Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PN RENGAT Nomor 80/Pid.B/LH/2019/PN Rgt
Tanggal 27 Juni 2019 — Penuntut Umum:
ANDY SUNARTEJO, S.H
Terdakwa:
1.AGUS SAPARI alias AGUS bin SAPARI
2.RENGKI AGUS TIAR alias RENGKI bin AHMAD
372 — 9
  • 7.171.371,5, (tujuh juta seratus tujuhpuluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma lima rupiah);Bahwa berdasarkan UndangUndang RI Nomor : 18 Tahun 2013Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan tidakada disebutkan adanya minimal atau maksimal volume/kubikasi dalamHalaman 16 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2019/PN.Rgthal mengangkut atau menguasai hasil hutan baik itu berbentuk log ataupun olahan/gergajian.Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini tidakdiperbolehkan atau melangar
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Putus : 08-11-2017 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 19/Pdt.Plw/2017/PN. Menggala
Tanggal 8 Nopember 2017 — T I L A N O Dkk MElawan KEPALA DESA BRASAN MAKMUR
116 — 33
  • Nomor 528.K/Pdt.G/2007 telah diputus danmempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini melangar prinsip Hukum AcaraPerdata dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI) menjadi preseden buruk bagi Hukum acaraPerdata di Indonesia;2. Bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan kabur (obscuur libel).
    Nomor 528.K/Pdt.G/2007 telahdiputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini melangar prinsipHukum Acara Perdata dan bertentangan dengan hukum yang berlaku diNegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi preseden burukbagi Hukum acara Perdata di Indonesia;. Bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan kabur (obscuur libel).
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Register : 01-03-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 28-10-2016
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 64-K/PM.I-01/AD/III/2016
Tanggal 30 Juni 2016 — Ismail Sitanggang. Kapten Inf, 543332.
42 — 20
  • .: Bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkandakwaan Oditur Militer dan oleh karena dakwaan Oditur Militer bersifatkumulatif, maka Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkankeselurunhan dakwaan dan untuk itu terlebih dahulu akan diteliti dandipertimbangkan tentang dakwaan sebagai berikut :Kesatu : Melangar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :Unsur kesatu : BarangsiapaBahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam pengertianKUHP
    : Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdiatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secarabersamasama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliksendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapiyang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diaturdan diancam dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.Kedua: Melangar
Pengadilan PN MAMUJU Perdata Khusus
Register : 16-03-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN MAMUJU Nomor 08/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mam.
Tanggal 2 Juli 2015 — MISRAN
140 — 29
  • suatutindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akandiuraikan dibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutanserta Replik Jaksa Penuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawabpembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu:PRIMAIR : Melangar
    Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke1.e KUHP;;SUBSIDAIR : Melangar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan .UndangUndang Nomor. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat 1kele KUHP
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-10-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 22-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/Pid.Pra/2017/PN Bdg
Tanggal 31 Oktober 2017 — Pemohon:
DEDDY WIJAYA
Termohon:
KEPOLISIAN SEKTOR SUMUR BANDUNG
114 — 79
  • Bahwa berkas pemeriksaan perkara belum selesai dan belum sempurna dilakukanoleh Termohon, karena faktanya bahwa Termohon telah mengirimkan berkasperkara untuk diperiksa oleh Penuntut Umum dan penuntut umum telahmengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik (P19) Nomor B1921/0.2.10/Ep.1/08/2016, tanggal 8 agustus 2016, selanjutnya pihak penyidiktelah mengembalikan berkas perkara atas nama Donny Sopandy, ST, MM dkk172.yang disangka melangar pasal 362 KUHPidana kepada penuntut umum, akantetap penuntut
    Termohon) ;b.Bahwa berkas pemeriksaan perkara belum selesai dan belum sempurnadilakukan oleh Termohon, karena faktanya bahwa Termohon telahmengirimkan berkas perkara untuk diperiksa oleh Penuntut Umum danpenuntut umum telah mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik (P19)Nomor B1921/0.2.10/Ep.1/08/2016, tanggal 8 Agustus 2016, selanjutnyapihak penyidik telan mengembalikan berkas perkara atas nama DonnySopandy, ST, MM dkk yang disangka melangar pasal 362 KUHPidana kepadaPenuntut Umum, akan tetapi
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 30-03-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 14/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 15 Agustus 2017 — Penggugat: JOHNNY TANDIARI Tergugat: KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
