Ditemukan 5549 data
439 — 299
milik Terdakwa terletak di Balangan seluas 3300 M2atas nama adik Terdakwa, (IWAYAN SUANDI) apakah akan dijual danapakah boleh digabungkan dengan tanah laba Pura Luhur Jurit Uluwatuyang luasnya 38.650 M2; Bahwa mereka sudah mengetahui jika Terdakwayang mempunyai tanah tersebut (vide: keterangan Terdakwa);Bahwa mereka mengetahui kemungkinan adalah pada saat merekaberhubungan dengan WAYAN WAKIL pada bulan Desember 2011berkenaan dengan transaksi atas tanah Laba Pura Luhur Jurit Uluwatuseluas 38.650 M2 ttersebut
SRI WULAN
WIYATNI LIMANTARA
WINARMI LIMANTARA
HELENA WIDYANTI
VIVINA LIMANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR Cq. PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN Cq. SEKOLAH SLTP NEGERI 6 TUBAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWA TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
120 — 26
itikad baik dan secara terbuka olehyang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat olehkesaksian orang yang dapat dipercaya ;b Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumumansebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan olehmasyarakat hukum adat atau desa/ kelurahan yang bersangkutan ataupunpihak lainnya ;10 Bahwa pada tanggal 4 September 1980 Para Tergugat Rekonpensi telah11mengajukan permohonan perpanjangan HGB namun terhadap permohonanperpanjangan HGB ttersebut
315 — 61
Bahwa, pada tanggal 6 Maret 2016 menetapkan pemenang lelang Paket IVStruktur Jalan Sp.SembulangPel Galang, Pemohon Keberatan VIII/dahuluTerlapor VIII kalah dalam tender lelang ttersebut karena bukan merupakanpenawaran harga terendah.B. TENTANG PERSEKONGKOLAN HORIZONTAL Ii PADA PAKET 4Bahwa, Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor Vill menolak ppenilaian dananalisa Majelis Komisi tentang pertimbangan hukum pada halaman 197203Putusan KPPU Nomor:02/KPPUL/2015, dengan alasan sebagai berikut :1.
133 — 58
., yang dibacakan didepan persidanganpada tanggal 13 April 2010, dan kemudian atas Tanggapan atauReplik dari Jaksa Penuntut Umum ttersebut, Penasihat HukumTerdakwa selanjutnya tidak mengajukan Dupliknya lagi.Menimbang bahwa terhadap Eksepsi dari Penasihat MHukumTerdakwa tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim telahmenjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 20 April 2010, yang amarPutusannya adalah sebagai berikutSebelum memutus pokok perkara,1.
349 — 170
., Notaris Kota Bandungtersebut, maka Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin memperoleh hak prioritasutama untuk memperoleh hak kepemilikan terhadap tanah yang terletak di jalanPalasari No. 9/ Jalan Patuha No. 36 Kota Bandung ttersebut ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah secara sah dan meyakinkanperalihan dan/atau penyerahan harta milik Lembaga Pendidikan Muslimin kepadaYayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin yang kemudian dialihkan lagi kepadaYayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin
55 — 8
terdakwa IT MUCH.ALIRSYAD telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala DesaJanti dengan cara menandatangani dan mengeluarkan Keputusan KepalaDesa No. 09 tahun 2006 tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD)Jantt Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, yang isinya antara lainmemutuskan untuk menyetujui permohonan dari terdakwa IIT KOMATuntuk menggunakan Tanah Kas Desa (TKD) Janti Kecamatan Waruseluas kurang lebih 7.229 m2 yang akan dipergunakan untuk perumahan.Tindakan terdakwa IT MUCH AL IRSYAD ttersebut
76 — 21
laporan hasil audit perhitungan kerugianNegara yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat selaku ahlidalam perkara ini, tetap dapat digunakan untuk menentukan besarnya kerugianNegara.Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa di dalam NotaPembelaannya juga mengemukakan bahwa perkara ini lebih tepat masuk kedalamranah hukum perdata, karena adanya gugatan perdata yang diajukan PD.Pembangunan Kota Cirebon kepada Jumhana Cholil dkk, terhadap pendapatPenasehat Hukum Terdakwa ttersebut
62 — 37
Bank Mutiara TbkCabang Panglima Sudirman Surabaya, selanjutnya Asli Akta PengikatanJual Beli Nomor 05 tanggal 24 Maret 2008 yang seolaholah asli dan tidakdipalsu berikut Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1321/Teluk Pucung atasnama SRI BUDHI RAHAYUNINGSIH ttersebut dijadikan jaminantambahan kredit di Kantor PT. Bank Mutiara Tbk Cabang PanglimaSudirman Surabaya dan langsung ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor :Hal 73 dari 147 hal. Putusan No.888/Pid.B/2012/PN.Jkt.
