• ,/TERGUGAT HI No. 66/Ket/S/1/2012, tanggal 24 Januari 2012 bahwa prosesbalik nama dan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) masihdilakukan oleh notaris yang bersangkutan (TERGUGAT IID) ;Bahwa sampai dengan saat ini, proses pengikatan terhadap jaminan tersebut masihterus diupayakan oleh TERGUGAT III karena berdasarkan fakta yang terjadi danSurat Keterangan tertanggal 02, Februari 2016 dari TERGUGAT III, sertifikattersebut saat ini sedang dalam proses penggantian sertifikat di Kantor PertanahanSintang

• selanjutnya melunasi tunggakanpinjaman Penggugat kepada Tergugat 1, dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang bahwa menurut Tergugat 1 dalam jawabanya menyatakanbahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam dunia perbankan bahwa nilaijaminan asset yang dijaminkan kepada bank melebihi jumlah pemberian fasilitaspernbiayaan karena hal tersebut untuk memastikan bahwa jaminan yang ada akandapat menjadi sumber pelunasan kewajiban pembiayaan apabila pembayaraannyamacet, bahwa Selanjutnya Majelis mengacu pada APHT

• permohonan Hak GunaBangunan atas 11 (sebelas) bidang tanah sebagaimana hasil pengukurankadasteral diuraikan dalam kolom 3 Daftar Lampiran Surat Keputusan ini, dantanah yang dimohon adalah berstatus tanah Negara bekas tanah milik adatsebagaimana diuraikan dalam kolom 4 Daftar Lampiran Surat Keputusan a quo,sebagaimana hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah A KantorPertanahan Kotamadya Jakarta Utara yang diuraikan dalam RisalahPemeriksaan Tanah, tanggal 9 Agustus 2000 Nomor 203 s/d 282/SkrPan APHT

• Dan untuk jaminanhutangnya TERGUGAT I memberi kuasa membebankan hak tanggungansebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan(selanjutnya disebut SKMHT) Nomor 02 tanggal 2 April 2005 terhadap ObyekSengketa Sertipikat Hak Milik (selanjutnya disebut SHM) Nomor 3322 yang dibuatdihadapan TERGUGAT III, yang selanjutnya berdasarkan SKMHT tersebutTERGUGAT II meletakkan / memasang hak tanggungan sebagaimana tertuangdalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnya disebut APHT) No. 15 /JEB

• Berkedudukan dan Berkantor Pusat diJakarta yang Dibebani Hak Tanggungan No.10308/2015 PeringkatPertama APHT PPAT ANGGI LESTARI, SH, MKn. Nomor 28/2015Tanggal 11092015 dengan nilai sebesar Rp.756.000.000, (Tujuh RatusLima Puluh Enam Juta Rupiah) tanpa meminta persetujuan terlebihdahulu dari PENGGUGAT dan untuk keuntunganTERGUGAT.Berdasarkan UNDANG UNDANG PERKAWINAN NO 1 Halaman 40 dari 78 hal.Pts.

• berlakuumum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harusdilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dariposita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yangdimaksud atau setidaktidaknya kabur, maka gugatan penggugat asalharus dinyatakan tidak dapat diterima.Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)a) Bahwa atas obyek perkara a quo telah ada proses pemeliharaandata berupa kegiatan Pelayanan Pertanahan yaitu Hak TanggunganNomor: 4465/2013 Peringkat Pertama APHT

• . ; Bahwa di dalam Hak Tanggungan yang diatur dalam UU No. 4 tahun 1996 tanggal 9April 1996, pada prinsipnya terkandung asas hukum Transferability yaitu : "Suatuasas yang mendasari bahwa suatu hakyang dibebani hak tanggungan dapat memberikan hak bagi sipemegang haknya (Aida Pembebanan Hak Tanggungan / APHT) untuk dapat dipindahlangankan, oleh karena itu dapat segera direalisasi pemenuhan pembayaranhutang dengan jalan menjual objek Hak tersebut"., Fakta hukumnya, Penggugat tidak mampu melaksanakan

• sudah di bebankan Hak TanggunganNo:10308/2015, PERINGKAT PERTAMA APHT PPAT ANGGI LESTARIHal. 39 dari 68 Hal.

