Absen diberikan oleh PPK. (videPutusan halaman 137 angka 47.20);b) Terlapor mengetahui siapa saja yang hadir pada saataanwijzing di kantor. Pelaksanaan aanwijzing yangdilakukan di kantor yaitu banyak yang hadir dan kamiserahkan daftar hadir, aanwijzing terhadap 18 Paketdilakukan secara bersamasama dan kami sediakan absendi meja sehingga mereka mengisi daftar hadir pada paketyang mereka ikuti.

Nomor 1049 K/Pdt.SusKPPU/20176.2.4.6.2.5.melakukan aanwijzing lapangan, melainkan PPK. Pokjahanya menyiapkan pelaksanaan lelang, untuk pelaksanaanteknisnya PPK yang melakukan karena PPK yang tahukondisi lapangan. Tim PPK yang hadir pada saat aanwijzinglapangan.

Nomor 1049 K/Pdt.SusKPPU/2017masukan dari PPK/Kelompok Kerja ULP/PejabatPengadaan sesuai dengan ketentuan;Dengan demikian jelas Bukan LKPP yang melakukanblacklist tapi LKPP secara administratif menerima usulandari PA KPA untuk ditayangkan dalam Portal LKPP;Bahwa LPJK mempunyai kepentingan penayangan dandaftar blacklist dalam kaitan pengurusansertifikasibadan Usaha;7.4.2.

,M.M., Notaris di Kota Surakarta;Atas Perjanjian KSO tersebut, telah mendapatpenunjukan dari Kantor Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional V Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Jawa Tengah, PPK BTS JabarSidarejaWangon Nomor KU.03.01/PSW/III/2013/14 tentangPenunjukan Penyedia Jasa Untuk Pelaksanaan PaketPekerjaan Pelebaran Jalan Bts.

Atas Perjanjian KSO tersebut, telah mendapatpenunjukan dari Kantor Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional V Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Jawa Tengah, PPK BTS JabarSidarejaWangon Nomor KU.03.01/PSW/III/2013/14 tentangPenunjukan Penyedia Jasa Untuk Pelaksanaan PaketPekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi JabarPatimuanSidareja;vii.

PARLUHUTAN MANALU DTH
Terbanding/Tergugat IV : ALPON SITUMORANG
Terbanding/Tergugat V : Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara Badan Pertanahan Nasional
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kantor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah I cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Binjai

Put.No.30/PID.SUS.TPK/2014/PT.PBRpelaksanaan kontrak, butir ( 2 ) pelaksanan kontrak, huruf (g) perubahan kegiatanpekerjaan ayat 2,4 dan ayat 5; Ayat 2Ayat 4.Ayat 5.Apabila terdapat perbedaan yang siknifikan antara kondisi lokasipekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, maka PPK bersama penyedian dapat melakukanperubahan kontrak yang meliputi antara lain : a Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yan tercantum dalamkontrak.b Mengurangi atau menambah

jenis pekerjaan.c Mengubah spesipikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengankebutuhan lokasi pekerjaan, dan / ataud Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrakyang di perlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaanPerintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepadapenyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengantetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal;Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai

Molkandiar; Perbuatan terdakwa tersebut bertentanga dengan : dampiran ke III pepres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, tentangtata cara pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi Huruf C penandatangan danpelaksanaan kontrak, butir ( 2 ) pelaksanan kontrak, huruf (g) perubahan kegiatanpekerjaan ayat 2,4 dan ayat 5; Ayat2 Apabila terdapar perbedaan yang. siknifikan antara kondisi lokasipekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, maka PPK

Put.No.30/PID.SUS.TPK/2014/PT.PBRAyat 4.Ayat 5.Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepadapenyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengantetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal; Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasarpenyusunan adendum kontrak; Dan bertentangan juga dengan Kontrak nomor : 600/SPP.07/BMPU/VIII/201 1tanggal 10 Agutus 2011 pasal 20 ayat 2; Ayat 2.Pekerjaan tambah kurang yang di maksud

Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepadapenyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengantetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awall; Ayat 5. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasarpenyusunan adendum kontrak; Dan berentangan juga dengan Kontrak nomor : 600/SPP.07/BMPU/VITI/201 1tanggal 10 Agutus 2011 pasal 20 ayat 2; Ayat 2.

