;78) 1 (satu) buah dokumen asli LPD IV PNPM Mandiri Perdesaan PLTMHLagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik KecamatanLinggo Sari Baganti Nomor: 04/PLTMH/LGM/2011 tanggal 24September 2011:79) 1 (satu) buah dokumen asli LPD V PNPM Mandiri Perdesaan PLTMHLagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik KecamatanLinggo Sari Baganti Nomor: O5/PLTMH/LGM/2011 tanggal 01Nopember 201 1;80) 1 (satu) buah dokumen asli LPD VI PNPM Mandiri Perdesaan PLTMHLagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik

23 Januari 2012:83) 1 (satu) buah dokumen asli LPD IX PNPM Mandiri Perdesaan PLTMHLagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik KecamatanLinggo Sari Baganti Nomor: 09/PLTMH/LGM/2012 tanggal 26 Januari2012;84) 1 (satu) buah dokumen asli LPD X PNPM Mandiri Perdesaan PLTMHLagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik KecamatanLinggo Sari Baganti Nomor: 10/PLTMH/LGM/2012 tanggal 30 Januari2012;85) 1 (satu) buah dokumen asli LPD Xl PNPM Mandiri Perdesaan PLTMHLagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan

asli LPD XIV PNPM Mandiri PerdesaanPLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang MudikKecamatan Linggo Sari Baganti Nomor: 14/PLTMH/LGM/2012tanggal 11 April 2012;89) 1 (satu) buah dokumen asli LPD XV PNPM Mandiri PerdesaanPLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang MudikHalaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 881 K/Pid.Sus/2018Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor: 15/PLTMH/LGM/2012tanggal 11 April 2012;90) 1 (satu) buah dokumen asli LPD 16 PNPM Mandiri PerdesaanPLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian

asli LPD 19 PNPM Mandiri PerdesaanPLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang MudikKecamatan Linggo Sari Baganti Nomor: 19/PLTMH/LGM/2012tanggal 16 Agustus 2012;Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.

TA 2010;6) 1 (satu) eksemplar Dokumen Lelang Mekanikal Elektrikal KegiatanPLTMH PNPM TA 2010;7) 1 (satu) eksemplar kuitansi Penyerahan Dana dari UPK ke TPK (Asli);8) 1 (satu) eksemplar Dokumen Akhir Kegiatan PLTMH PNPM tahun2010;.

Keputusan Bupati Sumbawa No.452 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan dan foto copy SK Bupati Sumbawa No.1306 Tahun 2010 tentang Penunjukan Penanggungjawab Operasional Kegiatan tetap terlampir dalam berkas, sedang yang lainnya:- 11 (satu) berkas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementrian Dalam Negeri Nomor : 0401/010-05.5/-/2010 tanggal 31 Desember 2009- Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi Desa Labuhan Aji , Sabtu 6 Pebruari 2010 (penunjukan AHAMDIN sebagai Ketua TPK PNPM-MP

Badas tanggal 12 Maret 2011.- Surat Penetapan Camat (SPC2) Kecamatan Labuhan Badas tanggal 12 Juni 2010.- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 442.27/186/PMD/2010 tanggal 25 Oktober 2010.- Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor :441.27/185/PMD/2010.- Berita Acara Penggunaan Dana tanggal 25 Oktober 2010.- Lampiran BAPD SPC I tanggal 25 Oktober 2010.- Lampiran BAPD SPC 2 tanggal 4 Agustus 2010.- Buku tabungan BRI Britama Nomor rekening : 0093-01-021117-50-0 atas nama DANA BANTUAN PNPM-MP

LAB BADAS- Buku Kas UPK PNPM-MP Kecamatan Labuhan Badas.

Halimah sejumlah Rp.92.000.000,untuk mengembalikan hutangnya dan hutanghutang bahan material rabat jalanyang diambilkannya dari uang PNPM MP Ds. Lahuhan Aji Kec. Labuhan Badas;SAKSI: BEGAWAN ZAKARIA, S Sos. Bahwaapa yang telah saksi terangkan di muka penyidik adalah sudah benar; Bahwa saksi ditunjuk sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan(PJOK) olehBupati Sumbawa dengan SK No.184 Tahun 2010 PNPM MP Kab.

Rp.9.848.000, untuk administrasi dan operasional TPK; Bahwa dana anggaran proyek PNPM MP adalah berasal dari DIPA Satker BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.

