195/Pdt.G/2024/PA.Ska

195/Pdt.G/2024/PA.Mn

195/Pdt.G/2023/PA.Lss

195/Pdt.P/2021/PA.Spg

195 K/Pid.Sus/2024

huruf a UU MA, yaitusebagaimana dalam pertimbangan putusan a quo halaman 36 alinea ke2sebagai berikut:"Menimbang, bahwa terlepas dari apakah Pemohon telah melaksanakan amarke3 putusan Peninjauan Kembali (PK) a quo atau harus melaksanakan amarke4 dan ke5 putusan Peninjauan Kembali (PK) a quo, menurut pendapatHakim yang memeriksa permohonan ini, materi tersebut sudah merupakanmasalah/hal menjalankan putusan/eksekusi yang merupakan kekuasaanmutlak dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Pasal 195

"Bahwa adapun alasan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidakberwenang atau melampaui batas wewenang dalam memeriksa dan memutusperkara a quo adalah karena kewenangan untuk eksekusi/pelaksanaanputusan adalah kewenangan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkatpertama memeriksa perkara itu sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (1)HIR, yang berbunyi:"Hal menjalankan keputusan Pengadilan Negeri, dalam perkara yang padatingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri, adalah atas perintah dandengan

menyerahkan uangsejumlah Rp4.747.777.778,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluhtujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluhdelapan rupiah) guna dilakukan penawaran pembayaran/ penawaranuang kepada Pemohon Kasasi/Termohon Konsinyasi berdasarkanBerita Acara Penyerahan Uang Konsinyasi Nomor 076/2010 Eks. jo.Nomor 083/Pdt.G/2006/ PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Juni 3011.Bahwa berdasarkan proses pelaksanaan putusan a quo oleh Ketua PengadilanNegeri Jakarta Pusat dan berdasarkan Pasal 195

tersebut dianggap sebagaipenawaran pembayaran, itupun dilaksanakan sudah melampaui 14hari sebagai tenggang waktu pelaksanaan putusan/eksekusi secarasukarela sebagaimana dimaksud oleh amar ke4 Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Maret 2010 Nomor 635PK 7PDT/2009, dan berdasarkan Pasal 196 H1IR dapat dimintakanpelaksanaan putusan/eksekusi kepada pimpinan Ketua PengadilanNegeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, in casuKetua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (vide Pasal 195

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, PENYITAAN TIDAK DAPATDILAKUKAN TERHADAP HARTA MILIK PIHAK KETIGA sebagai manaketentuan pasal 195 Ayat (6) HIR Jo. Pasal 207 HIR Jo. Pasal 208 HIR.disebutkan bahwa Perlawanan Pihak ketiga terhadap Sita Jaminan maupunSita Eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 Ayat (6) HIRJo. Pasal 206 ayat (6) Rbg.4.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, Penyitaan Tidak Dapat dilakukanTerhadap Harta Milik Pihak Ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat 6HIR Jo Pasal 207 HIR Jo Pasal 208 HIR disebutkan Bahwa PerlawananPihak Ketiga terhadap Sita Jaminan maupun Sita Eksekusj dapat diajukanberdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR Jo Pasal 206 ayat 6 Rbg;Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 95/Pdt.Plw/2019/PN Jkt. Utr4.

Nomor : 426 K/Pdt/2010, tanggal 26 Nopember2010, antara Terlawan (semula selaku Penggugat/Terbanding/TermohonKasasi/Pemohon Eksekusi) dan Terlawan Il (semula Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi) ;Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2010Dalam hal eksekusi diajukan perlawanan baik dari Pelawan Tersitamaupun dari pihak ketiga, maka perlawanan tersebut diajukan dandiperiksa serta diputus oleh Pengadilan Negeri yang diminta bantuannyasebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat

;Ketentuan dalam HIR, pemilik barang yang disita dan diajukan kepadaKetua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyatamenyita, tercantum dalam Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) Rbg.

;Pasal 195 ayat (6) HIRJika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukanoleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya,maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yangdiperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh Pengadilan Negeriyang dalam daerah hukumnyaharus dilaksanakan keputusan itu ;Pasal 206 ayat (6) RbgPerlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milikyang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan

2007 No. 202/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar. dan Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 30 Nopember2007, Pelawan tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas tanah danbangunan milik Pelawan a quo ;Bahwa dalam Putusan MA No. 3089 K/Pdt/1991 menjelaskan, SitaJaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan diatas milik pihak ketigamemberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan derden verzet ;Bahwa terdapat ketentuan hukum, penyitaan tidak dapat dilakukanterhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195

Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III (Para Pelawan) Mengandung Errorin Persona, Karena Para Pelawan tidak mempunyai kedudukan hukumatau Legal Standing untuk mengajukan Gugatan Perlawanan Eksekusi;1.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR disebutkanbahwa perlawanan terhadap eksekusi (Derden Verzet) hanya dapatdiajukan oleh pemilik / oleh pihak yang merasa bahwa ia adalahpemilik dari tanah / rumah objek eksekusi.

