No. 2683 K/PID.SUS/2015bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak dankewajiban itu, (Leden marpaung Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan danPencegahannya, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta 2004, hal 45);Bahwa Dalam UU No.17 Tahun 2003, tentang keuangan Negara pasal 35ayat (1) dinyatakan: Bahwa setiap pejabat Negara atau pegawai negeribukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannyabaik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Negaradiwajibkan mengganti

PTKNomor: 7/Pid.SusTPK/2019/PN Ptk), sehingga Majelis Hakim Tingkat Bandingakan mempertimbangkan sendiri bagian tersebut sebagaimana diuraikan padabagian di bawah ini;Menimbang, bahwa bila dilihat secara historis, ideide, pemikiran dansemangat atau sintetia legis yang mendasari lahirnya kebijakan hukum (/egalpolicy) berupa ketentuan hukum dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 ini, adalah memangdiperuntukkan atau dikhususkan bagi pegawai negeri atau pejabat

negara danorang orang yang dipersamakan dengan itu;Menimbang, bahwa dengan dibedakannya penerapan unsur "secaramelawan hukum sebagai bestanddee!

persidangan telah memberikan pendapat sebagai berikut: Bahwa ahli adalah pakar hukum Administrasi Negara pada UniversitasJambi; Bahwa menurut ahli konsep hukum setiap orang yang diatur dalam Pasal 2UU No. 31 Tahun 1999, adalah orang perseorangan atau badan hukumperdata, sedangkan dalam Pasal 3 mengatur lebih khusus yakni terbataspada pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara(ASN); Bahwa yang dimaksud kewenangan adalah kekuasaan menurut hukumpublik, yang dimiliki oleh PNS, atau Pejabat

Negara, atau ASN; Sumber kewenangan ada 3 (tiga) yakni:1.

I L I :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut;
Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, tanggal 3 Nopember 2021 Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg, yang dimintakan banding ; sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dan lamanya pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih dan pemilihan jabatan publik/pejabat

negara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa Ade Barkah Surahman secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut
2.

apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 6 (enam) bulan.
6. Menetapkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan Hak Pilih dalam Pemilihan Jabatan Publik / Pejabat

Negara selama 2 (dua) tahun lebih lama dari pidana pokoknya.

Jadi saat itu Terdakwa masih sebagai pejabat ;Bahwa kelebihan uang tersebut tidak diambil oleh para pemilik tanahtetapi diserahkan kepada Terdakwa setelah uang diterima ;Bahwa Terdakwa selaku panitia menerima uang dari penjual tanah,aturannya adalah gratifikasi sebagai pejabat negara atau pegawaiHal 210 dari 328 halaman, No. 20/Pid.Sus/2013/P.TPikor.

Bahwa, sebagaimana diketahui sertipikat hak atas tanah merupakan suatuobjek dari Keputusan Pejabat Negara atau Keputusan Tata Usaha Negara.Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3, UndangundangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakanhukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat

PLN (Persero)tidak mengikat secara umum; Bahwa pejabat negara mendapatkan kewenangan sejak yangbersangkutan diberikan kewenangan secara atribusi; Bahwa jika kewenangan dari atasan belum diberikan kepada bawahantapi bawahan sudah bertindak maka bawahan sudahbertindaksewenangwenang, bertindak tanpa dasar kewenangan; Bahwa pihak swasta tidak dapat dimasukkan dalam kualifikasimelakukan penyalahgunaan kewenangan, jika melakukan tindak pidana dapat dijerat dengan pasal penggelapan;Bahwa kewenangan seseorang

Dakwaan ini juga tidak terbukti karenapertimbangan putusan Judex Facti tidak berdasarkan padafakta persidangan;Tentang tata kelola anggaran dan keuangan daerah, mohonlihat pula Pledoi Termohon Peninjauan Kembali (disampingPledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum), angka IlRomawi, halaman 9 21, dibawah judul Beberapa CatatanTentang Pengabdian Saya Untuk Negara Indonesia;3) Perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali Telanh merusaknama baik dan kehormatan pejabat negara yang seharusnyamenjadi teladan