MP pertama dan keduamembuat pertanggungjawaban(laporan penggunaan dana); sedang pencairandana PNPM MP yang ketiga dan keempat tidak membuat laporan penggunaan.

Tanggal 21 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.102.861.000,;Hal 57 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTRMenimbang, bahwa pada pencarian dana PNPM MP pertama dan keduaTerdakwa membuat pertanggungjawaban(laporan penggunaan dana); sedang pencairandana PNPM MP yang ketiga dan keempat tidak membuat laporan penggunaan.

Rp.9.848.000, untuk administrasi dan operasional TPK; di mana dana tersebutadalah anggaran proyek PNPM MP adalah berasal dari DIPA Satker BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.

Alor Tengah Utara tanggal 19 Mei 2014 (foto copy);9. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 99/HK/KEP/2008tanggal 05 Mei 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di KabupatenAlor Tahun 2008 (foto copy);10. 1 (satu) bendel Keputusan bBupati Alor Nomor1022/HK/KEP/2009 tanggal 05 Mei 2009 tentang Penetapan UnitPengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat(BLM) Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPerdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2009 (foto copy);Hal. 4 dari 15 hal.

Nomor 2793 K/PID.SUS/201711. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 95/HK/KEP/2010tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di KabupatenAlor Tahun 2010 (foto copy);12. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 93/HK/KEP/2011tanggal 03 Mei 2011 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program NasionalPemberdayaan

Nomor 2793 K/PID.SUS/2017(BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPerdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2009 (foto copy);11. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 95/HK/KEP/2010tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di KabupatenAlor Tahun 2010 (foto copy);12. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 93/HK/KEP/2011tanggal 03 Mei 2011 tentang

Terdakwa untuk kebutuhan dan kepentingan pribadi Terdakwa;Bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku bandahara UPK PNPMterbukti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana UPK PNPM yangbertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahunsebagaimana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tersebuttidaklah memberikan efek jera dan tidak mengakomodirrasa keadilan masyarakat karena uang Negara yang telahdi korupsi oleh terdakwa adalah uang dari pengelolaandana PNPM mandiri Perdesaan yang mana program PNPMMandiri Perdesaan tersebut diadakan oleh pemerintahdengan tujuan untuk memberdayakan rumah tanggamiskin sebagaimana dalam petunjuk teknis operasionalPelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri perdesaan

JULIUS PODE, MM dengan berbagai cara sebagimanayang terbukti didepan persidangan dan diuraikan secaralengkap dalam surat tuntutan kami sehingga ia menikmatidana PNPM mandiri perdesaan yang seharusnya dinikmatioleh rumah tangga miskin tersebut tersebut bukan hanyatidak memenuhi tujuan dari diadakannya program PNPMMandiri Perdesaan akan tetapi sangat bertentangan dengantujuan dari program tersebut yang pada pokoknya bertujuanuntuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerjamasyarakat miskin diperdesaan

, selaku yang paling berhakatas dana PNPM Mandiri perdesaan tersebutBahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ( Ancamanminimal yang diatur dalam pasal 3 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001, tentang perubahan UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ) adalah pidana yang sangat rendah dan sangattidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telahmenikmati uang Negara yang

diperuntukan untuk Rumahtangga miskin sebagaimana yang diatur dalam PetunjukOperasional pelaksananaan program PNPM MandiriPerdesaan, dan pidana tersebut tidak memberikan efek jeraserta efek pencegahan sebagaimana yang dikehendaki daritujuan pemidanaan itu sendiri2.

Mandiri Perdesaaan secara terpisah dari danasewa alat berat yang diterima oleh terdakwa, sehingga uangNegara yang bersumber dari dana PNPM Mandiri Perdedsaanyang telah diterima oleh terdakwa yakni sebesar Rp67.295.000, (Enam puluh tujuh juta dua ratus Sembilanpuluh lima ribu rupiah) diyakini talah dinikmati secarakeseluruhan oleh terdakwa sehingga sudah seharusnyaterdakwa dijatuhi pidana denda dan membayar uangpengganti sebagai pemulihan keuangan Negara yang telahdinikmati oleh terdakwa tersebutOleh

Petunjuk Teknis Operasional PNPM MANDIRI Pedesaan Bab I.1.2.tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnyakesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaandengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan danpengelolaan pembangunan..

Petunjuk Teknis Operasional PNPM MANDIRI Pedesaan Bab 1.1.2.tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnyakesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaandengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan danpengelolaan pembangunan.e.

