Ditemukan 3977 data
127 — 54
perlindungan konsumen yang patutdiduga melanggar pasal 8 ayat 91) huruf b dan atau huruf c uu nomor 8tahun 1999 tentang perlindunagn konsumen yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 8 ayat (1) huruf b :Tidak sesuai dengan bera bersih, isi bersih ataunetto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinaytakan dalam labelatau etiket barang tersebut.Pasal 8 ayat (1) huruf c : Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangandan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sbebenarnya perbuatanpelaku usaha yang melangar
152 — 27
akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Subsidaritas yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat(1) ke1 KUHP, Subsidair melanggar 303 bis ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara Subsidaritas, maka berdasarkan Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebin dahulu dakwaan Primair yaitu melangar
93 — 29
Bahwa saksi Sae Teguh Kurniawan diangkat menjadi Direktur melalui RUPStanggal 15 April dan RUPS sudah didaftarkan.Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan :KESATU : melangar pasal 363 ayat (1) ke4, KUHP.ATAUKEDUA ; Melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP.Hal 23 dari 33 Hal.
56 — 6
c secara hukum terbukti, maka hakim akanmempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatunkan sesuaiketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukumtak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah faktafakta hukum tersebut memenuhi unsurunsur dari pasal yangdidakwakan;Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN BnrMenimbang, bahwa para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatifyaitu kesatu melangar
RIO PURNAMA
Terdakwa:
ALDI SAPUTRA Pgl TAKUR Bin ZULZALMI
28 — 5
tersebut, makaselanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatanTerdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsurunsur yang didakwakankepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa denganDakwaan alternatif melanggar pasal 365 Ayat ( 2 ) Ke 1 dan Ke 2 KUHPidanaatau Pasal 368 Ayat (2 ) KUHPidana ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif , maka majelishakim langsung membuktikan terdakwa melangar
102 — 66
Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya yang mengkonsumsi Narkotika jenisshabu adalah melangar hukum, begitu juga Saksi, namun Saksi tidak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebutdengan alasan karena Saksi juga pengguna shabu, sehingga apabila dilaporkan maka Saksi juga akan terjerathukum.11.
Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya yang mengkonsumsi Narkotika jenisshabu adalah melangar hukum, begitu juga Saksi, namun Saksi tidak melaporkannya dengan alasan karenakanSaksi merasa itu bukan urusan Saksi selama tidak menggangu serta merugikan Saksi dan apabila terjadi sesuatuTerdakwa sudah mengetahui resikonya tetapi Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa mengkonsumsiNarkotika jenis shabu, sedangkan penyebab Saksi mengkonsumsi shabu hanya untuk senangsenang saja.Atas
140 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1023 K/Pdt/2014masingmasing atau bersamasama, bertanggungjawab secarapribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan DanaPensiun akibat tindakan Pengurus yang melangar atau melalaikantugas dan atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalamPeraturan Dana Pensiun dan Peraturan Perundangundangantentang Dana Pensiun serta wajib mengembalikan kepada DanaPensiun segala Kenikmatan yang diperoleh atas atau darikekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum;c.
Melangar azas Ultra Viresa.
39 — 6
Tpg.Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternaitif,maka Majelis Hakim akan langsung memilinh membuktikan dakwaan dariPenuntut Umum berdasarkan faktafakta di persidangan;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalamdakwaan kedua melangar Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurunsurnya sebagaiberikut:1.
95 — 37
. / lou Para Penggugat diikutsertakan / mewakili dari anakanaknyayakni para Penggugat seperti yang tertera dalam akta hibah, sehinggahibah yang demikian justru akan merugikan/melangar hakhaknyakami para Penggugat selaku ahli waris Legitineme Portie), yang olehhukum tidak diperbolehkan orang tua meminda tangankan hartakekayaan anak dibawah umur tanpa izin si anak dan Pengadilan;. Bahwa setelah terjadi hibah, kami para Penggugat beserta ibu kamipara Penggugat almarhumah S.
NURAINY LUBIS, SH
Terdakwa:
CITRA AMELIA ALS IRA BINTI AMRI
35 — 7
Menyatakan Terdakwa CITRA AMELIA ALS IRA BINTI AMRI terbukti secarasah dan melawan hukum bersalah melakukan Tindak Pidana MelakukanPermufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual, Menerima,Atau Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan BukanTanaman Jenis ShabuShabu Beratnya Melebihi 5 Gram, sebagaimana diaturdalam Dakwaan Kesatu melangar Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika2.
