.----------------------------------------------------------------------Fotocopy surat Jadwal Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah, Pekerjaan Pengadaan Komputer 105 unit, Sumber Dana APBD Kab. Pessel TA. 2006 Tempat Dinas PendidikanKabupaten Pessel, Painan 9 Oktober 2006, Ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Drs.

Selaku Pimpinan KegiatanPangadaan Barang Dan Jasa Pengadaan Komputer sebanyak 105 Unit APBD TahunAnggaran 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 95 Tahun 2006 tentangPenunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemimpin Kegiatan Dilingkungan DinasPendidikan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2006 (diajukan dalam berkasterpisah). Dan Direktur CV.

Saksi Drs Ali Musa: Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ; Bahwa saksi mengerti dipanggil kepengadilan Negeri Painan sehubungankasus pengadaan 105 unitkomputerdan 105 unit printer APBD TA. 2006. Bahwa saksi mengetahui bahwa para terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada dilingkungan Pemda Kab. Pesisir Selatan. Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Lelang Pengadaan 105 unit Komputer dan 105 unit printer.

Bahwa dasar pengadaan 105 unit komputer dan 105 unit printer tersebutadalah dana APBD yang tercantum dalam Dana Anggaran Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kab.

Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kab.Pesisir Selatan.Bahwa saksi dalam pengadaan 105 unit komputer APBD TA. 2006 adalahsebagai Pimpinan Kegiatan. Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pimpinan Kegiatan Pengadaan 105 unitKomputer dan 105 unit printer dengan Surat keputusan Bupati yaitu NasrulAbit.

sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilanratus dua puluh delapan rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebutyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sesuaiPerhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Surat Keterangan Nomor KET2286/PW27.5/2015 tanggal 25 Oktober 2017 oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua Barat berupa LaporanTelaahan Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah KepadaSTKIP Nuuwar Fakfak Yang Bersumber dari Dana APBD

senilai Rp119.922.928,00 (seratussembilan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratusdua puluh delapan rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebutsesuai dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam SuratKeterangan Nomor KET2286/PW27.5/2015 tanggal 25 Oktober 2017 olehBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan PropinsiPapua Barat berupa Laporan Telaahan Atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiPenggunaan Dana Hibah Kepada STKIP Nuuwar Fakfak Yang Bersumberdari Dana APBD

dua) lembar Foto Copy Keputusan Gubernur Papua Baratnomor : 913 / 36/1 / 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang PenerimaHibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun2016;15) 2 (dua) lembar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan PerubahanAanggaran (DPPA) SKPD BPKAD Provinsi Papua Barat TA. 2016;16) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaandana Hibah STKIP NUUWAR Fakfak TA 2016;17) 1 (Satu) bundel foto copy dokumen nota pembelian barang dantiket perjalanan untuk hibah dana APBD

2016;2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Gubernur Papua Barat nomor :913 / 36 / 1 / 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Penerima Hibahdan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2016;2 (dua) lembar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan PerubahanAanggaran (DPPA) SKPD BPKAD Provinsi Papua Barat TA. 2016;1 (Satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan danaHibah STKIP NUUWAR Fakfak TA 2016;1 (satu) bundel foto copy dokumen nota pembelian barang dan tiketperjalanan untuk hibah dana APBD

Bekasi mengatakan bahwa dana yang digunakan untuk merehabtotal kantor Desa terse but adalah dana APBD yang melalui Aspirasi Dewanyang harus dipertanggungjawabkan kemudian Pihak Inspektorat (Bp.

Bekasi yang tupoksinyaadalah menanda tangani Surat Perintah Pencairan (SP2D).Bahwa pada tahun 2010 berdasarkan SK Bupati Nomor : 978/Kep. 74Adm.Tapem/2010 tanggal 23 Maret 2010 ada 20 Desa di Pemerintahan Desa diKabupaten Bekasi dengan jumlah belanja bantuan Keuangan total berjumlah Rp.5.190.000.000. yang sepengetahuan Saksi berasal dari APBD TA 2009/2010,dimana dalam SK tersebut menugaskan kepada Kepala Bagian Administrasi TataPemerintahan Setda Kab.

Pemerintahan Desa dalam hal mibertanggungjawab langsung kepada Bupati, namun dalam pelaksanaan danpencairannya sudah masuk dalam APBDes sehingga Badan Pemerintahan Desa(BPD) harus ikut mengawasi kegiatan pembangunan / rehab total kantor desayang dananya berasal dari APBD Kab Bekasi Tahun Anggaran 2010.Bahwa Pola Alokasi Dana Pembangunan Desa terbagi 2 (dua) yaitu : Alokasi Dana Desa ; Sifatnya untuk pembiayaan perangkat yaitu HonorKades, Perangkat Desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), serta Alat

Kemudian pada saat rapatpembahasan APBD bersama dengan aparat Pemda saksi mengusulkan untukDesa Tamansari sebesar Rp. 500.000.000, dan Desa Sukasejati sebesar Rp.300.000.000, dan sumber bantuan tersebut berasal dari APBD Kab.