• berpartisipasi aktif terhadap pemimpinbidang operasioanal yang membawahi unit operasinal(back office) dalam usaha :Pengelolaan administrasi kreditPengelolaan sentra kasPengelolaan adminitrasi kreditPengelolaan administrasi dalam negeri dan kliringPengelolaan administrasi umum, keuangan, logistic dankepegawaianMemproses dan menandatangani perjanjian kredittermasuk perjanjianperjanjian lainya yang terkait denganproses pemberian kredit, antara lain : SKMHT (suratkuasa membebankan hak tanggungan), APHT

  aktif terhadap pemimpin bidangoperasioanal yang membawahi unit operasinal (back office)dalam usaha :1 Pengelolaan administrasi kreditPengelolaan sentra kasPengelolaan adminitrasi kreditPengelolaan administrasi dalam negeri dan kliringna Ff WwW WNPengelolaan administrasi umum, keuangan, logistic dankepegawaiano Memproses dan menandatangani perjanjian kredit termasukperjanjianperjanjian lainya yang terkait dengan proses pemberiankredit, antara lain : SKMHT (surat kuasa membebankan haktanggungan), APHT

  berpartisipasi aktif terhadap pemimpin bidangoperasional yang membawahi unit operasional (back office)dalam usaha:abCcPengelolaan adminstrasi kreditPengelolaan sentra kasPengelolaan administrasi kreditPengelolaan adminstrasi dalam negeri dan kliring.Pengelolaan administrasi umum, keuangan, logistik dankepegawaian.Memperoses dan menandatangani perjanjian kredittermasuk perjanjianperjanjian lainnya yang terkaitdengan proses pemberian kredit, antara lain : SKMHT(surat kuasa membebankan hak tanggungan), APHT

• Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding ,SHM No. 01678/Sawah lama (vide bukti P2) dikuasai Turut Terbanding, Danpenjaminan atas tanah dan bangunan sengketa pada Perjanjian kredit fiktifyang dilakukan Terbanding dengan Turut Terbanding tidak pernah ada AktaPembebanan Hak Tanggungan (APHT), maka nyata dan terbukti TurutTerbanding tidak mempunyai legitimasi untuk tetap menguasai SHM No.01678/Sawah lama Milik Para Pembanding semula Para Penggugat, SehinggaPara Pembanding berhak

• Bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah PerbuatanMelawan Hukum terkait dengan Surat Perjanjian Kredit No.001/BTG2422/11.09, tanggal 17 Nopember 2009 antara Penggugat denganTergugat (Satu), serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Manado terkait dengan pelaksanaan lelang Objek HakTanggungan berdasarkan APHT No.9 /2009 tanggal 16 DesemberTahun 2009 antara Para Penggugat dengan Tergugat , sebagaimanaRisalan Lelang No. 519/2015 sehingga yang dapat dikategorikansebagai Pihak dalam

• Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 95/APHT/NGR/111/ 2008tanggal 13 Maret 2008 Notaris Wiwiek Hidayati, SH. Notaris/ PPAT.Jombang, diberi tanda T43;44. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan No.510/2008, diberi tanda T44;45. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.01313 terletak di Desa ngoro, KecamatanNgoro, Kabupaten Jombang, diberi tanda T45;46.

