidak dapat diproses lebih lanjutkarena banding hanya dapat diajukan terhadap keputusan atas keberatanyang diajukan oleh Pemohon Banding sedangkan

Rivai,SE, Ak, MSc. dengan pertimbangan sebagai berikut:Halaman 15 alenia ke9 dan ke10 sebagai berikut:bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas koreksi penjualan lokalsebesar Rp. 2.316.217.510,00 bukanlah ultra petita;bahve berdasarkann halhal tersebut di atas Majelis berpendapat koreksipenjualan lokal sebesar Rp. 2.316.217.510,00 tidak dapat dipertahankan;5.

berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwadalildalilpermohonan Pemohon telah terbukti dan dinilai cukup beralasansebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 37 UU No. 1 Tahun1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI, olehkarena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi jjinkepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Blitar ;Menimbang, bahwa terhadap petita

nomor 3 yang meminta ditetapkanhak asuh anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHONlahir di Blitar, 083 Nopember 2003. berada pada Pemohon, Majelis Hakimberpendapat Pemohon tersebut dapat diajukan setelah pokok perkaradiputus sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 66 dan pasal 76 Undangundang nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undangundang nomor 3tahun 2006 dan Undangundang nomor 50 tahun 2009, sehingga MajelisHakim berpendapat untuk mengesampingkan petita nomor 3 dari putusanini ;Menimbang

dari Pemohon, yaitu dari nama Sunarti menjadinama yang sebenarnya adalah Yeti Sumyeti;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tersebut, menurut Hakimtidak menyelesaikan permasalahan permohonan ini secara tuntas, karena padaprinsipnya Kutipan Akta Kelahiran , Kartu Keluarga, tidak akan dapat diterbitkansebelum ada dokumen awal setiap penduduk yaitu dokumen yang menyatakankapan seorang penduduk tersebut lahir atau dokumen pendukung, sehinggadengan demikian maka mengenyampingkan prinsip larangan ultra petita

ataularangan mengabulkan diluar yang diminta dalam Permohonan Pemohon, dandengan memperhatikan asas Peradilan yang murah, sederhana dan biayaringan, selanjutnya Hakim memperbaiki segala sesuatu dalam Petita Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menilai seluruh bukti yangdiajukan oleh Pemohon, Pengadilan berkeyakinan bahwa Pemohon dapatmembuktikan identitas diri orang tua Pemohon dalam hal ini saksisaksi yangtelah hadir dipersidangan;Menimbang bahwa dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun2006

PTUN) Jambi dan bukan mengajukan gugatan keperdataansebagaimana dilakukannya dalam perkara ini.Bahwa argumentasi di atas makin menunjukkan relevansi nya terutama biladiingat pula bahwa dalam perkara initernyata tak pula tercantum positamaupun = petitum yang iberisi ~=uraian/tuntutan agar Tergugat dihukummengembalikan tanah sengketa, sehingga kalaupun nantinyaPenggugat dinyatakan sebagai pihak yang dimenangkan, makasesuai dengan azas larangan bagi Hakim untuk menjatuhnkan putusan yangbersifat ultra petita

dihukum untukHal 8 dari 22 Hal Putusan Nomor : 16/PDT/2018/PT JMBmengembalikan tanah sengketa dalam keadaan baik, kosong dan tanpa suatubeban apapun juga kepada Penggugat.Bahwa ketiadaan uraian posita maupun tuntutan dalam petitum agarTergugat dihukum mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugatmembawa konsekuensi bahwa Gugatan illusoir (hampa) karena Hakimdalam perkara perdata tidak mungkin mengabulkan hal yang tidak dituntut olehPenggugat (sesuai azas larangan menjatuhkan putusan bersifat ultra petita

