Ditemukan 9031 data
PT. Sejahtera Wastu Perintis
Tergugat:
1.Hendi A. Hermawan
2.Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda
3.Muhammad Gobel
82 — 31
Membubarkan diri atau pailit, berdasarkan keputusan dari instansiberwenang;Memperoleh izin usaha secara tidak sah;. Tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 6 (enam)a9bulan berturutturut ;dane.
46 — 21
untuk syarat dapat terlaksananya pengadaan barang dan jasa adalah daripihak pengguna barang dan jasa adalah dari pihak pengguna barang dan jasa adalahharus tersedia dana yang sudah ditetapkan didalam Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah (APBD), dan untuk penyedia jasa adalah memenuhi ketentuan peraturanUndangundang untuk melakukan penyedia barang dan jasa (terkait dengan ijinusaha/terkait status hukum badan usaha), memiliki keahlian/pengalaman tehnis danmanagerial, tidak dalam pengawasan pengadilan/pailit
85 — 26
deposan dikembalikan dengan bunga 20% setiap tahun atau 1,6%/bulan dan dapat dikembalikan kepada Kospin Sari Mandiri;Bahwa benar selama saksi bekerja pada Kospin Sari Mandiri belum pernahada pergantian pengurus;Bahwa benar Kospin Sari Mandiri telah dinyatakan Kolap oleh KetuanyaLaurensia dan oleh karenanya maka terhadap bunga simpanan tidak69diberikan, hal tersebut adalah kebijaksanaan dari Pengurus Kospin SariMandiri;Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Kospin Sari Mandiri belumpernah dinyatakan pailit
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RUDI FIRMANSYAH,SH
185 — 142
Memiliki Surat keterangan tidak pailit.19. Surat Pernyataan Kebenaran DokumenHalaman 11 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUSTPK/2020/PT JMB20. Pakta IntegritasOleh karena pada saat pembuktian kualifikasi, PT. BORIANDY PUTRA tidak bisamemperlinatkan dokumendokumen asli sebagaimana dipersyaratkan dalamLembar Data Kualifikasi (LDK), maka PT. BORIANDY PUTRA digugurkan olehsaksi IMRAN ROSYADI (Ketua Pokja) dalam tahapan pembuktian kualifikasi, saatitu pihak PT.
TARNI PURNOMO, SH
Terdakwa:
KARYONO
137 — 55
Tidak adanya surat pernyataan atau surat keterangan dari lembagaresmi (dari Pengadilan) yang menerangkan perusahaan yangbersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan,tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksiyang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau pesertaperorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.2. CV.
Tidak adanya surat pernyataan atau surat keterangan dari lembagaresmi (dari Pengadilan) yang menerangkan perusahaan yangbersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasanpengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikandan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan ataupeserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.2. CV.
Tidak adanya surat penyataan atau surat keterangan dari lembagaresmi (dari Pengadilan) yang menerangkan Perusahaan yangbersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasanpengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikandan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan ataupeserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.2.
Tidak adanya surat penyataan atau surat keterangan dari lembagaresmi (dari Pengadilan) yang menerangkan Perusahaan yangbersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan,tidak pailit, Kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksiyang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau pesertaperorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.2.
84 — 19
Surat Keterangan Tidak Pailit yang dikeluarkan oleh PaniteraPengadilan Tata Niaga;n. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bankpemerintah/swasta sebesar paling kurang 10% (sepuluh perseratus)dari nilai total HPS ;o. Memiliki Dukungan Distributor Syntetic Track Atletic yangbersertifikat IAAF serta Penugasan Teknisi Pemasangan SynteticTrack Atletic;p.
Surat Keterangan Tidak Pailit yang dikeluarkan oleh PaniteraPengadilan Tata Niaga;14. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bankpemerintah/swasta sebesar paling kurang 10% (sepuluh perseratus)dari nilai total HPS ;15. Memiliki Dukungan Distributor Syntetic Track Atletic yangbersertifikat IAAF serta Penugasan Teknisi Pemasangan SynteticTrack Atletic;16.
Surat Keterangan Tidak Pailit yang dikeluarkan oleh PaniteraPengadilan Tata Niaga;14. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bankpemerintah/swasta sebesar paling kurang 10% (sepuluhperseratus) dari nilai total HPS ;15. Memiliki Dukungan Distributor Syntetic Track Atletic yangbersertifikat IAAF serta Penugasan Teknisi Pemasangan SynteticTrack Atletic;16.