Pejabat Pengelolan Keuangan (PPK) yang dijabat olehKabag Keuangan SULAIMAN,SEc. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ada 4 empatorang, yaitu:1. Kegiatan Iklan mass Media SOFYAN NASUTION,SP.2. Kegiatan Penyebar Luas Informasi (Media Online)YULIANDRA,SH.3. Kegiatan Kerjasama Media Cetak Hj. KHODIJAH.4. Kegiatan Publikasi kegiatan DPRD SOFYANNASUTION.d.

Pejabat Pengelolan Keuangan (PPK) yang dijabat olehKabag Keuangan SULAIMAN,SEc. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ada 4 empatorang, yaitu:1. Kegiatan Iklan mass Media SOFYAN NASUTION,SP.2. Kegiatan Penyebar Luas Informasi (Media Online)YULIANDRA,SH.Halaman 168 dari 337 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2020/PN.Pbr. 3. Kegiatan Kerjasama Media Cetak Hj. KHODIJAH.4. Kegiatan Publikasi kegiatan DPRD SOFYANNASUTION.d.

Berdasarkan hasil kaji ulang tersebut,PPK menyusun dan menetapkan Rencana PelaksanaanPengadaan (RPP) yang meliputi spesifikasi teknis Barang/Jasa,Halaman 178 dari 337 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2020/PN.Pbr. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan rancangan Kontrak.Selanjutnya RPP tersebut diserahkan kepada Pokja/ULP untukselanjutnya Pokja/ULP menyusun rencana pemilihanPenyediaBarang/Jasa dan menetapkan Dokumen Pengadaan.

PA bertanggung jawab untuk atas RUPtersebut.Bahwa selanjutnya, PA menyerahkan Rencana UmumPengadaan (termasuk KAK) tersebut kepada PPK danULP/Pejabat Pengadaan. PPK dan ULP/PejabatPengadaan melakukan kaji ulang terhadap RUP (termasukKAK).

Apabila dalam RUP tidak terdapat KAK, maka PPKmengembalikan RUP tersebut kepada PA karena RUP tidakdapat dikaji ulang.Hasil kaji ulang RUP tersebut dibuatdalam Berita Acara untuk selanjutnya PPK menyusun danmenetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)berdasarkan kesepakatan dengan Pokja/PejabatPengadaan dimana pada RPP terdapat spesifikasi teknis,HPS dan rancangan kontrak.

Untuk pelaksana anggotadewan, surat perintah diterbitkan/ditandatangani olehpimpinan, sedangkan untuk pendampingan suratperintah diterbitkan/ditandatangani oleh SekretarisDewan.Jika kelengkapan telah terpenuhi Verifikatormeneruskan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK). Selanjutnya PPK memverifikasi nota dinastersebut mengenai :Jenis kegiatan,b.

Kesesuaian anggaran;Cc.SetelahKetersediaan uang di kas bendahara pengeluaran;diverifikasi, PPK mendisposisi ke bendaharapengeluaran untuk mencairakan anggaran danmengadministrasikan.a.

Selanjutnya Nota dinas diserahkan ke Sekwan, laluSekwan mendisposisi ke PPK untuk mengecek diDPA jika sesuai maka agar dicairkan. Setelah diPPK, sebelum pencairan maka permohonan/notadinas tadi diverifikasi oleh petugas verifikasi (sdri.WIDANINGSIH) antara lain mengenai besar biaya.. Setelah diverifikasi, PPK memerintahkan bendaharapengeluaran untuk dicairkan.Setelah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran, uangdiserahkan kepada Bendahara PengeluaranPembantu.

Untuk pelaksana anggota dewan, surat perintah diterbitkan/ditandatangani oleh pimpinan, sedangkan untuk pendampingan surat perintahditerbitkan/ditandatangani oleh Sekretaris Dewan.e Jika kelengkapan telah terpenuhi Verifikator meneruskan ke PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK). Selanjutnya PPK memverifikasi nota dinastersebut mengenai :a. Jenis kegiatan,b.

Kesesuaian anggaran;e Ketersediaan uang di kas bendahara pengeluaran;e Setelah diverifikasi, PPK mendisposisi ke bendahara pengeluaranuntuk mencairakan anggaran dan mengadministrasikan.

Apabila semua kelengkapan admmistrasi tersebut sudah lengkapdan telah ditandatangani oleh PPK dan penerima bantuan kemudian PPKmenyerahkan dokumen tersebut kepada saya sebagai bendahara pengeluaran untukdimasukan kedalam aplikasi SPM, selanjutnya dicetak di paraf oleh PPK kemudiandimintakan tandatangan kepada pejabat penandatangan SPM.

