oleh pelaku usaha besar (i.c JasaHalaman 3 Penetapan Nomor: 77/Pdt.G.Plw/2020/PN Sda4)5)Keuangan / Perbankan) dan dalam pelaksanaan lelang Pasal 6 UUHT terhadapObyek Sengketa sebagai obyek barang lelang setelan LPKSM INPROF yangkami pimpin berdasarkan pengawasan yang dilakukan bertahuntahun (9 tahun)ditemukan dokumen yang terdapat katakata kuasa menjual mutlak untukperalihnan hak pertanahan yang umum (baku) dipakai Bank MANDIRI yaitutercantumkan dalam suatu Akta Pemberian Hak Tanggungan disingkat APHT

Dimana APHT dimaksud termasuk dokumen lelangyang sekarang berada ditangan Terlawan, mohon selanjutnya disebut sebagaiconcn nenenennns Obyek Sengketa ;Bahwa terlepas dokumen lelang berupa APHT sebagaimana teruraikan padadalil poin 3 di atas juga umumnya Pemberi Hak Tanggungan dalam hal ini paracalon konsumen yang kredit tidak menanda tangani di atas materai yang cukupdan tidak menghadap PPAT / Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yangkerjasama dengan Kreditur Bank MANDIRI, dan selanjutnya APHT

/dokumen lelang / Obyek Sengketa , yang berbunyi Jika Debitor tidakmemenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjianutangpiutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selakuPemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi danmenyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, untuk tanpapersetujuan terlebih dahulu) dari Pihak Pertama: mengatur danmenetapkan waktu, tempat, cara, dan syaratsyarat penjualan pada poin 3(tiga) di atas ; atau APHT / dokumen

rasakeadilan di dalam masyarakat dan bertentangan dengan perundangundanganyang berlaku atau Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksudpengertian rumusan Pasal 1365 KUH perdata, yaitu :(1) Perbuatan melawan hukum;(2) Kerugian;(3) Kesalahan dan(4) Hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengankerugian;Dengan demikian Obyek Sengketa I, mohon agar Pengadilan Negeri Malangdapatnya menyatakan tidak memiliki kKekuatan hukum yang mengikat / tidak sah/ batal demi hukum,;Bahwa mengenai APHT

Menyatakan Obyek Sengketa (APHT) tidak memiliki Kekuatan hukum yangmengikat / cacat formal / tidak sah / batal demi hukum;5. Menyatakan Obyek Sengketa (APHT) suatu akte dalam bentuk apapun didugapalsu oleh sebab itu pelaksanaannya ditangguhkan (i.c lelang a quo dan lelangseterusnya);6. Menyatakan Obyek Sengketa II (Koran Pengumuman Lelang Ulang EksekusiHak Tanggungan) tidak memiliki Kekuatan hukum yang mengikat / cacat formal /tidak sah / batal demi hukum;7.

Dengandemikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atausetidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakelijkverklard) ; Bahwa Para Penggugat dalam membuat gugatannya tidak jelaskarena Surat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yangdidalilkan oleh Para Penggugat pada posita angka 10 dan positaangka 8 tidak jelas apakah APHT No.14/2013 atau APHTNo.28/2013, hal tersebut membuat gugatan tidak jelas dankabur.

Para Penggugat yang mendalilkan Ibu Metawati semasa hidupnyaHalaman 36 dari 61 Putusan Nomor 103PDT/2020/PT BDG.tidak pernah bertemu dengan Tergugat IV pada saat penandatangananSKMHT dan APHT karena sepengetahuan Tergugat IV pada saatsebelum penandatanganan SKMHT dan APHT, Tergugat IV telahmeminta identitas dari Ibu Metawati dan dalam kartu identitas tersebuttertulis Ibu Metawati status TIDAK KAWIN.