PT. SHINE GOLDEN BRIDGE
Termohon:
1.PT DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE
2.PT DELTA DUNIA TEKSTIL
3.PT DELTA MERLIN SANDANG TEKSTIL
4.PT DELTA DUNIA SANDANG TEKSTIL
5.PT DUNIA SETIA SANDANG ASLI TEKSTIL
6.PT PERUSAHAAN DAGANG DAN PERINDUSTRIAN DAMAI
13 — 10
Juanda No. 5A, Jakarta Selatan 15412, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.04.03-48 tanggal 22 Maret 2017;
Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Para Termohon PKPU dan/atau selaku Kurator dalam hal Para Termohon PKPU tersebut dinyatakan Pailit
71 — 25
Surat Keterangan Tidak Pailit yang dikeluarkan oleh PaniteraPengadilan Tata Niaga;Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bankpemerintah/swasta sebesar paling kurang 10% (sepuluhperseratus) dari nilai total HPS ;Memiliki Dukungan Distributor Syntetic Track Atletic yangbersertifikat IAAF serta Penugasan Teknisi Pemasangan SynteticTrack Atletic;Memiliki pengalaman pada subbidang jasa konstruksi minimal 1(satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2009 s/d2012) dengan Kemampuan Dasar
disyahkanNotaris;Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah setempat;Foto Copy KTP Pengurus yang masih berlaku ;NPWP Perusahaan;Halaman 87 dari 260 hal Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2015/PN.SRGSurat Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak;Surat Keterangan Terdaftar (pajak);SPT tahunan (tahun 2012);Laporan bulanan PPh pasal 21, PPh pasal 23 (bila ada transaksi),PPh pasal 25/pasal 29 dan PPN (bagi pegusaha kena pajak) untukbulan Juni, Juli dan Agustus 2013/ Surat Keterangan Fiskal 2012 ;Surat Keterangan Tidak Pailit
disyahkanNotaris;Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah setempat;Foto Copy KTP Pengurus yang masih berlaku ;NPWP Perusahaan;Surat Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak;Surat Keterangan Terdaftar (pajak);Halaman 96 dari 260 hal Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2015/PN.SRGSPT tahunan (tahun 2012);Laporan bulanan PPh pasal 21, PPh pasal 23 (bila ada transaksi),PPh pasal 25/pasal 29 dan PPN (bagi pegusaha kena pajak) untukbulan Juni, Juli dan Agustus 2013/ Surat Keterangan Fiskal 2012 ;Surat Keterangan Tidak Pailit
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
332 — 296
SNP dan semuanyaditransfer ke rekening terdakwa ANDRI IRVANDI;Bahwa Putusan PKPU Nomor : 52/ Pdt.SusPKPU/2018/PNNiaga Jkt Pusattertanggal 4 Mei 2018 dan Putusan Pailit Nomor: 10/Pdt.SusPailit/2018/PNNiaga Jkt Pusat tertanggal 26 Oktober 2018 tidak menjadipertimbangan Majelis Hakim;Halaman 191 dari 240 Putusan Nomor30 /Pid.SusTPK/2020/PT MDNBerdasarkan halhal yang telah Penasihat Hukum uraikan diatas, jelas bahwapendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan bahwaterdakwa terbukti secara
kerugian atausetidaktidaknya kerugian belum terjadi karena sebagaimana terteradalam Neraca Laporan Keuangan LabaRugi PT Bank Sumut tahun 2018 dan2019 Bukti T19sampai dengan sekarang, posisi uang investasi pembelianMTN SNP masih tercatat sebagai Cadangan Kerugian jadi belumdinyatakansebagai Kerugian maupun Keuntungan karena masih dalam prosespenyelesaian secara perdata melalui gugatan kepailitan dimana PT BankSumut mengikatkan diri sebagai salah satu Kreditur yang berhak menerimapembagian harta pailit
investasi pembelianMTN SNP masih tercatat sebagai Cadangan Kerugian jadi belum dinyatakansebagai Kerugian maupun Keuntungan karena masih dalam proses penyelesaiansecara perdata melalui gugatan kepailitan dimana PT Bank Sumut mengikatkandiri sebagai salah satu Kreditur yang berhak menerima pembagian harta pailit.Selainbelum NYATA adanya kerugian, dalamperkara aquo juga belum PASTI nilaikerugiannya karena belum tau berapanilai pemulihan kerugian yang akan diterimaoleh PT Bank Sumut atas pembagian harta pailit
75 — 32
Pailit dan likuidasi10. Pasal 10 Mengenai Persyaratan Pinjaman/Pembiayaan : Ayat1: Menggunakan fasilitas pinjaman yang diterima dariLPDBKUMKM untuk kebutuhan modal kerja unitsimpan pinjam.Ayat 2 : Meneruskan pinjaman LPDBKUMKM kepada UsahaMikro dan Kecil (UMK)/anggota yang telah ditetapkansesuai dengan daftar definitif dan apabila adaperubahan daftar definitif Usaha Mikro dan Kecil (UMk)maka Koperasi wajib memberitahukan Usaha Mikro Halaman 24 dari 193 hal.
