Ditemukan 9068 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-08-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 25-01-2018
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Srp
Tanggal 19 Desember 2017 — I KETUT RUGEG Vs KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, Dk
100 — 212
  • Benda lain yang mempunyal hubungan langsung dengan tindak pidana yangdilakukan.Pasal 39 ayat (2) KUHAP menyatakan Benda yang berada dalam sitaan karenaperkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentinganpenyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhiketentuan ayat (1).Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP dinyatakanJaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh UndangUndang ini untukbertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-03-2013 — Putus : 10-10-2013 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 109/PDT.G/2013/PN.Bdg a
Tanggal 10 Oktober 2013 — Ny Uum Sumarni, DKK LAWAN Pt. BANK Danamon Tbk Jakarta Qq PT. Bank Danamon Tbk Unit DSP Pasar Cicadas, DKK
202 — 85
  • Pasal 1 ayat 4:"Lelang Eksekusi adalah Lelang untuk melaksanakan putusan/penetapanpengadilan, atau dokumendokumen lain, yang sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalamrangka membantu PENEGAKAN HUKUM, antara lain: Lelang EksekusiPanitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan,Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal6 UndangUndang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 29-12-2021 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PT SAMARINDA Nomor 241/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 8 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : SAMPARA H. BEDDU Diwakili Oleh : SRI WAHYUNI, A.Md., S.H.
Terbanding/Tergugat I : KAMARUDIN
Terbanding/Tergugat II : PT. MAYBANK Tbk Cabang BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAN AGRARIA
132 — 49
  • Lelang Eksekusi harta pailit;e. Lelang Eksekusi Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan(UUHT);f. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (KUHAP);Halaman 27 dari 63 halaman Putusan Nomor 241/PDT/2021/PT SMR16.17.18.g. Lelang Eksekusi barang rampasan;h. Lelang Eksekusi jaminan fidusia;i. Lelang Eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barangyang dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai:;j.. Lelang Eksekusi barang temuan;k. Lelang Eksekusi gadai;.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 23-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 299/PID/2019/PT DKI
Tanggal 16 Oktober 2019 — Pembanding/Penuntut Umum I : THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terbanding/Terdakwa : HARRY SUGANDA
252 — 148
  • yangdiajukan oleh Terdakwa antara lain karena pada voting denganpersetujuan kreditor atas usulan perdamaian yang diajukan, seluruhkreditor perbankan menolak usulan perdamaian dengan alasan tidakterjaminnya pelunasan atau penyelesaian atas seluruhoutstanding/tagihnan PT Rockit Aldeway dan Terdakwa.Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2016 Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 106/Pdt SusPKPU/2015/PN.Niaga Jkt Pst menyatakan Terdakwa dan PT RockitAldeway dalam keadaan pailit
    HEROE PURNOMO, sertifikattersebut dibalik nama menjadi HARRY SUGANDA, dijaminkanke Bank Mandiri, masuk dalam budel pailit dan dalampenguasaan kurator.22 Desember 2014 tarikan tunai dengan cek nomor 510501sebesar Rp. 715.000.000, yang selanjutnya ditransfer tanggal22 Desember 2014 ke BNI dengan nomor rekening5656787867 atas nama PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 06-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1852 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUBUR ARUM MAKMUR
170 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;c. Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yangditugasi untuk melakukan pemberesan;d. Badan dalam likuidasi oleh likuidator;Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahliwarisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus hartapeninggalannya; atauf.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 12-09-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 565/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat VIII : HAINAL TOBING
Terbanding/Tergugat I : Ahli Waris Pengganti dari almarhum Ir. ED SIAHAAN
Terbanding/Tergugat II : Ahli Waris Pengganti dari Almarhum TDP SIAHAAN
Terbanding/Tergugat III : Ahli Waris Pengganti dari almarhumah EDITH LAMRIA SIAHAAN
Terbanding/Tergugat IV : Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah SML SIAHAAN
Terbanding/Tergugat V : RATNA SARI DEWI BAKARA SIAHAAN
Terbanding/Tergugat VI : Dr. SARMA SIAHAAN
Terbanding/Tergugat VII : Prof Ing Ir. URAS SIAHAAN
Terbanding/Tergugat VIII : SURUNG SIAHAAN
Terbanding/Turut Tergugat I : ROBERT L LUMBAN TOBING
Terbanding/Turut Tergugat II : IDA MURTAMSA SALIM, SH MKn
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT
Turut Terbanding/Penggugat I : RP. OBAJA LUMBAN TOBING
Turut Terbanding/Penggugat II : RIANDA LUMBAN TOBING
Turut Terbanding/Penggugat III : RAFAEL LUMBAN TOBING
Turut Terbanding/Penggugat IV : dr. HERMAN G LUMBAN TOBING
Turut Terbanding/Penggugat V : REB
72 — 31
  • Karena dengandemikian mereka mengatakan bahwa walaupun salahsatu pihak meninggal atau pailit, maka hubungan kuasatersebut tetap dapat berjalan.Bahwa selain halhal tersebut diatas, doktrin hukumpaling sederhanapun akan mengatakan bahwakekuasaan akta kuasa otentik aquo, secara otomatisberakhir atau batal dengan sendirinya, sejakmeninggalnya si pemberi kuasa (i.c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 531 PK/Pdt./2015
Tanggal 21 Maret 2016 — PT GERIA WIJAYA PRESTIGE VS PT BANK AGRIS (d/h. PT BANK FINCONESIA), dan PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk.,dkk
233 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 6 September 2001);Dan jikalau hal tersebut di atas benarbenar dipertimbangkan oleh hakimserta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 40 jo.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 09-06-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 259/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 14 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat I : EVELIN TJIONG
Pembanding/Penggugat II : CIPTO WALUYO
Terbanding/Tergugat I : YUDI SUTANTO
Terbanding/Tergugat II : JAN MARISA
Terbanding/Tergugat III : TAN LISA
Terbanding/Tergugat IV : KARTIKA WIDJAJA
Terbanding/Tergugat V : FARA INDAHWATI
Terbanding/Tergugat VI : SUWITO SAPUTRA
Terbanding/Tergugat VII : NIRSAM SILUN
Terbanding/Tergugat VIII : YAYASAN PUTERA HARAPAN BANYUMAS
Terbanding/Tergugat IX : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS
Terbanding/Tergugat X : Tjandrawathy Tjiptokentjono SH
133 — 59
  • Hal ini dibuktikan jika terjadi pembubaran yayasanataupun yayasan bubar karena pailit, maka likuidator, pengurus,kurator ataupun Negara wajib menyerahkan kekayaan yayasanatau sisa kekayaan yayasan kepada yayasan lain yang memilikimaksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang telahbubar.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2405 K/PID.SUS/2016
Tanggal 2 Maret 2017 — FERRI DWI ADRIANSAH, S.E., bin CHAIDIR HAKAM;
1150 — 803 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Kepala BRI Unit Simpang IV Sipin Jambi dipidana oleh Pengadilan Negeri Jambi karena melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menerima pembayaran pelunasan maju atas kredit, kemudian uangnya tidak disetorkan kepada ... [Selengkapnya]
  • Artinya, seluruh hutang BUMN harus dibayar oleh negara, dalamperkara BUMN aset negara bisa disita atau dibekukan oleh pihak lawanBUMN serta apabila BUMN pailit, maka negara juga ikut dinyatakan pailit.Menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa, hal ini tidak bisa dilaksanakan karenasecara tegas Pasal 3 Ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas telah menentukan bahwa pemegang sahamperseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yangdibuat atas nama perseroan dan tidak
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-08-2016 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan PN SUMEDANG Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Smd
Tanggal 2 Mei 2017 — Penggugat: IIS RESTIAWATI Tergugat: 1.WAWAN SUHERMAN 2.IWAN SETIAWAN 3.PTBANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK KANTOR CABANG BANDUNG 4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG 5.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNLBANDUNG
52 — 14
  • Jatihurip Jaya sudah dalam keadaan pailit;Bahwa nama Perumahan yang ada CV.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 23-09-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 403/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 8 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : ANDI
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MANDIRI PERSERO Tbk kantor Cabang Medan Imam Bonjol
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara DJKN cq Kanwil DJKN Sumatera Utara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Medan
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah RI cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang
Terbanding/Turut Tergugat II : HERBERT ERFISON
74 — 43
  • PMK PetunjukPelaksanaan Lelang ayat (3) yaitu: Penaksir sebagai mana dimaksud padaayat (1) huruf b merupakan pihak yang berasal dari Penjual (i.c PemegangHak Tanggungan), yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yangdapat dipertanggungjawabkan oleh Penjual, termasuk curator untuk bendaseni dan benda antic atau kuno.Selanjutnya dalam Pasal 49 PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang diatur sebagai berikut: Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, LelangEksekusi Fiducia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 17-05-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 11-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 P/HUM/2018