(pembimas kristen) untukdiperiksa PPK (pembimas kristen), setelah diperiksa oleh PPK (pembimas kristen)lalu diserahkan kepada saya selaku bendahara pengeluaran untuk di arsipkan dibendahara pengeluaran yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pemeriksaanyang akan dilakukan oleh Injen dan BPK.Bahwabenar kegiatan yang termasuk dalam belanja bantuan pada eselon 05Bimas Kristen Kanwil kemenag RI prov.

Kalsel biasanya ada Juknisnya namunsaya kurang begitu mengetahui karena yang lebih tahu dan mengetahui bagaimanaprosedurnya adalah PPK (Pembimas Kristen) karena PPK yang melaksanakankegiatannya sedangkan saya sebagai bendahara pengeluaran hanya bertugasmencairkan dana dan mengarsipkan dokumen pencairan dana tersebut.bahwa benar Kanwil Kemenag RI Prov.

Kalsel (Henri Juni, S.PAK) danKepala Sekolah SMTK Malinggang (Suliadi, S.Th) sebesar Rp50.000.000,00;27) Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPD) NomorBAPPD/VII/2258/2012 tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp50.000.000,00 yangditandatangani oleh PPK Pembimas Kristen Kanwil Kemenag Prov.

Kalsel(Henri Juni, S.PAK) dan Kepala Sekolah SMTK Malinggang (Suliadi, S.Th);28) Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Operasional Sarana dan PrasaranaSMTK Nomor 2259 tahun 2012 tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp50.000.000,00yang ditandatangani oleh PPK Pembimas Kristen Kanwil Kemenag Prov.Kalsel (Henri Juni, S.PAK) dan Kepala Sekolah SMTK Malinggang (Suliadi,S.Th);29) Laporan Penggunaan Bantuan Rehab SMTK Malinggang Tahun 2012 Nomor172/SMTK/112012/ad.

Mitra Kerja menyerahkan gabah/ beras sesuai PJB dan SPTB (suratPerintah Terima Barang) ke Gudang yang ditunjuk untuk dilakukanpemeriksaan kualitas oleh PPK (Petugas Pemeriksa Kualitas):b.

Mitra Kerja menyerahkan gabah/beras sesuai PJB dan SPTB (suratPerintah Terima Barang) ke Gudang yang ditunjuk untuk dilakukanpemeriksaan kualitas oleh PPK (Petugas Pemeriksa Kualitas);b.

LHPK yangdibuat oleh PPK; dan, (4). Kuitansi dari MKP.

LHPK yangdibuat oleh PPK; dan, (4). Kuitansi dari MKP;> Dalam penerbitan SPP tidak diwajibkan untuk melakukanpemeriksaan pisik barang di gudang , Dan tidak mungkinHal. 105 dari 214 hal. Put.

LHPK yang dibuat oleh PPK; dan, (4). Kuitansi dariMKP.

;Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil Pasal 292 ayat b disebutkan : bahwa PPK Instansi DaerahKabupaten/Kota menetapkan Pemberhentian terhadap PNS yang menduduki :1. JPT Pratama2. JA3. JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama4.

diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubunganya dengan jabatan dan/atau pidana umum dandihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 292ayat b maka dengan demikian Pemberhentian tidak dengan hormat PNSdengan Pangkat/Golongan Penata (IV/a) berdasarkan ketentuan tersebutmerupakan kewenangan PPK

Ir.Rusman Solin tertanggal 19 April 2018. adalah telah sesuai dengankewenangannya sebagai PPK instansi Daearah ;Hal. 37 Putusan Nomor : 99/G/2018/PTUNMDNMenimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dariAspek Subtansi Keputusan in litis diterbitkan berdasarkan Ketentuan HukumYang Berlaku dan telah sesuai dengan AzasAzas Umum Pemerintahan YangBaik?

1 (satu) rangkap foto copy Nota Kesepahaman antara Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Konsultan Managemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) Provinsi Papua (P.II-20) Nomor : 05/SPK/PPK-PRS.8/VI/2013 ;

8.

1 (satu) rangkap foto copy nota kesepahaman antara Kementerian Perumahan Rakyat RI dengan konsultan Manajemen Tenaga pendamping Masyarakat (KM-TPM) Provinsi Papua (P.II-20) Nomor 05/SPK/PPK-PRS.8/VI/2013 ;

9. 1 (satu) bundel nota belanja barang materiel untuk penerima bantuan BSPS;

10. 1 (satu) bundel tanda terima barang ;

11.