Bahwa Para Pelawan bukanlah Pelawan sebagaimana dimaksuddalam Hukum Acara Perdata terhusus Pasal 195 HIR ayat (6),menyatakan: Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, jugaperlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yangdisita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihantentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dandiputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnyaharus dilaksanakan keputusan itu.;.

Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:201/PDT/2001/PT.Mdn sampai perkara a quo memilikikekuatan hukum mengikat (incracth van gevisjde);Bahwa faktanya, dalam surat gugatan perlawanannya, ParaPelawan bukannya menyampaikan dasar hukum (rechts grond)dan dasar fakta (fetelijike grond) yang membuktikan hakkepemilikannya atas objek eksekusi sebagaimana yangdipersyaratkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR tersebut, akantetapi Para Pelawan justru mencampuradukan antara gugatanperlawanan eksekusi dengan

Pelawan , Pelawan II dan Pelawan III (Para Pelawan) Mengandung Error inPersona, Karena Para Pelawan tidak mempunyai kedudukan hukum atauLegal Standing untuk mengajukan Gugatan Perlawanan Eksekusi; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR disebutkanbahwa perlawanan terhadap eksekusi (Derden Verzet) hanya dapatdiajukan oleh pemilik / oleh pihak yang merasa bahwa ia adalah pemilikdari tanah / rumah objek eksekusi.

Oleh sebab itu, gugatan perlawanan yangdiajukan oleh Para Pelawan tidak memenuhi ketentuan Pasal 195 ayat(6) HIR, sehingga beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatanperlawanan Para Pelawan.

Bahwa yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT sebagaimana disebutkanpada huruf (d) diatas, dapat dikategorikan sebagai Pernyataan Wasiatkepada PARA TERGUGAT sebagai ahli waris yang lain berdasarkanPasal 195 Ayat (1) KHI: "Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan duaorang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau dihadapanNotaris."f.

Bahwa Pernyataan Wasiat dari PENGGUGAT yang melepaskan secarasukarela Haknya atas Harta Peninggalan dari PEWARIS, baik Hak atasHarta Bersama dan Harta Waris, telah disetujui oleh seluruh ahli warisyang sah dari PEWARIS lainnya, dalam hal ini adalah PARATERGUGAT, dimana telah sesuai dengan Pasal 195 Ayat (2) KHI: "Wasiat hanya diperbolehkan sebanyakbanyaknya sepertiga dari hartawarisan kecuali apabila semua ahli waris setuju."g.

Bahwa berdasarkan 2 (dua) bukti tertulis, yaitu Surat PernyataanPENGGUGAT tertanggal 24 Pebruari 2009 dan Akta PernyataanPENGGUGAT Nomor : tertanggal 1 Maret 2009, PENGGUGAT dapatdikategorikan telah membuat Penyataan Wasiat kepada PARA TERGUGATsebagai ahli waris yang lain berdasarkan Pasal 195 Ayat (1) KHI : "Was/atdilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan duaorang saksi, atau dihadapan Notaris."19.

Bahwa Pernyataan Wasiat dari PENGGUGAT yang melepaskan secarasukarela Haknya atas Harta Peninggalan dari PEWARIS, baik Hak atas HartaBersama dan Harta Waris, telah disetujui oleh seluruh ahli waris yang sah dariPEWARIS lainnya, dalam hal ini adalah PARA TERGUGAT, dimana telahsesuai dengan Pasal 195 Ayat (2) KHI : "Wasiat hanya diperbolehkansebanyakbanyaknya sepertiga dari harta warisan kecualf apablla semua ahliwaris setuju."20.

Pasal 195 Ayat (1) jo. Pasal 195 Ayat (2) jo.

