Pejabat Negara;Halaman 147 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2017/PT MDN2.Pimpinan atau Pegawai pada Lembaga Pemerintahan,Lembaga Negara, atau Lembaga lainnya yang dibentukdengan peraturan perundangundangan; atau3. Jabatan lain yang mengakibatkan benturan kepentingan.c.

Fakta Hukum, Terdakwa Abdul Rohman bukan sebagai, PenyelenggaraNegara, pejabat negara, Pejabat Pemerintah, Lembaga, Badan atauPegawai Negeri yang mempunyai kewenangan, jabatan atau sarana yangada padanya.(Vide : Bukti T1 Surat Keputusan Walikota Bandung)31.

peraturan perundangundangan;Bahwa pada tahun 2000 ada Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentangpengadaan barang/ jasa dicabut kemudian diganti dengan Keppres Nomor 80Tahun 2003 dan diubah menjadi Perpres Nomor 54 Tahun 2010;Hal 163 dari 251 Putusan No. 117/Pid.SusTPK/2014/PN Smeg.Bahwa Keppres Nomor 80 Tahun 2003 jelas dikatakan tidak boleh diadakanlelang apabila tidak ada kejelasan anggarannya;Bahwa PP Nomor 58 Tahun 2005 mengatur tentang pengelolaan keuangan;Bahwa Bupati sebagai Kepala Daerah adalah Pejabat

Negara setiappenyelenggara negara selalu bertumpu pada asas legalitas artinya harusbertindak berdasarkan asasasas umum pemerintahan yang baik yang tidakbertentangan dengan dengan peraturan perundangundangan;Bahwa berkaitan dengan prosedur apabila menimbulkan beban maka cacatprosedur secara politis DPRD terikat dalam rangka pembiayaan kerjasama;Bahwa setiap pengadaan barang/ jasa yang sifatnya belanja harus mengacupada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahan SKPD penggunaanggaran;Bahwa setiap belanja

Hal tersebut berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 31 ayat (1) UndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No.48/2009), yang menyatakan Kekuasaan Kehakiman dilakukan olehsebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnyadalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama,lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara,dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; Hakim Pengadilan di bawahMahkamah Agung merupakan Pejabat Negara yang melaksanakanKekuasaan

dengan konsepkonsep danparameterparameter yang berlaku dalam hukum Administrasi;Bahwa definisi atau pengertian penyalahgunaan wewenang,kesempatan dan sarana karena kedudukan atau jabatan adalahbahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangandengan hak dan kewajiban itu, (Leden marpaung Tindak PidanaKorupsi Pemberantasan dan Pencegahannya, Edisi Revisi,Djambatan, Jakarta 2004, hal 45);Bahwa Dalam UU No.17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara pasal35 ayat (1) dinayatakan : Bahwa setiap pejabat

Negara atau pegawainegeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikankewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikankeuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksudBahwa rumusan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannyadapat kita jumpai juga dalam UU No.1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara dalam pasal 59 dinyatakan sebagai berikut:(1).

Berkurangnya asset dimaksud, dalam hal uang, dapatterjadi karena uang yang seharusnya masuk ke kas Negara tetapi tidakmasuk ke kas Negara atau uang yang seharusnya tidak keluar dari kasNegara tetapi keluar dari kas Negara yang semuanya itu disebabkankarena perbuatan melawan hukum pejabat Negara.

I L I :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut;
Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, tanggal 3 Nopember 2021 Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg, yang dimintakan banding ; sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dan lamanya pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih dan pemilihan jabatan publik/pejabat

negara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa Ade Barkah Surahman secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut
2.

apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 6 (enam) bulan.
6. Menetapkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan Hak Pilih dalam Pemilihan Jabatan Publik / Pejabat

Negara selama 2 (dua) tahun lebih lama dari pidana pokoknya.

Pejabat Negara dan Pensiunannya;

Pejabat Negara dan Pensiunannya;

dalam penggunaan keuangan negara adalah pertahun.Tanggapan Terdakwa atas Pendapat Ahli :Terdakwa menyayangkan karena keterbatasan BPK melakukan audittidak menyeluruh sehingga tahun ketahun tidak pernah di tegur, sehingga terusketerbatasan BPK itu membuat dirinya menjadi tersangka/terdakwa, ini menurutterdakwa dipertimbangakan oleh hakim majelis, jadi kekerungan suatu lembaganegara yang besar tidak melakukan audit menyeluruh sehingga ada bolongdisitu dan ini akan menakutkan sebetulnya bagi semua pejabat

negara nantisetelah pensiun tahutahu ada temuan apa terus ngak nyenyak pada saatpensiunnya itu saja harapan terdakwa yang merupakan salah satu korban yangsaat ini menjadi tersangka/terdakwa.11301.

