Ditemukan 3741 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kelahiran kehakiman kelahitan kelairan kelahian kelaiman kenaziran kerahiman
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 11-03-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.AGUS WIDODO ,SH MH
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH
6.KASPUL ZEN TOMY APRIANTO, SH
7.HADIARTO, SH.
8.ADITYA NUGROHO, SH
Terdakwa:
TEKLI, SE Bin LUNTJI
115 — 38
  • Sifat melawan hukum secara materiel ialan bukan perbuatan yangbertentangan dengan undangundang saja, tetapi juga perbuatan yangbertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan pelawan hukum. (vide Jur.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-11-2013 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Sby
Tanggal 8 Nopember 2013 — DRS. ABDUL AZIZ, MM BIN SALHA KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN
53 — 117
  • sosialisasi, dan adanya nomenklaturpenganmgkatan P2T/Tim 9;e Bahwa Fungsi P2T/Tim 9 adalah pihak untuk yang betulbetul membantu dalam pengadaantanah yang luasnya lebih dari 1 ha;e Bahwa Syaratsyarat sahnya Surat Keputusan bersifat materiil dan formil,Syarat Materiil: 1) Keputusan itu tidak boleh mengandung cacat hukum; 2) Keputusan tersebutdibentuk oleh pejabat yang berwenang; 3) Tidak boleh bertentangan dengan peraturan per UUan yang berlaku ;Syarat Formal: 1)Keputusan dibentuk berdasar suatu kelaziman
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 23-07-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 11 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.Agus Khairudi, sh.,mh
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH
6.YANTI KRISTINA, SH.
7.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
8.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
9.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., Msi. Bin IGNATIUS SOENARTO
138 — 218
  • Sifat melawan hukum secara materiel ialah bukan perbuatan yangbertentangan dengan undangundang saja, tetapi juga perbuatan yangbertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakatdi pandang sebagai perbuatan pelawan hukum. (vide Jur.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 13-07-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr
Tanggal 12 Oktober 2016 — Penuntut Umum:
EKO PURWANTONO, SH
Terdakwa:
SUTRIANA binti M. RAHAB
119 — 16
  • Sifat melawan hukum secara materiel ialah bukan perbuatan yangbertentangan dengan undangundang saja, tetapi juga perbuatan yangbertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakatdi pandang sebagai perbuatan pelawan hukum. (vide Jur. Andi Hamzah;Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Nasional dan Internasional; Jakarta,PT.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
289 — 194
  • dan atau barang lainnya Ssesuai ketentuan, dari pihak ketiga.Membuka dan melakukan penyimpanan uang baik dalam mata uangrupiah maupun valuta asing dalam bentuk rekening koran, depositodan atau bentuk dan macammacam penyimpanan uang lainnya padaBank Indonesia dan atau Bank Koresponden di dalam dan di luarnegeri.Melakukan usaha penukaran atau penjualan dan pembelian valutaasing.Menyelenggarakan usaha/bisnis perbankan dan tugas yangberhubungan dalam transaksi perbankan dalam dan luar negerimenurut kelaziman
    yang berlaku dalam dunia perbankan nasional danintemasional.Melakukan hubungan usaha/bisnis perbankan dalam segala bentukdengan Bank Koresponden di dalam dan di luar negeri.Meminta dan memberikan informasi perbankan dari dan kepada Bankdi dalam negeri dan di luar negeri menurut kelaziman dalam duniaperbankan nasional dan internasional, sesuai ketentuan yang berlaku.Memberikan referensi bank mengenai nasabah.Mengadakan, melaksanakan atau minta dilaksanakan, selanjutnyamengubah, menambah atau meminta
    valuta asing.Menyelenggarakan usaha/bisnis perbankan dan tugas yangberhubungan dalam transaksi perbankan dalam dan luar negeri menurutkelazimanya berlaku dalam dunia perbankan nasional dan internasional.Halaman 370 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN AMB18)19)20)21)22)23)24)Melakukan hubungan usaha/bisnis perbankan dalam segala bentukdengan Bank Koresponden di dalam dan di luar negeri.Meminta dan memberikan informasi perbankan dari dan kepada Bankdidalam negeri dan di luar negeri menurut kelaziman
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Khusus PHI
Register : 20-10-2015 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Plk
Tanggal 15 Maret 2016 — ARDIANSYAH, DKK LAWAN PT BUMI HUTANI LESTARI
296 — 91