KPPS) pada TPS 01 Desa Batuley dalampenyelenggaraan Pemilu tahun 2019 berdasarkan Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Aru No. 13/Kpt.03/8107.KPUKab/IV/2019,tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok PenyelenggaraPemungutan Suara di Desa Batuley Kecamatan Aru Utara Timur BatuleyKabupaten Kepulauan Aru untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, ditetapkan diBatuley pada tanggal 06 April 2019.Bahwa pada TPS 01 Desa Batuley sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap,pemilin yang memiliki hak suara adalah sebanyak 195

enam) surat Suara DPRD Provinsi.b. 6 (enam) Lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1DPRD Provinsi.c. 18 (delapan belas) lembar Catatan Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1.PlanoDPRD Provinsi.5. 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019Nomor Kotak 05, Nomor TPS 1, Nama PPS Desa Batuley, Nama PPK,Kecamatan Batuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, tanpa DisegelBerisikan:a. 195

enam) surat Suara DPRD Provinsi.b. 6 (enam) Lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1DPRD Provinsi.c. 18 (delapan belas) lembar Catatan Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1.PlanoDPRD Provinsi.. 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019Nomor Kotak 05, Nomor TPS 1, Nama PPS Desa Batuley, NamaPPK, Kecamatan Batuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, tanpa DisegelBerisikan:a. 195

Putusan No. 410/Pdt.G/2019/PA.Kdssungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus sebagaimana Kutipan AktaNikah Nomor 195/23/IV/2011 tanggal 10 April 2011;2.

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/23/IV/2011 tanggal 10 April2011, atas nama Awang Irawan bin Aryono dan Catur Fitriana binti SlametSyukur, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, bermeterai cukup, telahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);4.

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telahmenikah pada hari Ahad tanggal 10 April 2011 Masehi, bertepatan dengantanggal 6 Jumadilawal 1432 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus sebagaimanatersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 195/23/IV/2011 tanggal 10 April2011;2.

, sesuai GambarSituasi/Surat Ukur Nomor 07877/1986 tanggal 8/12/1986 terletak diJalan Lempongsari Timur III/3A, Kelurahan Lempongsari,Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, tercatat atas nama HadiSutedjo & Rendy Theodorus Soediono;dengan batasbatas sebagai berikut: Utara: lahan kosong; Selatan: Jalan Lempongsari Timur Ill Semarang; Barat: rumah Jalan Lempongsari Timur III A, Nomor 2, Semarang; Timur: rumah kosong;Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas Sertifikat Hak MilikNomor 195; Sertifikat

Y% (seperempat) bagian tanah dan bangunan yang berdiri di atasSertifikat Hak Milik Nomor 195; Sertifikat Hak Milik Nomor 320;Sertifikat Hak Milik Nomor 321; Sertifikat Hak Milik Nomor 353;Sertifikat Hak Milik Nomor 237; Sertifikat Hak Milik Nomor 348;Sertifikat Hak Milik Nomor 1032; luas +2.000 m?

sesuai Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 07877/1986 tanggal08/12/1986 terletak di Jalan Lempongsari Timur III/3A, KelurahanLempongsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, tercatatatas nama Hadi Sutedjo & Rendy Theodorus Soediono; denganbatasbatas sebagai berikut: Utara: lahan kosong; Selatan: Jalan Lempongsari Timur III, Semarang; Barat: rumah Jalan Lempongsari Timur III A, No 2, Semarang; Timur: rumah kosong;. % (seperempat) bagian tanah dan bangunan yang berdiri di atasSertifikat Hak Milik Nomor 195

bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a decharge).Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : (satu) batang besi dengan panjang 44,5 cm dan lebar 6,8 cm.barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkankepada Saksisaksi dan Terdakwa, yang oleh mana bersangkutan membenarkannya,sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum etRepertum Nomor YM.01.08 : 195

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ahmad Labilo alias Homa bin Labilomengakibatkan Saksi Epiana alias Epi Binti Agus mengalami luka memarkemerahan di daerah pinggir luar paha kiri, batas luka tidak tegas, luka disertaibengkak dan nyeri tekan disebabkan benda tumpul sebagaimana disebutkan dalamVisum Et Repertum Nomor YM.01.08 : 195 / PL / V / 2016 tanggal 16 Mei 2016yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

menempeleng dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1(satu) kali dan pada saat itu Saksi Epi lagi duduk menyusui anak Saksi Epi.Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ahmad Labilo alias Homa binLabilo mengakibatkan Saksi Elpiana alias Epiana alias Epi binti Agus mengalami lukamemar kemerahan di daerah pinggir luar paha kiri, batas luka tidak tegas, luka disertaibengkak dan nyeri tekan yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimanadisebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor YM.01.08 : 195

diajukan oleh Pelawan terlebin dahulu dikaitkan denganpetitum dari perlawanan Pelawan serta buktibukti yang diajukan oleh Terlawan;Menimbang, bahwa perlawanan tereksekusi terhadap pemohoneksekusi diatur dalam Pasal 207 HIR yang menyatakan bahwa Perlawananoleh yang berhutang terhadap pelaksanaan penyitaan baik terhadap bendabenda bergerak maupun terhadap bendabenda tetap, diajukan oleh oleh siPelawan baik secara tertulis maupun dengan lisan kepada Ketua PengadilanNegeri yang melaksanakan putusan (Pasal 195

