mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahalikhwalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk mem buktikan dalildalil permohonannyaPemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Pl yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo denganNomor KK.15.7.11

RedoSetiawan dan Tim Tekhnis PUPR Prov.

Saksi FRANSENNO PINITON SITUMORANG, di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi menyatakan seluruh keterangan saksi di BAP adalah benar;Bahwa saksi merupakan tenaga pengelola tekhnis berdasarkan SuratKeputusan Rektor UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi No 26 Tahun 2018tentang Pengangkatan Tenaga Pengelola Tekhnis Pembangunan GedungAuditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi TahunAnggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 sebagai tindak lanjut dari Surat Plt.Kepala Dinas

Lambok Ulina, Konsultan Pengawas turun ke lokasi tempatpembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan ThahaSyaifuddin Jambi untuk melakukan setting awal lahan pekerjaan danmenentukan tempat bangunan gedung ;Bahwa saksi selaku tenaga pengelola tekhnis melakukan pengamatanpekerjaan konstruksi dan pengendalian tekhnis di lapangan, memberikanmasukanmasukan kepada konsultan pengawas dan kontraktor pelaksanauntuk menjalani tugastugas sebagaimana dimaksud untuk mempercepatpekerjaan pembangunan Gedung

Lambok Ulina sebagaimana surat No.02/PTPU/KONT/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 yang pada intinyasejak dari SCM progress pekerjaan yang dilakukan Kontraktor Pelaksanabelum mencapai target, sehingga karenanya tim tekhnis meminta PPKuntuk segera melakukan SCM II dengan dasar justifikasi yang dikeluarkanKonsultan Pengawas ;Bahwa pada instruksi kedua Tim Tekhnis menyarankan agar PT.

Pelaksana, PPK danKonsultan Pengawas, sementara untuk laporan bulanan dibuat olehHalaman 88 dari 260 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmb.konsultan pengawas dengan ditandatangani oleh konsultan pengawas,pengelola tekhnis dalam hal ini saksi dan PPK ;Bahwa dalam melaksanakan tugasnya saksi membuat laporan yangtertuang dalam buku control yang disebut buku direksi yang tujuannyauntuk mengetahui kendalakendala dan kemajuan di lapangan serta untukmemberikan advice tekhnis terkait pekerjaan ;Bahwa

Lanny Jaya(Divisi Tekhnis Penyelenggara Pemilu) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya,pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Tiom Kabupaten Lanny Jaya atau ditempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura,terdakwa bertindak sendirisendiri atau bersamasama dengan AIBENIUS WENDA, S.Sos,BAITEN WENDA, SE.M.Si, YORPINA WAKERKWA, YOSIAS RADJABAYCOLLE,S.Sos, JOHNY

Lanny Jaya sejaktahun 2010 s/d sekarang;Bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) saksiadalah : e Masalah keuangan saksi tidak tahu sama sekali; Bahwa terdakwa adalah Ketua Komisi Tekhnis PenyelenggaraPemilu KPU Kab. Lanny Jaya, tugasnya adalah menyusunjadwal pemilukada Kabupaten Lanny Jaya;Bahwa ada 3 jadwal KPU untuk penyelenggaraan PemilukadaKab.

Lanny Jaya;Bahwa jabatan terdakwa adalah Divisi Tekhnis PenyelenggaraPemilu pada KPU Kab. LannyJaya; Bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) terdakwa adalahmenyusun jadwal pemilukada Kabupaten LannyJaya;Bahwa dana hibah dari Pemda Kab. Lanny Jaya kepada KPU Kab.

Lanny Jaya;Bahwa jabatan terdakwa adalah Divisi Tekhnis PenyelenggaraPemilu KPU Kab. Lanny Jaya;Bahwa saksi mendengar sumber dana hibah KPU Kab. LannyJaya berasal dari APBD Kab.

Lanny Jayasebagai devisi tekhnis penyelenggara Pemilu;e Bahwa terdakwa mempunyai tugas membuat atau menyusunjadwal kegiatan dan tahapan pemilukada KPU Kab. Lanny Jaya;e Bahwa sumber dana KPU Kab. Lanny Jaya bersumber daridana hibah APBD Kab.

ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Halaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0074/Padt.P/2017/PA.SrogNopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon Iladalah bahwa Pemohon

penetapan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini,maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkaraint;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon IIadalah bahwa Pemohon

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bangil tanggal 15September 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, P2, P3, P4 dan P5yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orangsaksi masingmasing bernama GOFAR bin ABD.

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon Il pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bangil tanggal 15Nopember 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, P2, P3, dan P4yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orangsaksi masingmasing bernama SLAMET bin NGATUN umur 36 tahun, agamaIslam, pekerjaan

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, P2 dan P3 yangtelah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan AsliSurat Keterangan dari KUA Kecamatan ..., Kabupaten Situbondo denganNomor... tanggal

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bangil tanggal 15Nopember 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, P2, P3, dan P4yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orangsaksi masingmasing bernama ALIM PRASETY bin BAI, umur 45 tahun,agama Islam, pekerjaan

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bangil tanggal 15September 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, P2, P3, P4 dan P5yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orangsaksi masingmasing bernama YAZID bin HUSEN, umur 52 tahun, agamaIslam, pekerjaan

dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;Halaman 5 dari 11 halaman,Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Srog.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 09Mei 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuaidengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilan agamabuku Il edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikanatas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II maka pemeriksaanperkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon Iladalah bahwa Pemohon

Bungo ;Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh penambang dari golongan mineral logamadalah mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi,tekhnis serta data pendukung lainnya yang ditujukan kepada Bupati selaku KepalaDaerah ;Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin pertambangan dariBupati adalah bukti penguasaan lahan/kepemilikan lahan, surat dukungan darimasyarakat setempat/Rio (Kepala Desa), Rekomendasi dari Camat setempat, danAbalisa mengenai UKLUPL/AMDAL/Rekomendasi

Lingkungan ;Bahwa untuk Usaha penambangan yang dilakukan oleh Badan Usaha, harusmemenuhi syarat Administrasi, Tekhnis, dan Finansial ;Bahwa selanjutnya para penambang harus mematuhi peraturan dan perundangundangan di bidang K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) lingkungan dan membayariuran tetap dan Royalty ;Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 04 Tahun 2009, yang berhak mendapatkan ijinpenambangan rakyat adalah Perseorangan, Koperasi dan Kelompok Masyarakat ;Bahwa yang dimaksud dengan IUP adalah izin untuk

Centrifugal Pump dan 1(satu) pentolan emas dibalut plastik warna hitam dan dibungkus uang kertas Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) ;Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin pertambangan dari Bupatiadalah bukti penguasaan lahan/kepemilikan lahan, surat dukungan dari masyarakatsetempat/Rio (Kepala Desa), Rekomendasi dari Camat setempat, dan Abalisa mengenaiUKLUPL/AMDAL/Rekomendasi Lingkungan ;Bahwa untuk Usaha penambangan yang dilakukan oleh Badan Usaha, harus memenuhisyarat Administrasi, Tekhnis

Tidak termasuk didalamnya Penggugatsebagai kuasa Direktur dan mengurusi permasalahan hukum baik didalammaupun diluar pengadilan.Adapun kontrak kerja Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang TerbukaTaman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata KotaKabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTKPHWT/ /X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008 di tandatangani oleh pihak pertama 15Pejabat tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua Direktur CV.

gugatan Penggugat, dimana Tergugat telah melakukanIngkar Janji (Wanprestasi) dalam Pekerjaan Proyek PembangunanRuang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan TataKota Kabupaten Pohuwato (BLHTk);Bahwa berdasarkan kontrak kerja Pekerjaan Proyek Pembangunan RuangTerbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata KotaKabupaten.............. 16Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTKPHWT/ = /X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008 di tandatangani oleh pihak pertamaPejabat tekhnis

Bustan Hardi, SH dan KPA Saudara Nasir Ahmad,A.Ma.Pd, diangkat oleh tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor206.a Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 tentang Penetapan KuasaPengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana tekhnis Kegiatan(PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan TataKota (BLHTK) Kabupaten Pohuwato;Bahwa gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat telahmelakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) adalah salah alamatkarena pihak yang menandatangani kontrak kerja

Pekerjaan ProyekPembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan LingkunganHidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor05/Kontrak/BLH TKPHWT/ / X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008 ditandatangani oleh pihak pertama Pejabat Tekhnis Kegiatan (PPTK)saudara M.