Pailit dan likuidasi10. Pasal 10 Mengenai Persyaratan Pinjaman/Pembiayaan : Ayat 1:Menggunakan fasilitas pinjaman yang diterima dari Halaman 60 dari 193 hal.
HOWARD GENIAL
Tergugat:
1.PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (PUSAT) Cq. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk KCU Banjarmasin Cq. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk Kantor Cabang Pembantu A. Yani
2.OEIJ SOEIJ SIANG
3.PT BALAI LELANG SURYA
4.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN SELATAN Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN
Turut Tergugat:
4.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR PERTANAHAN KAB. BANJAR
5.YAN KOMAL (Kepala Cabang Pembantu A. Yani PT. Bank Central Asia Tbk)
6.DEWI CHRISTIEN (Kepala Pengembangan Bisnis Cabang Pembantu A. Yani PT. Bank Central Asia Tbk)
7.RISKY (Staf Bagian Kredit Cabang Pembantu A. Yani PT. Bank Central Asia Tbk)
147 — 26
disampaikan pada saat permohonanlelang terdiri dari:Halaman 9 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pat.G/2021/PN Mtp19.20.1) Salinan/fotokopi Perjanjian Kredit;2) Salinan/fotokopi Sertifikat Hak tanggungan dan Akta Pemberian HakTanggungan;3) Fotokopi sertifikat hak katas tanah yang dibebani Hak Tanggungan;4) Salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yangharus dipenuhi;5) Salinan/fotokopi bukti bahwa :a) Debitor wanprestasi, antara lain suratsurat peringatan;b) Debitor telah pailit
PT. PUTRA MAGA NANDITAMA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH PROPINSI BENGKULU
206 — 106
yangditetapbkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundangundangan; b. pemegang JIUP atau IUPK melakukan tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini; atau Cc. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan paillit; PENGGUGAT telah memenuhi segala kewajibannya sebagaimana yangditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162tahun 2010 tanggal 26 April 2010 serta peraturan perundangundanganyang berlaku, bahkan pemegang IUP sama sekali tidak melakukan tindakpidana, apalagi dinyatakan pailit
111 — 34
ASURANSI BUMI ASIH JAYA (dalam Pailit), berkedudukan di Gedung Wirapurusa Lantai III, Jl. Raden Intan II Nomor 2 Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai ....................................................................................... TERGUGAT I ;2. TUAN BOYKE PANAHATAN SINAGA, beralamat di Jl.
Terbanding/Penggugat : PT. Varia Indopermai
Turut Terbanding/Tergugat II : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat IV : Bupati Cianjur
Turut Terbanding/Tergugat V : Gubernur Jawa Barat
Turut Terbanding/Tergugat VI : Badan Koordinasi Penanaman Modal RI
Turut Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
264 — 369
Menurut Andiperyataan Bagir tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya putusan sertamerta yang tidak bisa dilaksanakan, karena jaminan yang diberikan olehPemohon eksekusi nilainya tidak setara/sesuai dengan nilai obyek eksekusi;Di sisi lain, pada perkara kepailitan, putusan pailit pada tingkat pertama(Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri) dapat dilaksanakan terlebihdahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum(lihat Pasal 8 ayat 7 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan
Dengan demikian, terhadappelaksanaan putusan pailit yang juga termasuk putusan serta merta inidalam praktiknya dapat terlaksana dengan baik;Kesimpulannya, mMengenai pelaksanaan putusan serta merta ini ada yangdapat terlaksana dengan baik, ada pula yang tidak mudah pelaksanaannya;Bahwa apabila merujuk pada Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Buku II Cetakan Ke 4 Mahkamah Agung RITahun 2003 halaman 127 angka 36 mengenai Putusan Serta Mertamenyatakan sebagai berikut:36.1.
