Norhani, tempat lahir Kutai Kartanegara, tanggal lahir 01 Juli 1967, umur 53 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di RT 005 Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERMON YARI KADAMA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkedudukan di Jln.

Gerbang Dayaku RT.08/02 Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong No. W18-U4/2022/HK.02.3/6/2021 tanggal 7 Juni 2021;Melawan:1. PT. Pengelola Limbah Kutai Kartanegara, beralamat di Jln.

Balikpapan-Handil II RT 05 Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMAD RIFAI, S.H., CIL., ANDREAS HANS CHRISTIAN, S.H., dan WINDA NOPRIANI TOBING, S.H., Advokat pada FIRMA HUKUM RIFAI & ASSOCIATES beralamat di Jl.

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jln. A.

Norhani X1.PT Pengelola Limbah Kutai Kartanegara2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara

.;melawanKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA;

., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan kandidat Pengacara, alamatJalan Sultan Alimuddin Rt. 37 Nomor 37, Kelurahan Selili,Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda ;Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN;MELAWAN:KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Jin.Woltermonginsidi Timbau, Kabupaten Kutai Kartanegara,Tenggarong 75511 ;Selanjutnya disebut sebagai TERMOHONKEBERATAN;Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca ;e Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

H.Marhusin RT.37, kelurahan Selili, KecamatanSamarinda lIlir, Kota Samarinda Provinsi Kaltim,selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;Nama : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai KartanegaraAlamat : Jin.

KartanegaraKepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;Dokumen peserta lelang (legalitas perusahaan) dan pemenang lelang sertaDokumen terkait dengan pengadaan hahhal sebagai berikut :Dokumen pengadaan surat suara.Dokumen Pengadaan formulir pemungutan dan perhitungan suara.Dokumen pengadaan formulir pemutahiran data pemilih.Dokumen pengadaan kartu pemilih ;Dokumen perjanjian sewa menyewa dengan perusahaan terkait, berupa :Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Perkara No. 23/G/2014/PTUN.SMD.a

Dokumen Perjalanan Kerjasama dengan akuntan publik dan bukti tanda terimapemberian honorarium dari KPU Kutai Kartanegara kepada Akuntan Publik danDokumen hasil yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik ;5. Dokumen pengadaan alat tulis kantor dan perusahaan jasa pengadaan alat tuliskantor, berupa :a. Dokumen Perjanjian Kerja sama tentang pengadaan alat tulisdengan perusahaan jasa pengadaan alat tulis kantor.b. Dokumen bukti kwitansi belanja pengadaan alat tulis kantor.c.

Dengan demikian pihakpihak dalam sengketa ini adalah sama denganpihakpihak yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur yaituantara Aras, SH sebagai Pemohon Keberatan semula Pemohon Informasi denganKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai TermohonKeberatan semula Termohon Informasi ;Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang bertindak sebagai TermohonKeberatan adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara yangsebelumnya sebagai Termohon Informasi yang merupakan

ACO alias ACOS bin NUSDIN ; PENUNTUT UMUMPADA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI BARAT

Menyatakan Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Kutai Kartanegara), berupa Surat Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Kutai Kartanegara tentang hasil tes ujian penyaringan Balon Kades Teratak No. 411.1/007/Panitia-Kab/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016;----------------------------------------------------------------------------------------------3.

Memerintahkan Tergugat (Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Kutai Kartanegara) untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Kutai Kartanegara tentang hasil tes ujian penyaringan Balon Kades Teratak No. 411.1/007/Panitia-Kab/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016;-----------------------------------------------------------------------4.

FERDI;melawanKETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK SE-KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA;

ACING, S.H.Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat/Konsultan Hukum pada Kantor AdvokatDITAS LAW Office beralamat di Jalan Lais RT.14No.88 Tenggarong Kutai Kartanegara berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2016,Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANKETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK SEKABUPATENKUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Ji.Wolter Monginsidi No.

O1 Komplek PerkantoranBupati Kutai Kartanegara Gedung A Lantai 1, dalamhal in memberikan kuasa kepada :1. ROKMAN TORANG, S.H., M.H.,NIP. = 196711021996031001, KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Kepala Bagian AdministrasiHalaman dari 58 halaman Putusan Nomor 27/G/2016/PTUNSM DHukum Setkab Kutai Kartanegara, alamat di Jl.Wolter Monginsidi No.1, Tenggarong, KabupatenKutai Kartanegara, Kalimantan Timur;TARJUDIN,S.P.