173 — 132
  • Oleh karena hal tersebut telah salingbertentangan dengan Berita Acara Pelaksanaan Paparan NasionalNomor: 99/BAHGK/OJVII/2015 tertanggal, Jakarta 5 November 2015 ; .Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 03/Pbt/BPN73/2017 tertanggal 15 Maret 2017, yang mana menurut hematPenggugat Tergugat telah melangar AzasAzas Umum PemerintahanYang Baik (General of Good Goverment) yaitu teristimewa pada AzasKepastian Hukum Azas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 12-05-2015 — Upload : 27-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Tanggal 12 Mei 2015 — PT. KALIMANTAN STEEL VS 1. PT. INDO METAL TECH PRODUCTS, DK
382 — 234 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 234 K/Pdt.SusHKI/2015Pasal 85 dan 86 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,untuk menerbitkan surat penetapan yang sederhana dan efektif untukmencegah berlanjutnya pelanggaran hak atas merek milik Penggugat,khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melangar hak atssmerek milik Penggugat ke dalam jalur perdagangan termasuk tindakanimportasi;18.Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai sangkalan yang cukup beralasanTergugat dan Tergugat Il untuk menghindar dari tuntutan Penggugatmembayar
Pengadilan PN PARIAMAN Pidana Khusus Anak
Register : 11-09-2014 — Putus : 02-12-2014 — Upload : 19-05-2015
Putusan PN PARIAMAN Nomor 146/PID.SUS/2014/PN.Pmn
Tanggal 2 Desember 2014 — NARUL Pgl NARUL
96 — 12
  • pasalyang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan Dakwaan yang berbentuk Susideritas yaitu Primair melanggar Pasal 81ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Subsidair Pasal 82Undangundang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Susideritas maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan Primair terlebin dahulu yaitu melangar
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 08-03-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 26-12-2018
Putusan PN MALANG Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Mlg
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
HARIYADI
Tergugat:
1.SRI SUSANA
2.HARYONO
3.HARTINI
4.PATEMI
91 — 35
  • hubungan kausal.Bahwa hubungan kausal adalah hubungan sebab akibatantara perbuatan melanggar hukum dengan akibat yangditimbulkannya sangatlah erat dan tidak dapat dipisahkan.Oleh karena itu. sebagaimana di dalam dalil GugatanPenggugat yang menurut Penggugat kalau Para Tergugattelah menempati dan menguasai tanah dan bangunan miliknyabelum lah bisa dibuktikan kebenaranya dan masih di dalamproses persidangan saat ini, maka dari itu tidak dapatdikualifikasikan kalau Para Tergugat telan melakukanperbuatan melangar
Pengadilan PN MAGELANG Pidana Umum Penipuan
Register : 23-02-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN MAGELANG Nomor 12/Pid.B/2016/PN.Mgg
Tanggal 25 April 2016 — Kabul Sucipto als Wahyu Bin Suparjo;
55 — 4
  • Menyatakan terdakwa KABUL SUCIPTO Als.WAHYU Bin SUPARJO(Alm)bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalamdakwaan KEDUA melangar pasal 378 KUHP ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KABUL SUCIPTO Als WAHYU BinSUPARJOdengan pidana penjara selama 2 (DUA) Tahun di kurangiselama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetapberada dalam tahanan;3.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 26-09-2019 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PN SINGARAJA Nomor 536/Pdt.G/2019/PN Sgr
Tanggal 30 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
281 — 227
  • hartahartanya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pat.G/2019/PNSgr1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak ataspersetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yangdisahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlakujuga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melangar
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama
Register : 21-01-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0222/Pdt.G/2019/PA.Lpk
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
106 — 65
  • Bahwa dengan telah beralinnya sebidang tanah tersebut sesuai denganprosedur maka tindakan Syawaluddin Batu Bara Bin Abdul Karim Batu Baramenjadikan sebidang tanah seluas 8.154 m2 (delapan ribu seratus lima puluhempat meter persegi) menjadi obyek gugatan warisan yang harus dibagikanmerupakan suatu tindakan yang keliru dan melangar hukum serta harus ditolak;12.
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 16-03-2005 — Putus : 19-07-2005 — Upload : 13-05-2011
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 03/G/2005/PTUN.YK.
Tanggal 19 Juli 2005 — Prof. Dr. LASIYO, MA.MM; REKTOR UNIVERSITAS GAJAH MADA YOGYAKARTA
113 — 92
  • Haltersebut secara tidak langsungmengakibatkan penundaan penetapan danpengangkatan Dekan di Fakultas FilsafatUGM (vide uraian tersebut di ataskhususnya butirBahwa Tergugat tidak melangar Keputusan MWAUGM No. 12/SK/MWA/2003 tanggal 18 Desember 2003tentang Anggraan Rumah Tangga UGM, dan jugatidak melanggar Keputusan Rektor UGM Nomor114/P/SK/HT/20024 tanggal 17 Mei 2004 tentangTata Cara Pemilihan Dan Penetapan Dekan SertaPengangkatan Wakil Dekan. Adapaun alasan alasan sebagaiberikut : 8.2.1.