Bahwa dengan dibacakannya Surat Kuasa Memasang' HakTanggungan (SKMHT) oleh Tergugat IV dan lbu Metawati telahmengerti terhadap maksud dan tujuan SKMHT dan APHT dan adalahhak setiap pribadi untuk melakukan perjanjian dengan pihak manapunsepanjang dipenuhi pasal 1338 KUH Perdata dan pasal 1320 KUHPerdata maka pembuatan SKMHT no.14 /2013 dan Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) yang dibuat dan ditanda tangani di hadapanTergugat IV telah sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan PejabatPembuat Akta

SKMHT danAPHT yang cacat prosedural dan karenanya walaupun SHT memilikikekuatan pembuktian sempurna tetapi jika dalam Pembuatan SKMHTdan APHT terbukti cacat prosedur maka SKMHT dan APHT tentunyadapat dianggap tidak sah sehingga berdampak pada Sertifikat HakTanggungan (SHT) yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.Bahwa sebagaiman telah dijelaskan diatas jika dalam PembuatanSKMHT dan APHT Tergugat IV telah memakai data Kependudukan IbuPenggugat yang tidak benar atau data yang sepenuhnya berbeda.Sebagamana

Bahwa karena hasil dalampembuatan SKMHT dan APHT berasal dari Data Kependudukan yngtidak resmi yang tentunya tidak berasal dari AdministrasiKependiudukan Negara maka patut dinyatakan jika dasar dalampembuatan SKMHT yakni Kartu Tanda Kependudukan METAWATI ialahtidak benar atau KTP yang palsu yang perolehannya tidak jelas karenapada Persidangan Tergugat IV hanya menunjukan Copy sedangkanPenggugat menunjukan Asli.dan oleh karena itu tidak dapat dijadikandasar untuk membuat SKMHT dan APHT.

.064/PK/015/11 tanggal 25 Juni 2011 sebagai alas hak untukpembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan AktaAktaJaminan Fiducia oleh Tergugat bersama sama dengan Tergugatlldan TergugatlIll, nampak jelas iktikad buruk dari Tergugatl;Hal 3 dari 20 hal putusan Nomor 276/Padt/2017/PT SMG11.

Bahwa pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yangberalaskan Akta Perjanjian Kredit di bawah tangan adalahbertentangan dengan ketentuan PeraturanPeraturan yang berlaku;12. Bahwa pembuatan AktaAkta Jaminan Fiducia yang beralaskan AktaPerjanjian Kredit di bawah tangan adalah bertentangan denganketentuan perundangundangan yang berlaku;13.

Bahwa pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yangberalaskan Akta Perjanjian Kredit di bawah tangan secara hukumsangat merugikan Para Penggugat, karena kedudukan hukum AktaPemberian Hak Tanggungan tidak sama dengan kedudukan hukumAkta Perjanjian Kredit di bawah tangan;14.

Bahwa karena pembuatan akta Perjanjian kredit di bawah tanganNo.064/PK/015/11 tanggal 25 Juni 2011 yang dilakukan oleh ParaPenggugat dengan TergugatI dijadikan alas hak oleh Tergugatlluntuk pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) adalahbertentangan dengan ketentuan PeraturanPeraturan yang berlaku,oleh karenanya secara hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) yang dibuat oleh Tergugatll bersamasama Tergugatladalah tidak sah dan batal demi hukum;16.

AKTAAKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN ( APHT ) DANAKTAAKTA JAMINAN FIDUCIA MANA YANG DIMOHONKANUNTUK DINYATAKAN TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUMTIDAK JELAS.1.

Bahwa sangat tidak benar dalil Para Pelawan pada point 4 apabila tidakmengetahui terkait lelang tersebut, dalam penerbitan APHT No592/55/APHT/PLS/Vm/2010 Aim. Karmo dan Nyonya Mudjiyem selakuisteri dari Alm. Karmo telah menyetujui penandatangan APHT tersebutsebagai jaminan dari perjanjian utangpiutang yang dibuat danditandatangani oleh Musri Novita Sari selaku anak dari Alm Karmo danMudjiyem dengan PT.

Karmo dan Mudjiyem telahmenyetujui penandatangan APHT No. 592/55/APHT/PLS/VHI/2010sehingga Para Pelawan sebagai ahli waris dari Alm. Karmo merupakanpihak TERLELANG.

. 592/55/APHT/PLS/VII/2010, jelas bertentangan denganhukum, oleh karenanya permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawanadalah cacat hukum, tidak berdasar, harus dibatalkan.3.

Bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Jadwal Angsuran Murabahah, telahtegas dan jelas dalam perkara Perlawanan ini adalah perkara syariah yaitujual beli Murabahah bukan Hak Tanggungan, sehingga terbit APHT nomor592/55/APHT/PLS/VII/2010, adalah tidak berdasar dan Cacat Hukum.4. Bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P3, P.4, P.8, P.9 dan T.3 telah tegasdan jelas, Terlelang adalah Musri Novita Sari bukan Para Pelawan.5.