Tanggal 24 Juli 2018 — H. AGUS SUPRIADI, SH VS 1. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI., 2. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU RI., 3. KETUA MAHKAMAH AGUNG RI;
171 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 34P/HUM/2018h. tidak sedang dicabut hak pilihnyaberdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap;I. tidak pernah melakukan perbuatan tercelayang dibuktikan dengan surat keterangancatatan kepolisian;menyerahkan daftar kekayaan pribadi;tidak sedang memiliki tanggungan utangsecara perseorangan dan/atau secara badanhukum yang menjadi tanggung jawabnyayang merugikan keuangan negara;L tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 22-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 04/HKI.HAK CIPTA/2016/PN.NIAGA.SBY
Tanggal 22 September 2016 — PT. INTER SPORT MARKETING lawan PT. ROYAL BALI LEISURE
336 — 85
  • Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No.05/Pailit/2008/PN.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-01-2018 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 10-04-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 9/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 22 Maret 2018 — -. DEVI JULIANA NDOLU, S.Pt., M.P. vs -. DIREKTUR BPR CRHISTA JAYA PERDANA KUPANG, dkk
129 — 68
  • Dengan demikian maka Pelelangan yang dilakukansendiri oleh KPKNL, pada tanggal, 27 Oktober 2016, atasperintah Bank ( TERGUGAT.V TERBANDING. ) sebagaiPemegang Hak Tanggungan, dimana Nilai Limit Lelangyang bertentangan dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor : 27/ PMK.06/2016, tanggal , 19 Pebruari 2016,Pasal 49, yang berbunyi : Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT,Lelang Eksekusi Fidusia, Lelang Eksekusi Harta Pailit,NilaiLimit ditetapkan paling sedikit sama dengan NilaiLikuidasi ..Bahwa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 03-07-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 79/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 31 Juli 2018 — Pemohon:
DICKY NOVIANTARA
Termohon:
Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta
137 — 74
  • terdakwayang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atausebagai hasil dari tindak pidana, b. benda yang telah dipergunakan secaralangsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya c.benda yang dipergunakan untuk menghalanghalangi penyidikan tindak pidana;d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;e.benda lain yang mempunyai hubungan lansung dengan tindak pidana yangdilakukan.(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata ataukarena pailit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-09-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 16 September 2013 — HANSEN
301 — 122
  • Lalu pada bulanPebruari 2013 pihak Bea Cukai menghentikan operasional pabrik karena PT.FIG sudah diputus pailit, adapun petugas bea cukai saat itu adalah Pak17181920212223242526Sugiarto yang jabatannya adalah Kepala Tempat Penuimbunan KawasanBerikat.Bahwa Tim BPKP pada bulan Nopember 2012 datang ke Pabrik yangdidampingi oleh Tim Kejaksaan, yang mana mereka melakukan pendataan lalusaya bawa keliling pabrik dan mereka membuat Berita Acara yang kemudiansaksi tanda tangani.
    kalau pembayaran tersebut telahselesai maka barang/bangunan tersebut otomatis menjadi agunan ;Maka kalau kredit mengalami kendala /hambatan membayar kewajibannyamaka Debitur mengadakan perundingan dengan pihak Kreditur dan bisa jugadengan kasus ada hutang diminta minta ke Pengadilan penundaan pembayarhutang, sidang pengadilan akan memanggil para kreditur maksimal 30 haridiberikan oleh PengadilanDebitur mengajukan ke Pengadilan maka Debitur masih tetap akan melunasikewajiban ;Apabila putusan sudah Pailit
    maka apabila pengadilan telah menyatakan satuperusahaan dinyatakan Pailit maka Direksi, Komisaris sudah tidak berhaklagi dalam mengurus asset asset tersebut akan tetapi menjadi tanggungjawabKurator yang diangkat oleh pengadilan da Hakim Pengawas mengurusi assetasset tersebut;Halaman 245 dari 361 Patusan No.05/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst246PKPU lebih dari 30 hari ;Jika satu perusahaan Pailit apakah penyidik jaksa penuntut umum melakukanpenyitaan berhak melakukan penyitaan terhadap asset asset tersebut
    gedung akan tetapi 2 gedungpun tidakjadi apalagi 4 gedung, maka sebagai senjata Kreditur adalah agunan yangtelah diagunkan / dijaminkan ;Kredit sudah dicairkan namun penggunaanya tidak sesuai denganperuntukannya yang mengakibatkan kredit macet maka Debitur dapat diPailitkan dan agunan dapat dieksekusi semuanya ;Sehubungan dengan agunan terhadap barang yang akan ada diperbolehkanakan tetapi harus menungga surat surat yang ada ;Debitur dinyatakan macet apabila telah jatuh tempo ;Debitur dinyatakan Pailit
