belum pasti kebenarannya dan tidaksesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilokasi tanah tersebut, jelaskiranya bahwa Gambar Situasi tanggal 911980 No.1 / 40 / 1980yang menjadi lampiran Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1 /Kembangan, telah menyalahi instruksi yang dikeluarkan oleh Direktorat..............16Direktorat Jenderal Agraria tertanggal 30 April 1969 No.Instr.1 /Ditjen / 69 tentang kewajiban melengkapi semua permohonan hakatas tanah dengan gambar situasi Kadastral (vide bukti AdInformandum PPK

Pemohon Peninjauankembali (vide bukti Ad informandumPPK.2a) dan dari Berita Acara Pengukuran / Penelitian Warkah /Berkas Tanah Hak Milik No.1353 / kembangan, Hak Milik No.474 /Kembangan dan Hak Guna Bangunan No.1 / Kembangan yangdibuat oleh Tim Pemeriksa dan diketahui oleh Kepala KantorPertanahan Jakarta Barat, yang merupakan lampiran yang tidakterpisahkan dengan surat Inspektorat Jenderal Departemen DalamNegeri yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi DKI Jakartatersebut (vide bukti Ad Informandum PPK

juta s/d Rp.1Miyar, sedangkan proyek dimaksud Kualifikasi MI dengan nilaiproyek di atas 3 Milyar s/d 10 Milyar ;Bahwa bahkan menurut keterangan saksi YOHANISSULUPADANG,bahwa Proyek Peningkatan Jalan dan JembatanTanjung Isuy Mancong sepanjang 8,479 Kilometer yang dibuatterlebih dahulu adalah Surat Perintah Kerja (SPK) , walaupun kontrakkerjanya belum ada, padahal seharusnya yang dibuat terlebih dahuluadalah Kontra Kerja baru kKemudian Surat Perintah Kerja, dan saksisebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK

Hal ini, bersesuaiandengan keterangan saksisaksi TergugatPembanding, yakni Bahwa saksi YOHANIS SULUPADANG pada pokoknyamenerangkan :Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 6/PDT/2019/PT.SMR bahwa saat saksi menjabat sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dari pihak Penggugat tidak pernah adamengajukan untuk memeriksa pekerjaan ; bahwa setelan pekerjaan selesai, harus ada buktipenilaian hasil pekerjaan di lapangan yang dibuatkanBerita Acara Pemeriksaan ; Bahwa saksi PILIP,ST.

,M.Si pada pokoknya menerangkan : bahwa setahu saksi setelah selesainya suatu pekerjaanharus ada opname pekerjaan tersebut dan dibuatkanberita acara yang ditandatangani semua pihak ; bahwa untuk melakukan penagihan seharusnyarekanan memasukkan permohonan pembayarankepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehinggadilakukan opname ke lapangan ; bahwa syarat bahwa pekerjaan tersebut sudah selesaidikerjakan yaitu pemeriksaan lapangan setelahn itudibuatkan berita acara selanjutnya dilaporkan sudahselesai

Bahwa agar dilakukan pemeriksaan di lapangan, rekanan/PenyediaBarang melakukan penagihan dengan cara memasukkanpermohonan pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen(PPK), sehingga dilakukan opname ke lapangan ;1.3. Bahwa ternyata PenggugatTerbanding selaku rekanan/PenyediaBarang dalam perkara aquo, belum pernah melakukan penagihandan memasukkan permohonan pembayaran kepada PPK, sehinggatidak pernah dilakukan opname ke lapangan.

PPK: Drs. Jasman Harun.Pengguna Anggaran : Drs.Hamdi, M.Si.PPTK : Mamid Suryadi, S.Pd.Panitia Pengadaan (Panitia Lelang)yang terdiri dari Ahmad, A.Ma.Pd.sebagai Ketua Panitia, Norlelawati,A.