N Permana Lazuardy, SE, MM selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) wilayah Papua dalam kegiatan tersebut, menetapkan 874penerima dana BSPS di 14 kampung di Distrik Arso Kabupaten Keerom.Selanjutnya Kementrian Perumahan Rakyat mengirim nama874 penerimabantuan tersebut ke Bank BRI Unit Arso Kabupaten Keerom untukdibuatkan rekening atas nama penerima bantuan (masyarakat yang berhakmendapatkan bantuan).

N Permana Lazuardy,SE, MM, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wilayah Papua, menetapkan874 penerima dana BSPS di 14 kampung di Distrik Arso KabupatenKeerom.

Bahwa pada tanggal 26 Desember 2011 semua temuan dariPPHP telah Penggugat selesaikan dan telah dilaporkan kepadaPPHP melalui PPK supaya segera dapat melaksanakan serahterima bangunan;9. Bahwa setelah Penggugat melengkapi dan menyelesaikansemua temuan dari PPHP, Penggugat minta serah terimabangunan kepada PPHP, akan tetapi PPHP menyuruhPenggugat untuk menemui Kepala Dinas Pasar, dan setelahPenggugat menemui Kepala Dinas Pasar yang pada waktu ituadalah Bapak Drs. Supadria, M.

BT22Mutu Bahan dan Pekerjaan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang DanPermukiman, selanjutnya ditandai dengan bukti T/PR27;28.Berita Acara Kesepakatan Tim PPHP Dinas Pengelolaan Pasar KotaBukittinggi No. 014/PPHP/DPP/XIl11 tanggal 29 Desember 2011,selanjutnya ditandai dengan bukti T/PR28;29.Surat pemberitahuan pemutusan kontrak/perjanjian No. 37/DPP/PPK/X1I/2011 tanggal 29 Desember 2011 diterbitkan oleh Pejabat PembuatKomitmen Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi, selanjutnyaditandai dengan bukti

T/PR29;30.Surat pemutusan kontrak No. 38/DPP/PPK/XII/2011 tanggal 30Desember 2011 diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen DinasPengelolaan Pasar Kota Bukittinggi, selanjutnya ditandai dengan buktiT/PR30;31.Surat permohonan klaim jaminan pelaksanaan dan jaminan uang mukaNo. 39/DPPPPK/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 diterbitkan olehPejabat Pembuat Komitmen Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi,selanjutnya ditandai dengan bukti T/PR31;Keseluruhan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan

peraturan presiden nomor 54tahun 2010 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, Antara Tergugatdan Penggugat yang sama sekali tidak ada kesepakatan atau Penggugattidak pernah diajak untuk memabahas penambahan volume pekerjaandengan kontrak awal yang semula panjang jalan 1000M menjadi 1.075M;Jelasjelas Tergugat Melanggar Ketentuan Pasal 87 (1) Dalam hal terdapat perbedaan antarakondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasiteknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK

kontrakadalah tanggal 13 Desember 2013, sedang surat Keputusan Pemutusan kontrak olehPenggugat dilakukan tertanggal 16 Desember 2013;Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi acuan dalam hal pengadaan barang/jasa Pemerintah, tentang pemutusan kontrak secara sepihak, adalah ketentuan Pasal 93ayat (1) huruf a.1 dan a.2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan bahwa PPK

Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia barang /jasa tidak akan mampumenyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun telah diberikan kesempatan sampai 50(lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untukmenyelesaikan pekerjaan;a. 2 setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (limapuluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia barang /jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;Menimbang, bahwa dari fakta adanya pemutusan kontrak

PPK menyetujui Rencana Penggunaan Uang Muka yangdiajukan oleh Penyedia Barang/Jasa; b. untuk Usaha Kecil, uang mukadapat diberikan paling tinggi 30% (tiga pulun perseratus) dari nilaiKontrak Pengadaan Barang/Jasa;. Bahwa Pembayaran Tahap ke dilakukan melalui SP2D Nomor475692A/045/111 tanggal 20 November 2012 dengan nilai bersihsebesar Rp 1.546.056.000, sesuai dengan SPM Nomor66115/DISNAK/TP/2012 tanggal 14 November 2012 sebesar Rp1.569.600.000, (Rp 1.962.000.000, Rp 392.400.000,).

