Ditemukan 6746 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : amelia amleni alpenda adelia alaina alexia alesia adenia alenza amenia alecia alenta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perpajakan
Putus : 16-02-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2583 K/PID.SUS/2016
Tanggal 16 Februari 2017 — Anton Tedja
376 — 236 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini dapat terlihat dalam pertimbangan hukum putusanhalaman 71 alenia ke4, yang kami kutip sebagai berikut:"...Pasal 39 Ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 39 Ayat(1) huruf d UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang PerubahanKetiga UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan juncto Pasal 39 a huruf a UndangUndang Nomor 28Tahun
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Perjanjian
Putus : 09-12-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Lbp
Tanggal 9 Desember 2016 — Koperasi Serba Usaha ASPERINDO Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Pengurus yaitu Riama Karlina, S.E., Ir. Baharuddin Berutu, Drs. Suhendy Pasaribu, masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi tersebut, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 288-A, Kelurahan Sungai Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan; M E L A W A N : 1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Perhubungan RI cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, cq. Direktorat Bandar Udara, cq Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II, berkedudukan di Jalan Bandara Internasional Kualanamu – Medan, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut TERGUGAT I ; 2. PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu, berkedudukan di Jalan Bandara Internasional Kualanamu - Medan, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut TERGUGAT II; 3. PT. Garuda Indonesia (Persero) Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Mongonsidi No. 34A, Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT III; 4. PT. Lion Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 808 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT IV ; 5. PT. Batik Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 808 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT V ; 6. PT. Sriwijaya Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 3 C-D Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VI ; 7. PT. City Link Cabang Medan, berkedudukan di Grand Angkasa Hotel Jl. Sutomo No. 1, Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VII ; 8. PT. Indonesia Air Asia Cabang Medan, berkedudukan di Garuda Plaza Hotel Lobby Level, Jalan Sisingamangaraja No. 18 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VIII ;
135 — 15
  • Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat Il Nomor01.02.02/05/05/2014/002, tanggal 19 Mei 2014 perihal laporan kesiapanMitra Usaha Lini 2 untuk beroperasi yang pada pokoknya menyatakan agarMitra Usaha Lini 2 untuk melaporkan kesiapan operasional tersebut antaralain adanya legalitas penunjukan dari Airlines, dimana adanya ketentuantentang mengharuskan adanya kerjasama dengan Airlines dipertegasdan/atau diakui oleh Penggugat pada halaman tujuh alenia terakhir yangpada pokoknya Tergugat
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 19-03-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 26-06-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 135/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 11 Mei 2020 — Pembanding/Tergugat I : dr. LILIES SUGIARTI Diwakili Oleh : KUNCORO,SH
Terbanding/Penggugat : Mayor .Purn, drg. SWANLY HARTONO
Terbanding/Turut Tergugat I : TETTY YOESMIATHIE
Terbanding/Turut Tergugat II : SUKO HANDOYO