Nomor592/55/APHT/PLS/VIII/2010 karena alm.

) No.74/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No.73/2015 tanggal 4 Mei 2015 jo.

Menyatakan menurut hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No.73/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No.74/2015 tanggal 4 Mei 2015 tidak sah dan batal dengan segalaakibat hukumnya;4. Menghukum Tergugat II membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No.73/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No.74/2015 tanggal 4 Mei 2015 dengan segala akibathukumnya;5.

Bahwa dalam pokok gugatan yang diajukan Penggugat sekarang ini adalahtentang PEMBATALAN terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No.73/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.74/2015 tanggal 4 Mei 2015, dengan alasan oleh karena PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MENANDA TANGANI APHT No.73/2015 dan No/74/2015 pada tanggal 4 Mei 2015 dan YANG BENAR Penggugatpenanda tangani kedua akta termaksud pada TANGGAL 4 NOPEMBER 2014:Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) adalah

Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.73/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.74/2015 tanggal 4 Mei2015 mengandung cacat yuridis/tidak sah sehingga secara hukum tidak mengikat, oleh karena:a. Penggugat maupun Turut Tergugat tidak pemah menanda tangani Akta PeHalaman 47 dari halaman 79 Putusan No.65/PDT/2021/PT SMRmberian Hak Tanggungan (APHT) No.73/2014 tanggal 4 Mei 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.74/2015 tanggal 4 Mei 2015.

Yang benar Penggugat menanda tangani Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No.73/2014 tanggal 4 Nopember 2014 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.74/2014 tanggal 4 Nopember 2014;b.

Sertifikat Hak Tanggungan peringkat (pertama) Nomor1601/2010 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 127/2010 tanggal 29 September 2010 yang dibebankanatas Hak Milik Nomor 280/Gendangkiwo seluas 740M 2.b. Sertifikat Hak Tanggungan peringkat (pertama) Nomor1602/2010 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 128/2010 tanggal 29 September 2010 yang dibebankanatas Hak Milik Nomor 278/Gendangkiwo seluas 1.240M 2.c.

Sertifikat Hak Tanggungan peringkat (pertama) Nomor1798/2010 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 162/2010 tanggal 15 Nopember 2010 yang dibebankanatas Hak Milik Nomor 02892/Suryodiningratan seluas 90M 2.d. Sertifikat Hak Tanggungan peringkat (pertama) Nomor1803/2010 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 163/2010 tanggal 15 November 2010 yang dibebankanatas Hak Milik Nomor 02893/Suryodiningratan seluas 92M 2.e.

Sertifikat Hak Tanggungan peringkat (pertama) Nomor1799/2010 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 164/2010 tanggal 15 November 2010 yang dibebankanatas Hak Milik Nomor 02894/Suryodiningratan seluas 116M 2.f. Sertifikat Hak Tanggungan peringkat (pertama) Nomor1801/2010 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 165/2010 tanggal 15 November 2010 yang dibebankanatas Hak Milik Nomor 02895/Suryodiningratan seluas 93M 2.g.

Sertifikat Hak Tanggungan peringkat (pertama) Nomor1800/2010 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)halaman 12 dari 20 Putusan nomor.10/PDT/2017/PT YYKNomor 166/2010 tanggal 15 November 2010 yang dibebankanatas Hak Milik Nomor 02896/Suryodiningratan seluas 93 M 2.h. Sertifikat Hak Tanggungan peringkat (pertama) Nomor1802/2010 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 167/2010 tanggal 15 November 2010 yang dibebankanatas Hak Milik Nomor 02897/Suryodiningratan seluas 112M 2.6.

14 Februari 2011 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) Nomor 09/2011 tanggal 14 Januari 2011 yang dibebankanatas Hak Milik Nomor 02897/Suryodiningratan seluas 112 M 2..

Namun dalam posisimenunggak tersebut, serta meskipun PENGGUGAT tidak pernahmenandatangani APHT dan/atau SKMHT, pun PENGGUGAT selalukoordinasi dan komunikasi terus dengan pihak TERGUGAT .