Petunjuk Teknis Operasional PNPM MANDIRI Pedesaan Bab 1.1.2.tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnyakesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaandengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan danpengelolaan pembangunan..

MPD kec.Kempo tahun 2012 (laporan bulanan bulan Januari, Pebruari, Maret,April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November,Desember2012)19.12 Dua belas ) Bandel Laporan perkembangan Kegiatan PNPM MPDkec.

MPD kec.Kempo tahun 2012 (laporan bulanan bulan Januari, Pebruari, Maret,April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember2012)19.12 Dua belas ) Bandel Laporan perkembangan Kegiatan PNPM MPDkec.

) Mandiri Pedesaan;

-431-2008 tertanggal 04 Agustus 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Solok Nomor : 412-120-2008 tentang pembentukan Satuan Kerja Program Nasional

Sitiung Tahun 2011e SPC No. 900/421/PNPM/2011 tanggal 11 Mei 2011 ( satu lembar)e SPC tanggal 23 Februri 2011 (satu lembar )118.Surat penetapan Camat Kec.

Sitiung Tahun 2011e SPC No. 900/421/PNPM/2011 tanggal 11 Mei 2011 ( satu lembar)e SPC tanggal 23 Februri 2011 (satu lembar )241.Surat penetapan Camat Kec.

Bertanggungjawab atas seluruh pengelolaan dana di PNPM Kecamatan.2. Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruhtransaksi kegiatan PNPM.3. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri baik yang bersifatkeuangan maupun non keuangan.4. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir.5. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan maupun nonkeuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.6.

Situng Tahun 2011e SPC No. 900/421/PNPM/2011 tanggal 11 Mei 2011 ( satu lembar)e SPC tanggal 23 Februri 2011 (satu lembar )(118) Surat penetapan Camat Kec.

Bertanggungjawab atas seluruh pengelolaan dana di PNPM Kecamatan;2. Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruhtransaksi kegiatan PNPM;3. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri baik yang bersifatkeuangan maupun non keuangan;4. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir;Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan maupun nonkeuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program;6.

M E N G A D I L I :DALAM KONPENSI :DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan Para Tergugat I, II, III, IV, V, VIII, IX bertanggung jawab secara organisasi dalam pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso ; Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;DALAM REKONPENSI :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum; Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada UPK melalui Para Penggugat uang dana PNPM-MPd Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso sebesar Rp. 444.502.350,- (empat ratus empat puluh empat juta lima ratus dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah); Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : Menghukum Penggugat

Bahwa sesuai dengan petunjuk Teknis Operasional PNPMMP dalampelaksanaannya telah dilakukan pemantauan dan pemeriksaan karenadana PNPM Mandiri Pedesaan adalah bagian dari anggaran belanjaNegara dan daerah, sehingga pemerintah bertanggung jawab untukmemastikan bahwa PNPM Mandiri Pedesaan berjalan sesuai prinsip danprosedur serta dipakai sebagaimana mestinya, Semua pegawaipemerintah yang terlibat dalam PNPM Mandiri Pedesaan ( TimKoordinasi, Bupati, Camat, Kepala Desa, PJOK dan lain lain )mempunyai tugas

Sidig :Bahwa di Kecamatan Jambesari ada program PNPM;Bahwa dalam PNPM ada kepengurusan PNPM yang terdiri dari :e Ketua : Ahmadie Sekretaris : Bahrain Maulinae Bendahara: Nurun NafisaBahwa tugas dari bendahara adalah mengurusi keuangan (keluarmasuknya uang) dan menerima angsuran dari kelompok;Bahwa program dari PNPM mandiri tersebut adalah simpan pinjam;Bahwa program PNPM mandiri ada di Kecamatan Jambesari tersebutsejak tahun 1989 sampai sekarang;Bahwa saksi tahu sekarang ada permasalahan di PNPM

Saksi Hakimah :Bahwa di Desa Jambesari ada kegiatan PNPM tersebut sejak tahun2009, 2010 dan 2011 ada permasalahan;Bahwa saksi berada di kelompok Desa Grujugan Lor;Bahwa program di PNPM mandiri tersebut adalah program simpanpinjam;Bahwa saksi tahu di PNPM mandiri ada permasalahan yaitu adanyapenimpangan dana pinjaman;Bahwa saksi tahu yang melakukan penimpangan dana pinjamantersebut adalah penggugat sebagai bendahara di UPK tersebut;41Bahwa saksi pernah menanyakan tentang penyimpangan danatersebut