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-02-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor -65/Pdt.G/2015/PN.Tjk
Tanggal 1 Februari 2016 — -MINTARDI HALIM -Lawan -PT Way Halim Permai, DKK
124 — 63
  • Sedangkan hak keperdataan seperti hak kepemilikan oleh SubyekHukum terhadap tanah dalam Hukum Pertanahan Nasional adalah hakyang mutlak, yang kuat dan yang terpenuh yang melekat pada SubyekHukum tersebut selama Subyek Hukum tersebut masih hidup untukmanusia dan belum bubar atau pailit untuk badan hukum, maka dalam halsuatu tanda bukti hak atas tanah atau suatu sertipikat Hak Atas Tanahberakhir masa berlakunya, tidak berakibat hilangnya hak keperdataanyang melekat pada Subyek Hukum tersebut.d Bahwa
    TanahNasional/Hukum Agraria adalah sebagai tanda bukti hak yang diberikan olehnegara atau pemerintah dalam ranah Hukum Administrasi Negara yangkewenangannya didelegasikan kepada badan atau pejabat tata usaha negara.Sedangkan hak keperdataan seperti hak kepemilikan oleh Subyek Hukumterhadap tanah dalam Hukum Tanah Nasional/Hukum Agraria adalah hakyang mutlak, yang kuat dan yang terpenuh yang melekat pada SubyekHukum tersebut selama Subyek Hukum tersebut masih hidup untuk manusiadan belum bubar atau pailit
    Sedangkan dalam hal Subyek Hukum meninggaldunia untuk manusia dan bubar atau pailit untuk badan hukum, maka dengansendirinya berakibat berakhirnya tanda bukti hak atau Sertipikat Hak AtasTanah yang dimiliki oleh Subyek Hukum tersebut.Bahwa sebagai perbandingan antara Hukum Perdata dan HukumAdministrasi Negara yang berlaku di dalam Hukum Tanah Nasional/HukumAgraria adalah dengan Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negarayang berlaku di dalam Hukum Administrasi Kependudukan, yaitu dapatdicontohkan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 23-11-2015
Putusan PN SERANG Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SRG
Drs. WAHYONO, M.Pd
88 — 80
  • Administrasi, antara lain sebagaiberikut:(1) Surat Penawaran Harga yang berlaku selama 45 (empat puluhlima) hari kalender;(2) Jaminan penawaran 3% (tiga persen) dari pagu dari Bank Umumdengan bukti setor;Halaman 27dari212 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SRG(3) Masa jaminan penawaran berlaku selama 45 (empat puluh lima)hari kalender;(4) Surat pernyataan tunduk dan patuh pada ketentuan yang berlaku;(5) Surat keterangan tidak masuk daftar hitam dari PengadilanNegeri;(6) Surat keterangan tidak pailit
    Administrasi, antara lain sebagaiberikut:Halaman 47dari212 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SRG(1) Surat Penawaran Harga yang berlaku selama 45 (empat puluhlima) hari kalender;(2) Jaminan penawaran 3% (tiga persen) dari pagu dari Bank Umumdengan bukti setor;(3) Masa jaminan penawaran berlaku selama 45 (empat puluh lima)hari kalender;(4) Surat pernyataan tunduk dan patuh pada ketentuan yang berlaku;(5) Surat keterangan tidak masuk daftar hitam dari Pengadilan Negeri;(6) Surat keterangan tidak pailit
    Firhand, sedang NasyamFirhand sebagai penyedia alat peraga Sekolah Menengah Peramatersebut;Bahwa tugas saksi dalam penyediaan alat peraga yaitu menyiapkanadministrasi dalam mengikuti lelang, kemudian administrasi berkasberkas ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;Bahwa saksi mengetahui ada pelelangan alat peraga pada SekolahMenengah Pertama tersebut setelah membaca dari koran kemudiansaksi mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa Suarat jinUsaha Perdagangan, akte notaris, surat keterangan tidak pailit
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus PHI
Register : 01-11-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Tjk Jo 229 K/Pdt.sus.Phi/2018
Tanggal 9 Agustus 2018 — Meiranto lawan PT. PARINDO PERMAI
170 — 17
  • Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Nopember 2014 dengan alasan perusahaan tutup karena pailit;4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Para Penggugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja dengan perincian sebagai berikut :1. Nama : Meiranto = Rp. 33.598.000,-2. Nama : Joni Trismawan = Rp. 190.682.560,-3. Nama : Abdul Jamil = Rp. 98.229.304,-4. Nama : Heru Susmanto = Rp. 72.850.070,-5.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-09-2016 — Putus : 30-01-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 73 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg.
Tanggal 30 Januari 2017 — ARIS RUSLAN bin JUNAIDI
158 — 272
  • Pailit dan likuidasi10.
    Dimana saksi membayar angsuran bertempat di toko saksidan yang mengambil angsuran adalah terdakwa dan kondisi angsuransaksi baru membayar sebayak 6 (enam) kali angsuran dengan alasansaksi tidak membayar angsuran dari bulan April 2013 karena saksimengalami pailit ;Halaman 138 dari 329 Putusan No. 73/Pid.Sus/TPK/2016/PN.BdgBahwa terkait tunggakan pembayaran angsuran yang saksi lakukan,pihak KOHIPPI melalui terdakwa menagih terus kepada saksi akantetapi saksi tidak bisa kKemudian saksi sempat membicarakan