Terbanding/Turut Tergugat III : FAUZI RAHARJO, S.H
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kab. Magelang
Turut Terbanding/Tergugat II : NUNUK SETIAWATI alias GIAM GIOK ING
104 — 74
  • Pengadilan Tinggi Jawa Tengahberpendapat dakwaan kedua tersebut terlalu berlebinan sehingga tidakdipertimbangkan selanjutnya dikesampingkan, sebagaimanapertimbangan hukum putusan halaman 21 alenia ke4, yangmenyatakan :Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajaridengan seksama berkas perkara dan turunan resmi PengadilanNegeri Magelang Nomor : 08/Pid.B/2017/PN.Mgg. tanggal 7 Juni2017, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakimtingkat pertama dalam putusannya sepanjang mengenaipertimbangan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 35 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg
Tanggal 11 Januari 2016 — NOVARO MARTODIHARDJO
79 — 36
  • Persero Angkasa Pura IlTA. 2006, dan 2007 oleh BPK RI pada bulan Mei 2010 ;Bahwa temuan BPK RI berkaitan dengan pengadaan ATC Simulatortersebut adalah :a)ATC Simulator belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;Pada halaman 16 alenia keempat antara lain disebutkan bahwa :PT TCP telah membuat surat pernyataan kesanggupanmenyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak pada tanggal 7 Nopember2006, namun PT TCP tidak melaksanakan kewajibannya untukmemperbaiki kekurangankekurangan dalam ATC Simulator.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 08-05-2017 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg
Tanggal 28 Agustus 2017 — Evi Setiawati, dkk; Melawan; PT.DMC Teknologi Indonesia;
156 — 52
  • Sus/2011 tertanggal 6 Oktober 2011yang dalam Pertimbanganya Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agunghalaman 12 alenia 2 selengkapnya berbunyi:Bahwa alasan pertinbangan Judex Facti telah tepat, oleh karenaGugatan Pemohon Kasasi telah melampaui waktu 1 (satu ) tahun,yaitu pemutusan hubungan kerja pada tanggal 4 Februari 2010 dangugatan diajukan tanggal 4 Maret 2011 sehingga Gugatan PemohonKasasi dinyatakan kadaluarsa berdasarkan Pasal 82 UndangUndang Nomor : 2 Tahun 2004 Jo Pasal 171, Undang UndangKetenagaker
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 39/Pid. Sus-TPK/2015/PN Srg.
Tanggal 18 Januari 2016 — REZA GUNAWAN
66 — 143
  • Persero Angkasa PuraIl TA. 2006, dan 2007 oleh BPK RI pada bulan Mei 2010 ;Bahwa temuan BPK RI berkaitan dengan pengadaan ATC Simulatortersebut adalah :a) ATC Simulator belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;Pada halaman 16 alenia keempat antara lain disebutkan bahwa :PT TCP telah membuat surat pernyataan kesanggupanmenyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak pada tanggal 7 Nopember2006, namun PT TCP tidak melaksanakan kewajibannya untukmemperbaiki kekurangankekurangan dalam ATC Simulator.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-01-2015 — Upload : 08-03-2015
Putusan PT DENPASAR Nomor 172/PDT/2014/PT.DPS
Tanggal 27 Januari 2015 — PT. MAXIMUS BALI sebagai PEMBANDING M e l a w a n ; - 1. MARKET DRAGON INTERNATIONAL LIMITED sebagai TERBANDING I 2. DESMOND HATTON sebagai TERBANDING II 3. FRANCISCO NORIEGA MALAVE sebagai TERBANDING III 4. LUCIO PAREDES CORP sebagai TERBANDING IV 5. JOHN MARK WINDERS sebagai TERBANDING V 6. TELRIT PTY LTD sebagai TERBANDING VI 7. SHAO WEI sebagai TERBANDING VII 8. COR JONGEN, sebagai TERBANDING VIII 9. ROGER GODFREY MCKIMM sebagai TERBANDING IX- 10. PROFIT POWER MANAGEMENT LIMITED sebagai TERBANDING X 11. KUFFOUR INVESTMENTS Ltd (BVI) sebagai TERBANDING XI 12. KROHGS EIENDOM AS sebagai TERBANDING XII 13. ROBERT JORGENSEN, sebagai TERBANDING XIII- 14. MICHAEL MAURICE SHEPPARD sebagai TERBANDING XIV- D a n ; 1. HANNO SOTH,sebagai TURUT TERBANDING I 2. I WAYAN RADA sebagai TURUT TERBANDING II;---- 3. I NYOMAN MADRI, sebagai TURUT TERBANDING III 4. NI NENGAH RAWA,sebagai TURUT TERBANDING IV 5. WIJANA TIRTHA ABADI sebagai TURUT TERBANDING V;- 6. I MADE WIRNATA sebagai TURUT TERBANDING VI- 7. I WAYAN SUWIDRA sebagai TURUT TERBANDING VII 8. I WAYAN MEGEG, dan/atau ahli warisnya I KETUT RANENG sebagai TURUT TERBANDING VIII