Bahwa selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disnak Prov. Kalseldan Penggugat menandatangani Berita Acara Serah Terima PertamaBarang/Pekerjaan Nomor 524.1/3066/BAST/APBN06/XV/2012 tanggal12 November 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa DisnakProv. Kalsel telah menerima barang dari Penggugat berupa indukan sapiBali dari Provinsi NTT sebanyak 225 ekor.h.

SIT WAHIDAHMenerangkan yang pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa saksi tahu apa yang dipersengketakan antara Penggugat denganHal. 39 dari 50 halaman Putusan Perkara No. 02/6/2013/FT UN.BUMKPPN di PTUN yaitu menyangkut Klaim pencairan garansi Bank ;Bahwa Saksi menjabat sebagai PPK di Dinas Peternakan Propinsi Sejaktahun 2011 sampai dengan tahun 2012 ;Bahwa sepengetahuan saksi sengketa ini ada Setelah kontrak sudahselesai ;Bahwa Kontrak dibuat tanggal 3 Oktober 2012 ;Bahwa kontrak mengikat kedua

tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

/PPK Online) palinglambat 2 (dua) hari sebelum pemasukan atau pengeluaran, serta membawakelengkapan persyaratan yang ditetapkan untuk impor/ekspor/antar area(domestik masuk/keluar).

SKKH)/ Surat Keterangan SanitasiProduk Hewan yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewanatau Dinas yang menangani Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota;Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pengeluaranuntuk keperluan tindakan karantina;PROSEDUR LALU LINTAS MEDIA PEMBAWA (HEWAN/PRODUK HEWAN);Pemilik/Kuasanya melaporkan rencana realisasi pemasukan/pengeluaranHewan kepada Petugas Karantina Hewan di Pelabuhan Udara/Laut denganmengajukan Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK

terdakwa melakukan penelitian, setelah diteliti permintaanpencairan dana DIPA tahun 2007, terdakwa menandatangani jumlah maksimum pencairan dana,Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Belanja LS, dan kemudian saksi Wawan Revalino, SEmelanjutkan persyaratan pencairan Dana DIPA Tahun 2009, DIPA tahun 2010 dan dokumenpendukungnya tersebut ke penguji SPP (Surat Perintah Pembayaran ) yaitu saksi Afri Elmi, SEsetelah diteliti kelengkapan dokumennya oleh penguji saksi Afri Elmi, SE, selanjutnya diteruskanke PPK

(Pejabat Pembuat Komitmen ) yaitu saksi Ali Rahman, SH.MH, dan dari PPK diteruskanke Pejabat Penerbit SPM (Surat Perintah Membayar) yaitu saksi Melvita, S.Ag, selanjutnya saksiMelvita,S.Ag menguji semua kelengkapan SPM tersebut, yang mana di dalam DIPA tersebuttidak ada menyebutkan peruntukan dana untuk Program Studi, akan tetapi didalam DIPA tahun2009 dan DIPA tahun 2010 tersebut hanya mengatur secara umum peruntukan dana DIPA 2009,DIPA 2010, begitu juga di dalam RKAKL tahun 2009 dan RKAKL tahun

di STAIN Bukittinggi sejak tahun 2006 sampaidengan November 2010 ; 777 77722222222 oon nnnBahwa yang mengangkat saksi menjadi PPK adalah Terdakwa selaku Ketua STAIN ;Bahwa pada masa saksi menjadi PPK, jabatn PPK hanya orang, semestinya untuk setiapBidang ada PPK tersendiri ;Bahwa jabatan Saksi menjabat PPK karena selain memiliki sertifikat keahlian barang danjasa, juga terkait dengan jabatan struktural, yaitu saksi sebagai Pembantu Ketua II ;Bahwa tugas Saksi Pembantu Ketua II yaitu membantu Ketua

Berkenaan dengankeuangan ada PPK yang lebih banyak berperan ;Bahwa Tim untuk kegiatan DIPA STAIN Bukittinggi adalah KPA, PPK, Penguji SPP,Penandatangan SPM 5Bahwa yang mengSKkan Tim DIPA tersebut adalah Ketua STAIN Bukittinggi ; Bahwa dalam pencairan anggaran DIPA tugas KPA, mengeluarkan SK Kegiatan, SuratPernyataan Menjalankan Tugas, Surat Setoran Pajak, Surat Pertanggungjawaban Mutlak,Amprah yang ditandatangani PPK dan Bendahara, sesudah lengkap dibawa ke PengujiSPP untuk menguji kelengkapan bahan

KPA dan PPK Pembangunan Faspel Kuala Semboja danMaloy/Sangkulirang TA. 2011 dan 2012 ;Bahwa setelah saksi mengetahui uang sebesar Rp. 300.000.000, (tigaratus juta rupiah) adalah uang ganti rugi dari PT. Global Trans energyyang diterima secara tidak sah oleh Terdakwa (yang mengaku sebagaiKepala Bagian Perhubungan Sesayap Hilir Kab.