Pengadilan PN KETAPANG Perdata
Register : 19-03-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KETAPANG Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Ktp
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
Tn. IRWAN RUDIANSYAH RIMBA
Tergugat:
1.SUHARDI
2.SAUNAN
3.DARIYAH
4.JAMHER SAMAT
5.SURYADI
6.ARIFIN
7.NG A HENG
8.DJUTINA
9.ABDUL HAKIM
10.ADITYA FACHREZA
11.KEPALA DESA SUNGAI NANJUNG
12.KEPALA DESA PAGAR MENTIMUN
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KETAPANG
93 — 12
  • , tercatat atas nama DJUTINA,sehingga penerbitan sertipikat tersebut bukan merupakan perbuatan melanggarhukum, dan Penggugat tidak dapat membuktikan proses pendaftaran tanahtersebut telah melangar hukum ataukah tidak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelishakim berpendapat petitum nomor 2, 3 dan 4 Penggugat tidak beralasanmenurut hukum untuk dikabulkan, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakanditolak;Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2, 3 dan 4 Pengugatsebagai
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
Register : 27-11-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 19/G/2018/PTUN.TPI
Tanggal 5 Maret 2019 — Penggugat:
Yayasan Suluh Mulia Pionir y diwakili oleh Riama Roska Sihombing
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
244 — 286
  • Peraturan Daerah Kota Batam No. 2 tahun 2011 TentangBangunan Gedung, Bab XI Sanksi Dan Denda; Pasal 164, ayat 1:Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 163ayat (1) dan (2) meliputi pada tahap pembangunan dan/ataupemanfaatan berupa : Peringatan tertulis, jika pemilik melangar pasal 5, .........
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2248 K/Pdt/2011
Tanggal 6 Agustus 2012 — Drs. IBNU SUBIYANTO, Akt bin SUPANGAT VS MAMAN SETIAMAN P, DKK
53 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sebenarnya telah disadari oleh Judex Facti untuk beban pembuktianperbuatan melawan hukum telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 1365KUHPerdata, yang menyatakan : Tiap perbuatan melangar hukum, yang membawa kerugian kepada seoranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut.; Dalam ketentuan perbuatan melawan hukum, terdapat dua unsur yang harusdibuktikan, yang terdiri dari :e Adanya kesalahan pelaku baik disengaja (wilfull) atau karena kalalaian
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-02-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Plg
Tanggal 20 Mei 2019 — Penuntut Umum:
HAPPY AL HABIEBIE, SH
Terdakwa:
ANSORI bin MUHAMMAD
51 — 6
  • TERHADAP PEMBUKTIAN DAKWAAN KEDUABahwa dakwaan Kedua dari perkara ini adalah Tanpa Hak dan Melawan HukumMemiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yang diatur dan diancam pidana melangar pasal 112 ayat (2) UndangundangRI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) Undangundang RINo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur unsurnya adalah sebagaiberikut : Unsur Setiap Orang Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-06-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Plw
Tanggal 27 September 2021 — Penuntut Umum:
ABU ABDURACHMAN.SH
Terdakwa:
ILHAM Als AMENG Bin MUKRI
58 — 22
  • masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau hukuman bukanlahmerupakan suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakaninsttumen yang diberikan oleh Negara untuk dilakukan pembinaan bagiTerdakwa yang sudah melakukan perbuatan yang melangar
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Register : 26-02-2018 — Putus : 04-05-2018 — Upload : 09-05-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 41/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 4 Mei 2018 — -. NURHAYATI UN, dkk vs -. SILVESTER CHANISTAN, dkk
60 — 24
  • Bahwa seharusnya berita acara pelaksanaan eksekusi No.92/PDT.G/BA.EKS/ 2001/PN KPG pada tanggal 18 maret 2010 hanyamelaksanakan sesuai dengan bunyi amar dictum putusan no.92/pdt.g/2001/ pn.kpg tertangal 28 november 2010 yang batas batasnya tersebut diatas sehingga jurusita Pengadilan Negri Kupangsudah mempunyain patokan batas batas tanah yang akan dieksekusisehingga dalam pelaksanaan tidak melampui batas atau melangar batastanah milik yang disebut dalam batas tanah tersebut diatas;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 23-09-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 23 September 2016 — DIDIT WIJAYANTO, S.E., M.M., bin AGOES SOEROSO
148 — 905 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa Pertimbangan Judex Facti tersebut secara jelas dan tegas telahmelanggar asas legalitas dkarenakan hanya mempertimbangan PerbuatanPemohon Kasasi/ Terdakwa telah melangar SOP dan PeraturanPerundangundangan, tetapi Judex Facti baik tingkat pertama maupuntingkat banding sama sekali tidak menegaskan SOP Bank BRI mana yangtelah dilangar oleh Terdakwa atau Peraturan PerundangundanganPerbankan pasal berapa yang telah dilanggar oleh Terdakwa, sehinggapertimbangan hukum Judex Facti yang menegaskan Perbuatan
    uraikan diatas, jelas terlihat antara SOP yangdiimplementasikan dalam PKS dan dilaksanakan oleh Pegawai/Karyawanbank BRI yang dipimpin oleh Terdakwa/Pembanding telah sesuai SOP danPKS sebagai suatu kesatuan dalam asas legalitas dan menganut asas lexspesialis derogat lex generali;Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri yang menyatakanPengawai Bank dalam hal ini ngian AO baik AO Pemrakarsa maupun Aopemutus tidak melaksanakan verivikasi data lagi atas dokumen yang telahdiserahkan oleh PT NPA dinilai melangar