TataUsaha Negara Bahwa keberatan terhadap gugatan ILLUSOIR karena tak satupun petitumgugatan yang meminta agar Majelis Hakim Tingkat pertama MenghukumTergugat untuk mengembalikan tanah sengketa dalam keadaan baikkosong ,dan tanpa suatu beban apapun juga kepada Penggugat sehinggaguna memenuhi keinginan Penggugat dalam memenangkan perkara iniMajelis Hakim Tingkat Pertama tidak adil dan tidak profesional(unprofessional conduct) dalam memeriksa perkara ini dengan memberikanpertimbangan Hukum bersifat Ultra Petita

pinjaman kepada Ahli waris (Penggugat/Terbanding) setiap ada kegiatanolah raga dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan oleh masyarakat DesaKungkai diatas tanah ahli waris tersebut, telah dipertimbangkan dengan benar,demikian juga terhadap keberatan terhadap pertimbangan yang bersifat ultra petitamajelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dengan pertimbanganHakim Tingkat Pertama hal ini dihubungkan juga dengan yurisprudensi MA No:1097/a/Pdt/2019 yang membolehkan putusan yang bersifat ultra petita

Dan Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara TermohonKasasi (dahulu Penggugat) dengan Pemohon Kasasi (dahulu Para Tergugat)sebagaimana yang tertera pada kutipan putusan berikut:eceeee oleh karenanya meskipun dalam petitumnya Penggugat tidak menuntutuntuk menyatakan putus hubungan kerjanya dengan Para Tergugat dan hanyamenyatakan akan memberikan kompensasi berupa pesangon," (ultra petita)Bahwa dengan demikian jelasjelas Majelis Hakim telah melampauikewenangannya yaitu penjatuhan putusan

Ketentuan HIR merupakanhukum acara yang berlaku di pengadilan perdata di Indonesia;Ultra petita dilarang, sehingga Judec Facti yang melanggar dengan alasan "salahmenerapkan atau melanggar hukum yang berlaku" dapat mengupayakan kasasi(Pasal 30 UU MA), dan dasar upaya peninjauan kembali (Pasal 67 dan Pasal 74ayat (1) UU MA).

Hakim hanya menimbang halhal yangdiajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (judex nonultra petita atau ultra petita non cognoscitur). Hakim hanya menentukan, adakahhalhal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutanhukum mereka.

Bahwa petita yang dimohonkan oleh Penggugat dalam suratgugatannya pada angka 3. (tiga) dikutip berbunyi sebagai berikut : 3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara :A. Keputusan Fiktif Negatif Berupa Sikap Diam dari Tergugat atasSurat Penggugat : 222222 nnn ne one1. Surat No. A136/DMKBN/2013, tertanggal 20 Mei 2013, yangdituiukan kepada Bupati Aceh Singkil, perihal PermohonanPertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT.Delima Makmur ; "22. Surat No.

Bahwa dengan petita sebagaimana tersebut di atas, menjadipertanyaan, bagaimana caranya seorang Tergugat mencabut keputusan fiktif negatif tersebut ;3. Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum, terhadap objek sengketaberupa keputusan fiktif negatif, seharusnya petita yang dimohonkanoleh Penggugat adalah agar Pengadilan menyatakan batal atau tidaksah keputusan penolakan fiktif negatif dari Tergugat atas suratPenggugat tersebut ; 4.

Bahwa petita yang dimohonkan oleh Penggugat dalam suratgugatannya pada angka 4. (empat) dikutip berbunyi sebagai berikut :4. Mewajibkan Tergugat untuk Memproses atau Menerbitkan SuratKeputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Surat PermohonanPRERQQUGEL nnnnnnnnnn nnn nnn nnn nnn nnn nennenannannansnnnaanannsanannnnnann mannan1. Surat No. A136/DMKBN/2013, tertanggal 20 Mei 2013, yangditujukan kepada Bupati Aceh Singkil, perihal PermohonanPertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT.