138 — 84
  • Sedangkan mengenaiperjanjian diatur pada ketentuan pasal 1338 KUHPer yang mengatur tentangkebebasan berkontrak sehingga apapun yang dibuat oleh pihak dalam kontrak atauperjanjian merupakan akibat dari perjanjian tersebut.42 Bahwa Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama salah dalam pertimbangan yangmempertimbangkan pada alenia 1 halaman 122, yang menyatakan bahwa : "...begitupula pokok permasalahan didalam perkara a quo bukanlah menyangkut sengketaperdagangan yang sepenuhnya dikuasai (diperjanjikan) oleh
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 27-12-2017 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penggugat:
1.FAHMI
2.SUTEJO
3.M ASRARI
4.SURIANSYAH
5.ZULKIFLI
6.JAFRI FAHMI DIANUR
7.BUDIANSYAH
8.LUKMAN SEJATI
9.ANDI KHERUDDIN
10.SAHARUDDIN
11.MUH.ARIF
12.RUDIANTO
13.SAHARUDDIN DOMPA
14.SYAWALUDDIN
15.FATHUR RAHMAN
16.SYAMSU RIZAL
17.SUGIANTO
18.DEKA NOVIAN NATA
19.BAHTIAR
20.JUMADI
21.YUNUS
22.RAHMAN
23.MAHMUDDIN
24.ABU BAKAR
25.MUHAMMAD SUKMA
26.ANDRI NOVIAN
27.KHAIRIL ARIFIN
28.SYAIFUL ANWAR
29.HENDRA
30.SAHAR
31.MIKRAJUDDIN
32.NASRULLAH
33.M. MUNAWAR
34.JUMADI
35.BAHARUDDIN
36.MUNIF ARIANTO
37.ZULKIFLI
38.FAUZI RAHMAN
39.ABDUL HAFID
40.ALI YUSNI
41.ZAENAL MUSTAFA
42.HAMIDAN
43.TAUFIK AKBAR
44.JUMANSYAH
45.AMALIA ULFAH
46.MUHAMMAD IKHSAN
47.AMIRUDDIN DAPE
48.PARDI
Tergugat:
1.PT. NANYANG INTIDO
2.PT. VICO
111 — 20
  • Para Penggugat Salah dalam Menyebutkan Identitas Tergugat IIBahwa uraian dalam bagian Eksepsi Poin 1.1. halaman 3 Repliknya,Para Penggugat mendalilkan bahwa Gugatan Para Penggugat tidaksalah dalam menyebutkan identitas Tergugat II;Bahwa penyebutan identitas Tergugat II bernama PT VICOIndonesia oleh Para Penggugat berdasarkan alenia pertamaPerjanjian Kerja Waktu Tertentu, pada halaman 1 adalah salah dankeliru, karena identitas suatu badan hukum bukanlah didasarkanatas suatu Perjanjian Kerja Waktu
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-04-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 05-10-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 30 Juli 2015 — WAWAN WIGUNA S.P BIN ENJANG ROSYID
74 — 11
  • Tahun 1999 tentangPutusan Nomor : 19/Pid.SusTPK/2015/PN.Plg Halaman 141 dari 179Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa dalam ketentuan ini katadapat sebelum frase merugikan keuangan negara atau perekonomian negaramenunjukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindakpidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang dirumuskan,bukan dengan timbulnya akibat.Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan dari UU Nomor 31 Tahun 1999 padabagian umum alenia
Pengadilan PN TOLITOLI Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-11-2010 — Putus : 02-05-2011 — Upload : 10-03-2015
Putusan PN TOLITOLI Nomor 142/Pid.Sus/2010/PN Tli
Tanggal 2 Mei 2011 — - SUPARDI LAHALEKE, S.E, MM
187 — 29
  • berkeyakinan unsur ketiga inipun telah terpenuhi menurutMenimbang, bahwa unsur ini menunjukan bahwa tindak pidananya adalahdelik formil yang titik beratnya bukan pada timbulnya akibat, dengan demikianapabila perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian Negara atauperkonomian Negara, maka terpenuhilah unsur ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undangundang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koropsi yang telah diubah danditambah Undangundang No. 20 tahun 2001 pada alenia