Pejabat Negara dan Pensiunannya;

dalam penggunaan keuangan negara adalah pertahun.Tanggapan Terdakwa atas Pendapat Ahli :Terdakwa menyayangkan karena keterbatasan BPK melakukan audittidak menyeluruh sehingga tahun ketahun tidak pernah di tegur, sehingga terusketerbatasan BPK itu membuat dirinya menjadi tersangka/terdakwa, ini menurutterdakwa dipertimbangakan oleh hakim majelis, jadi kekerungan suatu lembaganegara yang besar tidak melakukan audit menyeluruh sehingga ada bolongdisitu dan ini akan menakutkan sebetulnya bagi semua pejabat

negara nantisetelah pensiun tahutahu ada temuan apa terus ngak nyenyak pada saatpensiunnya itu saja harapan terdakwa yang merupakan salah satu korban yangsaat ini menjadi tersangka/terdakwa.11301.

Negara dalammenghadapi tindakan administrasi, diskresi ada 2 (dua) yaitu diskresibebas dan diskresi terikat.Menurut Utrecht, diskresi selalu menjadi patokan recht mateg, diskresidilaksanakan dilihat dari tujuan yang ingin di capai, oleh karena itudiskresi tersebut dimungkinkanAlokasi anggaran DOM penata usahaannya lebih tepat menggunakanPMK nomor 06 tahun 2006Halaman. 1165 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1166Di dalam Keppres nomor 42 tahun 2012 pasal 12 ayat 2 dan ayat 3menjelaskan

Negara yang melakukan kesalahanadministrasi.Bahwa diskresi yang diambil oleh menteri apabila belum adaketentuan yang mengaturnya dan dilakukan untuk dalamrangka memperlancar tugastugas kementerian.Apabila seorang pejabat administrasi melakukan kesalahan,maka secara prinsip harus melakukan pembayarn ganti rugidari akibat kerugian Negara yang terjadi oleh kebijakan yangdilaksanakannya.Tuntutan ganti rugi dilaksanakan dan tidak dilakukan upayahukum pidana karena menurut ahli hukum pidana sifatnyapremium

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3. Menteri;4. Gubernur;Halaman. 1257 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.5. Hakim;6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku, dan7.

dalam penggunaan keuangan negara adalah pertahun.Tanggapan Terdakwa atas Pendapat Ahli :Terdakwa menyayangkan karena keterbatasan BPK melakukan audittidak menyeluruh sehingga tahun ketahun tidak pernah di tegur, sehingga terusketerbatasan BPK itu membuat dirinya menjadi tersangka/terdakwa, ini menurutterdakwa dipertimbangakan oleh hakim majelis, jadi kekerungan suatu lembaganegara yang besar tidak melakukan audit menyeluruh sehingga ada bolongdisitu dan ini akan menakutkan sebetulnya bagi semua pejabat

negara nantisetelah pensiun tahutahu ada temuan apa terus ngak nyenyak pada saatpensiunnya itu saja harapan terdakwa yang merupakan salah satu korban yangsaat ini menjadi tersangka/terdakwa.11301.

Negara dalammenghadapi tindakan administrasi, diskresi ada 2 (dua) yaitu diskresibebas dan diskresi terikat.Menurut Utrecht, diskresi selalu menjadi patokan recht mateg, diskresidilaksanakan dilihat dari tujuan yang ingin di capai, oleh karena itudiskresi tersebut dimungkinkanAlokasi anggaran DOM penata usahaannya lebih tepat menggunakanPMK nomor 06 tahun 2006Halaman. 1165 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1166Di dalam Keppres nomor 42 tahun 2012 pasal 12 ayat 2 dan ayat 3menjelaskan

Negara yang melakukan kesalahanadministrasi.Bahwa diskresi yang diambil oleh menteri apabila belum adaketentuan yang mengaturnya dan dilakukan untuk dalamrangka memperlancar tugastugas kementerian.Apabila seorang pejabat administrasi melakukan kesalahan,maka secara prinsip harus melakukan pembayarn ganti rugidari akibat kerugian Negara yang terjadi oleh kebijakan yangdilaksanakannya.Tuntutan ganti rugi dilaksanakan dan tidak dilakukan upayahukum pidana karena menurut ahli hukum pidana sifatnyapremium

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3. Menteri;4. Gubernur;Halaman. 1257 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.5. Hakim;6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku, dan7.