Areal lahan yang dimohonkan pertimbangan teknis ketersediaanlahannya oleh Penggugat masih ada permasalahan denganMASYAPAKALl 5 ~n mn nnn nnn nnn nnn nn nnn mem nnn nnn cemnennnnannenBahwa oleh karena itu petita yang dimohonkan oleh Penggugat menjaditidak jelas sifatnya (obscuur libel) oleh karena dalam petita aquo tidakcukup dengan katakata mewajibkan Tergugat untuk memproses ataumenerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan SuratPermohonan Penggugat saja akan tetapi harus dengan secara

(empat) di atas, Tergugat telan membantah kebenaran darigugatan Penggugat berikut dengan segala dalilnya yang bermuara kepadaHalaman 44 dari86Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUNBNApetita yang dimohonkan oleh Penggugat khususnya atas petita yangdimohonkan sebagai berikut : 2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah : A. Keputusan Fiktif Negatif Berupa Sikap Diam dari Tergugat atas SuratPenggugat :1. Surat No.

sudah memilihPengadilan Negeri Bekasi sebagai tempat penyelesaian atas perselisihanyang timbul sebagai akibat perjanjian pinjaman uang antara PemohonPeninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali, makaPengadilan Negeri Cibinong dengan sendirinya tidak berhak dan tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan dari TermohonPeninjauan Kembali dahulu Penggugat ini. karena sudah menjadikewenangan dari Pengadilan Negeri Bekasi;Judex Facti keliru dan khilaf karena melanggar asas ultra petita

Bahwa perkara ini adalah perkara tentang hutang piutang, bukan tentangsengketa kepemilikan atas sesuatu barang, sehingga karenanya makapenghukuman oleh Judex Facti untuk menyerahkan tanah dan bangunan,selain telah melanggar dan bertentangan dengan asas ne ultra petita, jugabertentangan dengan hukum acara, sebab perkara ini adalah perkaraHal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 299 PK/Pdt/2014tentang hutang piutang bukan sengketa kepemilikan.

G/2020/PA.JnpArtinya : Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapanhakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat)atau. pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yangmenjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkanketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, makahakim boleh memutuskan dengan talak satu bain ;Menimbang terhadap petita nomor 3 perihal nafkah anak, oleh

karenadalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut petita a quo, maka olehMajelis tidak lagi dipertimbangkan;Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akantetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sahdan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasanhukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datangmenghadap di persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, danberdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan

yaitu dari nama Dida Suwarsa menjadi nama yangsebenarnya adalah Muhammad Daud lorahim;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tersebut, menurut Hakimtidak menyelesaikan permasalahan permohonan ini secara tuntas, karena padaprinsipnya Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, tidak akan dapat diterbitkansebelum ada dokumen awal setiap penduduk yaitu dokumen yang menyatakankapan seorang penduduk tersebut lahir atau dokumen pendukung, sehinggadengan demikian maka mengenyampingkan prinsip larangan ultra petita

ataularangan mengabulkan diluar yang diminta dalam Permohonan Pemohon, dandengan memperhatikan asas Peradilan yang murah, sederhana dan biayaringan, selanjutnya Hakim memperbaiki segala sesuatu dalam Petita Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menilai selurun bukti yangdiajukan oleh Pemohon, Pengadilan berkeyakinan bahwa Pemohon dapatmembuktikan identitas diri Pemohon dengan mengganti nama sebelumnyatertulis dan terbaca Dida Suwarsa menjadi Muhammad Daud lbrahim dengantelah buktikan buktibukti

tersebut diatas pertinbangan Majelis Hakim TingkatBanding telah ternyata tidak menerapkan hukum danperaturanperundangundangan sebagaimana mestinya;Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat denganpertimbangan hukum Mejelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang halaman2/ alinea ketiga yang tidak mempertimbangkan tuntutan et aequo et bonoPemohon Kasasi;Bahwa tuntutan ex aequo et bono merupakan tuntutan subsidair, bukanprimair, maka dalam putusan ex aequo et bono sekaligus merupakanputusan ultra petita

Ultra Petita adalah penjatunan putusan atasperkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebin dari pada yangdiminta, dengan kata lain ultra petita adalah penjatuhan putusan olehHalaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 2557 K/Pdt/2017hakim atas perkara yang tidak dituntut atau mememutus melebihi daripada yang diminta. Prof.

Karena itu, menurut Majelis Hakim bahwa petita 2selayaknya untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa sementara dari keterangan saksi pertama dan saksikedua Penggugat mengenai sejak awal tahun 2017 rumah tangga antaraPenggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadipertengkaran, karena Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara denganwanita lain, serta Tergugat sering mempermasalahkan karena sampai saat inibelum mempunyai anak.