11 di atas, telah dilakukanTERGUGAT II secara tidak sah maka Akta Hibah dan Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) pun menjadi mengandung cacat hukum.

karenanya atasAkta Hibah dan APHT harus pula dinyatakan batal demi hukumatausekurangkurangnya tidak mengikat terhadap PENGGUGAT danTERGUGAT I;Bahwa sehubungan dengan Akta Hibah dan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) telah mengandung cacat hukum sebagaimanapada poin 12 di atas, maka hal itu tidak saja mengurangi kepastianHal. 8 dari 21 Hal.

Putusan No.723/Pdt.G/2021/PA.GtloTERGUGAT telah membuat Akta Hibah dan APHT pada bulan April2015 meskipun tanpa tanda tangan, tanpa SKMHT, serta tanpakehadiran PENGGUGAT.

Bahwa dalildalil Penggugat pada poin nomor 4 sampai dengan 16 Gugatanyang intinya mempersoalkan tentang APHT No. 100/2015 dan SHT No.333/2015 terkait agunan/jaminan SHM No.34/Buladu.Hal. 16 dari 21 Hal.

Sertifikat Hak Tanggungan No : 1185/2009 berdasarkan APHTSertifikat Hak Tanggungan No : 00990/2006 berdasarkan APHT(Akta Pemberian Hak Tanggungan) No : 374/Dawe/2006tanggal 08 Agustus 2006.Sertifikat Hak Tanggungan No : 319 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 29/Dawe/2008 tanggal 30Januari 2008.Sertifikat Hak Tanggungan No : 2423/2008 berdasarkan APHT(Akta Pemberian Hak Tanggungan) No : 617/Bae/2008 tanggal08 September 2008.

(Akta Pemberian Hak Tanggungan) No : 234/Bae/2009 tanggal01 Juni 2009.Sertifikat Hak Tanggungan No : 1186/2009 berdasarkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) No : 235/Bae/2009 tanggal01 Juni 2009.f. Sertifikat Hak Tanggungan No : 2163/2009 berdasarkan APHT(Akta Pemberian Hak Tanggungan) No : 418/Dawe/2009tanggal 28 Oktober 2009.Dengan demikian terlihat jelas bahwa pengikatan atas agunankredit tersebut adalah sah dan sesuai ketentuan hukum yangberlaku.

Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 319 berdasarkan APHT No. 29/Dawe/2008 tanggal 30 Januari 2008, diberi tanda T14;15. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 2423/2008 berdasarkan APHT No.617/Bae/2008 tanggal 08 September 2008, diberi tanda T15;16.

Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 1185/2009 berdasarkan APHT No.234/Bae/2009 tanggal 01 Juni 2009, diberi tanda T16;17.Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 1186/2009 berdasarkan APHT No.235/Bae/2009 tanggal 01 Juni 2009, diberi tanda T17;18. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 2163/2009 berdasarkan APHT No.418/Dawe/2009 tanggal 28 Oktober 2009, diberi tanda T18;19.

Sertifikat Hak Tanggungan No : 2423/2008 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 617/Bae/2008 tanggal 08 September2008 (bukti T15);4. Sertifikat Hak Tanggungan No : 1185/2009 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 234/Bae/2009 tanggal 01 Juni 2009 (buktiT16);5. Sertifikat Hak Tanggungan No : 1186/2009 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 235/Bae/2009 tanggal 01 Juni 2009 (buktiT17);6.

Hariyanti Poerbiantari, SH., MKn., yangmerupakan SKMHT terakhir dan tidak pernah lagi diperbaharui, tidak diikutidengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

.; dan produkAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yangditerbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)Ratna Sari Laksana, SH., dengan daerah kerja KotaAdministrasi Jakarta Selatan, maka menjaditanggungjawab dari Notaris Dra. Rr.HariyantiPoerbiantari, S.H.

,MKn., selaku pejabat yangmenerbitkan Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan (SKMHT) dan Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) Ratna Sari Laksana, SH., selakupejabat yang menerbitkan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT), sebagai pihak dalam Perlawananpelawan jelas berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung RI No. : 186/R/Pdt/1984 jo.

Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 8/2012tertanggal 16 Februari 2012, Jelas merupakan tindak lanjut dari adanyaSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 36 tanggal20 Januari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Dra. Rr.

pembuatan danditandantanganinya Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) Nomor : 8/2012 sehinggajelas bahwa sebelum jangka waktu SKMHThabis telah ditindaklanjuti adanya APHT.2.