• Putusan Nomor 107/Pid.SusTPK/2016/PNBag.23.24.25.26.27.28.20.30.31.32.1 (satu) bundel, Memo Nomor :020/MKSMK/MPK/2012,tanggal 8 Maret 2012, perihal Permohonan PemberianPersetujuan Khusus Kepada Koperasi Bina Usaha berikut 1(satu) lembar potocopy lembar Disposisi tertanggal 8 Maret2012;1 (satu) bundel, surat dari Divisi Mikro Nomor : 016/MPKSMK/KK/2012, tanggal 8 Maret 2012, perihal PersetujuanPemberian Fasilitas Kredit pada Koperasi Serba Usaha KSUBina Usaha2 (dua) lembar Surat Nomor : 003/KRSMI/APHT

  Nomor :247/MKSMK/M/ 2012, tanggal20Juni 2012 perihal Permohonan pemberian persetujuankhusus kepada Koperasi Bina Usaha;Halaman 5 dari 501 Putusan Nomor 107/Pid.SusTPK/2016/PNBag.33.34.35.36.37.38.39.40.Al.42.1 (satu) bundel, Surat Nomor : 071/MKSMK/KK/2012,tanggal 21 Maret 2012 perihal persetujuan penambahanfasilitas Kredit Koperasi Serba Usaha KSU Bina Usaha1 (sau) bundel, Surat Nomor : 04562/SmiKrd/ 2012, perihalSurat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit2 (dua) lembar Surat No :04562/KR.SMI/APHT

  Pengajuan Kredit (MPK) Nomor :19/MPKSMK/M/2012, tanggal 7 Maret 20121 (satu) bundel, Memo Nomor :020/MKSMK/MPK/2012, tanggal 8Maret 2012, perihal Permohonan Pemberian Persetujuan KhususKepada Koperasi Bina Usaha berikut 1 (satu) lembar potocopy lembarDisposisi tertanggal 8 Maret 2012 ;1 (satu) bundel, surat dari Divisi Mikro Nomor : 016/MPKSMK/KK/2012, tanggal 8 Maret 2012, perihal Persetujuan PemberianFasilitas Kredit pada Koperasi Serba Usaha KSU Bina Usaha2 (dua) lembar Surat Nomor : 003/KRSMI/APHT

  Pengajuan Kredit (MPK) Nomor :19/MPKSMK/M/2012, tanggal 7 Maret 20121 (satu) bundel, Memo Nomor :020/MKSMK/MPK/2012, tanggal 8Maret 2012, perihal Permohonan Pemberian Persetujuan KhususKepada Koperasi Bina Usaha berikut 1 (satu) lembar potocopylembar Disposisi tertanggal 8 Maret 2012 ;1 (satu) bundel, surat dari Divisi Mikro Nomor : 016/MPKSMK/KK/2012, tanggal 8 Maret 2012, perihal PersetujuanPemberian Fasilitas Kredit pada Koperasi Serba Usaha KSU BinaUsaha2 (dua) lembar Surat Nomor : 003/KRSMI/APHT

  Pengajuan Kredit (MPK) Nomor :069/MKSMK/M/2012, tanggal 20Juni 2012.1 (satu) bundel, Memo Nomor :247/MKSMK/M/ 2012, tanggal20Juni 2012 perihal Permohonan pemberian persetujuan khususkepada Koperasi Bina Usaha;1 (satu) bundel, Surat Nomor :071/MKSMK/KK/2012, tanggal 21Maret 2012 perihal persetujuan penambahan fasilitas KreditKoperasi Serba Usaha KSU Bina Usaha1 (sau) bundel, Surat Nomor : 04562/SmiKrd/ 2012, perihal SuratPemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit2 (dua) lembar Surat No : 04562/KR.SMI/APHT

• Sedangkan diatas Rp. 50juta harus tandatangan Direktur dan Direktur Utama;Setelah proposal disetujui Direksi, kemudian Bagian Administrasi Kredit (saksi SinthaDewi Agustina) membuat Perjanjian Kredit, serahterima jaminan, APHT, suratpengakuan hutang, lalu penjadwalan pencairan;Saksi tahu kredit atas nama Dewi Andalinda sebesar Rp. 500 juta setelah melihatneraca, bukan saksi yang menjadi AOnya tapi Rahmidawati; Untuk kredit atas nama FR.