Jalil :e Bahwa saksi sebagai Kasubdit motivasi dan gotong royong;e Bahwa adanya PNPM di Bondowoso sejak tahun 2006;e Bahwa saksi kaitannya dengan PNPM adalah sebagai leading sektor;e Bahwa saksi pernah hadir saat klarifikasi tanggal 4 April 2012 untukmenyaksikan apakah di PNPM tersebut benar ada penyimpangan;e Bahwa Saksi tidak ada jabatan apapun di PNPM;e Bahwa yang hadir saat itu adalah Nurun Nafisah, P. Kun. P. Edi,Bahrain, Anmadi dan P.

Saksi Anang Bachtiar :Bahwa adanya PNPM di Bondowoso sejak tahun 2006;Bahwa saksi pernah hadir saat klarifikasi tanggal 4 April 2012 untukmenyaksikan apakah di PNPM tersebut benar ada penyimpangan;Bahwa saksi tidak ada jabatan apapun di PNPM;Bahwa yang hadir saat itu adalah Nurun Nafisah, P Kun, P. Edi,Bahrain, Anmadi, P.

strong>sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang unutuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;

Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Cahaya; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Agus; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Bunga Matahari (P) 13; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Jamilah; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Manalagi; 1 (satu)

rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Sinar; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Matahari; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Melati; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok syariah; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Ujung Bulu;

Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Alluna; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Bonto Manurung; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Bahagia; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Sejahtera; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Usaha Baru (P) 13; 1 (satu) rangkap

Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Mardatillah (P) 13; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Putri Jaya Mandiri; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Mitra Utama; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Asoka; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok

Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Bunga Indah; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Benteng Gajah; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Sakeang Indah; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Seruni (P) 11; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Melati (P) 11;

Rekening 4970010051 18538;1 (satu) rangkap foto copy rekening koran SPP PNPM MP Kec.Tompobulu Tahun 2014 No.

Tompobulu No.01 Tahun 2013 tentang Penetapan unit pengelola kegiatan (UPK)sebagai pengelola dana bantuan masyarakat (BLM) PNPM MandiriPerdesaan dan lingkungan mandiri perdesaan;1 (satu) unit Asli surat Nomor 414.2/215/PNPMSET/IV/2014perihal Pelaksanaan mobilisasi dan relokasi FK/FT dan Ass FK/FTPNPMMP Tahun anggaran 2014;1 (satu) rangkap foto copy rekening koran SPP PNPM MP Kec.Tompobulu Tahun 2013 No.

Tompobulu No. 01Tahun 2013 tentang Penetapan unit pengelola kegiatan (UPK) sebagaipengelola dana bantuan masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaandan lingkungan mandiri perdesaan;1 (satu) unit Asli surat Nomor 414.2/215/PNPMSET/IV/2014perihalPelaksanaan mobilisasi dan relokasi FK/FT dan Ass FK/FT PNPMMPTahun anggaran 2014;1 (satu) rangkap foto copy rekening koran SPP PNPM MP Kec.Tompobulu Tahun 2013 No.

Perdesaan (PNPM) TA. 2016 Kec.

Padang Lawas Utara, Desa Sipupus Lombang atas nama Kelompok PAJAR TAZAHIZI ;

Padang Lawas Utara, Desa Batugana atas nama Kelompok BUNGA SAKURA;

LOTING dengan jumlah pinjaman Rp. 54.500.000,-;

Mandiri Perdesaan dan laporanpenggunaan dana kepada masyarakat melalui papan informasi.Memperbarui informasi dan laporan penggunaan dana yang ditempel dalampapan informasi.Mengadministrasikan dan mengarsipkan seluruh dokumen danberkasadministrasi PNPM Mandiri Perdesaan.Menghitung HOK dan besarnya insentif berdasarkan daftar hadir pekerja darimandor atau kepala kelompok.Membantu Ketua TPK dalam pengisian format Laporan Bulanan.Memelihara/menjaga semua arsip.Mengikuti pelatihanpelatihan yang diberikan

oleh Fasilitator Kecamatan.Membuat catatan seluruh aktifitas dan administrasi yang berkaitan dengankegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.Bahwa terdakwa Saryoto, Spd Bin Karyo Utomo selaku Sekretaris TPK, telahmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan, dengan membuat laporan pertanggungjawabanpenggunaan dana sarana prasarana PNPMMP bersamasama dengan saksi17Suyadi, S.Ag dengan cara menyesuaikan RAB yang ada, tanpa mendasarkan padarealisasi sesungguhnya

