Ditemukan 5175 data
Urut Berdasarkan
Putus : 26-05-2016 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — PT TUNGGAL YUNUS ESTATE, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
83 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendaHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06),dalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agutelah memutus diluar kewenangannya (ultra petita),hanya bisa menerima, memeriksa dan memumengenai halhal yang diajukan oleh jaksa PenunUmum.:Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakimcasu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberipertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannyang in case ke14 perusahaan sebagai legal entity tipernah diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 643 B/PK/PJK/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
40 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.Smelalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13Januari 2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3bahwa Putusan Mahkamah Agung telahmemutus diluar kewenangannya (ultra petita),ia hanya bisa menerima, memeriksa danmemutus mengenai halhal yang diajukan olehjJaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakalahakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14perusahaan sebagai legal entity tidak pernahdiajukan oleh jaksa Penuntut
Register : 23-02-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 02-11-2018
Putusan PN TENGGARONG Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Trg Tanggal 18 Januari 2017 — K. CHANDRA SEKARAN K.V NAIRâÂÂ, jabatan Presiden Direktur PT. TEGUH JAYAPRIMA ABADI, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum PT. TEGUH JAYAPRIMA ABADI, bekedudukan hukum di Gedung Graha Aktiva Suite 1001, Jl. H.R Rasuna Said Blok X-1 Kav. 03, Jakarta 12950;
Untuk selanjutnya disebut sebagai .................................................... PENGGUGAT;
Pihak Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni:
1. ERIKH SUANGI, SH
2. SASTIONO KESEK, SH.,LL.M
3. OSDE SIMBOLON, S.H., M.Hum.
4. EZWAR NUGRAHA,SH.
Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Legal Consultant yang berkantor di Jl. MT. Haryono No. 29, RT. 18 Kelurahan Air Putih, Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register No. W.18-U4/31/HK.02.1/II/2016 tanggal 23 Februari 2016;
Melawan :
1. MUHIBIN ALI, S,Pd.I, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. AP. Mangkunegara, RT.01 Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
selanjutnya disebut ........................................................................ TERGUGAT I;
2. LALU WIR YAJAKSA, pekerjaan Swasta/Petani, bertempat tinggal di RT.17, Dusun Sumber Agung, Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;
selanjutnya disebut ...................................................................... TERGUGAT II;
3. HANAFI .................................../
3. AHMAD HANAPI, pekerjaan Kepala Dusun Sumber Agung, bertempat tinggal di RT.17 Dusun Sumber Agung, Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara ;
selanjutnya disebut ...................................................................... TERGUGAT III;
Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini telah menunjuk dan memilih domisili Kuasanya yakni :
1. MUHAMMAD RIZAL RAMBE, SH. MH;
2. IKHSAN NUR FAJRI, SH;
Kesemuanya adalah Advocad yang pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Pijar Nusantara (LBH-PINUS) yang beralamat di Jl. Ahmad Muksin, No. 24, Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register No. W.18-U4/101/HK.02.1/V/2016, tanggal 24 Mei 2016;
4. âÂÂKEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIâÂÂ, Jalan A.P Pranoto, No. 85, Kelurahan Sukarame, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartenagara ;
selanjutnya disebut ...................................................................... TERGUGAT IV;
Tergugat IV dalam hal ini diwakili oleh :Drs. H. Edy Maulana, NIP. 19621125 199403 1 007, jabatan Kepala Bidang Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/094/64/1.7.1/03/2016 tanggal 17 Maret 2016;
197 — 23
197 — 23
Oleh karenatidak beralasan hukum maka terhadap petitum angka 7 tersebut haruslah ditolak;Menimbang, bahwa dengan mencermati petitum angka 3 gugatan tersebut, sertadengan mempedomani asas ultra petita, maka agar lebih jelasnya maksud perbuatanmelawan hukum tersebut, Majelis akan melakukan perobahan redaksional terhadap petitumtersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang padapokoknya menyangkut permohonan agar Tergugat , Tergugat
Putus : 16-12-2010 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 PK/Pid.Sus/2010 Tanggal 16 Desember 2010 — MUZNI TAMBUSAI ;
237 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
237 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan melampauiapa yang menjadi tuntutan Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi (ultra petita) yaitu memutus SuratKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebutcacat hukum, sedangkan Penuntut Umum tidak pernahmengajukan tuntutan bahwa Surat Keputusan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi tersebut cacat hukum.5.
Register : 06-01-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 B/PK/PJK/2016 Tanggal 17 Maret 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
72 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum;Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakalahakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14 perusahaansebagai legal entity tidak pernah diajukan olehjaksa Penuntut
Putus : 27-03-2013 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 51/Pdt.G/2012/PN JBI_ Tanggal 27 Maret 2013 —
118 — 29
118 — 29
Bahwa petitum Penggugat tersebut, yang pada intinya mohon kepada majelishakim perkara a quo untuk menyatakan batal Surat/Keputusan MenteriKehutanan (Turut Tergugat I) adalah permohonan yang rmelampaui bataskewenangan Pengadilan Negeri Jambi (ultra petita) karena kewenangan untukmenyatakan sah atau tidaknya atau batal surat/Keputusan tersebut ada padaBadan Peradilan lain, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara untuk surat/Keputusan Tata Usaha Negara Turut Tergugat I yang bersifat konkrit, individualdan
Putus : 17-10-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdl Tanggal 17 Oktober 2018 — Ny.DIANA,dkk,Bupati Pandeglang,Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Banten,Kepala Sekolah Negeri Kurung kambing I,4. Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang,5.KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG,6. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang,7. Camat Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang,8. Kepala Desa Kurungkambing, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang.