• sudah barangtentu akan di sita oleh pihak bank dan kemudian dilelang sesuaidengan ketentuan yang berlaku secara umum dalamlingkupperbankan;C) Bahwa terkait poin 6 gugatan Penggugat yang memintauntuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dapat dijelaskansebagai berikut:Bahwa hak tanggungan yang dibebankan pada bidang tanah berikutturunannya di atasnya berdasarkan suatu sertifikat hak tanggunganyang diterbitkan oleh kantor pertanahan setempat yang didasarkanpada Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT

• SH tgl. 23062006 No. 65/2006 tercatat pada KantorPertanahan jakarta Barat tgl. 7 Mei 2007 Terdapat Hak Tanggungan No. 07817/2017 APHT PPAT. FebbyFarahliza. SH No. 109/2017 anggal 28092017 pada PerseroanTerbatas PT. Bank Centra!

• Rockit Aldeway di BCA dengan syarat yang pada intinyaadalah :> Telah terpenuhi Syarat Efektif;> Telah dilakukan SKMHT dan menyerahkan surat keterangan darinotaris rekanan bank mandiri mengenai telah ditandanganinya AktaJual beli atas SHM No. 6607, SHM No. 5732, SHM No. 5228;> Pengikatan agunan telah dilakukan sebagaimana mestinya sesualdengan perundang undangan;> Terhadap sertifikat SHM No. 6607, SHM No. 5732, SHM No. 5228apabila telah selesai balik namanya akan ditindaklanjuti denganpembuatan APHT

  ;> Kesanggupan Notaris menyerahkan Asli bukti Hak dan pengikatankepada Bank Mandiri apabila pengurusan telah selesai dilakukan;> Jangka waktu = pengurusan maksimal 3. bulan sejakpenandatanganan APHT;> Telah menyerahkan Surat Keterangan dari BCA yangmenunjukkan bukti posisi terakhir fasilitas PT.

  BankMandiri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana pelunasankredit diterima oleh Bank BCA;> telah dilakukan penandatanganan akta SKMHT dan untukselanjutnya SKMHT tersebut akan ditindak lanjuti denganpembuatan APHT sampai dengan proses pengikatan agunandilakukan sesuai ketentuan dan perundang undangan yangberlaku dan menyerahkan surat keterangan dari Notaris rekananBank Mandiri yang menyatakan bahwa :+ telah dilakukan panandatanganan fidusia atas piutangusaha dan inventori (persedian usaha

  Apabila dalam hal coverage agunan kurang dari75% maka berlaku ketentuan berlaku sebagai berikut;+ debitur harus menambah agunan hingga coveragemencapai 75%;* dalam hal debitur tidak dapat menyerahkan agunantambahan maka maksimal total KMK yang dapatdigunakan (KMK Revolving RK dan Plafond KMKTransaksional) dibatasi hingga coverage agunan menjadi75% terhadap total fasilitas KMK Debitur;> telah dilakukan penandatanganan akta SKMHT dan untukselanjutnya SKMHT tersebut akan ditindaklanjuti denganpembuatan APHT

• 1 (satu) set asli APHT Nomor: 176 / 2016 tanggal 05 Desember 2016 yang diterbitkan A WAHYUNI MARTANINUGRUM, SH PPAT Kota Depok.

DIKEMBALIKAN KEPADA saksi SHERLEY IKAWATI TAMBUNAN, SH

• 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kredit Nomor: MBD.BJT/138/KUM/2015.A00 tertanggal 16 September 2015 yang ditanda tangani Debitur MIRA KARMILA dan ABDUL KODIR JAELANI serta Kepala Bank Mandiri KCP Bekasi Jatisari

• Persyaratan berupa proses pengikatan kapal yang akandibiayai setelah akte pendaftaran kapal dibuat, membayarbiaya provisi, materai, dan administrasi, suami/ istrimenandatangani akta perjanjian kredit, melengkapi suratsurat izin yang berlaku, jaminan diikat notariil (APHT/ FEO)tidak dipantau oleh Bank Papua dan selanjutnya belumdipenuhi oleh PT.