Namun sampai saat ini SKMHT tersebut tidak diberikan oleh TergugatIl tanpa alasan yang Jelas;Bahwa dalam APHT No. 136/214 tertanggal 26 Nopember 2014 tertulisbahwa APHT tersebut dibuat berdasarkan SKMHT tertanggal 13 Nopember2014 dan APHT Nomor 002/2015 tertanggal 09 Januari 2015 tertulis bahwaAPHT tersebut dibuat berdasarkan SKMHT tertanggal 12 Desember 2014;Bahwa berdasarkan SKMHT tertanggal 13 Nopember 2014 dan SKMHTtertanggal 12 Desember 2014 dinyatakan bahwa Penggugat telahberhadapan langsung

Bahwa selanjutnya PENGGUGAT pada petitum butir 4 dan 5 dalamGugatan menuntut agar : (i) SKMHT tertanggal 13 November 2014sebagaimana termuat dalam APHT No. 136/214 tertanggal 26November 2014; dan (ii) SKMHT tertanggal 12 Desember 2014sebagaimana termuat dalam APHT No. 002/2015 tertanggal 09Januari 2015 adalah mempunyai kekuatan pembuktian sebagai aktadi bawah tangan dan batal demi hukum.Bahwa dalil PENGGUGAT pada posita dan petitum Gugatan aquosebagaimana diuraikan pada huruf d dan e di atas adalah

BerdasarkanSKMHT tersebut selanjutnya dibuatlan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No. 136 / 2014 tgl. 26 Nopember 2014 yangdibuat oleh Abdul Aziz, SH, MKn, PPAT di Kabupaten Rokan Hulu.Selanjutnya bersdasarkan APHT tersebut Kantor PertanahanKabupaten Rokan Hulu menerbitkan Sertifikat Hak TanggunganPeringkat (Pertama) No. 2532/2014 tanggal 15 Desember 2014.Bahwa penyerahan tanah Hak Milik nomor 712 dengan luas 19.912M?

Berdasarkan SKMHT tersebut selanjutnya dibuatlan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 02 / 2015 tgl. 9 NovemberHalaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2018/PT PBR2015 yang dibuat oleh Abdul Aziz, SH, MKn, PPAT di KabupatenRokan Hulu. Selanjutnya bersdasarkan APHT tersebut KantorPertanahan Kabupaten Rokan Hulu menerbitkan Sertifikat HakTanggungan Peringkat (Pertama) No. 156/2015 tanggal 26 Januari2015.p.

REKONPENSI dalam haldilaksanakannya Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.Bahwa di dalam APHT yang telah ditandatangani oleh TERGUGATDALAM REKONPENSI di hadapan PPAT, telah diatur secara tegasdalam Pasal 2 sebagai berikut :Jika Pihak Kedua ic.

LadahaneNomor. 202 diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor. 231 / 2017 ditandatangani Hari Kamis Tanggal 30 Maret 2017oleh Tergugat adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;.

Tanggal 27 Nopember 2015 dan Sertipikat Hak Milik(SHM) atas Nama Sariana Ladahane Nomor. 308 diikat dengan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 210 / 2017 ditandatanganiHari Jumat Tanggal 24 Maret Tahun 2017 serta Sertipikat Hak Milik(SHM) atas Nama Sariana Ladahane Nomor. 202 diikat dengan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 231 / 2017 ditandatanganiHari Kamis Tanggal 30 Maret 2017 adalah kesemuanya merupakan HakMilik / Harta Bersama antara Tuan.

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 210 / 2017ditandatangani Hari Jumat Tanggal 24 Maret Tahun 2017 serta AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 231 / 2017 ditandatanganiHari Kamis Tanggal 30 Maret 2017 adalah Batal Demi Hukum (BDH) danTidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat ;10.