Nomor 676 K/PDT/2018 (Tlwlll) yang telah berkekuatan hukum tetap (TlwIV), dan Terlawan dalam perkara tersebut sebagai pihak yang menang danPelawan sebagai pihak yang kalah, tetapi Pelawan tidak mau melaksanakanputusan tersebut secara suka rela, maka Terlawan mengajukan permohonaneksekusi Sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR (bukti TlwV, TlwVI, dan TlwVil;Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.Plw/2019/PN SkhMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 dan P2 maupun buktisaksi yang

benar;Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan dinyatakan sebagai Pelawanyang tidak baik dan tidak benar, maka terhadap petitum selanjutnya tidakrelevan lagi untuk dipertimbangakan dan harus ditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa telah ternyata gugatan Perlawanan Pelawandinyatakan ditolak, maka Pelawan sebagai pihak yang kalah dan dihukumuntuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp694.000,00 ( Enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);Mengingat dan memperhatikan, Pasal 195

melanggar hukum dan undangundang, yaitu Pasal 195Rbg. dan Pasal 23 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970, oleh karena ituputusan a quo dapat dibatalkan ;Bahwa Hakim Banding dalam putusannya menyatakan :.... mMengingat pasalpasal undangundang dan ketentuanketentuan lainyang berhubungan dengan perkara ini ;Demikian pula Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan mengingat, ketentuan peraturan yang bersangkutan ;Bahwa pendapat judex facti semacam ini adalah merupakan pelanggaranhukum dari Pasal 195

Rbg/Pasal 23 UndangUndang Nomor 14 Tahun1970 yang pada pokoknya menyatakan :peaye segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasanalasan dandasardasar putusan itu, juga harus memuat pula pasalpasal tertentu dariperaturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikandasar untuk mengadili ;Bahwa Pasal 195 Rbg/Pasal 23 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970mewajibkan judex facti dalam putusannya mencantumkan alasanalasanserta pasalpasal undangundang yang diterapkan dalam perkaratermaksud

.> Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.195/201.37.00/2020 tanggal 30 November 2020 (terlampir),menerangkan barang bukti yang disita dari atas nama HEMATSEMBIRING, DKK bahwa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih diduga narkotika jenisshabushabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan beratbersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram; 1 (satu) kaca pirex bekas digunakan diduga narkotika jenis shabu shabuyang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,58 (

sampoerna milik saksi MARTIN DAMANIK dan 1(satu) buah alat hisap/bong bekas pakai, selanjutnya pada hari Minggutanggal 29 November 2020 sekitar pukul 01.00 wib, para saksi dari anggotakepolisian langsung membawa dan menangkap para terdakwa bersamadengan saksi HEMAT SEMBIRING, saksi MARTIN DAMANIK, dan saksiNELSON SEMBIRING Alias NELSON beserta dengan barang bukti yangditemukan tersebut ke kantor Polsek Pancur Batu guna untuk dilakukanproses hukum.> Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti' No.195

sampoerna milik saksi MARTIN DAMANIK dan 1(satu) buah alat hisap/bong bekas pakai, selanjutnya pada hari Minggutanggal 29 November 2020 sekitar pukul 01.00 wib, para saksi dari anggotakepolisian langsung membawa dan menangkap para terdakwa bersamadengan saksi HEMAT SEMBIRING, saksi MARTIN DAMANIK, dan saksiNELSON SEMBIRING Alias NELSON beserta dengan barang bukti yangditemukan tersebut ke kantor Polsek Pancur Batu guna untuk dilakukanproses hukum.Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.195

saksiMARTIN DAMANIK dan 1 (satu) buah alat hisap/oong bekas pakai,selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul01.00 wib, para saksi dari anggota kepolisian langsung membawa danmenangkap para terdakwa bersama dengan saksi HEMAT SEMBIRING,saksi MARTIN DAMANIK, dan saksi NELSON SEMBIRING Alias NELSONbeserta dengan barang bukti yang ditemukan tersebut ke kantor PolsekPancur Batu guna untuk dilakukan proses hukum;Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.195