Sehinggamenurut Majelis Hakim bahwa petita 3 patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapatdikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepadaPenggugat;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 60B ayat (2) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Negaramelalui DIPA Pengadilan Agama

sesuatu apapun dan mohon segera dibacakan penepannya;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepadahalhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakansatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum dalam sidang kuasa hukum Penggugat menyatakanmencabut perkara yang diajukannya dengan alasan dalam posita dan Petita

dengan memuat ide desrech yang meliputiasas. kepastian hukum (Rechtsicherheit), asas Keadilan(Gerechttigkeit) dan asas kemanfataan (Zwechtmassigkeit),walaupun dalam hal ini petitum gugatan yang diajukan olehTerbanding/Penggugat masih terdapat kurang sempurnanya dalamtuntutan (petitum) tersebut perlu memuat tahapan decloratoir,constitutif dan condemnatoir, akan tetapi setidaknya yang terhormatMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur sekiranyabisa mempertimbangkan dengan putusan Ultra Petita

, walupunmemang terdapat laranganlarangan mengenai Ultra Petitasebagaimana dalam Putusan MA RI Nomor 339K/Sip/1969, tertanggal21 Februari 1970, akan tetapi perlu juga diketahui bersama, agar tidakterjadinya kekosongan hukum dan bisa menjadi pertimbangan hukum,bahwa dimana sebenarnya ada beberapa Putusan Mahkamah AgungHalaman 16 dari 42 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PTA Smd.Republik Indonesia yang telah berani membuka bingkai mengenallarangan Ultra Petita yaitu adalah sebagai berikut :1.

Putusan MA RI Nomor 140K/Sip/1971, yang padapokoknya menyatakan membenarkan hakim membuat putusanyang bersifat Ultra Petita dengan syarat harus masih dalamkerangka yang serasi dengan inti gugatan ;2. Putusan MA RI Nomor 556K/Sip/1971, yang padapokoknya menyatakan hakim boleh memutus mengabulkangugatan yang melebihi permintaan dengan syarat harus masihsesual dengan kejadian materiil;3.

Putusan MA RI Nomor 425K/Sip/1975, yang padapokoknya menyatakan hakim boleh melakukan Ultra Petita dalammenetapkan berapa sepantasnya jumlah ganti rugi yang harusdibayarkan, meskipun Penggugat mempunyai hak untuk menuntutsejumlah ganti rugi tertentu ;Bahwa Jurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatasmerupakan sikap Mahkamah Agung RI dalam mengisi kekosonganhukum, yaitu memberikan batasan yang lebih moderat tanpa harusberanjak jauh dari aturan pokok tentang Ultra Petita agar tidak adakesewenangwenangan

hakim dalam memutuskan suatu perkaraperdata walaupun ada sesuatu hal yang terlarang, sementara ituuntuk halhal yang bersifat substansial tidak boleh terlewatkan hanyadikarenakan oleh halhal yang misalnya terkait ketidak sempurnaangugatan atau petitum yang tidak tergambar secara jelas Sehinggademi terwujudnya keadilan hakim diperbolehkan melakukanUltra Petita, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim PengadilanTinggi Agama Kalimantan Timur dalam perkara A quo sekiranya bisaHalaman 17 dari 42 Putusan

Vide Bukti PK7) terdapat koreksi fiskal atasperedaran usaha PPh Badan di tahun yang sama (Tahun 2006), dankarenanya Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dan jugaMajelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat telah terjadi peredaranusaha yang tidak dilaporkan dalam SPTSPT PPN dalam tahun 2006tersebut;Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) melakukan penelitian ternyata Putusan Pengadilan PajakNomor Put.34835/PP/M.1/15/2011 itu sendiri didasarkan atas asumsidan ultra petita