  • (konsolidasi, fusi) atau perubahan kepemilikan perusahaan(pengambilalinan atau akuisisi) adalah salah satu metode untukmelakukan restrukturisasi perusahaan (Munir Fuady, HukumTentang Merger, h. 5) ;Bahwa dalam Penjelasan Pasal 163 ayat (1) UU Ketenagakerjaan,tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksudkan denganperubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahankepemilikanperusahaan, dan hanya disebutkan "Cukup jelas", karena aksi korporasi a quo sudah merupakan kelaziman dalamhukum korporasi
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 2 Desember 2015 — Rivarizal, ST., MM ( Terdakwa)
161 — 135
  • Sebaliknya, arti melawan hukum secara materiil ialahbukan perbuatan yang bertentangan dengan undangundang saja, tetapi jugaperbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulanmasyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.Bahwa menurut Wirjono Podjodikoro, dalam bukunya Perbuatan MelawanHukum, cetakan ke 7, Sumur Bandung, 1990, halaman 7 8, memberikanpengertian "perbuatan melawan hukum dalam arti luas tidak hanya sebagaiperbuatan yang secara langsung melanggar peraturan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 31-07-2008 — Upload : 29-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68K/PIDSUS/2008
Tanggal 31 Juli 2008 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Medan ; ADELIN LIS
632 — 591 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jadi adalahtidak sesuai dengan aturan beracara atau kelaziman persidanganapa yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan dalammenyidangkan/mengadili perkara atas nama Terdakwa Adelin Lisdimaksud dan tidak melaksanakan bunyi dari Pasal 28 ayat (1) UUNo.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, makadapat disimpulkan sebagai berikut :Hal. 283 dari 377 hal. Put.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-12-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk
Tanggal 25 April 2018 — - ZAINUDIN HASAN
2098 — 3764
  • Sedangkanpatut diduganya, adalah suatu keadaan dimana seseorang dinilai mampumemperkirakan berdasarkan data atau informasi yang dimiliki atauberdasarkan kelaziman umum seseorang tersebut dapat menilai bahwasejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatanpidana. Dalam hal ini terdapat sikap kalbu atau batin yang dapatdiklasifikasikan sebagai culpa (lalai).
    Untuk menilai adanya unsur kealpaan inidapat dilihat dari data atau informasi yang dimiliki dan juga kelaziman yangditerima secara wajar oleh masyarakat. Kewajaran ini dapat diuji denganpendekatan motif dilakukannya transaksi dan juga underlying transaksinya(transaksi yang mendasari) (Dr.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 2 Desember 2015 — Ir. Indra Helmi, MTP ( Terdakwa)
156 — 22
  • Sebaliknya, arti melawan hukum secara materiil ialan bukanperbuatan yang bertentangan dengan undangundang saja, tetapi juga perbuatanyang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakatdipandang sebagai perbuatan melawan hukum.Bahwa menurut Wirjono Podjodikoro, dalam bukunya Perbuatan MelawanHukum, cetakan ke 7, Sumur Bandung, 1990, halaman 7 8, memberikanNnpengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas tidak hanya sebagaiperbuatan yang secara langsung melanggar peraturan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 13 Juni 2016 — Pidana Korupsi - DR. ZAINAL SOLEMAN
119 — 29
  • . :10/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PSTyang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakatdipandang sebagai perbuatan melawan hukum",Menimbang, bawa sedangkan pengertian melawan hukum = menurutYurisprudensi yaitu : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal15 Desember 1983 dalam perkara RS Natalegawa memberikan penafsiran tentangmelawan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa "tidak tepat jika melawanhukum hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-03-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 23 Maret 2016 — Abdur Rouf
189 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 132 K/Pid.Sus/2016Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana juncto Pasal 64ayat (1) KUHPidana ;Selain itu, kelaziman dalam praktik peradilan yang dijadikan sebagairujukan adalah Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap(in kracht van gewjsde), bukanlah putusan yang masih dalam upayahukum ;Sehingga, sangat tidak tepat apabila Majelis Hakim Tingkat Bandingdalam perkara a quo menjadikan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 22/Pid.Sus
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 27-03-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 42/PID.SUS/TPK/2013/PN-BNA
Tanggal 27 Februari 2014 — Prof. DR. DARNI M. DAUD, MA Bin M. DAUD
79 — 19