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-04-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Srp
Tanggal 20 Oktober 2020 — I DEWA KETUT ALIT DHARMAWAN, DKK VS BUPATI KABUPATEN KLUNGKUNG
204 — 249
  • dan patuh terhadap putusan perkara aquo;Menyatakan putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebin dahuluwalaupun TERGUGAT mengajukan perlawanan verzet, Banding danKasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad);Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara aquo;Atau:Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Perkara aquo berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (Ex Aequo et Bono).Menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagaiberikut: pada halaman 11 di posita nomor 19 alenia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-02-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — DIAH SOEMEDI
238 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berikut kami kutip demikian:(pada halaman 155 alenia 3,4 dan 5);~ hee Dalam pertemuan tersebut, Eko Darmayanto meminta kepada TerdakwaDIAH SOEMEDI untuk menyiapkan uang sebesar Rp150.000.000.000,00(seratus lima puluh miliar rupiah), dan meminta Terdakwa DIAH SOEMEDIuntuk mengikuti persidangan hingga selesai dan dihukum percobaan;momma dan Eko Darmayanto menyebut kembali tentang uang sebesarRp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dan meminta untuksegera di droping.........
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 13-07-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 433/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 30 Maret 2016 — 1. PT MULIA AGRO PERSADA, 2. PT PALMA SEJAHTERA, LAWAN 1. PT INDOTRUBA TENGAH 2. PT MINAMAS GEMILANG 3. PT ANUGERAH SUMBERMAKMUR 4. RAZMAN BIN ABDUL RAHMAN 5. IR. ACHMAD ANSORI, S.H, 6. MINWAR HIDAYAT 7. ISMAIL BIN ALI, 8. R. SAFWANI, S.E, 9. HERSUHASTO, S.E, 10. IR. KURNIAWANTO SETIADI, S.E, 11. YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
282 — 265
  • uangkepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.2) Pasal 38 ayat (1) UndangUndang No.28 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang No.16 Tahun 2001 tentangYayasan, yang berbunyi :Pengurus~ dilarang mengadakan perjanjian denganorganisasi yang terafililasi dengan Yayasan, Pembina,Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yangbekerja pada Yayasan.Bahwa uraian tersebut diatas disebutkan didalam putusan MahkamahAgung RI No : 2680 K/PDT/2014 tanggal 4 Maret 2015 padapertimbangan hakim Hal. 54 alenia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-08-2015 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 11 Agustus 2015 — EFFENDY KOMALA, DK
218 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berikut kami kutipdemikian :(pada halaman 155 alenia 3,4 dan 5)ee Dalam pertemuan tersebut, Eko Darmayanto meminta kepada TerdakwaDIAH SOEMEDI untuk menyiapkan uang sebesar Rp 150.000.000.000,(seratus lima puluh milyar rupiah), dan .. meminta Terdakwa DIAH SOEMEDIuntuk mengikuti persidangan hingga selesai dan dihukum percobaan dan EkoDarmayanto menyebut kembali tentang uang sebesar Rp150.000.000.000,(seratus lima puluh milyar rupiah) dan meminta untuk segera di droping.Dengan demikian dapat kami
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-05-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 33/PID.SUS/2016/PT SBY
Tanggal 23 Mei 2016 — AMRU, S.Sos, MSi
87 — 47
  • 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, telah terpenuhi dariperbuatan Terdakwa, sehingga yang akan dipertimbangkan adalah unsurunsur selanjutnya dari dakwaan primair Penuntut Umum;02.Tentang unsur secara melawan hukum;Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur secaramelawan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidaksependapat dengan pertimbangan hukum judex factie Pengadilan TingkatyDPertama pada halaman 302 alenia