Negara dalammenghadapi tindakan administrasi, diskresi ada 2 (dua) yaitu diskresibebas dan diskresi terikat.Menurut Utrecht, diskresi selalu menjadi patokan recht mateg, diskresidilaksanakan dilihat dari tujuan yang ingin di capai, oleh karena itudiskresi tersebut dimungkinkanAlokasi anggaran DOM penata usahaannya lebih tepat menggunakanPMK nomor 06 tahun 2006Halaman. 1165 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1166Di dalam Keppres nomor 42 tahun 2012 pasal 12 ayat 2 dan ayat 3menjelaskan

Negara yang melakukan kesalahanadministrasi.Bahwa diskresi yang diambil oleh menteri apabila belum adaketentuan yang mengaturnya dan dilakukan untuk dalamrangka memperlancar tugastugas kementerian.Apabila seorang pejabat administrasi melakukan kesalahan,maka secara prinsip harus melakukan pembayarn ganti rugidari akibat kerugian Negara yang terjadi oleh kebijakan yangdilaksanakannya.Tuntutan ganti rugi dilaksanakan dan tidak dilakukan upayahukum pidana karena menurut ahli hukum pidana sifatnyapremium

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3. Menteri;4. Gubernur;Halaman. 1257 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.5. Hakim;6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku, dan7.

dalam penggunaan keuangan negara adalah pertahun.Tanggapan Terdakwa atas Pendapat Ahli :Terdakwa menyayangkan karena keterbatasan BPK melakukan audittidak menyeluruh sehingga tahun ketahun tidak pernah di tegur, sehingga terusketerbatasan BPK itu membuat dirinya menjadi tersangka/terdakwa, ini menurutterdakwa dipertimbangakan oleh hakim majelis, jadi kekerungan suatu lembaganegara yang besar tidak melakukan audit menyeluruh sehingga ada bolongdisitu dan ini akan menakutkan sebetulnya bagi semua pejabat

negara nantisetelah pensiun tahutahu ada temuan apa terus ngak nyenyak pada saatpensiunnya itu saja harapan terdakwa yang merupakan salah satu korban yangsaat ini menjadi tersangka/terdakwa.11301.

Negara dalammenghadapi tindakan administrasi, diskresi ada 2 (dua) yaitu diskresibebas dan diskresi terikat.Menurut Utrecht, diskresi selalu menjadi patokan recht mateg, diskresidilaksanakan dilihat dari tujuan yang ingin di capai, oleh karena itudiskresi tersebut dimungkinkanAlokasi anggaran DOM penata usahaannya lebih tepat menggunakanPMK nomor 06 tahun 2006Halaman. 1165 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1166Di dalam Keppres nomor 42 tahun 2012 pasal 12 ayat 2 dan ayat 3menjelaskan

Negara yang melakukan kesalahanadministrasi.Bahwa diskresi yang diambil oleh menteri apabila belum adaketentuan yang mengaturnya dan dilakukan untuk dalamrangka memperlancar tugastugas kementerian.Apabila seorang pejabat administrasi melakukan kesalahan,maka secara prinsip harus melakukan pembayarn ganti rugidari akibat kerugian Negara yang terjadi oleh kebijakan yangdilaksanakannya.Tuntutan ganti rugi dilaksanakan dan tidak dilakukan upayahukum pidana karena menurut ahli hukum pidana sifatnyapremium

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3. Menteri;4. Gubernur;Halaman. 1257 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.5. Hakim;6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku, dan7.