  • YUSUF AZIZ, M.Pd.Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan terhadapketerangan saksi yang menyebutkan : tentang status terdakwayang tidak lagi sebagai Rektor sesuai dengan putusan TUN, tentangterdakwa Kuasa Pengguna Anggaran, tentang SK JPD yang isinyatidak sesuai dengan kelaziman dimana tidak ada klausulapertanggung jawaban kepada rektor, pada hal pada SK yangTerdakwa keluarkan ada klausula permintaan pertanggungjawabanyang harus diserahkan kepada terdakwa;7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-10-2015 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 26 Oktober 2015 — PT LUCKY PRINT ABADI VS EDI HARTONO, dkk
184 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diinterprestasikan sama dengan surat skorsing yang lazim dipergunakan dalam peraturan Perusahaan/anggaran dasarsuatu organisasi.yang dimaksud Pasal155 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan:.. . . berupa tindakan skorsing kepada Pekerja/Buruh yang sedang dalamproses pemutusan hubungan kerja, .... . .Tindakan skorsing dalam Pasal 155 ayat (3) diartikan sebagai tindakanPengusaha selama memproses pemutusan hubungan kerja (PHK) Pekerja/Buruh (skors);Sebaliknya kata surat skorsing dalam kelaziman
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-06-2016 — Putus : 03-10-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 3 Oktober 2016 — BUDI SEPRIANSON, S.E., Bin HANDURAN.
99 — 38
  • Sifat melawan hukum secara materiel ialah bukan perbuatan yangbertentangan dengan undangundang saja, tetapi juga perbuatan yangbertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakatdi pandang sebagai perbuatan pelawan hukum. (vide Jur.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-06-2016 — Upload : 09-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 7 Juni 2016 — I. Drs. R. HENDARKO HUDOYO dan TERPIDANA II. H. M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN
210 — 344 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 13 PK/PID.SUS/20166) Menyiapkan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaranperusahaan;7) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi perusahaansesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan;8) Menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja perusahaan lengkapdengan perincian tugasnya;9) Melakukan kerjasama usaha, membentuk anak perusahaan danmelakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain denganpersetujuan menteri keuangan;10) Mengangkat dan memberhentikan pegawai
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
MUJA ASMAN Bin AWASDRI Alm.
103 — 53
  • dalam perkara a quo akan dipergunakan tolak ukurpengertian melawan hukum dalam arti formal, yaitu perbuatanperbuatan yangbertentangan dengan UndangUndang saja.Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, bahwa pengertian luas melawan hukum adalahbertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana sehingga pada umumnyaditerapkan secara negatif, artinya diambil sebagai dasar pembenar, dengan katalain perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan UndangUndang, namun tidakbertentangan dengan kepatutan dan kelaziman
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, SE.ST.MM Bin RAHIMI Alm
105 — 76
  • dalam perkara a quo akan dipergunakan tolak ukurpengertian melawan hukum dalam arti formal, yaitu perbuatanperbuatan yangbertentangan dengan UndangUndang saja.Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, bahwa pengertian luas melawan hukum adalahbertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana sehingga pada umumnyaditerapkan secara negatif, artinya diambil sebagai dasar pembenar, dengan katalain perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan UndangUndang, namun tidakbertentangan dengan kepatutan dan kelaziman
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, SE.ST.MM Bin RAHIMI Alm
106 — 63
  • dalam perkara a quo akan dipergunakan tolak ukurpengertian melawan hukum dalam arti formal, yaitu perbuatanperbuatan yangbertentangan dengan UndangUndang saja.Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, bahwa pengertian luas melawan hukum adalahbertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana sehingga pada umumnyaditerapkan secara negatif, artinya diambil sebagai dasar pembenar, dengan katalain perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan UndangUndang, namun tidakbertentangan dengan kepatutan dan kelaziman
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST Bin H. ABDUL KARIM JOHAN Alm
142 — 347
  • dalam perkara a quo akan dipergunakan tolak ukurpengertian melawan hukum dalam arti formal, yaitu perbuatanperbuatan yangbertentangan dengan UndangUndang saja.Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, bahwa pengertian luas melawan hukum adalahbertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana sehingga pada umumnyaditerapkan secara negatif, artinya diambil sebagai dasar pembenar, dengan katalain perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan UndangUndang, namun tidakbertentangan dengan kepatutan dan kelaziman