Wiyono, h. 32);Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang termuat dalam putusanMahkarnah Agung RI No. 813K IPid 11987 tanggal 29 Juni 1989 menyebutkan : "bahwajumlah kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudahcukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara";50Menimbang, bahwa Dana Bantuan Pembangunan / Rehabilitasi Kantor DesaTamansari Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima RatusJuta Rupiah) merupakan dana dari APBD yang dimaksudkan

Dari APBN berupa Dana Desa, 2.Dari APBD Kab Banjar Berupa Alokasi Dana Desa, 3.

BHPRD (bagi hasilpajak dan retribusi daerah) adalah sebesar Rp1.116.160.388, (Satumilyar seratus enam belas juta seratus enam puluh ribu tiga ratusdelapan puluh delapan Rupiah) dengan pembagian sumber dana yakni:1) anggaran pendapatan yang bersumber dari APBN berupa danadesa adalah sebesar Rp752.918.643, (tujuh ratus lima puluh duajuta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus empat puluh tigaRupiah);2) anggaran pendapatan yang bersumber dari APBD Kab.

Untuk Alokasi Dana Desa yang bersumberdari APBD Kab. Banjar pencairannya per 3 (tiga) bulan sekali.

= Pasal 122 Ayat (5) Jumlah belanja yang dianggarkandalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiappengeluaran belanja.ayat (6) Pengeluaran tidak dapatdibebankan pada anggaran. belanja jika untukpengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukuptersedia dalam APBD.= Pasal 132 ayat (1)Setiap pengeluaran belanja atas bebanAPBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dansah.

Pilwalkot 3013 (Februari Oktober) Rp.4,7 M (empat milyar tujuh ratus jutarupiah) bersumber dari APBD.

Bahwa pada Tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum (KPU) KotaBanjar mendapat dana hibah dari Pemerintah Kota Banjar yangbersumber dari APBD Kota Banjar TA. 2013 sebesar Rp.4.701.402.795 (empat milyar tujuh ratus satu juta empat ratus duaribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) untuk membiayai satuputaran pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Walikota dan WakilWalikota Banjar tahun 2013;.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang, AzasUmum Pelaksanaan APBD115= Pasal 122 Ayat (5) Jumlah belanja yang dianggarkandalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiappengeluaran belanja.ayat (6) Pengeluaran tidak dapatdibebankan pada anggaran. belanja jika untukpengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukuptersedia dalam APBD.= Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas bebanAPBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dansah.

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2012, Bagian Umum dan Perlengkapan padaSekretariat DaerahKabupaten Tolitoli telah memprogramkan Pekerjaan Pengadaan PakaianBatik Motif Tolitoli untuk Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitolidengan pagu anggaran senilai Rp. 2.000.000.000, (Dua milyar rupiah) yanganggarannya berasal dari APBD

(Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO))untuk dapat memesan kain batik ditempat usahanya; Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 dilakukan lelang Pekerjaan PengadaanPakaian Batik Motif Tolitoli untuk Pegawai Pemerintah Daerah KabupatenTolitoli Tahun 2012 dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,:(Dua milyar rupiah) yang anggarannya berasal dari APBD Kabupaten TolitoliTahun Anggaran 2012 dilaksanakan sesuai Surat Pengumuman PelelanganUmum Dengan Pasca Kualifikasi Nomor: 02/PPBJ/SETDATU2012 tanggal16

Selaku PPTK dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaanpakaian batik motif Tolitoli telah mengakibatkan kerugian keuangan Negaraatau Daerah Kabupaten Tolitoli sebesar Rp. 1.190.937.200, (Satu milyarseratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratusrupiah) atau sekitar jumlah tersebut berdasarkan Surat Laporan Hasil AuditDalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah AtasDugaan Penyimpangan Penggunaan Dana APBD Kabupaten Tolitoli padaPekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif

Bahwa pada tahun 2012, Bagian Umum dan Perlengkapan padaSekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli telah memprogramkan PekerjaanPengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli untuk Pegawai Pemerintah DaerahKabupaten Tolitoli dengan pagu anggaran senilai Rp. 2.000.000.000, (Duamilyar rupiah) yang anggarannya berasal dari APBD Kabupaten TolitoliTahun Anggaran 2012, sebagaimana telah termuat dalam DokumenPengelolaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD)Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran

(Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO))untuk dapat memesan kain batik ditempat usahanya;Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2015/PT PALBahwa pada tanggal 16 Juli 2012 dilakukan lelang Pekerjaan PengadaanPakaian Batik Motif Tolitoli untuk Pegawai Pemerintah Daerah KabupatenTolitoli Tahun 2012 dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,:(Dua milyar rupiah) yang anggarannya berasal dari APBD Kabupaten TolitoliTahun Anggaran 2012 dilaksanakan sesuai Surat Pengumuman PelelanganUmum

setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Negeri Jayapura, mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan caracara sebagaiberikut :e Bahwa sehubungan adanya penganggaran pengadaan Pupuk NPK(Nitrogen Posfat Kalium) pada APBD