LautTana Tidung Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas IIITanjung Selor dengan Nilai kontrak Rp. 8.338.000.000, (delapan milyartiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan no surat perjanjianPPK/O12A/II/XI/TS15 tanggal 16 Nopember 2015 dan paket pekerjaanSupervisi Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Sesayap,Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara dengan nilai kontrakRp. 49.775.000, (empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh limaribu rupiah) dengan no surat perjanjian : PPK

/O10/I/XI/TS15 tanggal 03Nopember 2015.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPK dalam kegiatanPembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan pekerjaanPembangunan Pelabuhan Sesayap Kabupaten Tana Tidung TahunAnggaran 2015: Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa Menandatangani kontrak Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa Mengendalikan pelaksanaan kontrak Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasakepada

(delapan milyar tiga ratus tiga puluhdelapan juta rupiah)dengan tahun anggaran 2015 yang pada saat itukedudukan saksi sebagai PPK kegiatan.Bahwa kegiatan Prasarana dan fasilitas pelabuhan pekerjaanPembangunan Pelabuhan Sesayap Kabupaten Tana Tidung TahunAnggaran 2015 telah selesai dikerjakan pada tanggal tiga puluh bulandesember tahun dua ribu lima belas dengan progres 100 %.Bahwa setelah kegiatan PPK kegiatan Prasarana dan fasilitaspelabuhan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Sesayap KabupatenTana

trestel.Bahwa tentang pembangunan pelabuhan sesayap tahun 2015 yangmana saksi sebagai PPK, saksi setelan pelaksanaan pekerjaan tersebuttidak serta merta bisa dimanfaatkan karena belum lengkap saranapendukung diatas lahan reklamasi tersebut seperti gudang danperkantoran.Bahwa saksi melakukan cek lapangan ke lokasi sebanyak 4 kali.Bahwa terkait kerusakan pada dermaga saksi ketahui dari warga sekitarbahwa sekira bulan april 2015 dermaga sesayap ilir tertabrak olehponton yang bermuatan batubara milik

pihak penggugat serta saksisaksipenggugat;Telah memperhatikan buktibukti lainnya;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal 21 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Ciamis dibawah register Nomor: 0687/Pdt.G/2012/PA.Cms.tertanggal 21 Februari 2012, yang pada pokoknya mengajukan halhalsebagai berikut :e Bahwa penggugat orang yang tidak mampu, tetapi inginmengajukan gugat cerai terhadap' tergugat berdasarkanJAMKESMAS Nomor : XX/XX/XXXX PPK

Jamil Harahap, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK). Surat tersebut meminta PENGGUGAT sebagai pelaksana PembangunanKampus Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta (STAIS) tahun anggaran 20122014untuk menghentikan kegiatan dilapangan. Bahwa TERGUGAT II selaku PejabatTata Usaha Negara diberikan delegasi kewenangan oleh Bupati Kutai Timur untukmengeluarkan Penetapan.

Asli Surat Keterangan Menikah Nomor : 90/SKM/2017, tanggal01Desember 2017, dikeluarkan oleh Pengulu Kampung Cinta Maju,Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues tanggal 06 Nopember2017 (bukti P.3);Bahwa semua buktibukti tersebut telah memenuhi syarat formil danmateril sebagai akta outentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna danmengikat;Saksisaksi :Le cxssons es , tempat tanggal lahir Blangkejeren 08 Januari 1979, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan Petani/PPK, tempat tinggal di KampungCinta

verifikasialat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnyafakta bahwa terjadinya kerugian keuangan Negara sebesarRp187.750.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah) adalah karena Terdakwa selaku Ketua PKBM Sejahterapenerima dana BOK (Bantuan Operasional Keaksaraan) melalui SuratKeputusan Gubernur Sulawesi Selatan sesuai akad (perikatan) kerjasama dalam bentuk Surat Perjanjian Pemberian BOK dengan pihakKepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah selaku PPK