Menyatakan barang bukti berupa :1). 1 (satu) Bendel Nota Penjualan Toko Mengger Dua ;2). 1 (satu) Buah Buku Kas TPK Desa Pengkol Warna Ungu Batik ;3). 5 (lima) Bendel Berita Acara dan Kwitansi Penerimaan Dana PNPM ;4). 1 (satu) Buah Buku Dokumen Lelang Material PNPM Mandiri ;5). 1 (satu) Buah Buku Dokumen SPPB PNPM Mandiri ;6). 2 (dua) buah Buku Kwitansi Merk Sinar Dunis sebagai Tanda BuktiPengeluaran Uang Dana Anggaran Program PNPM ;7). 1 (satu) Buah Buku Kas Pribadi Merk Glatik Kembar ;8). 1 (satu

Memerintahkan barang bukti, No. urut 1 sampai dengan 23, sebagaimana tertera,dibawah ini :1). 1 (satu) Bendel Nota Penjualan Toko Mengger Dua ;2). 1 (satu) Buah Buku Kas TPK Desa Pengkol Warna Ungu Batik ;3). 5 (lima) Bendel Berita Acara dan Kwitansi Penerimaan Dana PNPM ;4). 1 (satu) Buah Buku Dokumen Lelang Material PNPM Mandiri ;5). 1 (satu) Buah Buku Dokumen SPPB PNPM Mandiri ;6). 2 (dua) buah Buku Kwitansi Merk Sinar Dunis sebagai Tanda BuktiPengeluaran Uang Dana Anggaran Program PNPM ;7). 1

(satu) Buah Buku Kas Pribadi Merk Glatik Kembar ;8). 1 (satu) buah buku proposal Kegiatan Sarana dan Prasarana Hasil MusdesPerencanaan PNPM ;259). 1 (satu) buah buku Proposal Kegiatan Sarana dan Prasarana HasilMusyawarah Khusus Perempuan (MKP) ;10). 1 (satu) buku berita Acara Warna Biru ;11). 1 (satu) buah buku Laporan Pengggunaan Dana Tahap 2 (Talud Pasang) ;12). 1 (satu) buah buku Laporan Penggunaan Dana Tahap 3 (Talud Pasang) ;13). 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakatdiajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari prosesperencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan danasesuai kebutuhan paling Prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatandan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawahbinaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD),Kementerian Dalam Negeri.

Pengurus UPK berasal dari anggotamasyarakat yang diajukan dan dipilin berdasarkan hasil musyawarah desa, yangmana Tugas dan Tanggung Jawab UPK adalah :a. bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan di kecamatan,b. bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruhtransaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,c. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPerdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan,d. bertanggung jawab terhadap

pengelolaan dana bergulire. melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjamPutusan No. 2/Pid.SusTPK/2018/PT.KPG. halaman 3 dari 45 halamanmelakukan sosialisasi dan penegakan prinsipprinsip PNPM MandiriPerdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM MandiriPerdesaan bersama dengan pelaku lainnya.melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuanganataupun nonkeuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuanprogram.membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja

Pengurus UPK berasal dari anggotamasyarakat yang diajukan dan dipilin berdasarkan hasil musyawarah desa, yangmana Tugas dan Tanggung Jawab UPK adalah :a.bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan di kecamatan,bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruhtransaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPerdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan,bertanggung jawab terhadap pengelolaan

BLM PNPM MPD Kec.

Pengasih tanggal 12 September 2015;----------------------------------------------------------------------------------------110) Asli 1 (satu) Bundel Buku Pengajuan Dana Operasional Kegiatan PL-UPK PNPM-MPd Tahun 2014;-----------------------------------------------------------------------------111) Asli 1 (satu) Bundel Buku Pengajuan Dana Operasional Kegiatan DOK PNPM-MPd Tahun 2014 tahap I (40%);--------------------------------------------------------------------112) Asli 1 (satu) Bundel

Buku Pengajuan Dana BLM PNPM-MPd Tahun 2014 tahap I (40%);------------------------------------------------------------------------------------------------Dikembalikan kepada Badan PMPDPKB Kab.