Menyiapkan SPM.Ayat (3) PPKSKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yangbertugas melakukan pemungutan, penerimaan negara/daerah,bendahara dan atau PPTK;o Pasal 132 ayat (1) yang mengatakan "Setiap pengeluaran belanja atasbeban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;o Pasal 184 ayat (1)dan (2) yang mengisyaratkan bahwa: Ayat (1) "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,Bendahara Penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yangmenerima atau menguasai uang/barang kekayaaan daerah

Menyiapkan SPM; Ayat (3) PPKSKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yangbertugas melakukan pemungutan, penerimaan negara/daerah,bendahara dan atau PPTK;Selanjutnya ditegaskan pula dalam Pasal 132 ayat (1) yang mengatakanSetiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan buktiyang lengkap dan sah.

Dan Pasal 184 ayat ( 1dan 2) yang mengisyaratkanbahwa:o Ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, BendaharaPenerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima ataumenguasai uang/barang kekayaaan daerah wajib menyelenggarakanpenatausahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan;o Ayat (2) Pejabat yang menandatanganidan atau mengesahkan dokumenyang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan danatau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadapkebenaran

SusTPK/2016/PT JAP19KARIM,SP, terdakwa SUNARTO,STP dan terdakwa FLAFIUSMERAHABIA,SH maka para terdakwa telah Menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukandalam pelaksanaan kegiatan pengadaan PupukNPK pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Keerom.Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa sehubungan adanya penganggaran pengadaan Pupuk NPK(Nitrogen Posfat Kalium) pada APBD Perubahan Kabupaten Kerom tahun2012

HERMAN GAMALsebagaimana dalam Penjabaran APBD Kabupaten Morowali.Bahwa selanjutnya meskipun pinjaman modal awal kepada PERUSDAMorowali belum dikembalikan ke Kas Daerah sebagaimanahasilPansus DPRD Kabupaten Morowali, namun perjanjian kerjasamaPERUSDA Morowali dengan Pemerintah Kabupaten Morowali Nomor415.4/0612/UMUM/2007 dan Nomor 06 DIRPDM / VI / 2007 tetapditindaklanjuti dimana pada tanggal 15 Agustus 2007, HERMANGAMAL, S.Sos mengajukan surat tertulis kepada Saksi Drs.

LAWIRA hanya serahkan kepadaHERMAN GAMAL yang ditransfer oleh Terdakwa NURDIN LAWIRA kerekening isteri HERMAN GAMAL untuk pembayaran atas pinjaman uangmuka (panjar) pembelian kapal cepat yang dibayarkan pada bulanJanuari 2007 oleh HERMAN GAMAL ke Kas Daerah Pemkab Morowalisebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah)padahal pinjaman modal awal PERUSDA yang dikeluarkan dari kasdaerah Pemerintah Kabupaten Morowali tersebut tidak pernah tercatatsebagai piutang sebagaimana dalam APBD

SE sebagaimana telahdiuraikan tersebut di atas telah merugikan keuangan negara cqPemerintah Kabupaten Morowali seluruhnya sebesar Rp. 5.500.000.000,(lima milyar lima ratus juta Rupiah) atau setidaktidaknya sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) sebagaimana hasil perhitungankerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Auditor BPKP PerwakilanSulawesi Tengah sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangkaperhitungan kerugian keuangan negara / daerah atas dugaanpenyimpangan penggunaan dana APBD

HERMAN GAMAL sebagaimana dalamPenjabaran APBD Kabupaten Morowali.Bahwa selanjutnya meskipun pinjaman modal awal kepada PERUSDAMorowali belum dikembalikan ke Kas Daerah sebagaimanahasilPansus DPRD Kabupaten Morowali, namun perjanjian kerjasamaPERUSDA Morowali dengan Pemerintah Kabupaten Donggala Nomor415.4/0612/UMUM/2007 dan Nomor 06 DIRPDM / VI / 2007 tetapditindaklanjuti dimana pada tanggal 15 Agustus 2007, HERMANGAMAL, S.Sos mengajukan surat tertulis kepada saksi Drs.