Natuna;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPK adalah :Meneliti kelengkapan SPPLS yang diajukan oleh PPTK.Meneliti kelengkapan SPPUP, SPPGU dan SPPTU yang diajukan olehBendahara Pengeluaran.Menyiapkan SPM.Menyiapkan laporan keuangan SKPD.Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas saksi sebagai PPK karenasaksi tidak lama kemudian dimutasi;Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2007 saksi dimutasi dari Dinas Pendidikanke Bakesbang Kab.

Md,Wahyu Zakaria, Sukardan danFirdaus.5 PPK: Drs.

Natuna dari hasil kegiatan pengadaan tersebut telah sesuaidengan spek atau tidak karena hal tersebut bukan merupakan tugas dantanggung jawab saksi;Bahwa prosedur pencairan dana kegiatan tersebut adalah PPTK menerbitkanSurat Perintah Pembayaran dan diajukan kepada PPK (PejabatPenatausahaan Keuangan), kemudian PPK mengajukan permohonanpenerbitan Surat Perintah Membayar kepada Pengguna Anggaran, setelahterbit SPM kemudian SPM tersebut diserahkan kepada saksi selaku KuasaPengguna Uang Daerah selanjutnya

Md,Wahyu Zakaria, Sukardan danFirdaus.4 PPK: Drs.

Menetapkan barang bukti berupa :1. 2 ( dua ) lembar surat pernyataan tanggal 25 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PPK Drs. SUHARIYONO ;2. 1 ( satu ) lembar surat pernyataan pejabat pembuat komitmen ( PPK ) Drs. SUHARIYONO yang memerintahkan CHRISETYO WIDYAKSONO, S.I.P yang dibuat pada tanggal 13 Januari 2015 dan yang ditandatangi oleh Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Drs. SUHARIYONO ;3. 1 ( satu ) lembar surat pernyataan pejabat pembuat komitmen ( PPK ) Drs.

SUHARIYONO yang memerintahkan KRISTANTO, AMP yang dibuat pada tanggal 13 Januari 2015 dan yang ditandatangi oleh Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Drs. SUHARIYONO ;4. 1 ( satu ) lembar surat pernyataan pejabat pembuat komitmen ( PPK ) Drs. SUHARIYONO yang memerintahkan JASWADI yang dibuat pada tanggal 13 Januari 2015 dan yang ditandatangi oleh Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Drs.

SUHARIYONO selaku PPK ; 46. 1 ( satu ) lembar surat Nomor : 54/Ses-Kab/014.329801/VIII/2014, tanggal 22 Agustus 2014 yang ditujukan kepada PT. Trisenta Sarana Kontruksi ;47. 1 ( satu ) lembar surat Nomor : 78.A/Ses-Kab/014.329801/XI/2014, tanggal 04 November 2014 yang ditujukan kepada Direktur PT.

ASMADI SYAM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) danAPLIZWARDI, SH sebagai bendahara pengeluaran;1 (satu) Lembar Foto Copy Surat keputusan (SK) yang sudah diLegalisir dari Kepala BPBA Nomor : 25.1/10/SK/BPBA/2012,Tanggal 13 Februari 2012 tentang pengangkatan PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK);1 (satu) Lembar Print Out rekening Koran dari Bank Aceh denganNomor Rekening : 010.01.02.6000254;Perkiraan Kebutuhan dari Kantor Dinas BMCK Kab.Aceh TenggaraTanggal 23 Agustus 2012;Surat Pernyataan Bencana

ASMADI SYAM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) danAPLIZW ARDI, SH sebagai bendahara pengeluaran;1 (satu) Lembar Foto Copy Surat keputusan (SK) yang sudah diLegalisir dari Kepala BPBA Nomor : 25.1/10/SK/BPBA/2012,Tanggal 13 Februari 2012 tentang pengangkatan PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK);1 (satu) Lembar Print Out rekening Koran dari Bank Aceh denganNomor Rekening : 010.01.02.6000254;Perkiraan Kebutuhan dari Kantor Dinas BMCK Kab.Aceh TenggaraTanggal 23 Agustus 2012;Surat Pernyataan Bencana