CAHAYA KARTINI sebagaipihak yang menandatangani kontrak kerja Pekerjaan ProyekPembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan LingkunganHidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor05/Kontrak/BLHTKPHWT/ / X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008 terhadapPejabat Tekhnis Kegiatan (PPTK) saudara M. Bustan HARDI, SH.

pensiunnya diusia 60tahun sesuai dengan ketentuan dan untuk lebih meyakinkan saksi lalu saksidisposisikan ke BKPSDM :Bahwa hal ini saksi sampaikan kepada Penggugat begitu juga dengan disposisisaksi ;Bahwa tanggapan dari Penggugat ketika saksi sampaikan hal itu, Penggugatmasih beranggapan bahwa pensiunnya itu diusia 60 tahun dan aturannya jugabelum dibaca secara tuntas kemudian Penggugat berniat melakukan konsultasidengan temannya di BKN untuk mempertanyakan terkait dengan ketentuan itulalu secara tekhnis

saksi limpahkan kKeBKPSDM guna diberikan penjelasansecara tekhnis sesuai dengan kewenangannya lalu tidak lama kemudiankeluarlah pertimbangan tekhnis dari BKN ternyata Penggugat diakhir bulanJanuari 2021 telah melengkapi berkas usulan pensiunnya keBKPSDM untukditeruskan kekantor Regional IV BKN Makassar ;Bahwa saksi pernah melihat surat usulan dari BKPSDM berupa Telaahan Staf ;Bahwa benar surat yang dimaksud itu sesuai dengan Bukti T11 yaitu TelaahanStaf ;Bahwa tindakan selanjutnya setelan ada Telaahan

Staf, kemudian usulanBKPSDM itu diteruskan kekantor BKN untuk permohonan pertimbangan tekhnistentang pemberhentian dengan hormat pensiun Penggugat lalu keluarlahpertimbangan tekhnisnya dan saksi juga tidak melihat pertimbangan tekhnis ituHalaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.

Mks.dan yang saksi lihat hanya SK pemberhentian pensiunnya tercantumpertimbangan tekhnis Nomor: PD27313000034, tanggal 12 Maret 2021;Bahwa saksi tidak pernah melihat pertimbangan tekhnis itu dan saksi hanyamelinat SK pemberhentiannya saja oleh karena saksi yang paraf laluditandatangani oleh Bupati kemudian terbitlan SK Bupati ini berdasarkanketentuan bahwa setelah terbitnya SK pemberhentian itu maka gaji yangbersangkutan harus diberhentikan pada bulan berikutnya setelah berlakunya SKpemberhentian

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian dan Keuangan,No.37/PP/2019 tentang petunjuk tekhnis pengalihan pengelolaanadministrasi belanja PNS pusat kepada satuan kerja, dalam ketentuan umumnomor urut. 20 dijelaskan bahwa Surat Keterangan PenghentianPembayaran (SKPP) adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulandihentikannya pembayaran gaji yang dibuat atau dikeluarkan PA atau kuasaPA berdasarkan SK yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dandiketahui oleh KPPN setempat lalu

ASTUL yang terlampir Daftar Kayu Olahan(DKO) Nomor: IDK.03.14 DKO, Surat Keterangan Tempat PenampunganGudang Terdaftar: 1503.14/503.11/IX/2015 tanggal 28 September 2015 danFotocopy Kartu Tenaga Tekhnis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, 1 (Satu)unit Mobil Truck Merk Hino warna Hijau BA 9246 ZU bermuatan kayu olahan, 1(Satu) lembar STNK Mobil Truck merk HINO warna Hijau BA 9246 ZU, 1 (Satu)lembar Kartu Pengawasan An.

ASTUL yang terlampirDaftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: IDK.03.14 DKO, Surat KeteranganTempat Penampungan Gudang Terdaftar: 1503.14/503.11/IX/2015 tanggal28 September 2015 dan Fotocopy Kartu Tenaga Tekhnis PengelolaanHutan Produksi Lestari, 1 (Satu) unit Mobil Truck Merk Hino warna Hijau BA9246 ZU bermuatan kayu olahan, 1 (Satu) lembar STNK Mobil Truck merkHINO warna Hijau BA 9246 ZU, 1 (Satu) lembar Kartu Pengawasan An.Roni Atila dengan BA 9246 ZU Mobil Truck merk HINO yang dikeluarkanoleh DINAS PERHUBUNGAN

negara atau perekonomian negara, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 ;2 Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 ( tiga) bulan kurungan,dengan perintah Terdakwa untuk ditahan ;3 Menyatakan barang bukti :a1 (satu) buah buku Petunjuk Tekhnis