Kulon Progo;-------------------------------------------------------------------------------------------------------113) 1 (Satu) lembar Copyan Kartu Angsuran PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kec. Pengasih Kab. Kulon Progo Desa Tawangsari Dusun Soronanggan Kelompok Tani Sidodadi; 114) 1 (satu) buah Buku Peminjaman dan Angsuran PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kec. Pengasih kab.

Kulon Progo Desa Tawangsari Dusun Soronanggan sebesar Rp. 7.768.400,- tanggal 15 Juni 2015;----------------------------------------------------------------------------Dikembalikan kepada Saksi SUKARDI;---------------------------------------------116) 1 (Satu) lembar Copyan Kartu Angsuran PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kec. Pengasih Kab. Kulon Progo Desa Tawangsari Dusun Jombokan Kelompok Aneka Karya; 117) 1 (satu) buah Buku Tamu PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kec. Pengasih kab.

PENJELASAN X PELESTARIAN KEGIATAN DANA BERGULI (Petunjuk Teknis Operasional ) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM ) Mandiri Perdesaan;106. PENJELASAN Xl PENATAAN KELEMBAGAAN DANPENGEMBANGAN EKONOMI PERDESAAN ( Petunjuk TeknisOperasional ) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM ) Mandiri Perdesaan;Dikembalikan kepada Saksi HARTANTO, SE; 107.

Pengasih;Foto Copy Asli 1 (satu) lembar slip setoran Bank BPD DIYsebesar Rp. 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah) an.BLM PNPM MPD Kec.

Kulon Progo Desa TawangsariDusun Soronanggan sebesar Rp. 7.768.400, tanggal 15 Juni2015;1 (Satu) lembar Copyan Kartu Angsuran PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kec. Pengasih Kab. Kulon Progo DesaTawangsari Dusun Jombokan Kelompok Aneka Karya; 1 (satu) buah Buku Tamu PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kec.Pengasih kab.

Kulonprogoberdasarkan PTO penjelasan V:Pelaku PNPM Mandiri Pedesaan,yaitu: 1.

Tim Pendanaan yang berasal dari tokoh masyarakat; Bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri ada diPTO (Petunjuk Tehnis Operasional) PNPM dalam Keputusan Mendagri;Bahwa kriteria kelompok agar bisa mendapatkan pendanaan, yaitu: 1. Minimal berumur 1 (satu) tahun; 2. Beranggotakan minimal 2 5 orang; 3. Ada kegiatan usaha;4.

Lahir : 32 tahun/ 30 September 1980Jenis kelamin : PerempuanKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Sembuhan IV RT/RW : 03/010 Sendang Mulyo,Minggir, SlemanAgama : IslamPekerjaan : Mantan Bendahara PNPM Mandiri PerdesaanSPP Kec.

Mandiri) namanyaberubah menjadi Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan yang salah satunya untuk kegiatan Simpan PinjamKelompok Perempuan (selanjutnya disebut PNPM Mandiri PerdesaanSPP) Kecamatan Minggir, Sleman yang dananya bersumber dari APBNyang sifatnya bergulir dan diterima langsung di rekening kegiatan UnitPengelola Kegiatan (selanjutnya disebut UPK) Kecamatan Minggir diBank Pemerintah Daerah DIY Cabang Godean dari KantorPerbendaharaan Negara (KPPN) yang besarnya

bantuan tersebut :Tahun 2006 : Rp. 296.850.000,00Tahun 2007 : Rp. 178.125.000,00Bahwa PNPM Mandiri Perdesaan SPP Kecamatan Minggir KabupatenSleman sampai dengan tahun 2010 beranggotakan 473 orang dengansusunan pengurus, yaitu :Ketua : Dwi PurwantoYJ vuUuU vv Uv Sekretaris : Win IsmantoBendahara : Utami Dewi,ST (Terdakwa)e Bahwa anggota PNPM Mandiri Perdesaan SPP dapat mengajukanbantuan pinjaman sesuai standart opersional dan prosedur Unit PengelolaKegitan (UPK) BAB III tentang Pola Mekanisme dan

Camat Minggir tentang UPK.1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana tahun 2006.Kembali pada PNPM Mandiri Perdesaan Kec. Minggir Slemanmelalui saksi Dwi Purwanto ;5). Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;5. PEMBELAAN TERDAKWA, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalahserta menyesali perbuatannya. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakimberkenan untuk memberikan hukuman yang seringan ringannya;6.

Mandiri tentang Simpan Pinjam KelompokPerempuan (PNPM Mandiri Perdesaan SPP) kecamatan MinggirKabupaten Sleman pada tahun 2010 beranggotakan 473 orang, memperolehdana dari APBN.