MARTINDAMANIK dan 1 (satu) buah alat hisap/bong bekas pakai, selanjutnya pada hariMinggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 01.00 wib, para saksi darianggota kepolisian langsung membawa dan menangkap para terdakwabersama dengan saksi HEMAT SEMBIRING, saksi MARTIN DAMANIK, dansaksi NELSON SEMBIRING Alias NELSON beserta dengan barang bukti yangditemukan tersebut ke kantor Polsek Pancur Batu guna untuk dilakukan proseshukum;Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan BarangBukti No. 195

2018, sekitar pukul 00.50 wib, di pinggir jalan yang terletak diKp Sanggungan RT 005 RW 017 Kelurahan Semanggi Kecamatan PasarKliwon Kota Surakarta ; Bahwa pada saat ditangkap petugas Kepolisian, saksi sedang kumpuldengan tetangga dikampung saksi ; Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahanpada diri saksi diketemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) paket / plastikklip transparan berisi shabu, sebuah potongan sedotan, 1 (satu) unit HPmerk Polytron warna hitam simcard Axis no 083 195

147 694 ; Bahwa 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu ditemukandidalam saku celana bagian kiri belakang, sebuah potongan sedotanHalaman 11 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Sktditemukan didalam saku bagian kanan depan, 1 (satu) unit HP merkPolytron warna hitam simcard Axis no 083 195 147 694 ditemukan digenggaman tangan kanan saksi, adapun yang menyimpan semua shabutersebut adalah saksi.

Bahwa, 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, adalahbarang narkotika jenis shabu yang saksi miliki, Saksi simpan saatditangkap petugas Kepolisian, sebuah potongan sedotan adalah yangsaksi gunakan untuk membagi shabu, 1 (Satu) unit HP merk Polytronwarna hitam simcard Axis no 083 195 147 694 adalah alat yang saksigunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa dan Wildan untukmemesan shabu.

kemudian terdakwa pergi naik Gojekke ATM BCA Tipes untuk bertemu dengan Agung untuk mengambil uangtersebut, Sekira pukul 21.00 wib terdakwa bertemu dengan Agung di ATMBCA Tipes kemudian Agung menyerahkan uang kepada terdakwasebesar Rp650.000.00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangterdakwa terima menggunakan tangan kanan kemudian uang tersebutHalaman 15 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Sktterdakwa simpan disaku celana bagian kanan depan selanjutnyaterdakwa menghubungi Febri No 083 195

kKemudian terdakwa pergi naik Gojek ke ATM BCA Tipes untukbertemu dengan Agung untuk mengambil uang tersebut, Sekira pukulHalaman 18 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Skt21.00 wib terdakwa bertemu dengan Agung di ATM BCA Tipes kemudianAgung menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp650.000.00(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa terimamenggunakan tangan kanan kemudian uang tersebut terdakwa simpandisaku celana bagian kanan depan selanjutnya terdakwa menghubungiFebri No 083 195

PENETAPANNomor 7/Pdt.P/2021/PA.PkpeyeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukanoleh:Dedek Sutinbuk binti Suhaimi, NIK 1971056105800001, lahir diPangkalpinang, 21 Mei 1980, umur 40 tahun, agama Islam,pekerjaan Dosen, Pendidikan terakhir S2, tempat tinggal diGang Belinjo No. 195, RT.002 RW.001, Kelurahan

JefryArdiansyah, NIK 1971050209070001, lahir Pangkalpinang,02 September 2007, umur 13 tahun, Pelajar SMP, tempattinggal di Gang Belinjo No. 195, RT.0O2 RW.001, KelurahanBukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, KotaPangkalpinang;2. Syifa Maritza Karim binti (alm) R. Jefry Ardiansyah,NIK 1971056209110001, lahir di Semarang, 22 September2011, umur 9 tahun, tempat tinggal di Gang Belinjo No. 195,RT.002 RW.001, Kelurahan Bukit Merapin, KecamatanGerunggang, Kota Pangkalpinang;sebagai Pemohon I;Drs. R.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap hartamilik pihak ketiga sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo.Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung padahalaman 145, disebutkan bahwa: Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminanmaupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIRJo. Pasal 206 ayat (6) RBg,8.

tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang disetujui terakhir dan diubah dengan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia No. 106/PMK.06/2013 tentang perubahanAtas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang, maka bagi pemenang lelang yaitu SUKESIYATI(Terlawan Penyita) adalah pembeli yang beritikad baik dan wajidb mendapatkanperlindungan hukum ;Bahwa pelawan telah salah menafsirkan pengertian dari perlawanan pihak ketigasebagaimana yang termuat dalam pasal 195