Ditemukan 367759 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-07-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PA RANTAU PRAPAT Nomor 0094/Pdt.P/2019/PA.RAP
Tanggal 25 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
141
  • sidang saksitersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon IIkarena saksi adalah saudara sepupu Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon Il menikah padatahun 1992, di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat,Kabupaten Labuhanbatu Selatan, wali nikah ayah kandung Pemohon Ilbernama Nuwar Rambe dan saksi saksi Sabaruddin dan Bahsan Hsb; Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il tidak adahubungan keluarga dan tidak ada halangan syar'i
    sidang saksi tersebut memberikanketerangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon IIkarena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I; Bahwa Pemohon dan Pemohon Il menikah padatahun 1992, di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat,Kabupaten Labuhanbatu Selatan, wali nikah ayah kandung Pemohon IIbernama Nuwar Rambe dan saksi saksi Sabaruddin dan Bahsan Hsb; Bahwa Pemohon dengan Pemohon II tidak adahubungan keluarga dan tidak ada halangan syar'i
Register : 03-10-2011 — Putus : 16-02-2012 — Upload : 18-04-2012
Putusan PA PINRANG Nomor 510/Pdt.G/2011/PA.Prg.
Tanggal 16 Februari 2012 — Sumarni binti Nohong Hendra bin La Takin
94
  • harapan untukdapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikianrupa adalah siasia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakanatau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yangberkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpandapat bahwarumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i
    Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx,Kabupaten Pinrang setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat(1) UndangUndang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas UndangUndang No. 7tahun 1989;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan pasal 89 UndangUndang No.50 tahun 2009 perubahan kedua dariUndangUndang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syar'i
Register : 30-11-2012 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 27-09-2013
Putusan PA PURWODADI Nomor 3010/Pdt.G/2012/PA Pwd
Tanggal 28 Februari 2013 — PENGGUGAT vs TERGUGAT
152
  • Sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :oO By ws Os Oo = Ux 2us wl e Sky 20 lL % pe. jaro. LR3 5.2 93 wo >JU 5 Sa JArtinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandangsebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. (Ahkamul Quran II: 405).
    putusan dibebankan kepada Penggugat (vide Pasal 89 ayat (1)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhirdengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;Memperhatikan pasalpasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009,Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah terakhirdengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor Tahun1974, Peraturan Pemerinatah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islamserta peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalil syar'i
Register : 03-01-2017 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 25-01-2017
Putusan PA PONOROGO Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Po
Tanggal 17 Januari 2017 — PEMOHON
183
  • dilihat dari fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukanpernikahan, bahkan bila dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya, yang sudahsedemikian erat, dan sulit dipisahkan, bahkan saat ini anak Pemohon sudah hamil, makauntuk menghindarkan mafsadah yang akan timbul dikemudian hari dan akan lebihmaslahah bagi calon mempelai dan keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinandengan segera, dan ternyata pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya tidakada halangan menurut ketentuan Syar'i
    bidangperkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, pasal 7 UndangUndang Nomor tahun 1974, pasal 49 Undangudnang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006, dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 ,dan segalaketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i
Register : 05-11-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 11-03-2019
Putusan PA JAMBI Nomor 1005/Pdt.G/2018/PA.Jmb
Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat Tergugat
71
  • berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan di atasMajelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakmungkin lagi untuk dipertahankan dan juga Penggugat dipandang telah berhasilmembuktikan pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat sebagaimanayang didalilkan dalam gugatannya, sehingga dengan demikian telah cukupalasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai denganketentuan bunyi pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 halmana sejalan dengan dalil syar'i
    thalak satukhuli Tergugat atas diri Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (8) UU No50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, makabiaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dan dalildalil syar'i
Register : 09-04-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PA TARAKAN Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Trk
Tanggal 28 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
142
  • Trk> Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon danPemohon II secara syar'i tidak mempunyai halangan untuk menikah, baikkarena hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada yangmenyangsikan keabsahan pernikahan Pemohon dan Pemohon Il;> Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Pemohon II telahdikaruniai Seorang anak;> Bahwa, selama menjalani pernikahan Pemohon dan Pemohon IItidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas makaMajelis
    pernikahan dimaksud padaKantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan;Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalamperkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah menjadi UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon danPemohon II;Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundangundangan serta dalildalil syar'i
Register : 09-10-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 2395/Pdt.G/2019/PA.Pwt
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
111
  • Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akanmerugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hakhak hukumnya dipersidangan, hal ini sejalan dengan Dalil Syar'i dalam Kitab Ahkamul QuranIl : 405 yang berbunyi:Pte: ae a 4) > 7 ib = 43 Cprokand! ad> PO os Jl i a) Artinya : Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, iadipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.