Taskin PMKB/2009 tanggal 25 Februari 2009tentang Penunjukan Penanggungjawaban Operasional danPenanggung Jawaban PNPM MP 2009.1 (Satu) berkas Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 414.2/206/B.Taskin PMKB/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang PenunjukanPejabat KPA/PKK, Penandatanganan SPM, Penerbitan SPP danBendahara Pengeluaran PNPM MP 2009.1 (Satu) berkas Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 414.2/220/B.Taskin PMKB/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Pembentukan TimKoordinasi dan Sekretariat PNPM

/247/PNKB2008 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) dan UnitPengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana BantuanLangsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan di Kab.

PMKB/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Pembentukan TimKoordinasi dan Sekretariat PNPM MP Kab.

Bahwa dari dalam persidangan para saksi tidak seorangoun yangmelihat dan tahu adanya penyimpangan dana PNPM olehTerdakwa kecuali Ketua UPKPNPM Kecamatan Sungai TarabAsmelia pgl. Sil terkesima ketika mendengar jawaban pihak BankPerkreditan Rakyat (BPR) Balerong Bunta RaoRao mengatakanbahwa dana PNPM yang ada pada rekening tabungan PNPM diBPR sangat minim.

Bahwa 45 orang saksi yang dihadirkan dari 84 orang yang tercatat dalamberkas tidak seorang saksi yang mengatakan taraf ekonomi Mice meningkat semenjakbekena pada PNPM;8.

Berita Acara Penanganan masalah Penyelewengan Dana SPKP / UEP PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Tempellemahbang, Kecamatan Jepon, Kab.Blora ; -----------------------------------------------------------------------------------f. Rekap sementara Penyimpangan Dana PNPM Mandiri,Kecamatan Jepon.g.

MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana pada peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam i perkaraterdakwaTempat lahir : Blora ; Umur/tanggal lahir : 50 tahun /05 Maret 1961 ; Jenis kelamin : Lakilaki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Desa Tempel Lemah Abang Lemahbang RT 03/RW 01Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora ; Agama : Islam ; Pekerjaan : Swasta (Ketua Tim Pengelola Kegiatan PNPM

Blora dibentuk kepengurusan / kepanitian PNPMmandiri yaitu membentuk Pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melalui MusyawarahDesa Sosialisasi (MUSDES Sosialiasai) yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, BadanPerwakilan Desa (BPD), RT, RW, Perangkat Desa, Unit Pengelola Kecamatan (UPK)Jepon serta Fasilitator Kecamatan, dari hasil Musyawarah Desa Sosialisasi tersebutterbentuk susunan pengurus untuk mengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan diDesa Tempellemahbang, Kec. Jepon, Kab.

Jepondan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa menyimpang dari Petunjuk TeknisOperasional PNPM Mandiri Perdesaan sebagai berikut ;1 Penjelasan Buku IV ;e Tersedianya dana kegiatan SPP / UEP yang produktif dan bertambah jumlahnyauntuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin ;e Adanya pelestarian prinsip PNPM Mandiri Perdesaan terutama keberpihakankepada orang miskin dan transparansi ;e Dana bergulir adalah dana yang berasal dari dana BLM Program (PPK, PNPMPPK, PNPM Mandiri Perdesaan

Blora dibentuk kepengurusan / kepanitianPNPM mandiri yaitu membentuk Pengurus Tim Pengelola Kegiatan (PK) melaluiMusyawarah Desa Sosialisasi (MUSDES Sosialiasai) yang dihadiri oleh TokohMasyarakat, Badan Perwakilan Desa (BPD), RT, RW, Perangkat Desa, Unit PengelolaKecamatan (UPK) Jepon serta Fasilitator Kecamatan, dari hasilMusyawarah Desa Sosialisasi tersebut terbentuk susunan pengurus untuk mengelolakegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Tempellemahbang, Kec. Jepon, Kab.

Mandiri Perdesaan sebagai berikut ;1 Penjelasan Buku IV ;e Tersedianya dana kegiatan SPP / UEP yang produktif dan bertambahjumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin.e Adanya pelestarian prinsip PNPM Mandiri Perdesaan terutamakeberpihakan kepada orang miskin dan transparansi ; 2 Penjelasan Buku IX ;e Dana bergulir adalah dana yang berasal dari dana BLM Program (PPK,PNPMPPK, PNPM Mandiri Perdesaan) yang telah dikembalikan ke UPKsebagai pengelola dan digulirkan kembali ke masyarakat

.- 1 (satu) bendel administrasi pencairan Dana Bantuan Sosial Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PNPM-P2KP) Tahun 2008 sejumlah Rp. 860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah) untuk dibayarkan kepada 25 BKM di wilayah Kec. Karanganyar dan Kec. Gombong Kab. Kebumen, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.