: 5 /Pdt.G/2021/PN TteTanggungan (APHT) Nomor. 430 / 2015 yang juga masing masingditandatangani Tanggal 27 Nopember 2015 dan Sertifikat Hak Milik Nomor.308 diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 210 2017 ditandatangani Hari Jumat Tanggal 24 Maret Tahun 2017 sertaSertifikat Hak Milik Nomor. 202 dlikat dengan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) Nomor. 231 / 2017 ditandatangani Hari KamisTanggal 30 Maret 2017 sampai dengan Putusan Dalam Perkara inimemiliki kekuatan Hukum tetap (in

Akta Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor. 34Tanggal 30 Januari 2020 dan Terakhir kali diubah dengan AddendumPenanjian Restrukturisasi Covid 19 Nomor. 08 Tanggal 29 Mei 2020dengan Peranjian Accesoirnya berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) Nomor. 429 2015 yang ditandatangani Tanggal 27 Nopember2015, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 430 / 2015yang juga masing masing ditandatanganiTanggal 27 Nopember 2015dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 210 / 2017ditandatangani

Oleh karenanyaperjanjianperjanjian APHT nomor 1171/2014, APHT 1168/2014 dan APHT1170/2014 yang dibuat oleh Penggugat sebagai Pihak Kesatu danTergugat karena tidak melibatkan anakanak dari penggugat adalahpernjanjian yang batal demi hukum.Bahwa, karena APHT Nomor 1171/2014, APHT 1168/2014 dan APHT1170/2014 yang dibuat oleh PPAT Didik Wasis Subekti SH batal demihukum, maka Sertipikat Hak Tanggungan/SHT masingmasing Nomor2239/2014, Nomor 2240/2014 dan Nomor 2235/2014 yang dikeluarkanBPN Kab.

Bahwa dari kenyataankenyataan itu, maka :#" Perjanjian Pemberian Hak Tanggungan antara penggugat dan tergugatsebagaimana APHT nomor 1171/2014, APHT 1168/2014 dan APHT1170/2014 yang dibuat oleh PPAT Didik Wasis Subekti SH adalahperjanjian yang kurang pihak sehingga perjanjian demikian adalah bataldemi hukum;= Sertipikat Hak Tanggungan/SHT masingmasing Nomor 2239/2014,Nomor 2240/2014 dan Nomor 2235/2014 yang dikeluarkan BPN Kab.Magetan yang terbukti didasarkan APHT nomor 1171/2014, APHT1168/2014 dan

APHT 1170/2014 yang dibuat oleh PPAT Didik WasisSubekti SH yang yang batal demi hukum itu maka juga batal demihukum. tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yangmengikat secara hukum.18.

Menyatakan Perjanjian Pemberian Hak Tanggungan antara penggugatdan tergugat sebagaimana APHT Nomor 1171/2014, APHT 1168/2014dan APHT 1170/2014 yang dibuat oleh PPAT Didik Wasis Subekti SHadalah perjanjian yang kurang pihak dan oleh karenanya batal demihukum.4. Menyatakan Sertipikat Hak Tanggungan/SHT masingmasing Nomor2239/2014, Nomor 2240/2014 dan Nomor 2235/2014 yang dikeluarkanBPN Kab.

atas nama HAJI THOHA BASRI dengan APHT No.1168/ 2014 diterbitkan oleh Notaris/PPAT Didik Wasis Subekti SH, Sp.Ndan diterbitkan SHT No. 2240/2014 oleh Kantor BPN Kab. Magetan;c. Tanah dengan SHM No. 147 Ds.

Parito sebesarRp17.383.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)dengan rincian sebagai berikut: Biaya Administrasi Rp2.500.000,00; Provisi 1% Rp2.500.000,00; Materai Rp48.000,00; Asuransi Jiwa Rp7.910.000,00; Asuransi Rumah Rp175.000,00; Legalisasi Rp50.000,00; Fidusia Rp0,00 (Free); Roya Rp800.000,00; Cek BPN Rp200.000,00; SKMHT Rp500.000,00; APHT Rp2.500.000,00; Cadangan APHT Rp0,00 (Free); Survey Rp200.000,00; Realisasi Rp0,00 (Free); Lainlain Rp0,00 (Free) +Total biaya

, SKMHT dan Roya tidak dilakukan pengurusan/digunakan sebagaimana mestinya oleh pihak pengurus KSU Gajah Arthadengan rincian biaya sebagai berikut: e Roya : Rp800.000,00; SKMHT : Rp500.000,00;e APHT : Rp2.500.000,00 +Total : Rp3.800.000,00;Bahwa terhadap hal tersebut saksi Parito melakukan klarifikasi kepadaNotaris Agustina Rachmawati guna menanyakan pengurusan biaya SKMHT,APHT dan Roya yang telah dipotong oleh KSU Gajah Artha atas biayaadministrasi pinjaman.