, yaitu dengan menyatakan Keputusan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) Nomor KEP243/P.07/2009Tanggal 20 April 2009 cacat hukum (karena melanggar norma hukumprosedural) dan tanpa suatu bukti apapun (asumsi) Majelis HakimPengadilan Pajak, kemudian kembali kepada tata cara melakukanperhitungan dalam penerbitan SKPKB PPh Nomor 00008/206/06/063/08(Ultra Petita), dengan penjelasan:e Sebagaimana diketahui dari batasan Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 2UndangUndang Pengadilan Pajak, kewenangan absolut

absorpsi akan dijelaskan lebih lanjut pada bagianD.Il.2. halaman 20 di bawah) didalamnya, keseluruhan keputusantersebut menjadi cacat hukum dengan akibat nietig;e Sekalipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Pajak, tanoa wenang,telah menghitung kembali (seolaholah bertindak sebagai Pejabateksekutif) peredaran usaha PPh Badan Tahun 2006 denganmengambil angka SKPKB PPh Nomor 00008/206/06/063/08 (yangtelah dinyatakan nietig) dan menggunakan asumsi(benchmark/rendemen) telah melakukan tindakan Ultra Petita

Hal ini nyata bertentangan dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga tidak dapatmendasarkan Putusan Nomor Put.39482/PP/M.1/16/2012 padaperhitungannya sendiri yang dibuat tanpa diminta (ultra petita)pada Putusan Nomor Put.34835/PP/M.1./15/2011. Petita dariPemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)adalah agar KTUN yang bernomor KEP243/PJ.07/2009dibatalkan.

Perhitungan ultra petita yangdibuat sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak pun kembalimenggunakan asumsi, dan bukan fakta. Sehingga dengandemikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalamPutusan Nomor Put.34835/PP/M.1./15/2011 yang menjadi dasardari Putusan Nomor Put.39482/PP/M.1/16/2012 merupakansuatu perhitungan pajak, yang didasarkan pada asumsi, danbukan fakta.

Putusan Nomor 1123/B/PK/PJK/2017Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku";Terkait Pasal 91(c) dan 91(e) UndangUndang PP, Majelis HakimPengadilan Pajak telah memutuskan hal yang tidak diminta (ultra petita)serta tidak mencerminkan keadilan dan tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku dengan didasarkan padafaktafakta yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya (salahmenentukan permasalahan

Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) danTermohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) mengenaikeabsahan tanda tangan stempel dalam Surat Banding PemohonPeninjauan Kembali (dahulu) Pemohon Banding), termasukkeabsahannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak perlumempersoalkan mengenai tanda tangan stempel dalam Surat Bandingagar pemeriksaan dan penyelesaian perkara dapat dilakukan denganefisien dan efektif;Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan hal yang tidakdiminta (ultra petita

Selama proses persidangan DJP juga tidak pernahmengajukan keberatan atas penggunaan tanda tangan stempeltersebut;Suatu putusan yang mengabulkan hal yang tidak diminta atau lebihdaripada yang dimintakan lazim dikenal sebagai Ultra Petita atau UltraPetitum.

Adapun suatu putusan dapat dikatakan Ultra Petita/UltraPetitum putusan tidak terbatas pada suatu putusan yang mengabulkanhal yang tidak dituntutkan, melainkan juga terhadap putusan yangdidasarkan pada pertimbangan yang berlainan dengan posita;Hanafiah Ponggawa & Partners dalam pendapatnya (Lampiran 7)menyimpulkan bahwa Pengadilan Pajak telah menjatuhkan Putusan65495 secara Ultra Petita/Ultra Petitum karena (a) mengabulkan halyang tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara serta (b) didasarioleh

Gugatan tidak jelas atau kabur (obscuur libel) karena antara positadengan petita gugatan saling bertentangan;11. Bahwa antara posita dengan petita saling bertentangan, hal inidapat diketahui dari dalil Para Penggugat di bawah ini: Posita PetitaButir 2: Butir 3: Halaman 33 dari 52 hal. Put.