Terdakwa Sanusi bin Madnur,dengan pidana penjara selama (satu)tahun dan pidana denda sebesarRp.50.000.000,00 (ima puluh jutarupiah), dengan ketentuan jika dendatersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama (satu) bulan;3 Menetapkan masa penahanan yang telahdijalankan oleh Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahandengan jenis penahanan kota ;5 Memerintahkan barang bukti berupafotokopi dari suratsurat :1 (satu) buah buku Petunjuk Tekhnis

Bantuan Keuangan Kepada Desa seProvinsi Banten Tahun Anggaran 2009 ;1 (satu) buah buku Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2009 tentangPedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa seProvinsi Bantendan Keputusan Gubernur Nomor 147.25.05/Kep.452HUK/2009 tentangPemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa seProvinsi Banten TahunAnggaran 2009 ;Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DesaNomor : 902/1710BPPMD/2009 tentang Petunjuk Tekhnis BantuanKeuangan Kepada Desa seProvinsi

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan ;3.Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya;4.Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan kota ;5.Memerintahkan agar barang bukti berupa :a1 (satu) buah buku Petunjuk Tekhnis Bantuan Keuangan Kepada DesaseProvinsi Banten Tahun Anggaran 2009 ;1 (satu) buah buku Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2009tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa SeProvinsi Banten dan Keputusan

Sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan RTH Ex Kantor DinasCiptada sesuai dengan dokumen pelelangan, spek tekhnis danrancangan tekhnis kegiatan;2.

BUMI RIAU LESTARI).Bahwa setelah Saksi menerima dokumen keuangan dan tekhnis dari HERAFITRI YULIA yang telah dinyatakan lengkap, maka Saksi selaku PPKSKPDselanjutnya menyerahkan dokumen keuangan dan tekhnis kepadaSUGENG HARYANTO selaku Pelaksana Verifikasi dan Pembuat SPMBidang Tata Ruang, Sekretariat dan UPT Air Minum pada Dinas CIPTADAProv. Riau untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Dokumen Penawaran Tekhnis terdiri dari :a. Metode Pelaksanaan;b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;c. Daftar Personil Inti;d. Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Utama minimalyang dibutuhkan;e. Spesifikasi Tekhnis;3. Dokumen Kualifikasi;Bahwa yang membuat Dokumen Penawaran Tekhnis, yang menguploaddan menyerahkan Dokumen Tekhnis adalah OKI OKTARI selaku KomisarisPT. BUMI RIAU LESTARI. Adapun Dokumen Penawaran Tekhnis yang telahdi upload oleh OKI OKTARI di LPSE Prov. Riau dimaksud adalah :a.

Menetapkan Tim Tekhnis dan / ataub.

EKI KHADAFI selaku Kepala Bagian ULP Pengadaan;Bahwa secara tekhnis CV Personil yang ditawarkan oleh PT. BUMI RIAULESTARI tidak sesuai dengan dengan persyaratan yang diminta dalam KAKsehingga PT.

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bangil tanggal 15Nopember 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6,P7 dan P8 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta 2(dua) orang saksi masingmasing bernama KULONO bin ALI,S, umur 55 tahun,agama

dapat dijatuhkanpenetapan;Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini,maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkarainiPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lubuklingau telahmengumumkan permohonan Pemohon dan Pemohon II tanggal 17 November2017 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuanpedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilan agama buku II edisi revisi2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonanHalaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 318/Pdt.P/2017/PA.LLGitsbat nikah Pemohon dan Pemohon II, maka pemeriksaan perkara tersebutdapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II telah mengajukanpermohonan ltsbat Nikah ke Pengadilan Agama Lubuklinggau, sesuai denganketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Pengadilan Agama

uraian dalam penetapan ini,maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkaraini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lubuklingau telahmengumumkan permohonan Pemohon dan Pemohon II tanggal 17 November2017 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuanHalaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 312/Pdt.P/2017/PA.LLGpedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilan agama buku II edisi revisi2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonanitsbat nikah Pemohon dan Pemohon II, maka pemeriksaan perkara tersebutdapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II telah mengajukanpermohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Lubuklinggau, sesuai denganketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006