,M.M,NIP. 196703071997031005,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan KepalaBidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Alamatdi Jalan Wolter Monginsidi Gedung A Lantai 1,Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,Kalimantan Timur;ABDUL KADIR, S.H., M.Si., NIP.197007172000031005, KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum Setkab Kutai Kartanegara, alamat di Jl.Wolter Monginsidi No. 1, Tenggarong, KabupatenKutai Kartanegara, Kalimantan Timur;Drs. H.

Kabupaten Kutai Kartanegara ,Kalimantan Timur;6.

HARMAN, S.H., NIP 19840625 201001 1 013,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Sub BagBankum Setkab Kutai Kartanegara, alamat di Jl.Wolter Monginsidi No. 1, Tenggarong, KabupatenKutai Kartanegara, Kalimantan Timur;7. SURATNO, SH., NIP. 196504082008011003,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf SubbagBankum Setkab Kutai Kartanegara, alamat di Jl.Wolter Monginsidi No. 1, Tenggarong, KabupatenKutai

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.1-403/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan

Hairuni, SH., MM., NIP 196809041992031006;

Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara

ALFINCE YOEL LUFUNG, SH., MH.Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat padaKantor Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Jalan.

Objek Sengketa.Objek Sengketayang berupa Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor: 888/Ill.1403/A.SK./VII/IBKPSDM/2019, Tanggal 30 Juli 2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaH.HAIRUNI, SH.,MM NIP: 196809041992031006; Il. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.Bahwa mengingat keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/Ill.1403/A.SK.

KartanegaraNomor : 862.3/IV.III709/A.SK/XI/BKPPD/2017 tanggal 30 Nopember2017;Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 887/IIl.2336.3/A.SK/V/BKD/2016 tanggal 20 Mei 2016Tentang Pemberhentian Sementara Dari Pegawai Negeri Sipil;Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 810/II.1/A.SK/V/BKPSDM/2018 tanggal 17 Mei 2018 TentangPengaktifan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil;Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor

Hairuni, SH,.MM yang ditujukankepada Bupati Kutai Kartanegara;Foto kopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Keberatan atas namaH. Hairuni, SH,.MM yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara;Foto kopi sesuai dengan aslinya surat dari Bupati Kutai KartanegaraNomor : B2338/HK/BANKUM/180/09/2019 tanggal 13 September2019, Perihal : Tanggapan atas keberatan administrasi an. HHAIRUNI,SH.

;T4 : Foto kopi sesuai aslinya lembar disposisi dari Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara;T5 : Foto kopi sesuai aslinya surat dari Bupati Kutai Kartanegara Nomor :B2338/HK/BANKUM/180/09/2019 tanggal 13 September 2019,Halaman 46 Putusan Nomor : 53/G/2019/PTUN.SMD.T6THzT8T9T10T11T=12T13T14Perihal : Tanggapan atas keberatan administrasi an.

GAM
2.Bupati Kabupaten Kutai Timur
3.Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur
4.Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur
5.Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur
6.Menteri Perhubungan CQ Dinas Perhubungan
7.Camat Karangan Kabupaten Kutai Timur
Turut Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

di Samarinda, Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR cq KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA cq KEPOLISIAN SEKTOR KUALA SAMBOJA KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA VS M. MAKHRONI, dk.

, S.Ik., S.H., Kepala KepolisianResor Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberi kuasa kepadaKombes Pol.

Sutrisno, S.H., M.M., dan kawan, Para Advokat,berkantor di Jalan Delima Dalam Blok C RT.53 Nomor 15, KotaSamarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2015;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;DanKANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROVINSI KALIMANTAN TIMUR cq KANTOR PERTANAHANKABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di JalanA.

Menghukum Tergugat dan siapapun daninstitusi manapun yangmemperoleh hak atas tanah milik Penggugat yang terletak dahulu di RT.IVKelurahan Samboja Kuala, Kecamatan Samboja, sekarang menjadi RT.XKuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegarasebagian dari tanah milik Penggugat dengan panjang 155 m lebar 125 mluas seluruhnya 19.375 m?

Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yangterletak di Jalan Raya BalikpapanHandil Il RT.X, Kelurahan KualaSamboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara denganpanjang ukuran 125 (seratus dua puluh lima) meter dan lebar 155 (seratuslima puluh lima) meter, dengan batasbatasnya sebelah Timur: H. Tamin,sebelan Selatan: Polsubsektor Kuala Samboja (eks.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPOLISIANREPUBLIK INDONESIA cq KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTANTIMUR cq KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN KUTAI KERTANEGARAcq KEPOLISIAN SEKTOR KUALA SAMBOJA, KECAMATAN SAMBOJA,KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA tersebut:2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);Halaman 18 dari 19 hal. Put.

KUTAI ENERGI Diwakili Oleh : PT. KUTAI ENERGI
Terbanding/Tergugat II : HAMID AWALUDDIN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA; 2. PT. SWARA KALTIM ABADI; PT. SAWIT KALTIM LESTARI.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA tempat kedudukan di JalanWolter Monginsidi No. 1 Tenggarong Kabupaten KutaiKartanegara Provinsi Kalimantan Timur, dengan inimemberikan kuasa kepada :1. SETIANTO N AJl, S.H., NIP. 196710271994031008,Jabatan Kepala Bagian Hukum SekretariatKabupaten Kutai Kartanegara;2. ARIEF ANWAR, S.H., NIP. 197207272000031008,Jabatan Kepala Sub ~~ Bagian Bantuan HukumSekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;3.

., NIP. 197111120070101027,Jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum SekretariatKabupaten Kutai Kartanegara;4. SURATNO, S.H., NIP. 550046867, Jabatan StafBagian Bantuan Hukum Sekretariat Kabupaten KutaiKartanegara;5. M. ZUFRIANSYAH, S.H., Jabatan = Staf BagianBantuan Hukum Sekretariat Kabupaten KutaiHal 1 dari 9 hal. Put. No. 115 / B/ 2010 / PT.TUN.JKTKartanegara;6.

., Jabatan Staf BagianBantuan Hukum Sekretariat Kabupaten KutaiKartanegara;Keenamnya Kewarganegaraan Indonesia, memilihdomisili hukum pada bagian Hukum SekretariatKabupaten Kutai Kartanegara, beralamat di JalanWoltermonginsidi No. 1 Tenggarong sesuai denganSurat Kuasa Khusus Nomor : 180.189/HKIV/X/2009tertanggal 1 Oktober 2009, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT / PEMBANDING ;PT.

SWARA KALTIM ABADI, beralamat di Jalan K.H.Wahid Hasyim Assalam No. 79, Sempaja, KotaSamarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan berkantorcabang di Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan MuaraKaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur, yang dalam hal ini diwakili olehIr.

Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat Bupati Kutai KartanegaraNomor : 540/130/KPEr/DPEIV/IX/2008 Tanggal 19 September2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi(KW.KTN 2008 130 Er) atas nama PT Swara Kaltim Abadi yangterletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten KutaiKartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, Seluas 2.980 Ha(Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Hektar) ;.

PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara ; ISMAIL BIN LA BELLONG (Alm);

;Terdakwa tidak ditahan:Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarongkarena didakwa:Bahwa ia Terdakwa ISMAIL bin LA BELLONG (Alm) selaku pemilik BugisTV Kabel, dalam kurun waktu bulan November tahun 2010 sampai dengan hariSelasa, tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 11.15 WITA atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2010 sampaidengan tahun 2015, bertempat di Jalan Wisata Tanah Merah RT.16 KelurahanKuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai

pukul11.15 WITA, Tim Subdit 1 Indigasi Ditreskrimsus Polda Kaltim yakni saksiSUGANTO, SH, saksi DEDE KURNIAWAN, SH bersama dengan KOMPOLMARHADI, SH, IPTU JAROT SUBOWO dan BRIPKA SYAIFUL, denganberdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Direktur Reskrimsus Polda KaltimNomor SP Lidik/94/IX/2015/Ditreskrimsus tanggal 29 September 2015,melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap Bugis TV Kabel milikTerdakwa yang beralamat di Jalan Wisata Merah RT. 16 Kelurahan KualaSamboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai

No. 2700 K/PID.SUS/2016Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor180/Pid.B/2016/PN. Trg tanggal 16 Agustus 2016 tersebut:MENGADILI SENDIRI,1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL BIN LA BELLONG, telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyiaran;2.

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 888/0011/BKPP-TIM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Shinta Fensylvania Prihastuty,ST., NIP. 198106132010012018

;

Tergugat:
BUPATI KUTAI TIMUR

Kalimantan Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2019 ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWAN:Halaman 1 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMDBUPATI KUTAI TIMUR, berkedudukan di Kantor Bupati/Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Timur, Komplek PerkantoranBukit Pelangi Jalan Soekarno Hatta No. 1Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, ProvinsiKalimantan Timur.Dengan ini memberikan Kuasa kepada :1.