Bahwa bagian posita secara berulang Para Penggugatmenggunakan istilah Para Tergugat hal ini berarti sebutan bagiTergugat dan Tergugat II, sebagaimana didalilkan pada halaman 7surat gugatan Para Penggugat;Bahwa bagian petita Para Penggugat sama sekali tidakmenggunakan istilah Para Tergugat, hal ini menunjukan bahwadalil posita dengan petita saling bertentangan antara satu denganyang lainya;Bahwa untuk mengetahui secara jelas pertentangan antara positadan petita dapat dibandingkan antara posita butir

18 dan 20 denganpetita butir 7 dan 8, dimana posita mendalilkan Para Tergugat yangharus dihukum tetapi pada bagian petita berubah hanya Tergugat IIyang dituntut hukuman;Bahwa hal lain yang nyata terlinat bertentangan adalah padahalaman 1 surat gugatan Para Pengugat terdiri dari 132 orang tetapidalam petita yang menuntut hanya 28 orang Penggugat, sehinggahal ini menjadikan gugatan tidak jelas atau kabur;Bahwa oleh karena posita dan petita gugatan saling bertentanganHalaman 35 dari 52 hal.

Bandung tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepadaPara Penggugat maka sebagaimana petitum subsidair dari Para Penggugatyang memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutusseadiladilnya (asas ex aequo et bono) maka pertimbangan dan putusanJudex Facti dengan menyatakan putus hubungan kerja serta menghukumTergugat untuk membayar hakhak Para Penggugat adalah pertimbanganyang tidak termasuk dalam katagori ultra petita

(non ultra petita);Bahwa pekerja/burun yang bekerja pada bagian produksi yangmerupakan bagian dari kegiatan utama (core business) tidak dapatdipekerjakan berdasarkan PKWT (vide Pasal 59 ayat (2) Undang UndangNomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan);Bahwa Para Penggugat bekerja di bagian produksi yang dipekerjakandengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maka hubungankerja Para Penggugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (PKWTT) (vide Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor

Amar keputusan BPSK ultra petita;a. Bahwa Majelis Arbitrase pada BPSK Kabupaten Batubara nyatanyata telahkeliru dalam amar keputusannya yang menghukum Pemohon untukmengganti kerugian moril dan materil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah).

Hal ini karena pada tuntutan sebagaimana dalam halaman 2Keputusan Nomor 12/PTS.ARB/BPSKBB/II/2016 Perkara Nomor539/P3K/BPSKBB/X/2015, Termohon tidak pernah menuntut ganti kerugianmoril dan materil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Dengan demikian Keputusan Nomor 12/PTS.ARB/BPSKBB/II/2016,senyatanya merupakan putusan ultra petita karena Majelis Arbitrasetelah memutuskan melebihi daripada yang dimintakan/dituntut olehTermohon dalam permohonannya.

Hal demikian telah melanggar azasnon ultra petita sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3)Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR);Berdasarkan uraian di atas maka cukup beralasan hukum apabila MajelisHakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian membatalkan Keputusan ArbitraseNomor 12/PTS.ARB/BPSKBB/II/2016 Perkara Nomor 539/P3K/BPSKBB/X/2015;7.

senyatanya dalam permohonan sengketa konsumen,Termohon tidak pernah mendalilkan bahwa Pemohon telah melanggar ......dan seterusnya;Bahwa alasan tersebut adalah alasan yang keliru dan dibuatbuat olehPemohon, dalam Putusan Arbitrase Nomor 12/PTS.ARB/BPSKBB/II/2016Perkara Nomor 539/P3K/BPSKBB/X/2015 jelas pihak yang bersengketa adalahJuliana Marpaung (Konsumen) dengan PT Polis Asuransi Jiwa Prudential(Pelaku Usaha) bukanlah dengan Pemohon yaitu PT Prudential Life Assurance;Amar putusan BPSK ultra petita

No. 155/B/PK/PJK/2007dituntut atau lebih dari pada yang dituntut (ultra petita) yang mana tidaksesuai dengan Pasal 91 huruf c Undangundang Pengadilan Pajak.Hutang Pajak Atas Nama PT.

Oleh karenatelah terjadi putusan yang diputus atas suatu hal yang tidak dituntut atau lebihdari pada yang dituntut (ultra petita) yang mana tidak sesuai dengan Pasal 91huruf c Undangundang Pengadilan Pajak.Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Yang Melewati Batas WaktuBahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap Surat Edaran Direktur JenderalPajak Nomor SE DPJ No.