Pidie Jaya dengan nilai Rp.110.230.080, (seratus sepuluh jutadua ratus tiga puluh ribu delapan puluh rupiah); Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas PendudukProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954/866/2008 tanggal 10April 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu PejabatPenatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran diLingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ProvinsiNanggroe Aceh

Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas PendudukProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954/1556/2008 tanggal11 September 2008 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Tenaga49Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamNomor : Ku.954/866/2008 Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu PejabatPenatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran diLingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk

DKI JakartaNo. 145 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebersihan Prop.DKI Jakarta, setelah perubahan anggaran 2009 sebagaiberikut :e Menyusun dan mengusulkan DPASKPD ;e Menyiapkan PPK ;e Melaksanakan sebagian kewenangan penggunaanggaran dalm melaksanakan sebagaian tugas danfungsi (SKPD) ;e Membuat surat perintah membayar (SPM) untukmenerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)atas beban pengeluaran DPASKPD;Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaipengguna

LUBIS LATIEF, M.Si Kepala Bidang Sarana dan Prasarana selakuKPA merangkap sebagai PPK dengan nilai Rp.4.420.000.000, (empat milyarempat ratus dua puluh juta rupiah) belum termasuk PPn, yang hanyamengakomidir penilaian harga kewajaran yang di buat oleh PT. SekeparBilikon dan Panitia Pengadaan sama sekali tidak menyusun Harga PerkiraanSendiri (HPS) ;Bahwa kemudian pada tanggal 8 Oktober 2009 terdakwa Ir. H.

bahwa sebagai akibat terjadinya penyimpangan dalampelaksanaan pengadaan mobil toilet VVIP Besar dan Kecil dalam perkara a quotelah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp1.788.239.700,00;Menimbang, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara sebesarRp1.788.239.700,00 dalam perkara a quo berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata menurut Majelis Hakim tingkat pertama dan MajelisHakim tingkat banding sependapat bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, TimPemeriksa Barang, PPK

dan KPA tidak bisa melepaskan diri dan tanggung jawabnya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tertuang disidang pengadilantelah ternyata Terdakwa selaku KPA dan PPK, melakukan :1 Terdakwa selaku KPA menyetujui HPS dari PanitiaPengadaan yang mengakomordir dari Estimate Engineringtertanggal 8 Oktober 2009 yang ditanda tangani bidang tehnikpengelolaan kebersihan Ir.

TIPIKOR/2017/PT PdgPRIMAIR :Bahwa ia terdakwa dan KARNAINI, SH, Msi selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan KabupatenPesisir Selatan Nomor : 440/078/SK/DinkesPS/I2012 tanggal 27 Januari 2012 tentangPenunjukan PNS menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan DinasKesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2012, bersamasama denganABDUL KANI, SKM, MPH Pgl KANI selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkapPejabat Pembuat Komitmen (PPK

menjadiPengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masingmasing satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran2012 terakhir diubah dengan SK Bupati Nomor : 900/319/Kpts/BPTPS/2012 tanggal23 Agustus 2012, ditunjuk ABDUL KANI, SKM, MPH Pgl KANI selaku Kepala BidangPelayanan Kesehatan Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Pesisir Selatanmenjadi Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPk

Ayat (1) Ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa dan KARNAINI, SH, Msi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten PesisirSelatan Nomor : 440/078/SK/DinkesPS/I2012 tanggal 27 Januari 2012 tentangPenunjukan PNS menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan DinasKesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2012, bersamasama denganABDUL KANI, SKM, MPH Pgl KANI selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkapPejabat Pembuat Komitmen (PPK

menjadiPengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masingmasing satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran2012 terakhir diubah dengan SK Bupati Nomor: 900/319/Kpts/BPTPS/2012 tanggal23 Agustus 2012, ditunjuk ABDUL KANI, SKM, MPH Pgl KANI selaku Kepala BidangPelayanan Kesehatan Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Pesisir Selatanmenjadi Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia(MARI) Perkara Peninjauan Kembali (PK) Reg No. 470 PK/Pdt/1990tanggal 14 Februari 1994 (Bukti PPK 3), jo Putusan Kasasi MARItanggal 3 Januari 1989 No. 1094 K/Pdt/1987 (Bukti PPK4), joputusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 16 September 1986 No.60/Pdt/1986/PT.Dps (bukti PPK5), Jo Putusan Pengadilan NegeriAmlapura tanggal 14 Desember 1985 No. 22/Pdt.G/1985/PN. APHalaman 31 dari 41 halaman.

Putusan Nomor 80 PK/TUN/2015(Bukti PPK 6) dalam perkara antara Ketut Parka, Made Kompiang,SH, Ketut Mandera, Nengah Tarka, Made Rame, Komang Katah(yang mendalilkan dirinya adalah ahli waris saudara sepupu keduapancer laki laki dari Gede Pasek (alm) ) yang diwakili oleh kuasahukumnya Gede Semarajaya sebagai Para Pemohon PeninjauanKembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat Konpensi/PenggugatRekonpensi/Pembanding melawan Made Alit sebagai TermohonPeninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/TergugatRekonpensi

AP pada halaman 2 (dua) angka 3 (tiga)), dimana Ketut Mandera dkk sebagai orang tua dari Gede Semarajaya,dahulu sebagai Tergugat 3 (tiga) pernah berperkara melawan MadeAlit sebagai Penggugat dalam Perkara Peninjauan Kembali (PK)Reg No. 470 PK/Pdt/1990 tanggal 14 Februari 1994 (Bukti PPK 3),Jo Putusan Kasasi MARI tanggal 3 Januari 1989 No. 1094K/Pdt/1987 (Bukti PPK4), jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasartanggal 16 September 1986 No. 60/Pdt/1986/PT.Dps (Bukti PPK5),Jo Putusan Pengadilan Negeri Amlapura

AP (Bukti PPK 6).Bahwa oleh karena obyek sengketa atas nama Made Alit diterbitkanberdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetaop maka sebelum Tergugat I/Termohon PK menerbitkanpenetapan berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Bali, Nomor 3271/Pbt/BPN51/2011tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 10, 11, 13, 14, 15, 16,17, 18, 1501, 1641, 1645, 19/Desa Kubu dan sebagian Hak MilikNomor 12/Desa Kubu yang semuanya atas nama Made Alit danSertipikat

BAHANAKRIDA NUSANTARA Nomor: 02 / I / BKN / 2019 perihal pemberitahuan tanggal 10 Januari 2019 ditujukan kepada PPK dan ditandatangani oleh ABRAHAM YEHEZKIBEL TSARO L.

Nanang Sugianto, MMRS (PPK) dan Dra.Hj, SujiatiAndriani, M.M.

Nanang Sugianto, MMRS (PPK) dan Dra. Hj. SujiatiAndriani, M.M.

tersebut telah diadopsi olehMajelis Hakim kasasi ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidakdapat dibenarkan karena dalam putusan Mahkamah Agung No.2251 K/Pid/2007jo putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.158/PID/2007/PT.DKI jo putusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat No.2263/Pid/B/2006/PN.Jkt.Pst tidak terdapatadanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;Bahwa adanya keadaan baru (novum) bukti surat PPK

.1 berupa fotocopy putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.304/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pstdan PPK.2 putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.447/PDT/2005/PT.DKIternyata bukan merupakan bukti yang menentukan yang dapat melumpuhkanpembuktian dalam perkara aquo ;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) aKUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yangdimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali

Bahwa pada tanggal 8 Maret 2004 Penggugat menemukan contoh suratsuara yang beredar di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yangditerbitkan oleh KPU Lombok Barat, khususnya namanama DCT dariPartai Golkar versi Musda VII, padahal sampai dengan saat ini KPULombok Barat tidak pernah ada mengeluarkan keputusan tentangpembatalan DCT Golkar Musda VII;.