  Thomas Murthi dengan luas 1.778 m2yang berlokasi di Morokrembangan Surabaya tidakditemukan pengikatan APHT yang dilakukan bank.b. Tidak ditemukan hasil retaksasi agunan.Debitur belum menyerahkan laporan keuangan tersebut.d. Debitur tidak melakukan transaksi keuangannya yangberkaitan dengan usaha perkapalan melalui Bank Papua.e. Komisaris PT. SBI yaitu Sdri. Venny Norita Thomas tidakikut menandatangani PK.f.

  MKN NOMOR 206/V/2014TANGGAL 5 MEI 20PERIHAL ORDER SEBANYAK 1 LEMBAR 20.ASLI) SURAT BPD PAPUA NOMOR 08/415/KMN TANGGAL 13 AGUSTUS 2010 PERIHPENERBITAN SERTIFIKAT HAK PAKAI SEBANYAK 2 LEMBAR PENERBITAN/APHT SEBANYAK 1 LEMBAR21. ASLI) SURAT BPD PAPUA NOMOR 08/413/KMN TANGGAL 13 AGUSTUS 2010 PERIHPENERBITAN SERTIFIKAT HAK PAKAI SEBANYAK 1 LEMBAR22. ASLI) TANDA TERIMA IRIANTO TANAWIDJAJA, S.H. TANGGAL 18 AGUSTUS 2010 SEBANYAKLEMBAR23. COPY) TANDA TERIMA DRS. A.A.

  ASLI) SURAT BANK PAPUA NOMOR 08/356/KMN TANGGAL 18 JUNI 2010 PERIHALPENERBITAN/APHT SEBANYAK 1 LEMBAR32. ASLI) SURAT BANK PAPUA NOMOR 06/222/KMN TANGGAL6 MEI 2014 PERIHAL AKTAPERJANJIANKREDIT NOTARIIL DAN PENGIKATAN JAMINAN SEBANYAK 3 LEMBAR33. COPY) SURAT BANK PAPUA NOMOR 06/220/KMN TANGGAL 5 MEI 2014 PERIHAL AKTAPERJANJIAN KREDIT NOTARIIL DAN PENGIKATAN JAMINAN SEBANYAK 1 LEMBAR34.

  TPK/2018/PN.Jap tentang Pemberitahuan 36. 1 (Satu) Surat BPD Papua Kantor Cabang Kaimana Nomor 06/661/KMN tanggal 27Agustus 2013 perihal Penerbitan APHT 37. 1 (SATU) SURAT BPD PAPUA KANTOR CABANG KAIMANA NOMOR 06/669/KMN TANGGAL 25FEBRUARI 2016 PERIHAL PENERBITAN AKTA FIDUSIA. MAP 012/2011 YANG BERISIKAN: 1. 2 (Dua) Lembar Bundel Polis asuransi PT Asuransi QBE Pool Indonesia Nomor 14M0625641MCHE001 obyek asuransi KM.

• Perdata, MandarMaju, Bandung, hal 188)Menimbang, bahwa Pasal 224 HIR mengatur mengenai aktahipotik/grosse akta yang setelah berlakunya UU No. 4 tahun1996 diganti bentuknya menjadi Hak Tanggungan;Menimbang, bahwa untuk melekatkan title eksekutorialterhadap suatu hak tanggungan harus melalui suatu prosestahapan sebagai berikut:Tahap awal adalah melakukan pengikatan perjanjianutang/kredit yang dapat dibuat dalam akta di bawahtangan ataupun akta autentik;Tahap pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT