Ditemukan 367759 data
17 — 7
bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapanuntuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilanyang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sertaadanya cukup alasan bahwa antara suamiisteri itu tidak dapat rukun kembali dalamsebuah rumah tangga;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i
/Pdt.G/2011 /PA.Wtp.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan pasal 89 UndangUndang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankankepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.
7 — 0
; Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut dicabut,namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasukdalam perkara bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, semua pasal dalam peraturan perudangudangan yang berlaku,dan dalil syar'i yang bersangkutan
7 — 4
dan untuk tertibadministrasi, maka Panitera diperintahkan agar mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangperadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i
9 — 0
kepada Panitera untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
14 — 5
PPN di tempat perkawinandilangsungkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang UndangNomor 50 Tahun = 2009, biaya = perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat, segala aturan perundang undangan yangberlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patutuntuk menghadap di persidangan, tidak hadir;2.
16 — 7
Majelis berpendapat bahwapencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementarapokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuaiPasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat peraturan perundangundangan dan hukum syar'i
9 — 1
peraturanperundangundangan yang berlaku dan hukum Islam, oleh karenanyadapat dibenarkan dan dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndangHal 2 dari 4 hal Penetapan No.2292/Pdt.G/2020/PA.PtlNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i
10 — 1
dan Termohon, dan Termohon, dan kepadaPegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untukdicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa karena perkara ini dibidang perkawinan, maka sesuai pasal 89UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah oleh UndangUndang Nomor 3Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 biayaperkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat peraturan perundangundangan lain yang berlaku dan hukum syar'i
7 — 5
(b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut patutdikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biayaperkara dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala ketentuan peraturan perundangundangan serta hukum syar'i
6 — 4
perlu memintapersetujuan kepada Tergugat, oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesaikarena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV;Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinanmaka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalamperkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat, ketentuan dialildalil syar'i
7 — 4
;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENETAPKANHal 2 dari 4 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA.Tbn1. Mengabulkan permohonanpencabutan perkara Nomor0029/Pdt.P/2017/PA.Tbn, dari Para Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untutdalam register perkara.mencatat pencabutan perkara tersebut3.
7 — 3
;Mengingat, pasal 49 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah untuk kedua kali menjadi Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yangkemudian diubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor0094/Pdt.G/2017/PA.Tbn, dari Pemohon.;2.
12 — 1
Pengadilan Agama Tanjungbalai untukmencairkan dana prodeo untuk perkara ini dari DIPA Pengadilan Agama Tanjungbalai tahun2014, maka merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu diPengadilan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada DIPAPengadilan Agama Tanjungbalai Tahun Anggaran 2014 ;Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syar'i
7 — 1
bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan (vide Pasal 271 Rv), karena itu Majelis berpendapatpermohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, seluruhbiaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku sertadalil syar'i
8 — 0
ia telahdipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan berita acara Relaas panggilan tanggal:27082013 dan Relaas Panggilan tanggal: 24092013 yang ditanda tangani sebagianoleh Pejabat/Lurah tempat tinggal/domisili Penggugat dan ternyata Penggugat tidakpernah datang di persidangan yang telah ditentukan untuk itu, maka majlis berpendapatbahwa Penggugat dapat dinyatakan tidak bersungguhsunggu berperkara, dankerenanya gugatan harus digugurkan;Menimbang, bahwa majelis hakim patut mengetengahkan dalil syar'i
10 — 5
Pemohon tersebutharus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara a quo maka sesuaidengan ketentuan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkaraini dibebankan kepada Pmohon ;Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Bks. hal. 2 dari 4 hal.Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku sertadalil syar'i
8 — 0
Penggugatserta pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan hukum Islam, oleh karenanyadapat dibenarkan dan dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yangberlaku, dan dalil syar'i
17 — 1
kepada Panitera untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
11 — 3
patut dihindari sehingga untuk dapat dilakukan sutu perceraian dibutuhkan alasan hukum yangkuat dan dibenarkan dan oleh karena itu permohonan pencabutan permohonan gugatan cerai adalahsesuatu hal yang terpuji dan patut diterima;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut maka Majelis berpendapattidak perlu lagi mempertimbangkan alasan cerai, cukuplah Majelis mengabul kan permohonanpencabutan gugatan dari Penggugat tersebut ;Menimbang, bahwa majelis hakim patut mengetengahkan dalil syar'i
10 — 0
merupakan sesuatu yang patut dihindari sehingga untukdapat dilakukan sutu perceraian dibutuhkan alasan hukum yang kuat dan dibenarkandan oleh karena itu permohonan pencabutan permohonan gugatan cerai adalahsesuatu hal yang terpuji dan patut diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dicabut makaMajelis berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan cerai, cukuplahMajelis mengabulkan permohonan pencabutan dari Penggugat ;Menimbang, bahwa majelis hakim patut mengetengahkan dalil syar'i