268 — 104
., Notaris Kota Bandungtersebut, maka Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin memperoleh hak prioritasutama untuk memperoleh hak kepemilikan terhadap tanah yang terletak di jalanPalasari No. 9/ Jalan Patuha No. 36 Kota Bandung ttersebut ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah secara sah dan meyakinkanperalihan dan/atau penyerahan harta milik Lembaga Pendidikan Muslimin kepadaYayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin yang kemudian dialihkan lagi kepadaYayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin
113 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013Kabupaten Cilacap berperan sebagai Fasilitator HERRY KARMAWAN binJUNAEDI yang merupakan konsorsium dari 7 (tujuh) rekanan tersebut diatas kepada Para Camat/Sekcam serta Para Kades seKabupaten Cilacapmengenai penyiapan dokumen pengadaan barang dan jasa untuk ProgramSIMPEMDES ttersebut, sehingga segala sesuatunya yang berhubungandengan dokumen pengadaan Program SIMPEMDES telah disiapkan PihakRekanan dan Para Camat/Sekcam serta Para Kades seKabupaten Cilacaptinggal tanda tangan
67 — 28
SYAMSUL BAKRI menandatangani Surat PerintahMembayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 1.16.01.01/ 043/SPMLSBJ/2014 denganHalaman 29 dari 155 Putusan No. 237 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBYnilai sebesar permintaan UDDY SAIFUDDIEN ttersebut atau sebesar Rp.804.465.518,00 (delapan ratus empat juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratusdelapan belas rupiah) setelah dipotong pajak untuk keperluan Belanja Termijn II (30%)Jasa Penyelenggara Acara Pameran Investasi Shining Batu Investment Exhibition 2014kepada pihak
150 — 18
proyekpembangunan TPS pedagang Pasar Kabanjahe tahun 2009tersebut adalah PT.Batu) garut Sukanusa yang DirektutUtamanya adalah Eliezer Sembiring Meliala,ST .Bahwa jumlah kios yang harus dibangun dalam pembangunanTempat Penampungan Sementara pedagang pasar kabanjahetersebut adalah yang dibangun dalam kontrak sebanyak 708unit kios, tapi oleh karena tempat untuk dibangun tidak adamaka dibuat addendum dan setelah addendum tersebutmaka yang harus dibangun dalam kontrak tersebut sebanyak618 unit Kios;Bahwa pekerjaan ttersebut
54 — 14
HOTIDJAH terdakwa mencatat nomor telpon saksi BASUNIdikertas kecil yaitu nomor HP 081939546223, yang selanjutnyanomor HP ttersebut oleh terdakwa diserahkan kepadaHJ.HOTIDJAH ; Bahwa benar saat itu terdakwa memperkenalkan BASUNI denganHJ. HOTIDJAH dengan sebutan BAMBANG dan saat itu terdakwamengenalkan BASUNI dengan nama BAMBANG agar HJ.HOTIDJAH tidak mengetahui nama BASUNI yang sebenarnya ;Bahwa benar selanjutnya HJ.