denganbidang tenaga fungsional masingmasing sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara sesuai dengan PenjelasanUndangUndang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, *"Keuangan Negara adalah Seluruh kekayaan negaradalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dankewajiban yang Timbul karena :a Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban Pejabat

Negara, baik di tingkatpusat maupun daerah;b Berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum,dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atauperusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara.Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara/Daeraha Kerugian Negara/Daerah, sesuai Pasal 1 angka 22Undangundang Nomor 1 tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang,

berpendapat bahwapengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana kosupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalampasal 1 ayat ( 2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri.Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secarayuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidanaadalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabatpublik, pejabat

negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukansuatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalamarti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, baik melalui keterangan SaksiSaksi, surat, petunjuk dan keteranganTerdakwa sendiri serta dihubungkan dengan surat bukti yang ada, telah membuktikanbahwa Terdakwa MUH.

/PN Tte.(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabatlain yang karenaperbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankankepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib menggantikerugian tersebut;Menimbang, berdasarkan Penjelasan pasal 59 ayat (1) UndangundangNomor 1 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dapat terjadikarena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeribukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan

Bahwa sesuaidengan pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara, bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yangmelanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsungyang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganmaka akibat perouatan Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL, sebagaimana yangdinyatakan dalam pertimbanganpertimbangan sebelumnya,

negara dan menjadi milik/ dikuasai oleh pihakpihak lain dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum parapejabat negara merupakan Kerugian Negarar; Bahwa terjadi berkurangnya asset negara yaitu dikarenakan darikepemilikan negara menjadi dikuasai oleh pihak lain menurut AhiDengan mengacu pada definisi dimaksud, hilangnya / berkurangnyaasset negara yang tidak seharusnya dari kepemilikan/ kekuasaan negaradan menjadi milik/ dikuasai oleh pihakpihak lain dan disebabkan karenaperbuatan melawan hukum para pejabat

negara merupakan KerugianNegara; Bahwa dengan terjadinya pemindahan tangan barang milik negara kepihak lain menurut Ahli harus ada izin dari pejabat instansi yangbersangkutan jadi berjenjang izinnya; Bahwa didalam APBN dan APBD ada kodekode anggaran dan menurutAhli setiap lembaga bedabeda kode anggarannya; Bahwa sebagai ilustrasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan adapenyerahan barang milik negara dalam program kegiatan budidayatambak udang yang tentunya berdasarkan adanya surat keputusan dariinstansi

Berada dalam penguasaan, pengurusan,dan pertanggung jawaban Pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupundaerah;b.

Pencucian Uang dan tindak pidana asal,penyidik menggabungkan penyelidikan tindak pidana asal denganpenyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang danharusmemberitahukan kepada PPATK;Bahwa PPATK penyelidik keuangan dan hasil analisa wajibdilaporkan ke PPATK, konsekwensi hukum manakala tidak adaLaporan Hasil Analisa dari PPATK, bahwa didalam pemahamanSurat Dakwaan terkait dengan identitas dapat dibatalkan sedangkanbatal demi hukum terkait dengan locus dan tempus;Bahwa ketentuan mengenai profil TPPU untuk pejabat

negara adaLHKPN, profil harus sesuai LHKPN;Bahwa TPPU ada pembuktian terbalik, untuk sektor swasta profildibuktikan dengan usaha yang bersangkutan, cocok denganusahanya setiap hari atau tidak, untuk sektor swasta tidak bolehhanya dilihat dari tampilan luarnya tetapi harus dilihat dari usahanya ;Bahwa dengan latar belakang Terdakwa sebagai pengusaha namunpajak yang harus disetor PPN,PPH setiap transaksi bisa digunakanuntuk barometer kekayaannya;Bahwa TPPU kewajiban pelapor dikaitkan dengan Pasal

Dan saksi tidakpertanyakan hal tersebut karena saksi menganggap sensitif bagi saksiselaku pejabat negara; bahwa sampai akhir pembayaran tidak ada yang melakukan komplin danbaru ada pada akhir 2014 dimana salah seorang yang mengaku suamidari Marlinis memiliki tanah yang sudah diganti rugi oleh Pemprop Riautersebut dan pada saat itu saksi sarankan untuk pengembalian batas keBPN Kota Pekanbaru yang hasil pengembalian batas tersebut akan dioverlay dengan sertifikat milik Pemprop dan Peta persil milik