/PN Tte.(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabatlain yang karenaperbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankankepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib menggantikerugian tersebut;Menimbang, berdasarkan Penjelasan pasal 59 ayat (1) UndangundangNomor 1 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dapat terjadikarena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeribukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan

Bahwa sesuaidengan pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara, bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yangmelanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsungyang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganmaka akibat perouatan Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL, sebagaimana yangdinyatakan dalam pertimbanganpertimbangan sebelumnya,

Dan saksitidak pertanyakan hal tersebut karena saksi menganggap sensitif bagi saksiselaku pejabat negara;Bahwa sampai akhir pembayaran tidak ada yang melakukan komplain danbaru ada pada akhir 2014 dimana salah seorang yang mengaku suami dariMarlinis memiliki tanah yang sudah diganti rugi oleh Pemprop Riau tersebutdan pada saat itu saksi sarankan untuk pengembalian batas ke BPN KotaPekanbaru yang hasil pengembalian batas tersebut akan di overlay dengansertifikat milik Pemprop dan Peta persil milik

disetor dengan nilai realisasikegiatan, selisinnya merupakan jumlah kerugian keuangan negara; Bahwa yang dimaksud dengan pengertian Keuangan Negara sesuai denganPenjelasan UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi adalah : seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagiankekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : Beradadalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat

Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Dan saksi tidakpertanyakan hal tersebut karena saksi menganggap sensitif bagi saksiselaku pejabat negara; bahwa sampai akhir pembayaran tidak ada yang melakukan komplin danbaru ada pada akhir 2014 dimana salah seorang yang mengaku suamidari Marlinis memiliki tanah yang sudah diganti rugi oleh Pemprop Riautersebut dan pada saat itu saksi sarankan untuk pengembalian batas keBPN Kota Pekanbaru yang hasil pengembalian batas tersebut akan dioverlay dengan sertifikat milik Pemprop dan Peta persil milik

Pencucian Uang dan tindak pidana asal,penyidik menggabungkan penyelidikan tindak pidana asal denganpenyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang danharusmemberitahukan kepada PPATK;Bahwa PPATK penyelidik keuangan dan hasil analisa wajibdilaporkan ke PPATK, konsekwensi hukum manakala tidak adaLaporan Hasil Analisa dari PPATK, bahwa didalam pemahamanSurat Dakwaan terkait dengan identitas dapat dibatalkan sedangkanbatal demi hukum terkait dengan locus dan tempus;Bahwa ketentuan mengenai profil TPPU untuk pejabat

negara adaLHKPN, profil harus sesuai LHKPN;Bahwa TPPU ada pembuktian terbalik, untuk sektor swasta profildibuktikan dengan usaha yang bersangkutan, cocok denganusahanya setiap hari atau tidak, untuk sektor swasta tidak bolehhanya dilihat dari tampilan luarnya tetapi harus dilihat dari usahanya ;Bahwa dengan latar belakang Terdakwa sebagai pengusaha namunpajak yang harus disetor PPN,PPH setiap transaksi bisa digunakanuntuk barometer kekayaannya;Bahwa TPPU kewajiban pelapor dikaitkan dengan Pasal

negara dan menjadi milik/ dikuasai oleh pihakpihak lain dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum parapejabat negara merupakan Kerugian Negarar; Bahwa terjadi berkurangnya asset negara yaitu dikarenakan darikepemilikan negara menjadi dikuasai oleh pihak lain menurut AhiDengan mengacu pada definisi dimaksud, hilangnya / berkurangnyaasset negara yang tidak seharusnya dari kepemilikan/ kekuasaan negaradan menjadi milik/ dikuasai oleh pihakpihak lain dan disebabkan karenaperbuatan melawan hukum para pejabat

negara merupakan KerugianNegara; Bahwa dengan terjadinya pemindahan tangan barang milik negara kepihak lain menurut Ahli harus ada izin dari pejabat instansi yangbersangkutan jadi berjenjang izinnya; Bahwa didalam APBN dan APBD ada kodekode anggaran dan menurutAhli setiap lembaga bedabeda kode anggarannya; Bahwa sebagai ilustrasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan adapenyerahan barang milik negara dalam program kegiatan budidayatambak udang yang tentunya berdasarkan adanya surat keputusan dariinstansi

Berada dalam penguasaan, pengurusan,dan pertanggung jawaban Pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupundaerah;b.

Majelis berpendapat bahwapengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalamPasal 1 ayat (2) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secarayuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindakpidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawainegeri, pejabat publik, pejabat

negara maupun swasta sebagai subyek hukum yangtelan melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkanHal. 220 Putusan Perkara Nomor: 262/Pid.sus/TPK/2017/PN Sby.perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupunpembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganTerdakwa Warso Widanarto, SE. selaku Direktur Bisnis LPDBKUMKM (LembagaPengelola dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah) MenteriNegara