    beralasan tidakmelawan hukum, maka putusan ini dijatuhnkan dengan tanpa hadirnnyaTergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal 125 HIR;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang diubahkedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnyasebagaimana dalam amar Putusan ini ;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dandalil syar'i
Register : 23-10-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 2512/Pdt.G/2019/PA.Pwt
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
90
  • Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akanmerugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hakhak hukumnya dipersidangan, hal ini sejalan dengan Dalil Syar'i dalam Kitab Ahkamul QuranIl : 405 yang berbunyi:r ait. : :Ah ge Y Sb gee AB cpabell GE oo I Lg?Artinya : Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, iadipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.
    beralasan tidakmelawan hukum, maka putusan ini dijatuhnkan dengan tanpa hadirnnyaTergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal 125 HIR;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang diubahkedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnyasebagaimana dalam amar Putusan ini ;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dandalil syar'i
Register : 24-03-2016 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 17-09-2019
Putusan PA RENGAT Nomor 0239/Pdt.G/2016/PA.RGT
Tanggal 20 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
164
  • Bahwa maskawin pernikahan Penggugat dan Tergugatadalah seperangkat alat shalat; Bahwa saksi tahu, yang menjadi saksi nikah pada pernikahanPenggugat dan Tergugat adalah Abdul Muluk dan Almis Bahwa sewaktu) menikah status Tergugat Jejaka dan statusPenggugat perawan; Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Penggugat danTergugat untuk menikah baik secara syar'i ataupun secara adat; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal
    Tergugatberagama Islam; Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat danTergugat adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Fahrni binNukun;* Bahwa maskawin pernikahan Penggugat dan Tergugat adalahseperangkat alat shalat; Bahwa saksi tahu, yang menjadi saksi nikah pada pernikahanPenggugat dan Tergugat adalah Abdul Muluk dan Saksi sendiri; Bahwa sewaktu menikah status Tergugat Jejaka dan status Penggugatperawan; Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Penggugat dan Tergugatuntuk menikah baik secara syar'i
Register : 20-01-2011 — Putus : 12-04-2011 — Upload : 15-05-2011
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 0036/Pdt.G/2011/PA.Mpw
Tanggal 12 April 2011 — Pemohon v Termohon
174
  • berpendapat bahwa perceraianmerupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas, maka dengan demikian alasan perceraian yangdiajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat(2) Undang Undang Nomor Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut sesuaidengan maksud dalil syar'i
    No: 0036/Pdt.G/2011/PA.MPW.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduan dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankankepada Pemohon;Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang undanganyang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkaraMENGADILI1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.
Register : 18-06-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PA DOMPU Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Dp
Tanggal 2 Juli 2020 — Pemohon melawan Termohon
73
  • antara Pemohon dan Pemohon Il tersebut tidak adahubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanyalarangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturanperaturan perundangundangan yang berlaku serta tidak terikat olehsuatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain; Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon denganPemohon II dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :Hal. 8Menimbang, bahwa dari faktafakta di atas, Majelis Hakim perlumengetengahkan dalil syar'i
    dapat ditetapkan keabsahannya, danolehkarenanya permohonan Pemohon dan Pemohon II dinyatakan dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90ayat (1) Huruf a dan d UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon Il;Memperhatikan, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i
Register : 05-10-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 2215/Pdt.G/2020/PA.Pwt
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
142
  • Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akanmerugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hakhak hukumnya dipersidangan, hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam Kitab Ahkamul Quran II:405 yang berbunyi:Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 2215/Pdt.G/2020/PA.PwtU a> VY IU 999 Cow oly Cnolusll pB> 2 pSl> Jl 5Artinya : Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, iadipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.
    dijatuhkan dengantanpa hadirnnya Tergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan Pasal 125 HIR;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah kedua dengan UndangUndang Nomor 50tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara inidibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebut dalam amarputusan di bawah ini;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dandalil syar'i
Register : 02-09-2015 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 428/Pdt.G/2014/PA.Mpw
Tanggal 7 Januari 2015 — Pemohon VS Termohon
111
  • Pasal 116 huruf (b) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksuddalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat AlBaqarah ayat 227 yangberbunyi:Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, makasesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum,oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi
    Termohon bertempat tinggal dan tempat perkawinannya, agar perceraianPemohon dan Termohon tersebut dicatat dalam daftar yang sudah disediakanuntuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepadaPemohon;Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundangundangan yangberlaku dan dalil syar'i
Register : 29-11-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 22-04-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 2726/Pdt.G/2018/PA.Pwt
Tanggal 26 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
81
  • Syar'i dalam Kitab Ahkamul Qur'an Il : 405 yangberbunyi:4 > Y ib eos As Cpobunl So oO es Jl roArtinya : Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, IaHalaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2726/Pdt.G/2018/PA.Pwtdipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.