Kutai Timur ;3. JANUAR BAYU IRAWAN, S.H., JabatanKasubbag PerundangUndangan BagianHukum Setkab. Kutai Timur ;4. MITA PUSPA ANTIKASARI, S.H., JabatanStaf Bantuan Hukum dan Kerja Sama BagianHukum Setkab.

Kutai Timur ;Kesemuanya berkewarnageraan Indonesiamemilin domisili hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,Kawasan Pusat Pemerintahan KomplekPerkantoran Bukit Pelangi, Jalan SoekarnoHattaNomor 1 Sangatta, Kabupaten Kutai Timur,Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor:180/20/S.Kuasa/HK/XII/2019 tertanggal 4Desember 2019;Halaman 2 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMDSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah

Pasal 266 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun2017, terbitnya Obyek Gugatan telah memenuhi aspekprosedur, yaitu : Bahwa terbitnya Obyek Gugatan diusulkan oleh PejabatYang Berwenang (Pyb) dilingkungan PemerintahanKabupaten Kutai Timur, yaitu. Sekretaris DaerahKabupaten Kutai Timur;Halaman 30 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD Bahwa Obyek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat selakuPejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilingkunganPemerintahan Kabupaten Kutai Timur;c.

Berdasarkan bukti P1, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan jabatan PengelolaProgram dan Laporan;2.

Penggugat:
JODOHAR PURBA, Amd.Kep
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 888/0012/BKPP-TIM/XII/2018, Tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RUSDIYANTO, S.E.,M.Si. NIP.198408232002121001 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

SYAHRIR, S.Pd.M.A.P
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

ARDIANSYAH SULAIMAN, M.Si; ALFIAN ASWAD; KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, DK

., Para Advokat dari Lembaga BantuanHukum (LBH) Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Jend.Ahmad Yani No.26 Samarinda, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 28 Oktober 2011,Para Pemohon Kasasi dahulu Terbanding / Para Penggugat;melawan:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.22Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : 1. Taryono, SH., Kepala SeksiSengketa, Konflik dan Perkara, 2.

Intervensi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang ParaPemohon Kasasi sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para TermohonKasasi sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi dimuka persidangan PengadilanTata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya atas dalildalil :Objek Gugatan : Sertifikat Hak Milik (SHM) No.M.155, tanggal 30 Desember 2005 terletak di DesaLoa Lepu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara berupaSertifikat Hak Milik Nomor M.155, tanggal 30 Desember 2005 terletak di DesaLoa Lepu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur, seluas : 14.830 M? atas nama pemegang hak Drg. TutiHalaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 03 K/TUN/2012Herawati Daulay, Surat Ukur Nomor 1069/41LLP/2005 tanggal 22 Desember2005 ;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang telahditerbitkan tersebut, yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor M.155, tanggal 30Desember 2005 terletak di Desa Loa Lepu, Kecamatan Tenggarong Seberang,Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Seluas : 14.830 M? atasnama pemegang hak Drg. Tuti Herawati Daulay, Surat Ukur Nomor 1069/41LLP/2005 tanggal 22 Desember 2005 ;4.

Mewajibkan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten KutaiKartanegara untuk mencabut Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor M.155, tanggal 30Desember 2005 terletak di Desa Loa Lepu, Kecamatan Tenggarong Seberang,Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Seluas : 14.830M? atasnama Pemegang Hak drg. Tuti Herawati Daulay, Surat Ukur Nomor 1069/41LLP/2005, tanggal 22 Desember 2005;Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 03 K/TUN/20124.

SUPRIYADI;melawan- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR;- KASTIAWAN WIJAYA (Tergugat II Intervensi);

KPC) Sangata Kabupaten Kutai Timur, Alamat Jl. Ulin L. 29. DesaSwarga Bara Kecamatan Sangata Utara Kabupaten Kutai Timur;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. ARIANTO S.H, M.H.;2. JOFRI, S.H., M.H.;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Kantor AdvokatKonsultan Hukum ARIANTO, SH.MH. & REKAN, Beralamat di Jl. YosSudarso. TV No. 50 RT.16 dan atau Jl. Yos Sudarso III Gg.

Damai 3 No. 44RT.07 Kelurahan Teluk Lingga kecamatan Sangatta Utara Kabupaten KutaiTimur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2015.Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR, berkedudukandi Pusat Perkantoran Bukit Pelangi Sangata Kabupaten Kutai Timur;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. ZULKIPLI, S.Si.T, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;2.

., Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan PendaftaranHak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;3. HUS EN, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Penetapan Hak pada KantorPertanahan Kabupaten Kutai Timur;Berdasarkan surat kuasa Nomor: 94.1/600/ 64.08/IV/2015, tanggal 10 April2015. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;DANKASTIAWAN WIJAYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Jalan Mekar Sari No. 3, RT 22, Kelurahan Gn.

yang terletak di Gang Damai Desa Teluk LinggaKecamatan Sengatta Utara Kabupaten Kutai Timur, kewenangannya berada padaKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatasz ergugat memohon kepada Majelis Hakimyang terhormat untuk menolak dengan tegas gugatan Penggugat atau setidak tidaknyamenyatakan tidak menerima gugatan Penggugat, karena sertipikat Hak Milik No. 740/Halaman 13 dari 44.

SlamatAswan, Ketua RT.035, Teluk Lingga/HM Yusuf dan diketahui oleh PemerintahKabupaten Kutai Timur, Kec. Sengatta Utara, Kepala Desa Teluk Lingga/ H.Johansyah F dengan No.

BUPATI KUTAI TIMUR., 2. PT. BATUBARA NUSANTARA KALTIM;

BUPATI KUTAI TIMUR, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, PropinsiKalimanan Timur, Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Hamzah Dahlan, S.H., pekerjaan advokat/Konsultan Hukum, berkantor, diBandar Balikpapan, Blok G Nomor 7, Kota Balikpapan, ProvinsiKalimantan Timur;2. Nora Ramadani, S.H..M.H., Pegawai Negeri Sipil, Daerah KabupatenKutai Timur, Jabatan Plt.

Kepala Bagian Bantuan Hukum, SekretariatDaerah Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimanan Timur;Keduanya dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Bupati/ SekretariatDaerah Kabupaten Kutai Timur, Jl. Sorkarno Hatta Nomor 1, KomplekPerkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/07/S.Kuasa/HK/IX/2012, tanggal 24 September 2012;Il. PT.

Timur;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat,Nomor 540.1/K.441/HK/V/2010, tanggal 4 Mei 2010, tentang PencabutanKeputusan Bupati Kutai Timur, Nomor 188.4.45/116/HK/III/2009, tentang IzinUsaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT.Investama Resources, seluas10.000 HA, terletak di Long Lees Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur;Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalildalil

Yang manasesuai ketentuan hukum seharusnya sebelum menerbitkan ObjekSengketa tersebut Termohon PK I/dahulu Tergugat menyelesaikanterlebih dahulu tindak pidana yang disebut oleh Menteri Kehutanandalam Surat No. $.10 (vide Bukti T2) tersebut melalui proses hukum.Dan ternyata proses hukum yang dimaksud tidak pernah dilakukan olehTermohon PK I/dahulu Tergugat, karena sesuai dengan Bukti P27 yaituSurat Kapolres Kutai Timur No.

Dimanatindakan Termohon PK I/dahulu Tergugat tersebut juga bertentangan denganSurat Kapolres Kutai Timur No.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, 2. PT. TRI AGATONA;

., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Gunung Belah Nomor6, RT.XXXV, Loa Ipuh Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, danberkantor Cabang di Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman,Kabupaten Kutai Kartanegara, Jabatan Direktur PT. Tri Agatona, dalam halini memberi kuasa kepada : Dr. SF.

KTN 2007.135 Er)tertanggal 13 September 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasiyang terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, PropinsiKalimantan Timur seluas 1.585 Ha (seribu lima ratus delapan puluh lima hektar) atasnama PT. Tri Agatona ("Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/135/2007");2.

Umum Daerah(Perda Kutai Nomor : 2/2001)".

Contoh paling konkret adalahketika Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 503/06/2005 (vide bukti P5), yang kemudian ditindaklanjutidengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/13/2006 (videbukti P 6), Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/45/2007(vide bukti P 7), dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :503/65/2008 = (vide bukti P8), mengenai pembukaan lahan merupakanperwujudan langkahlangkah keteraturan, keserasian, dan keseimbangandalam pengurusan

di TenggarongKadisbun Kabupaten Kutai Kartanegara di TenggarongKadistamben Kabupaten Kutai Kartanegara di TenggarongKa Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara di TenggarongKa Kantor Badan Pertanahan Kab.