Bahwa pada tanggal 9 Maret 2004 Penggugat, dkk melakukan klarifikasisekaligus menyampaikan keberatan kepada KPU Lombok Barat tentangtidak tercantumnya namanama DCT Golkar Musda VII pada contoh suratsuara yang beredar di selurun PPK dari Ketua KPU Lombok BaratHal. 2 dari 19 hal. Put. No. 171 K/TUN/2005H.

/PPK Online) palinglambat 2 (dua) hari sebelum pemasukan atau pengeluaran, serta membawakelengkapan persyaratan yang ditetapkan untuk impor/ekspor/antar area(domestik masuk/keluar).

SKKH)/ Surat Keterangan SanitasiProduk Hewan yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewanatau Dinas yang menangani Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota;Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pengeluaranuntuk keperluan tindakan karantina;PROSEDUR LALU LINTAS MEDIA PEMBAWA (HEWAN/PRODUK HEWAN);Pemilik/Kuasanya melaporkan rencana realisasi pemasukan/pengeluaranHewan kepada Petugas Karantina Hewan di Pelabuhan Udara/Laut denganmengajukan Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK

Kwitansi Nomor 003, sejumlah Rp. 1.100.000,00 ( satu juta seratus ribu rupiah ) untuk pembayaran 1 m3 Kayu mall 2,5 x 20 x 4 m dari RONNY KARUNDENG, yang diterima oleh Wempie Porayouw, tanggal 09 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti ( T 13 );

Kayu mall 2,5 x 20 x 4 m dari RONNYKARUNDENG , yang diterima oleh Wempie Porayouw, tanggal 09 Oktober2014, selanjutnya diberi tanda bukti ( T 13);Bukti Nota pembelian ( sebanyak 12 lembar ), selanjutnya diberi tanda bukti(T14);Surat perjanjian pekerjaan pengadaan computer Notebook Nomor : 01/SPPL.PN/PPK/DIKPORA/JIX/2014 tanggal 25 September 2014, selanjutnyadiberi tanda bukti ( T15 );Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwayang pada pokoknya menerangkan halhal sebagai berikut

Kayu mall 2,5 x 20 x 4 m dariRONNY KARUNDENG , yang diterima oleh Wempie Porayouw,tanggal 09 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti ( T13);Bukti Nota pembelian ( sebanyak 12 lembar ), selanjutnya diberitanda bukti ( T14);Surat perjanjian pekerjaan pengadaan computer Notebook Nomor :01/SPPL.PN/PPK/DIKPORA/IX/2014 tanggal 25 September 2014,selanjutnya diberi tanda bukti ( T15 );Oleh karena barang bukti tersebut diserahkan oleh Terdakwa di persidangandan merupakan aslinya sehingga Majelis Hakim

Kayu mall 2,5 x 20 x 4 m dariRONNY KARUNDENG , yang diterima oleh Wempie Porayouw,tanggal 09 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti ( T13);Bukti Nota pembelian ( sebanyak 12 lembar ), selanjutnya diberitanda bukti ( T14);Surat perjanjian pekerjaan pengadaan computer Notebook Nomor :01/SPPL.PN/PPK/DIKPORA/IX/2014 tanggal 25 September 2014,selanjutnya diberi tanda bukti ( T15 );Dikembalikan kepada Terdakwa;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,00(tiga ribu rupiah) ;Demikian

Perkara: PDS01/RP9/Ft.1/12/2016, tanggal 08 Desember 2015,Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Halaman 1 dari 53 halaman Putusan No. 12/PID.SUS/TPK/2016/PT.KDIPRIMAIR :Bahwa ia terdakwa Cakunda, S.Sos pada saat menjabat PPK (PejabatPenatausahaan Keuangan) Kabupaten Konawe Utara berdasarkan SuratKeputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 57.2011 tanggal 07 Maret 2011 baikdengan sendirisendiri maupun secara bersamasama dalam lingkup tanggungjawab masing masing dengan Drs.