    Verstek) sesuai denganpasal 125 HIR;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun2006 dan terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Penggugat sebesar yang akan disebut dalam amar putusan dibawah ini;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dandalil syar'i
Register : 23-09-2010 — Putus : 23-11-2010 — Upload : 11-10-2011
Putusan PA SITUBONDO Nomor 1345/Pdt.G/2010/PA.Sit
Tanggal 23 Nopember 2010 — PEMOHON DAN TERMOHON
110
  • 250.000, ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini hingga ank tersebutdewasa atau mandiri ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI Menimbang bahwa Permohonan termasuk bidangperkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, yang kemudian dirubah lagidengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaradibebankan kepada Pemohon;14 Mengingat segala ketentuan perundang undangan yangberlaku, dan dalil syar'i
    yang bersangkutan denganperkara ini; Mengingat segala ketentuan perundang undangan yangberlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan denganperkara ini;MENGADILIDalam Konpensi1.
Register : 25-10-2011 — Putus : 06-12-2011 — Upload : 21-02-2012
Putusan PA WATAMPONE Nomor 918/Pdt.G/2011/PA.Wtp.
Tanggal 6 Desember 2011 — MARIANI BINTI GALA melawan BABATANG BIN HAMMADE
62
  • No. 0918/Pdt.G/2011/PA.Wtp.apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan ataudibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat danpenderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat,sehingga oleh karenanya Majelis berpandapat bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapatdipertahankan lagi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakandalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian~ diambil alihsebagai pendapat Majelis sebagai berikut:1.
    NikahKantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bone setelahputusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat(1) Undang Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atasUndang Undang No. 7 tahun 1989;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasukdalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 UndangUndang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang UndangNo.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum = syar'i
Register : 30-10-2013 — Putus : 13-03-2014 — Upload : 25-04-2014
Putusan PA LAMONGAN Nomor 2313/Pdt.G/2013/PA.Lmg
Tanggal 13 Maret 2014 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
70
  • Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Bagoroh ayat 229 yangberbunyi sebagai berikut:gliwel a+) wigl 99 2x0 SL wo 19 Yi po Sb!
    meliputi tempat kediamanPemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinandilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;Menimbang, bahwa permohonan termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkaradibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989,sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006, sertasegala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i
Register : 08-07-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 1501/Pdt.G/2019/PA.Pwt
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
90
  • Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1)HIR;Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akanmerugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hakhak hukumnya dipersidangan, hal ini sejalan dengan Dalil Syar'i dalam Kitab AhkamulQur'an II : 405 yang berbunyi:4h a> Y Me gs CH Db onli! SS J PoArtinya : Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, iaHal. 5 dari 11 Hal. Put. Nomor 1501/Pdt.G/2019/PA.Pwtdipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.
    inidijatuhnkan dengan tanpa hadirnnya Tergugat (Verstek) dengan merujukketentuan pasal 125 HIR;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah kedua dengan UndangUndang Nomor50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara inidibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebut dalam amarputusan di bawah ini ;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlakudan Dalil Syar'i
Register : 05-04-2011 — Putus : 25-04-2011 — Upload : 11-04-2012
Putusan PA WATAMPONE Nomor 335/Pdt.G/2011/PA.Wtp.
Tanggal 25 April 2011 — Firman bin Abd. Rahim melawan Kartini binti Marzuki
63
  • harapanuntuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecahsedemikian rupa adalah siasia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang inidipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaanlahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelisberpandapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapatdipertahankan lagi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i
    ketentuan Pasal 149 Rbg,maka permohonan Pemohon dapatdikabulkan dengan verstekMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam makapermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syar'i
Register : 24-05-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 06-07-2017
Putusan PA PONOROGO Nomor 754/Pdt.G/2017/PA.Po
Tanggal 21 Juni 2017 — PEMOHON DAN TERMOHON
50
  • antara suami isteri dantidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang bahwa berdasarkan saksisaksi yang diajukan olehPemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, antara Pemohon dan Termohon telahterjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon meninggalkanTermohon dan telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan lebih dengan tidakadanya komunikasi, hal tersebut menunjukkan adanya perselisinan secarateruS menerus ;psetunjuk Syar'i
    perkara ini kepadaPegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;11Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 jo Undangundang Nomor 3 tahun 2006 jo Undangundang Nomor 50 tahun 2009, biayaperkara dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, pasal 49 Undangundang No. 7 tahun 1989 jo UndangundangNomor 3 tahun 2006 jo Undangundang Nomor 50 tahun 2009, serta segalaketentuan Perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i