119 — 20
119 — 20
Bahwa dalitdalil gugatan tersebut berpotensi akan menimbulkan ketidak pastian hukum karena majelis hakim dalam praktek keperdataan tidaklahberalasan secara aktif akan mengisi sendin ttikitk yang tidak jelas dari dalilHalaman 38 dari 123 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdl.dari PARA PENGGUGAT, dan majelis hakim tidak boleh memutus melebihidari apa yang dimohon oleh PARA PENGGUGAT (ultra petita).6.
Putus : 31-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 826/B/PK/PJK/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
55 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui Pendapat Hukumnya Halaman 46 dari 142 halaman Putusan Nomor 826/B/PK/PJK/2016 tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), didalam halaman 3 bahwa Putusan MahkamahAgung telah memutus diluar kKewenangannya(ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhalYang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi,manakala hakim in casu Majelis Hakim Kasasitidak pernah memberikan pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusannya, yangin case ke14 perusahaan
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 773/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
189 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
189 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
,S.S. melalui Pendapat Hukumnyatertanggal 13 Januari 2014, di dalamhalaman 3 bahwa Putusan MahkamahAgung telah memutus di luarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksaPenuntut Umum;Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi,manakala hakim in casu Majelis HakimKasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasarputusannya, yang in case ke14 perusahaansebagai legal entity tidak pernah diajukanoleh jaksa Penuntut Umum.
Register : 01-08-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1042 B/PK/PJK/2016 Tanggal 27 Oktober 2016 — PT. GUNUNG MELAYU VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
113 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13Januari 2014, di dalam halaman 3 (Lampiran 6) bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluar kewenangannya (ultra petita),ia hanya bisa menerima, memeriksa dan memutus mengenai halhalyang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum;Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim in casu MajelisHakim Kasasi tidak pernah memberikan pertimbangan hukum yangmenjadi dasar putusannya, yang in case ke14 perusahaan sebagailegal entity tidak pernah diajukan oleh jaksa
Putus : 08-12-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 766/B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
95 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S = melPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014,dalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agutelah memutus di luar kewenangannya (ultra petita),hanya bisa menerima, memeriksa dan memumengenai halhal yang diajukan oleh jaksa PenunUmum.Bahwa di halaman 5 bahwa apalagi, manakala hain casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberipertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannyang in case ke14 perusahaan sebagai legal entidak pernah diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1026/B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA, vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
60 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendapatHukumnyatertanggal 13 Januari 2014 Halaman 52 dari 1386 halaman Putusan Nomor 1026/B/PK/PJK/2016 (BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwaPutusan Mahkamah Agung telah memutusdiluar kewenangannya (ultra petita), iahanya bisa menerima, memeriksa danmemutus mengenai halhal yang diajukanoleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi,manakala hakim in casu Majelis HakimKasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasarputusannya, yang in case ke14 perusahaansebagai
Register : 03-09-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PA BANGGAI Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi Tanggal 23 Desember 2019 — PERDATA
- PENGGUGAT
- TERGUGAT
149 — 210
149 — 210
gugatan maupun petitum replikPenggugat menjelaskan memiliki utang di Bank BPD untuk menjelsakan bahwaPenggugat mempunyai andil dalam perolehan harta bersama yang ada, danPenggugat tidak menjadikan kredit tersebut untuk tetapbkan sebagai utangbersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Hakim tidak dapatmempertimbangkan utang tersebut sebagai utang bersama antara Penggugatdan Tergugat, memutuskan sesuatu yang tidak diminta oleh para pihak makaHakim telah bertindak melebihi apa yang diminta (ultra petita
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1015/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
56 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
,S.H,S.S melalui PendapatHukumnya (Lampiran 6) tertanggal 13Januari 2014, di dalam halaman 3, yangmenyebutkan:Putusan MA telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksaPenuntut Umum.Bahwa di halaman 4 disebutkan: Halaman 63 dari 142 halaman.
Putus : 08-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 769 B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014, di dalam halaman3 bahwa Putusan Mahkamah Agung telah memutusdiluar kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhalyang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.
Putus : 03-08-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1176 K/Pid.sus/2016 Tanggal 3 Agustus 2016 — ADAM HERE WILA. S.Sos
108 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini bukanlah sekedar ultra petita(melampaui yang dituntut) melainkan sama sekali tidak termasuk dalamtuntutan.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1007 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT INTI INDOSAWIT SUBUR vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
257 — 278 — Berkekuatan Hukum Tetap
257 — 278 — Berkekuatan Hukum Tetap
., S.S. melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakalahakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14 perusahaansebagai legal entity tidak pernah diajukan oleh jaksaPenuntut
Register : 20-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1240 B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. INTI INDOSAWIT SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
65 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yangdiajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakimin casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasarputusannya, yang in case ke14 perusahaan sebagailegal entity tidak pernah diajukan oleh jaksa PenuntutUmum
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1043/B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT. RANTAU SINAR KARSA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
96 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.Smelalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13Januari 2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3bahwa Putusan Mahkamah Agung telahmemutus diluar kewenangannya (ultra petita), iahanya bisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksaPenuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakalahakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14perusahaan sebagai legal entity tidak pernahdiajukan oleh jaksa Penuntut
Kata Kunci : Pemeriksaan Gugatan KTUN; Bundel Beschikking;
TATA USAHA NEGARA/G.6/SEMA 7 2012 2423 — 0
- Gugatan terhadap bundel beschikking pengujiannya hanya dilakukan terhadap KTUN dalam bundel beschikking yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat. Dalam hal ini yang ... [Selengkapnya]
Apabila keseluruhan KTUN dalam bundel beschikking yang dibatalkan, maka hakim telah bertindak secara ultra petita dalam putusannya, hal ini dapat merugikan kepentingan B, C dan D yang tidak ikut menggugat.