,M.Si selaku pengguna Anggaran (KPA) Bagian Pemerintahan Umum SetdaKabupaten Konawe Utara.Selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar(SPM) beserta lampiran dokumen pendukungnya tersebut lalu ditelitikebenarannya oleh terdakwa Cakunda,S.Sos, selaku PPK pada BagianPemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe Utara, apakah permintaandokumen pencairan dana tersebut telah lengkap dan telah sesuai jumlahdana atau prosentase yang akan diajukan pencairannya Selanjutnya SPMberserta

pekerjaanPembangunan Kantor Bupati Tahap Ill Tahun Anggaran 2011 setelahdipotong pajak.Perbuatan terdakwa Cakunda, S.Sos tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangundangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.Subsidair :Bahwa ia terdakwa Cakunda, S.Sos pada saat menjabat PPK

,M.Si selaku pengguna Anggaran (KPA) Bagian Pemerintahan UmumSetda Kabupaten Konawe Utara.Selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PerintahMembayar (SPM) beserta lampiran dokumen pendukungnya tersebut laluditeliti kebenarannya oleh terdakwa Cakunda,S.Sos, selaku PPK padaBagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe Utara, apakahpermintaan dokumen pencairan dana tersebut telah lengkap dan telahsesuai jumlah dana atau prosentase yang akan diajukan pencairannyaSelanjutnya SPM berserta

dijatuhkan kepada terdakwaharuslah disesuaikan dengan peran dan kualitas perbuatannya sesuai denganrasa kemanusian, keadilan dan kepastian hukum demi tegaknya hukum sertamenjaga disparitas pemidanaan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini kualitas perbuatan terdakwa samadengan tindak pidana yang dilakukan saudara Sionidar (terdakwa yang diajukandalam perkara terpisah) dan sesuai dengan fakta dipersidangan diperoleh buktibahwa terdakwa sebagai Pejabat Penatausahan Keuangan Satuan KerjaPerangkat Daerah (PPK

,sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten bertindak selakuPengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Saksi AriSetiadi, S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkanHalaman 5 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor600/010/KepBapenda/2019, tanggal 2 Januari 2019 tentang PenetapanPejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)Sumber Dana Anggaran Pendapatan

,sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten bertindakselaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)serta Saksi Ari Setiadi, S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan DaerahProvinsi Banten Nomor 600/010/KepBapenda/2019, tanggal 2 Januari 2019tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Provinsi Banten Tahun Anggaran

Untuk membantu tugas PPK, Kepala Badan Pendapatan Daerah ProvinsiBanten membentuk Tim Persiapan dan Tim Pelaksanaan berdasarkan:a. Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi BantenNomor 700/058SK.Bapenda/2019, tanggal 2 Juli 2019 tentangPenunjukan Tim Persiapan pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan danPendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan DaerahProvinsi Banten Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh OparSohari selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;b.

,Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten bertindak selakuPengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta SaksiAri Setiadi, S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ProvinsiBanten Nomor 600/010/KepBapenda/2019, tanggal 2 Januari 2019 tentangPenetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Sumber Dana Anggaran Pendapatan

dan Belanja DaerahProvinsi Banten Tahun Anggaran 2019;Untuk membantu tugas PPK, Kepala Badan Pendapatan Daerah ProvinsiBanten membentuk Tim Persiapan dan Tim Pelaksanaan berdasarkan:a.

Pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PanitiaPemungutan Suara (PPS) untuk bulan Juli;b. Honor Komisioner dan Staf KPU Kabupaten Tapin;c. Operasional perkantoran KPU kabupaten Tapin. Bahwa Terdakwa mau meminjamkan uang operasional KPU KabupatenTapin karena dijanjikan akan dilunasi pada akhir Juni 2015, danterdakwa juga membiarkan uang operasional KPU Kabupaten Tapinyang dicairkan tanggal 11 Juni 2015 dipergunakan oleh saksi H.ASRAZI AZIDIN S.

rupiah).10.Dana Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)Swadaya sebesar Rp.27.520.000.000, (Dua puluh tujuhmilyar lima ratus dua puluh juta rupiah).Bahwa pada awal bulan Nopember 2012 Terdakwa ROBERTEDISON TANDJUNG dan YESSI HEIN MUMU ~ mengetahuitentang adanya kegiatan Pengadaan Langsung paketpaketpekerjaan Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)Swadaya di Kabupaten Belu selanjutnya mereka berduabertemu dengan Wilibrordus Adrianus Lumis, S.Kom, selakuPejabat Pengadaan Barang/Jasa PPK

Terima PekerjaanPertama Pekerjaan Nomor : UM.02.03/SATKERPRNTT.PPK/BELU/356.f/X1/2012 tanggal 29 Desember 2012 ;21.1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima PekerjaanPertama Pekerjaan Nomor : UM.02.03/SATKERPRNTT.PPK/BELU/355.f/X1/2012 tanggal 29 Desember 2012 ;22.1 (satu) lembar Surat Nomor : UM.02.03/SATKERPRNTT.PPKBELU/07/IV/2012 tanggal 07 April 2014, Perihal RekomendasiPencairan Dana Untuk Di Sita oleh Kejaksaan, kepadaPimpinan Kantor Cabang Pembantu Bank 46 Atambua ;23.1 (satu) lembar Surat PPK

Halaman 3120.1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PertamaPekerjaan Nomor : UM.02.03/SATKERPRNTT.PPK/BELU/355.f/X1V2012 tanggal 29 Desember 2012 ;21.1 (satu) lembar Surat Nomor : UM.02.03/SATKERPRNTT.PPKBELU/07/IV/2012 tanggal 07 April 2014, Perihal RekomendasiPencairan Dana Untuk Di Sita oleh Kejaksaan, kepada PimpinanKantor Cabang Pembantu Bank 46 Atambua ;22.1 (satu) lembar Surat PPK Satker Bantuan Perumahan UntukMasyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden diPropinsi

Ill, asisten II, asisten ,Sekda dan Wakil Bupati dan setelah itu semua diparaf koordinasi; Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya rapat pembahasan terhadap ASNbermasalah hukum pada tahun 2018 karena pada saat itu saksi belum menjabat;Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Prk No : 34/G/2019/PTUN.GTO Bahwa secara umum draft SK yang menjadi objek sengketa, kami mengikuti format dari Badan Kepegawaian Negara (BKN); Bahwa saksi menyampaikan SK objek sengketa kepada Penggugat padatanggal 10 Mei2019; Bahwa PPK

selainpejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utamaa. menteri di kementerian;b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;d. gubernur di provinsi; dane. bupati/walikota di kabupaten/kota.Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 angka 17 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkanPejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK

untuk menentukan tahapan/prosedur pemberhentian Pegawai NegeriSipil, Pengadilan akan menganalisis penerapan tindakan atau kebijakan yangmendahului sebelum dikeluarkan keputusan objek sengketa sebagai berikut; Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti sebagai berikut yaitu Bukti T6,T7, T8, T9 dan T10 maka dapat diperoleh fakta hukum yang pada pokoknyamenjelaskan sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 Badan Kepegawaian Negaramembuat surat yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian(PPK

Fotocopy, Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Nomor: 188.4/001/SATPOL PP/2021, Tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2021 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupten Bangka;