Terbanding/Penggugat : SUPIYAN
Terbanding/Turut Tergugat I : Sri Areni,S.H
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Keuangan R.I c.q Dirjen Kekayaan Negara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL
Terbanding/Turut Tergugat III : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TULUNGAGUNG
Turut Terbanding/Tergugat II : SOLIKIN
Turut Terbanding/Tergugat III : WIWIK MUSTANTI
Turut Terbanding/Tergugat IV : HABIBIL MUNTAQO
86 — 75
dengan debitur terutama secara tanggung menanggungadapun Sertifikat Hak Tanggungan No. 01357/2015 hanyalahsebagai bentuk legalitas dari jaminan yang diberikan Penggugatuntuk menjamin hutang Tergugat Ill dan Tergugat II tanpamenghilangkan hak dari Penggugat untuk menuntu barangbarang debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasihutang Tergugat Ill dan Tergugat Il, debitur tidak pernahmengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendirisecara pribadi, debitur tidak pernah dinyatakan pailit
69 — 32
memundurkan waktu pemasukandokumen selama 1 (satu) hari ;Kelengkapan dokumen yang menjadi syarat untuk suatu dokumenpenawran adalah :e Akte pendirian perusahaane SIUPe SITUe Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)e lsian kualifikasie Surat dukungan, surat jaminan mutu, surat garansi dan suratjaminan purna jual serta brosur dari dealere Fiskal daerahe Surat rekomendasi Inspektorate Dokumen yang berkaitan dengan pajak dalam 3 (tiga) bulanterakhire Pengalaman kerjae Surat pernyataan yang berkaitan dengan tidak pailit
:::eee Anggota@ Tin Karningsih, ST... eeeeeeeeeeeeeeeeeees Anggota Yustin Tarawini, SaA bse: sscsecewesensecnmeannns ss AnggotaPendaftaran dan pengambilan dokumen pelelangan pada tanggal 23Pebruari 2013 ;Saksi memasukan dokumen penawaran pada tanggal 6 Maret 2013 ;Persyaratan untuk mengajukan penawaran adalah memilikiSITU,SIUP,TDP,Formulir isian kualifikasi peernyataan tertulisperusahaan tidak pailit, tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidaksedang dihentikan usahanya, tidak masuk dalam daftar
104 — 69
N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditanganipada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahunterakhir. k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatanusahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yangbertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalammenjalani. sanksi pidana, yang dibuktikan dengan suratpernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa; . sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RUDI FIRMANSYAH,SH
188 — 92
Jikalau pihak atau badan yang berhutang pada perseroan jatuh pailit atauminta penundaan pembayaran, menjaga dan membela kepentinganpemberi kuasa, menghadiri rapat rapat pada kreditur,mengajukanpenagihanpenagihan, meminta supaya penagihanpenagihan tersebutdiakui sah dan dimasukan dalam daftar penagihan, menagih, memberikankuitansi.h.
Pembanding/Tergugat VI : TE LIE Diwakili Oleh : HENDRA HERIANSYAH, SH.MH
Pembanding/Tergugat IV : YUSSALATUN Alias NYIU HAU TECK Diwakili Oleh : HENDRA HERIANSYAH, SH.MH
Pembanding/Tergugat II : SUPENDI Alias KHE TING CUA Diwakili Oleh : HENDRA HERIANSYAH, SH.MH
Pembanding/Tergugat IX : JOHARI, SH Diwakili Oleh : HENDRA HERIANSYAH, SH.MH
Pembanding/Tergugat VII : TJUAN AN, SH Diwakili Oleh : HENDRA HERIANSYAH, SH.MH
Pembanding/Tergugat V : MUSTAFA ISMET Alias LIE BUN KIONG Diwakili Oleh : HENDRA HERIANSYAH, SH.MH
Pembanding/Tergugat III : BENJAMIN Alias NG IK BING Diwakili Oleh : HENDRA HERIANSYAH, SH.MH
Terbanding/Penggugat : JUSDI Alias OH YIU PENG Diwakili Oleh : FAISAL, SH, MH, Dkk
Turut Terbanding/Tergugat VIII : SYAFRIL LUBUK, SH
127 — 57
Keanggotaan Pembina berakhir apabila:a.b.Meninggal dunia;Mengundurkan diri ataS permintaan sendiri denganmemberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebutkepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelumtanggal pengunduran dirinya;Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan;Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangundanganyang berlaku;Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina;Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusanpengadilan yang diancam dengan
Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan;. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan yangberlaku;. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina;Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yangdiancam dengan hukuman kurungan penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;.
102 — 128
tidak sedang dibebani titel eksekutorial, tidakdikuasai negara serta bukan merupakan aset yang harusdieksekusi guna melaksanakan putusan pengadilan dan;(iii) Balai lelang mengajukan surat permohonan lelang ke KantorPelayanan Piutang Dan Lelang Negara dengan merujuk padasurat kuasa dari penjual ke Balai Lelang;Bahwa sekiranya lelang sukarela dibedakan dengan lelang eksekusiyaitu lelang yang dilakukan guna melaksanakan titel eksekutorialcontohnya lelang pelaksanaan putusan pengadilan, lelang harta pailit
Bahwa sekiranya lelang sukarela dibedakan dengan lelang eksekusiyaitu lelang yang dilakukan guna melaksanakan titel eksekutorialcontohnya lelang pelaksanaan putusan pengadilan, lelang harta pailit,lelang eksekusi hak tanggungan, lelang aset fidusia, lelang eksekusibarang rampasan kejahatan, lelang eksekusi pajak, dan lainnya dimanamekanisme lelang sukarela dan lelang eksekusi sangatlah berbeda;11.7.