CADDA sehingga merugikan keuangan negara Cq.Pemerintah Kabupaten Morowali seluruhnya sebesar Rp. 5.500.000.000,(lima milyar lima ratus juta Rupiah) atau setidaktidaknya sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) sebagaimana hasil perhitungankerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Auditor BPKP PerwakilanSulawesi Tengah sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangkaperhitungan kerugian keuangan negara / daerah atas dugaanpenyimpangan penggunaan dana APBD Kabupaten Morowali pada PosAnggaran

Sos Bin ASNAWI ROZO berangkat ke Jakarta dalam rangkabisnis pribadi.Bahwa berdasarkan hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi KalimantanSelatan Nomor : SR292/PW16/5/2015 tanggal 12 Agustus 2015 perihalLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Kasus Penyelewengan Dana Hibah Pilkada Gubernur danWakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 dengan MenggunakanDana APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015 pada KPUKabupaten Tapin telah terjadi penyimpangan yang

Pasal 21 ayat 1 yang menyatakan APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasaditerima." pembayaran atas bebanc. Pasal 21 ayat 3 yang menyatakan Bendahara pengeluaranmelaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanyasetelah :a) Meneliti kKelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkanoleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalamperintah pembayaran;c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.d.

Pasal 21 ayat 1 yang menyatakan pembayaran atas bebanAPBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasaditerima.c. Pasal 21 ayat 3 yang menyatakan Bendahara pengeluaranmelaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanyasetelah :a) Meneliti kKelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkanoleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalamperintah pembayaran;c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.d.

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut: Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara dalam Tahun Anggaran 2011 telahmelaksanakan kegiatan Proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa paket pekerjaanfisik Rehabilitasi Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Lampung Utara termasukpembangunan gedung perpustakaan sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) paketdengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD

Tim Survey Monitoring Evaluasi Data BidangPendidikan Rp3.442.500, Rp10.502.000,4 Panitia Pelaksana Teknis KegiatanRp4.781.250, Rp 6.207.500,Rp 765.000,5 Tim Pengawas Teknis Pekerjaan Fisik JUMLAH Rp14.636.250, Rp30.424.500, Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Ketentuan UndangUndang Nomor Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan Pejabat yangmenandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat buktiyang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara dalam Tahun Anggaran 2011 telahmelaksanakan kegiatan Proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa paket pekerjaanfisik Rehabilitasi Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Lampung Utara termasukpembangunan gedung perpustakaan sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) paketdengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD

;e Honorarium tim/panitia Rp 46.650.000,;Bahwa saksi menjelaskan dana DAK kegiatan padadiknas Kabupaten Lampung Utara tahun 2011 berasaldari APBD Tahun 2011;Bahwa saksi menjelaskan dengan PPK jumlah honorkeseluruhan sebesar Rp 24.975.000,(duapuluh empat juta51sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), setelah dipotongPPH 15 % tinggal sebesar Rp 21.228,750 (duapuluh satujuta duaratus duapuluh delapan tujuh ratus lima puluhrupiah).Bahwa saksi telah melaksanakan tugas dan kewajibansaksi selaku staf PPK

DPA SKPD : Nomor1.01.1.01.01.16.01.5.2 ADALAH Anggaran DAK 2011 untuk kegiatan DANAALOKASI KHUSUS (DAK) yang bersumber dari dana APBN dan APBD karenadaerah menyiapkan dana pendamping sebesar 10%.Bahwa terdakwa diangkat sebagai PPTK berdasarkan Surat keputusan Pejabat PembuatKomitmen termasuk kepanitiaan kegiatan, yang saksi ketahui ada beberapa suratkeputusan yaitu (1). SK pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah, (2).

Surat tersebut pada intinya menegaskanbahwa terhadap bangunan fisik jalan yang pernah ada intervensidana APBN/APBD Provinsi Jabar atau Pemkot Depok, maka bidangtanah tersebut dikategorikan sebagai aset milik Pemerintah KotaDepok (Bukti P6)2.

Berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Depok selaku JaksaPengacara Negara Nomor: B1092/0.2.34/Gp.1/05/2017 tanggal10 Mei 2017, dinyatakan bahwa terhadap jalan lingkungan yangterkena proyek tol DepokAntasari dan Proyek Tol CinereJagorawai yang berada di wilayah Kota Depok yang sebelumnyasudah ada intervensi anggaran dalam APBD untuk pemeliharaanjalan/lingkungan, tidak diketemukan suatu ketentuan yangmengatur bahwa adanya intervensi anggaran dari pemerintahdapat dijadikan dasar alas hak atas tanah.Dengan

merujuk pada Surat Sekretariat Daerah Kota Depok Nomor593/1302Aset tertanggal 31 Mei 2017, maka dapat disimpulkanbahwa Obyek Permohonan: bukan merupakan fasilitas perumahandiwilayah Depok, Tidak Pernah diperoleh/dimiliki oleh PemerintahKota Depok maupun Kabupaten Bogor, bukan merupakan asetPemerintah Kota Depok dan tidak terdapat satupun ketentuan yangmengatur bahwa dengan adanya intervensi pemerintah (APBD)terhadap Obyek Permohonan dapat dijadikan dasar alas hak atasTanah.

Berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Depok selaku JaksaPengacara Negara Nomor: B1092/0.2.34/Gp.1/05/2017 tanggal 10 Mei2017, dinyatakan bahwa terhadap jalan lingkungan yang terkena proyektol DepokAntasari dan Proyek Tol Cinere Jagorawi yang berada diwilayah Kota Depok yang sebelumnya sudah ada intervensi anggarandalam APBD untuk pemeliharaan jalan/lingkungan, tidak diketemukansuatu ketentuan yang mengatur bahwa adanya intervensi anggaran daripemerintah dapat dijadikan dasar alas hak atas tanah

Bahwa dengan merujuk pada Surat Sekretariat Daerah Kota Depok Nomor593/1302Aset tertanggal 31 Mei 2017, maka dapat disimpulkan bahwaObyek Permohonan bukan merupakan fasilitas perumahan diwilayah Depok,Tidak Pernah diperoleh/dimiliki oleh Pemerintah Kota Depok maupunKabupaten Bogor, bukan merupakan aset Pemerintah Kota Depok dan tidakterdapat satupun ketentuan yang mengatur bahwa dengan adanya intervensipemerintah (APBD) terhadap Obyek Permohonan dapat dijadikan dasar alashak atas Tanah sehingga sudah

turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukandengan caracara sebagai berikut : Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPASKPD) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Maluku tahun 2007 dianggarkan dana sebesar Rp.5.519.360.000 (lima milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratusenam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD

setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukungdengan bukti yang lengkap dan sah ; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik proyek pembangunan 3 (tiga)RKB SD Kristen Jelia yang dilakukan oleh ahli ONISIMUS DUMGAIR, A.Mddari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal13 September 2013 dan 27 Oktober 2013, diketahui bahwa realisasipekerjaan proyek pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia yangdikerjakan oleh Terdakwa adalah hanya sebesar 34,97% dengan rinciansebagai berikut

Tipikor/2014/PT.AMB.Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ProvinsiMaluku tahun 2007 dianggarkan dana sebesar Rp. 5.519.360.000 (limamilyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku tahun 2007 untuk kegiatanPenambahan Ruang Kelas Sekolah ;Bahwa kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah tahun 2007diperuntukkan untuk pembangunan 77 (tujuh puluh tujuh) ruang kelasbagi

Tipikor/2014/PT.AMB.dari APBD Provinsi Maluku, dengan masa pelaksanaan pekerjaanselama 120 (seratus dua puluh hari) kalender terhitung sejaktanggal 10 Agustus 2007 dan berakhir tanggal 07 Desember2007;Bahwa terdakwa mengetahui hingga bulan Desember 2007 iabelum menyelasaikan pekerjaan pembangunan 3 RKB SD KristenJelia, akan tetapi pada tanggal 17 Desember 2007 Terdakwatelah menerima pembayaran angsuran , Il dan Ill (95%) sebesarRp. 117.569.107 (setelah potong pajak) sebagaimana bukti SP2DNomor 2471

Tipikor/2014/PT.AMB.Bahwa pembayaran hingga 100% tersebut diterima oleh terdakwasetelah PPTK Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos memprosespembayarannya dengan cara menyiapkan dokumen administrasikegiatan maupun dokumen yang terkait dengan persyaratanpembayaran yang tidak benar untuk pembayaran 100% kepadaTerdakwa.Bahwa menurut Ahli (Kilat, SE), biaya pembangunan 3 RKB SDKristen Jelia tahun 2007 bersumber dari APBD Provinsi Malukutahun 2007 sehingga termasuk ke dalam pengertian keuanganNegara, dan karena

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yangpembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD;e Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten KepulauanAnambas Nomor 30 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 tentangPenunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,Bendahara di lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas, terdakwadiangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata,Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambasdengan tugas sebagai berikut :1

No.34/Pid.SusTPK/2015/PN.Tpg.66Bahwa, setahu saksi dana kegiatan pekerjaan Master Plan pada DinasPariwisata Kabupaten Anambas Ttahun 2012 berasal dari APBD tahunAnggaran 2012 dengan nilai sebesar Rp.1.200.000.000, dan HPS senilaiRp. 1.098.750.000, tidak termasuk PPH 10%, dimana yang menyusunHPA dan KAK dilakukan oleh Terdakwa Raja Ishak, SH, M.Si selakuSKPD sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pariwisata,Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Kep.

No.34/Pid.SusTPK/2015/PN.Tpg.782012 tanggal 15 Februari 2012, dengan nilai proyek sebesar Rp1.092.465.000, (satu milyar Sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluhlima ribu rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) Kab. Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2012 yangdimasukkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggara/DIPA SKPD DinasPariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab.

dan perubahan APBD;3 Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telahditetapkan dengan Peraturan Daerah;4 Melaksanakan fungsi BUD / Bendahara Umum Daerah;5 Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangkapertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan;6 Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkanoleh Kepala Daerah.Bahwa Fungsi PPKD selaku BUD / Bendahara Umum Daerah adalah :1 Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;2 Mengesahkan DPASKPD;3 Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD

Dengan demikian akan didapati bagaimana modus memperkaya tersebut telahdilakukan oleh Terdakwa dan apakah caracara memperkaya tersebut mengandung unsurkesalahan atau telah melawan hukum;Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan didapati bahwa perkara ini bermuladari ketika Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Anambasmengadakan penyediaan jasa konsultasi penyusunan Master Plan kegiatan pariwisata diKepulauan Anambas yang dananya bersumber dari APBD yaitu.

tempattempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, telah melakukanbeberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikanKeuangan Negara atau Perekonomian Negara, yangdilakukan dengan carasebagai berikut :Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Pada Tahun Anggaran2010 telah menganggarkan dalam APBD

Kuasa Pengguna Anggaran;b. menguji kKebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalamperintah pembayaran;c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan(4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dariPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabilapersyaratan pada ayat (3) tidak di penuhi(5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jaweb secara pribadi ataspembayaran yang dilaksanakan.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Pasal 61Pembayaran atas beban APBD

rupiah) sertadana tidak tersalur sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) yang adapada Nasrun telah mengakibatkan kerugianPemerintah KabupatenJeneponto sebesar Rp. 105.626.400, (seratus lima juta enam ratus duapuluh enam ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu,sesuai Surat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan ProvinsiSulawesi Selatan No. : 02/LPK/XIX.MKS/09/2013 tanggal 06 September2013 perihal Hasil Penghitungan Kerugian Daerah terhadap DugaanTindak Pidana Korupsi APBD

melakukan beberapaperbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atauPerekonomian Negara,yangdilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut :" Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Pada TahunAnggaran 2010 telah menganggarkan dalam APBD

Kuasa Pengguna Anggaran;e. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalamperintah pembayaran;f. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan(7) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat(3) tidak di penuhi30(8) Bendahara Pengeluaran bertanggung jaweb secara pribadi ataspembayaran yang dilaksanakan.= Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan DaerahPasal 61Pembayaran atas beban APBD

Lebong sebagaimana ketentuan pasal 13Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 18 Tahun2006 tanggal 14 September 2006 Tentang Retribusi TempatRekreasi dan Olah Raga, yang mengatur semua hasil pungutanretrisbusi disetor ke kas daerah sesual peraturanperundang undangan yang berlaku dan sebagaimana pasal 18Peraturan Daerah tersebut yang mengatur hasil penagihanretribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diatasdisetorkan ke kas daerah paling lama 1 X 24 jam dandianggarkan setiap tahun dalam APBD

Rejang Lebong sebagaimana ketentuan pasal13 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 18 Tahun2006 tanggal 14 September 2006 Tentang Retribusi TempatRekreasi dan Olah Raga, yang mengatur semua hasil pungutanretribusi disetor ke kas daerah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dan sebagaimana pasal 18 PeraturanDaerah tersebut yang mengatur hasil penagihan retribusisebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diatas disetorkan kekas daerah paling lama 1 X 24 jam dan dianggarkan setiaptahun dalam APBD

Bahwa sebenarnya didalam APBD tidak tersedia anggaranpengelolaan dan perbaikan DMHD untuk jelasnya dapatdilihat pada pledooi terdakwa point 12 dan 13 hal 7 ;b. Bahwa pencapaian Target PAD selama ini tidak pernahtercapai dapat dilihat pada pledooi terdakwa hal 5Target PAD;c.

yangberkaitan dengan objek wisata DMHB tetap dianggap kerugianNegara, sedangkan menurut pemeriksaan inspektorat daerahyang digunakan oleh terdakwa untuk keperluan oprasionalobjek wisata DMHD tidak dihitung kerugian Negara, padahalmenurut terdakwa didalam memorinya uang tersebut digunakanuntuk pembenahan dan perbaikan objek wisata tersebut danuang tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi,yang selama ini tidak pernah mencapai target PAD 100 %,sekarang telah mencapai target 100 %, dari uang APBD

ANTONO RUSTONO, SH., MH Panitera Pengganti,ZEKMA 46Dibuat salinan resmi untukkepentingan dinas.Wakil PaniteraPengadilan TinggiBengkulu,DJA R WO K O,SH.Nip.19570605197903100447Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut' terdakwatidak tersedianya uang pengelolaan objek wisata tersebutdidalam APBD, lebih bijak Hakim banding berpendapat untukkepentingan terdakwa kebijakan terdakwa yang positifsehingga uang yang tidak disetorkan Rp. 13.142.500, ( tigabelas juta seratuS empat puluh dua ribu' lima ratusrupiah

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan dengan rangkaianperbuatan sebagai berikut:Bahwa pada tahun 2007 dan tahun 2008 Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bone mendapatkan Anggaran untuk Pembangunan Balai Benih Ikan(BBI) dengan perincian :Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 2.414.381.250,00 (dua milyar empat ratusempat empat belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluhrupuah) yang sumber dananya berasal dari APBD

Put. 17/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material danakibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Akibat perbuatan terdakwa Pemerintah Pusat/Negara Cq.