Kegiatanekonomi.Bahwa dana (BLM) yang diterima BKM Gotong RoyongKel.Karanganyar pada tahun 2005 dan 2008 yang digunakan untukkegiatan P2KP dan PNPM MP pada komponen kegiatan ekonomisebesar Rp. 125.625.000, (seratus dua puluh lima juta enam ratusdua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian berikut:a. Dari APBN tahun sebesar Rp. 96.625.000,b. Dari APBD sebesar Rp. 29.000.000,Bahwa berdasarkan keterangan dari BKM Gotong Royong danfasilitator ekonomi PNPM MP Kec.Karanganyar Sdri.

Bahwa dana (BLM) yang diterima BKM Gotong RoyongKel.Karanganyar pada tahun 2005 dan 2008 yang digunakan untukkegiatan P2KP dan PNPM MP pada komponen kegiatan ekonomisebesar Rp. 125.625.000, (seratus dua puluh lima juta enam ratusdua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian berikut:a. Dari APBN tahun sebesar Rp. 96.625.000,b. Dari APBD sebesar Rp. 29.000.000, Bahwa berdasarkan keterangan koordinator kabupaten PNPM MPKab.Kebumen Sdri.

Kebumen, sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulanOktober 2011 telah melaksanakan pengelolaan pmjaman dana bergulir P2KPdan PNPM MP pada (BKM) Gotong Royong Kel Karanganyar Kec.Karanganyar Kab.

Karanganyar Kab.Kebumen, sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 telahmelaksanakan pengelolaan pinjaman dana bergulr P2KP dan PNPM MP pada(BKM) Gotong Royong Kel. Karanganyar Kec. Karanganyar Kab.

Kebumen, sejak bulan Januari 2011 sampaidengan bulan Oktober 2011 telah melaksanakan pengelolaan pinjaman dana bergulirP2KP dan PNPM MP pada (BKM) Gotong Royong Kel. Karanganyar Kec.Karanganyar Kab.

;Bahwa untuk melaksanakan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Kecamatan Bruno KabupatenPurworejo tahun 2008 dan tahun 2009, Bupati Purworejo telahmenetapkan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) di Kecamatan BrunoKabupaten Purworejo sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Pedesaan dengan susunan pengurus sebagai berikut :Ketua : LANTIP JANU WIBOWO, SE.Sekretaris : Handrianus Fendy P, S.Kom.Bendahara :

PURWOHADIATMODJO Ketua Unit PengelolaKegiatan (UPK) Kecamatan Bruno telah memberikan pinjaman danaperguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPedesaan kepada 12 (dua belas) kelompok Simpan Pinjam Perempuan(SPP) dan Usaha Ekonomi Prosuktif (UEP) sejumlah Rp209.000.000,00(dua ratus sembilan juta Rupiah) secara fiktif atau setidaktidak tidaksesuai dengan tahapan/mekanisme antara lain :1. Penyaluran pinjaman tidak dilengkapi/didukung dengan proposalpengajuan kredit ; 2.

Petujuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan tahun 2008 dan 2009 yangdikeluarkan oleh Tim Koordinasi Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) (TK PNPM Mandiri Pedesaan DepartemenDalam Negeri Republik Indonesia) yang antara lain mengatur :Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. huruf b angka 6tentang Ketentuan Pendanaan disebutkan Adanya perjanjian pinjamanantara UPK dan Kelompok ;Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2

;e Bahwa untuk melaksanakan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Kecamatan Bruno KabupatenPurworejo tahun 2008 dan tahun 2009, Bupati Purworejo telahmenetapkan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) di Kecamatan BrunoKabupaten Purworejo sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Pedesaan dengan susunan pengurus sebagai berikut :Ketua : LANTIP JANU WIBOWO, SE.Sekretaris : Handrianus Fendy P, S.Kom.Bendahara

Petujuk Teknis Operasional (PTO) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan tahun 2008dan 2009 yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) (TK PNPM MandiriHal. 13 dari 31 hal. Put.