Pengadilan PA PANGKAL PINANG Perdata Agama
Register : 03-10-2017 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Pkp
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
216 — 128
  • Tgl 16 maret 2014yang bunyinya sebagaimana tertera dalam bukti P8 alenia ke 5, bukti P8tersebut dibenarkan oleh Tergugat dan dapat dipertimbangkan jika dikuatkandengan bukti lain;Menimbang, bahwa alat bukti P9, fotokopi dari fotokopi surat pribadibalasan dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat dan Penggugat II(Penggugat II tidak pernah sama sekali mengirim surat apapun kepadaTergugat 1) yang isinya diantaranya Ibnu Khuldun dan Khaidir Tl & TIl tidakpernah melaporkan surat wasiat ini semasa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2590 K/PID.Sus/2016
Tanggal 27 April 2017 — PURBOYO, S.E., alias BENGKA bin RASANTO T1; MUHAMMAD TARMIZI, S,Sy bin H. NOERSYAH, HY T2;
876 — 661 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memperkaya diri ... [Selengkapnya]
  • Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya padahalaman 288 alenia ke4 Majelis Hakim Tingkat Pertamamenyatakan bahwa;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, atas perbuatan Para Terdakawa dan Saksi JamalAbdillah bersamasama dengan Anggota DPRD lainnyamemperjuangkan penambahan Dana Bantuan Sosial KabupatenBengkalis Tahun Anggaran 2012 tersebut, ternyata dari uangpencairan dan Bansos dimaksud, Terdakwa mendapatkan uangsebesar Rp752.500.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta
Pengadilan MS MEULABOH Perdata Agama
Register : 23-03-2018 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan MS MEULABOH Nomor 0131/Pdt.G/2018/MS.Mbo
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
118 — 17
  • Bahwa apa yang di dalilkan oleh Tergugat Rekopensi/PenggugatKonvensi pada poin angka 3 (tiga) dalam duplik dalam Rekopensi yangmengatakan pengambilan kredit sebesar Rp. 250.000.000, (Dua RatusLima Puluh Juta Rupiah) olen Tergugat Rekopensi/Penggugat Kopensi ataspersetujuan penggugat rekopensi/tergugat Kopensi adalah tidak benar,yangt benar adalah sebagaimana yang yang telah Penggugat dalilkan padaangka 4 alenia ke 3 (tiga) Replik dalam Rekopensi;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-09-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1465 K/Pdt/2017
Tanggal 27 September 2017 — Prof. DR. H.R. ABDUSSALAM, dk VS DIAH RETNO MINARTI, dkk
146 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada hat saya telah memberitanggapan Surat Nomor Khusus/01/X1I/2015, tanggal 17 November2015, perihal: Peringatan, yang ditujukan kepada: Tergugat 2 (sdr.Honny Maitimu, Ketua Pengurus PPPSRS Kebagusan City), denganmateri antara lain: dalam halaman 4, pada alenia huruf b. "Keberadaanbooth dan banner yang saudara tempatkan di Lobby Tower A tersebuttelah diambil sendiri oleh pihak PT.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2015 — Putus : 29-05-2015 — Upload : 15-10-2015
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pgp.
Tanggal 29 Mei 2015 — Dr. FRANSSEDA Als FRANS
125 — 42
  • Bahwa Terdakwa keberatan terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umumhalaman 3 alenia ke4, dikarenakan Terdakwa tidak pernah menerangkan telahmelakukan pembahasan mengenai hasil survey spesifikasi teknis barang, HPS danperhitungan nilai Over Head, bahkan Terdakwa tidak mengerti apa itu Over Head danPutusan Perkara No. 05/Pid.SusTPK/2015/PN.Pgp Hal. 135di dalam BAP Terdakwa pun tidak pernah menyebutkan katakata Over Headtersebut.3.