Selanjutnya saksi Agustina Rachmawati mengatakanatas pinjaman saksi Parito tersebut pihak Notaris saksi Agustina tidakpernah membuat dan menerbitkan SKMHT, APHT dan Roya dikarenakansaksi Agustina tidak pernah diberitahukan oleh pihak KSU Gajah Arthapelaksanaan pencairan atas pinjaman saksi Parito;Bahwa biaya administrasi yang dikeluarkan oleh saksi Parito untukpengurusan SKMHT, APHT, dan Roya yang totalnya adalah sebesarRp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tidak digunakan sesuaidengan

Putusan Nomor 144 K/PID/2016Bahwa biayabiaya administrasi lainnya yang telah dipotong oleh KSU GajahArtha berupa APHT, SKMHT dan Roya tidak dilakukan pengurusan/digunakan sebagaimana mestinya oleh pihak pengurus KSU Gajah Arthadengan rincian biaya sebagai berikut: e Roya : Rp800.000,00;e SKMHT : Rp500.000,00;e APHT : Rp2.500.000,00+Total : Rp3.800.000,00;Bahwa terhadap hal tersebut saksi Parito melakukan klarifikasi kepadaNotaris Agustina Rachmawati guna menanyakan pengurusan biaya SKMHT,APHT dan

JakTim Jo APHT No. 601/2007.8.

APHT No. 601/2007 (sesuaisalinan asli) ;e TI.7 : Foto copy Surat Permohonan Lelang Eksekusitanggal 6 Agustus 2012, Surat No. 195/NCOIK/VIII/12 (copy dari copy)e TI1.8 : Foto copy Penatapan Lelang Eksekusi tanggal 28Agustus 2012 No. 10/2012 Eks/PN.Jkt.Tim Jo. APHT No. 601/2007(Sesuai salinan asl) ;e TI.9 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. : 2225/PisanganTimur atas nama R.

APHT No. : 601/2007 tanggal 24 Oktober 2012 (sesuaiasli)T I. 18 : Foto copy Pengumumam Lelang II No. : 10/2012Eks/ PN.Jkt.Tim Jo.

APHT No. 601/2007 tanggal 5 Juni 2012 (sesuai salinanresmi)Hal 25 dari 29 Hal. Putusan No. 391/Pdt.G/2012/PN.Jkt. Tim.e TIl.7: Foto copy Berita Acara Peneguran No. 10/2012 Eks/PN.Jkt.Tim Jo. APHT No. 601/2007 tanggal 12 Juni 2012 (sesuaisalinan resmi)e TIl. 8: Foto copy Penetapan Sita Eksekusi No. 10/2012 Eks/PN.Jkt.Tim Jo. APHT No. 601/2007 tanggal 10 Juli 2012 (sesuai salinanresmi)e TIl.9: Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi No. 10/2012 Eks/PN.Jkt. Tim Jo.

APHT No. 601/2007 tanggal 27 Juli 2012 (sesuaisalinan resmi)e TIl. 10 : Foto copy Penetapan Lelang No. 10/2012 Eks/PN.Jkt.Tim Jo. APHT No. 601/2007 tanggal 28 Agustus 2012 (sesuaisalinan resmi)e TIl. 11 : Foto copy Surat Perincian Hutang No.0131/JCL/RLG/IV/12 tanggal 10 April 2012 (copy dari copy)e TIl. 12 : Foto copy Surat Penundaan Pelaksanaan LelangPerkara No. 10/2012 Eks/PN.Jkt.Tim Jp.

Sariana Hukum, Notaris/PPAT di KabupatenKediri dimana Notaris/PPAT tersebut yang membuat Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) nomor : 94/APHT/GP.Rejo/Illl2011 tertanggal11 Maret 2011 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) nomor :822/APHT/GP.REJO/X12011 tertanggal 12 Oktober 2011.3.