65 — 10
PNPM MP),berdasarkan Petunjuk Operasional (PTO) PNPM MP Kementerian Dalam Negeri dengansasaran program tersebut adalah sebagai berikut;1 Sasaran (lokasi) meliputi seluruh Kecamatan, Pedesaan di Indnesia yangdalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasukKecamatan Kecamatan kategori Kecamatan bermasalah dalam PPK /PNPM MP.2 Sasaran Kelompok adalah;e Masyarakat miskin di perdesaan.e Kelembagaan masyarakat dipedesaan.e Kelembagaan Pemerintahan lokal.Bahwa dana BLM program PNPM MP ttersebut
81 — 16
297/2009 tanggal 24 Pebruari 2009tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009dengan perincian sebagai berikut : Alokasi fisik sebesar Rp.83.691 .300, QOperasional desa sebesar Rp.35.867.700,Dana tersebut diterima oleh Desa Harjowinangun melalui rekeningsaksi Sutono alias Miftahudin bin (alm) Mustari qq BendaharaDesa pada PD BKK Dempet dalam 2 (dua) tahap yaitu : Tanggal 6 Juli 2009 sebesar Rp.59.779.500, Tanggal 19 Nopember 2009 sebesar Rp.59.779.500,Terhadap pengelolaan dana ADD ttersebut
152 — 35
(dua milyarrupiah).Bahwa sharing/saham masingmasing pihak tersebut sebelumnya telah dibicarakandalam pertemuan para pihak sebelum ditanda tangani perjanjian kerja samatersebut dan hal tersebut telah disetujui Walikota.Bahwa perkiraan awal seluruhnya Proyek PAB ttersebut adalah sekitarRp.150.000.000.000.(seratus lima puluh milyar rupiah) atau Rp. 200.000.000.000.(dua ratus milyar rupiah).Bahwa atas perhitungan dana sebesar itu, pihak PT.
138 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
NAZIEFSOESILA DHARMA ttersebut tanpa dilengkapi dengan Berita AcaraPemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sebagai buktibahwa pekerjaanpekerjaan tersebut telah dilaksanakan. Adapun 5 (lima)kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh SRI MEKKA S SH. MSI danDrs. H.M. NAZIEF SOESILA DHARMA tersebut adalah sebagai berikut :Kwitansi tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.395.000.000, (tiga ratussembilan puluh lima juta rupiah) kepada EMILDA FIRDAUS. SH.
NAZIEFSOESILA DHARMA ttersebut tanpa dilengkapi dengan Berita AcaraHal. 45 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/201246Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sebagai buktibahwa pekerjaanpekerjaan tersebut telah dilaksanakan. Adapun 5 (lima)kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh SRI MEKKA S SH. MSI danDrs. H.M.
69 — 18
melakukan (doen plegen) serta orang yang turut melakukan (medepleger)sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan subyek hukum dari peristiwa pidana ;118Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan sebagaimana tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksisaksimaupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan dan dengan mengambil alihpula pertimbangan hukum maupun uraian dari pasal yang didakwakan Jaksa/PenuntutUmum dalam dakwaan subsidair sebagaimana ttersebut
134 — 203
Sehingga dua petakyang didalilkan dikuasai tergugat III adalah kabur dantidak jelas.Dalam replik para penggugat dijelaskan, bahwa dua petaktanah empang masih berdampingan dengan tanah empang yangdijaminkan di BPD ttersebut di atas.
115 — 19
penerimaan yang perlu dibayar kembalidan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahunanggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun berikutnya.Proses penyusunan APBD sesuai dengan pasal 20 dan pasal 21 PP 105 tahun 2000 :a.Dalam rangka menyusun RAPBD, Pemda bersamasama DPRD, terlebihdahulu menyusun arah dan kebijjaksanaan umum APBD (KUA)Berdasarkan arah dan kebijakan umum tersebut, Pemda menyusun strategiplafon dan prioritas anggaran (PPA)Berdasarkan Plafon dan Prioritas anggaran ttersebut