Put. 17/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.Namun dalam kenyataannya tugastugas tersebut disalahgunakan oleh terdakwasebagai berikut:Bahwa pada tahun 2007 dan tahun 2008 Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bone mendapatkan Anggaran untuk Pembangunan Balai Benih Ikan(BBI) dengan perincian :Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 2.414.381.250,00 (dua milyar empat ratusempat empat belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluhrupuah) yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten BoneTahun Anggaran

Pasal 184 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pejabat yangmenandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengansurat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran ataspelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material danakibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Akibat perbuatan terdakwa Pemerintah Pusat/Negara Cq.

Karena penandatangananKontrak kerja pada penambahan anggaran 2008 yang bersumber dari APBD Kab.Bone sebesar Rp. 350.309.000 (tiga ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan riburupiah) semua kontrak di tanda tangani oleh PPTK Amir Hamzh Lewa untuk 7item pekerjaan dan termasuk pencairan uang muka kerja sebesar 30 %.Maka dengan demikian apa yang di lakukan oleh Pembanding sematamatamenyelesaikan pekerjaan yang di tinggalkan oleh PPTK yang lama yangbernama Amir Hamzah Lewa, demi menyelamatkan Proyek

Bukit Dusun Pakpak,Kecamatan Babul Makmur, KabupatenAceh Tenggara Tahun Anggaran 2002;Bahwa untuk menindak lanjuti SK Bupati Aceh Tenggara Nomor : 620/02/P2JKKPJBP/2002 tanggal 18 Oktober 2002 Terdakwa mengikatkan kontrak perjanjianpemborongan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborong Nomor :620/03/P2JKKPJBP/2002 tanggal 21 Oktober 2002 dengan nilai kontraksebesar Rp1.500.500.000,00 (satu milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah)yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD

Dusun PakPak Kecamatan Babul Makmur, KabupatenAceh Tenggara Tahun Anggaran 2002 .Bahwa untuk menindak lanjuti SK Bupati Aceh Tenggara Nomor : 620/02/P2JKKPJBP/2002 tanggal 18 Oktober 2002 Terdakwa Mengikatkan kontrak PerjanjianPemborongan yang di tuangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor:620/02/P2JKKPJBP/2002 tanggal 21 Oktober 2002 dengan nilai kontraksebesar Rp1.500.500.000,00 (satu milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah)yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD

BUKIT HARAPAN dengankuasa Direkturnya Terdakwa DURANI Bin KIK dengan Nomor Kontrak620/03/P2JKKPJBP/2002 tanggal 21 Oktober 2002 dengan nilai kontrak sebesarRp1.500.500.000,00(satu milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) sumber DanaAlokasi Umum (DAU) APBD Tahun Anggaran 2002 untuk pekerjaan:1.

Babul Makmur sesuai dengan kontrak kerja NomorKontrak:620/03/P2JKKPJBP/2002 tanggal 21 Oktober 2002 dengan nilai kontraksebesar Rp1.500.500.000,00 (satu milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah)sumber Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Tahun Anggaran 2002 adalah Sar.DARMA PUTRA JAYA, ST (Pimpin Proyek) sedangkan sebagai pihak kedua adalahTerdakwa DURANI Bin KIK (Pelaksana Proyek/Kontraktor, Terdakwa dalam berkasterpisah), dengan waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari Kalenderterhitung sejak

manfaat bagi masyarakat disekitar pekerjaan;e Bahwa semua pihak termasuk Tergugat / Terbanding tahu bahwaPembanding mengerjakan pekerjaan a quo dan telah selesaidikerjakan;e Bahwa Penggugat / Pembanding dari mulai sampai denganselesai mengerjakan pekerjaan a quo adalah tanpa SuratPerintah Kerja (SPK) dan atau tanpa membuat ikatan tertulisdengan pihak Tergugat/Terbanding;e Bahwa semua perkerjaanperkerjaan in casu yang dikerjakanPenggugat/Pembanding apabila telah tertata atau telah masukdalam DIPA APBD

Namunpada kenyataannya bahwa proyek yang dikerjakan ini tidak masukdalam DIPA APBD maka tidak tunduk pada Kepres No.80 tahun2003;Bahwa, terlepas apakah pekerjaan dimaksud tertata atau telahmasuk dalam DIPA APBD Kota Bontang akan tetapi pekerjaan aquo adalah jenis pekerjaan yang karaktetristiknya adalah menjaditanggung jawab Pemerintah in casu. Pemerintah Kota Bontangcq.

Akan tetapi Tergugat / Terbandingmembiarkan teruS sampai pekerjaan a quo selesai dikerjakanoleh Penggugat/Pembanding kendati Tergugat / Terbanding tahupersis dan menyadari bahwa pekerjaan a quo tidak adaanggarannya karena belum tertata dalam APBD/DIPA KotaBontang.

Ahyarselaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan antara lain :a) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat TangkapBubu Kepiting Tengah pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran2014.b) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat TangkapBubu Ikan pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014c) 14 (empat belas) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan AlatTangkap Jaring Gembung pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran2014.16) Asli 1 (satu) bundel Dokumen kelompok Nelayan penerima

Bahwa selanjutnya Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Tangkap Ikan tersebutditampung dalam APBD Kota Medan Tahun 2014, namun kegiatan tersebut belumterlaksana hingga bulan Mei 2014 sehingga dilakukan perubahan dan ditampungkembali pada PAPBD Kota Medan Tahun 2014. Bahwa dalam kegiatan ini, Syahrizal, S.Pi ditunjuk sebagai Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) oleh Saksi Ir.

Bahwa benar pada tahun 2014, ada pengadaan alat penangkap ikan di DinasPertanian dan Kelautan dananya sebesar Rp. 1.181.279.000, dengan sumberdana dari APBD Kota Medan. Bahwa saksi tidak tahu siapa panitia pengadaan barang. Bahwa saksi tidak siapa yang menang lelang. Bahwa saksi tidak tahu kontrak. Bahwa didalam pengadaan alat tangkap ikan terdakwa Ir.

Ahyar selaku Kepala DinasPertanian dan Kelautan Kota Medan antara lain :d) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap BubuKepiting Tengah pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014.e) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat TangkapBubu Ikan pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014f) 14 (empat belas) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan AlatTangkap Jaring Gembung pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014.16) Asli 1 (satu) bundel Dokumen kelompok Nelayan

Ahyar selaku Kepala DinasPertanian dan Kelautan Kota Medan antara lain :g) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap BubuKepiting Tengah pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014.h) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat TangkapBubu Ikan pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014i) 14 (empat belas) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan AlatTangkap Jaring Gembung pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014.16) Asli 1 (satu) bundel Dokumen kelompok Nelayan

Ketapangsejak tahun 2007 ;Bahwa dana PNPM.MP berasal dari dana APBNdan APBD ;Bahwa yang membimbing TPK adalahmenyatakan7.51Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Tehnik,PJOK, UPK ;e Bahwa tugas TPK adalah mengelola dana yangdisalurkan dari UPK (unit pengelolakegiatan) ;e Bahwa Pekerjaan yang telah selesaipembangunan jembatan Dusun Pendauntahun 2008, dan pembangunan jembatanBalai Bekuak Desa Balai Pinang pada2009, sedangkan pembangunan rabatDesa Balai Pinang (tahun = anggaranbelum dapat diselesaikan ;

ADE M YUSUFBahwa saksi sebagai Kasubid Kelembagaan dan PelatihanMasyarakat pada BP2AMKB sejak 11 Agustus 2009 ;Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi dalamjabatan tersebut adalah pengelola kegiatan PNPMditingkat propinsi, pengelola rakor PNPM ditingkatpropinsi, pelatihan dan penyegaran fasilitator ;Bahwa berkenaan dengan mekanisme penyaluran dana PNPMMP yang dialokasikan di wilayah Kabupaten Ketapangyaitu dana PNPM bersumber dari APBN selanjutnyadiperlukan dana shering dari APBD Kabupaten

, sedangkanPropinsi hanya menyediakan fasilitator mulai = darirekruitmen, pelatihan dan selanjutnya setelahdisediakan dana pendamping dari APBD Kabupaten danaPNPM.MP baru bisa disalurkan kedesa desa berdasarkanMusyawarah antar Desa untuk menentukan desa mana sajayang memerlukan dana bantuan PNPM.PM, bahwa tugasseorang fasilitator hanyalah sebagai shering dalamsetiap kegiatan penyaluran dana PNPM bukan sebagaipelaksana penyaluran dana tersebut ;Bahwa pelaksanaan kegiatan penyaluran dana PNPM.

Dana PNPM bersumber daribantuan Bank Dunia melalui APBN dan dari APBD berupadana shering sebesar 20 % dari Dana Hibah ;Bahwa dana untuk Kecamatan Simpang Hulu Tahun Anggaran2008 sebesar Rp.1.000.000.000, Sedangkan TahunAnggaran 2009 sebesar Rp. 900.000.000, ;Bahwa dana PNPM.MP tahun anggaran 2008 digunakan untukkegiatan> Pekerjaan Fisik67. Pekerjaan jalan rabat beton 550 M x 1,20 M lokasiDesa Semandang Kiri total biaya Rp. 98.710.000, ;.

Melakukan dilakukan survey yang dilaksanakan olehFasilitator Kecamatan, TPK, KPMDdan masyarakat =;Bahwa Besaran dana yang dialokasikan di KecamatanSimpang Hulu pada tahun 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu. milyar rupiah) dan untuk tahun 2009 sebesar Rp.900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah) sumber dana71APBN dengan sharing APBD sebesar 20 % yang digunakanuntuk kegiatan sarana dan prasarana fisik dan kegiatanSimpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) ;e Bahwa realisasi pencairan dana PNPM MP tahun