AMRIZAL
Terdakwa:
OKI YOHANDA ALFINDO Pgl. OKI Bin TAHARMAN
115 — 17
No.76/Pid.B/2019/PN TjpHakim, maka oleh karena itu lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut akanditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perludipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan :Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa telah melangar aturan perundang undangan yang berlaku;Halhal yang meringankan : Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya; Terdakwa merupakan tulang punggung bagi
ROYAL T. SIHOMBING
Termohon:
PEMERINTAH R.I. Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTABES Cq KAPOLSEK PATUMBAK
81 — 19
GANTIKERUGIANBahwa akibat perbuatan melangar hukum yang dilakukan oleh TERMOHON,mengakibatkan kerugian baik secara materil maupun imateril yang dialami olehPEMOHON. Selama berada di dalam tanahan, PEMOHON tidak dapatberaktifitas seperti biasa dalam mencari nafkah bagi keluarganya apalagiPEMOHON adalah tulang punggung bagi keluarganya.
32 — 4
FAGOOSI HULU Pgl UCOK terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTerang terangan dan dengan tenagabersama mengunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan lukaluka, sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Dakwan kesatu melangar pasal 170 ayat (1), ayat (2)ke 1 KUHP ;2. Menjatuhkan pidana tehadap terdakwa 1.TEJAROT Pgl AMA LESTA Als JAROT,terdakwa 2.POLINU YUSUF Pgl. YUSUF, dan terdakwa 3.FAGOOSI HULU pgl.
175 — 123
23 cm, kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwaadanya tandatanda cedera pada korban Achmad Affandy yang disebabkanoleh trauma benda tajam dan sebab kematian tidak dapat ditentukan karenatidak dilakukan pemeriksaan dalamMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur initelah terpenuhi oleh perbuatan terdakwaHalaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN TteMenimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanDakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Terdakwa di dakwa melangar
29 — 7
dakwaan Kesatu setelahdipertimbangkan tidak terbukti maka dakwaan Kedua harus dipertimbangkan, demikianpraktek peradilan selama ini dalam hal baik dari aspek sistematika dan konsekuensi sertatata urutan dalam menguraikan pembuktian;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternative makamajelis akan mempertimbangkan dari faktafakta mana yang sesuai dengan perbuatanterdakwa dn terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan penuntut umum sebagaimanatuntutannya yaitu dakwaan kedua melangar
141 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perpanjangan PerjanjianPenggunaan Tanah Industri (PPTI) Diatas Hak Pengelolaan (HPL) di PTKawasan Berikat Nusantara (Persero) tanggal 24 April 2013 yangmengubah Surat Keputusan Direksi PT Kawasan Berikat Nusantara(Persero) Nomor 021/SKD/DRT.7.1/03/2012 tentang Tarif PerpanjanganPerjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPTI) Diatas Hak Pengelolaan(HPL) PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) tanggal 14 Maret 2012yang menentukan besaran tarif untuk memperoleh RekomendasiPerpanjangan HGB di atas, telah melangar
104 — 89
Perdata yaitu Pengadilan NegeriSemarang ; Bahwa gugatan Penggugat adalah obscuur libel/kabur, karenawalaupun obyek gugatan adalah sertifikat Hak Milik Nomor1941 yang diterbitkan oleh Tergugat, tetapi dalam gugatannyatidak menguraikan/menjelaskan secara konkrit maksud = dariperbuatan Tergugat yang bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang berlaku =; Dengan demkian gugatanPenggugat yang mengatakan Tergugat telah bertindakbertentangan dengan peraturan perundang undangan yangberlaku, sehinga melangar
90 — 8
Psikotropika ;Halaman 25 dari 28Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN SkbMenimbang, bahwa dengan demikian terdakwa Secara tanpa hakmemiliki dan membawa Psikotroprika, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur daridakwaan Kombinasi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya, yaitu melangar
Rame Br Manurung
Tergugat:
Arwando Hamonangan Manurung
Turut Tergugat:
1.Lurah Kelurahan Kedai Ledang
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
3.Bank BRI Unit Imam Bonjol
137 — 101
Lebih lanjut, dikarenakan unsur pertamamengenai perbuatan melangar hukum tidak terbukti, maka unsurkedua yaitu unsur kesalahan dalam Gugatan Aquo juga tidak terbukti.Hal ini karena Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalammengursu Sertifikat Hak Milik atas tanah yang terletak di Jalan GatotSubroto, Lingkungan II (Dua), Kelurahan Kedai Ledang, KecamatanKota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, dengan Luas 303,60 m2adalah dengan menggunakan dokumendokumen yang sah danbenar;C.
73 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di dalam buku Ill KUHPerdata, ketentuan yangmenyangkut Agraria adalah Pasal 1548 s/d 1600 dan khusus yangmenyangkut tanah adalah Pasal 1588 s/d 1600, dengan demikian Pasal1666 s/d Pasal 1691 tidak menyangkut tanah sehingga jelas masih berlaku.Dalam hal ini Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah salah dankeliru dalam memahami ketentuan Pasal 1666 dan 1668 KUHPerdatasehingga sudah barang tentu harus dinyatakan salah dalam menerapkanhukum dan sekaligus melangar hukum;Bahwa selanjutnya mengenai