Bahwa dengan diserahkannya Obyek Jaminan sebagai agunan atashutangnya Pelawan selaku Debitur kepada Terlawan Il selaku Kreditur,maka Pelawan selaku pemilik Obyek Jaminan telah mengikatkan diri untukmenjamin pelunasan hutang Pelawan kepada Terlawan Il dengan menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.94/APHT/GP.Rejo/Il/2011 tanggal 11 Maret 2011 dan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No. 822/APHT/GP.REJO/X/12011 tanggal 12 Oktober2011 yang keduanya dibuat dihadapan ACHMADIN, Sarjana Hukum

Bahwa untuk selanjutnya berdasarkan APHT No. 94/APHT/GP.Rejo/Il/201 1tanggal 11 Maret 2011 dan APHT No. 822/APHT/GP.REJO/X/2011 tanggal12 Oklober 2011 tersebut diatas terhadap Obyek Sengketa tersebut telahdibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sesuai Sertipikat HakTanggungan No. 1214/2011. tanggal 26 May 2011 dan Hak TanggunganPeringkat Kedua sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No.1396/2012 tanggal08 May 2012 yang keduanya diterbitkan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Kediri;7.

AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 94/APHT/GP.Rejo/II/2011 tanggal11 Maret 2011 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.822/APHT/GP.REJO/X/2011 tanggal 12 oktober 2011 adalah sah danmempunyai kekuatan hukum yang mengikat:.

Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 94/APHT/GP.Rejo/IlV2011 tanggat 11 Maret 2011 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 822/APHT/GP.REJO/X/2011tanggal 12 Oktober 2011 adalah sah, sempurna dan mempunyai kekuatanhukum yang mengikat.Menyatakan Terlawan Il adalah Kreditur yang sah dan beritikad baik;Menyatakan Pelawan telah melakukan Wanprestasi terhadap Terlawan lldan tidak beritikad baik;8.

Menyatakan Akta Hak Tanggungan No. 83/APHT/BackNI/2005dan Akta Hak Tanggungan No. 321/APHT/BackNI/2005 sertasegala surat surat sehubungan dengan peralihan hak baikdari Tergugat kepada Tergugat III maupun kepada TergugatIV atau siapapun adalah tidak sah dan batal demi hukum ;9. Menyatakan ParaTergugat tidak terikat denganperjanjian kredit antara Tergugat dengan Tergugat III danTergugat IV ;10.

Menyatakan bahwa perbuatan ParaTergugat Rekonvensi yangmenggugat Penggugat Rekonvensi dalam perkara Konvensisebagai telah melakukan perbuatan melanggar/melawan hukumterkait dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.83/APHT/Back/II1/2005 tertanggal18 Maret 2005 dan AktaPemberian Hak Tanggungan No. 324/APHT/UjgNI/2005 tertanggal30 Juni 2005, padahal apa yang dilakukan oleh PenggugatRekonvensi tersebut telah menurut ketentuan perundangundangan yang berlaku adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige

H.Halide ;Menyatakan tanah dan = bangunan yang terdaftar dalamSertifikat Hak Milik No. 325/Kampung Baru Gambar Situasi No.50/1976 itanggal 8 April 1976 adalah harta bersamaAlm.H.Halide dengan Penggugat ;Menyatakan bahwa ParaPenggugat berhak atas obyek sengketa ;Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.83/APHT/Bck/II1/2005 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.321/APHT/BckIV1/2005 serta segala surat surat yangberhubungan dengan peralihan hak baik dari Alm.

Hal ituberarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan darisalah satu pihak sebagai benar, bila lawan tidak didengaratau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkanpendapatnya ;Bahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi Makassar dan atauPengadilan Negeri Parepare) telah salah dalam menerapkanhukumnya dengan memberikan putusan yang menyatakan AktaPemberian Hak Tanggungan No. 83/APHT/BcK/III/2005 dan AktaPemberian Hak Tanggungan No. 321/APHT/Bck/VI/2005 sertasegala surat surat yang berhubungan dengan

peralihan hakbaik = dari alm Ashad bin Halide kepada Tergugat IVmaupunTergugat V dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;Bahwa Karena bukti yang mendukung untuk membatalkanAkta Pemberian Hak Tanggungan No. 321/APHT/Bck/VI/2005 sertasegala surat surat yang berhubungan dengan peralihan hakbaik dari (Alm) Ashad bin Halide kepada fTergugat VHal. 15 dari 18 hal.

Peringkat Kedua sesuai SHTNo. 00586/2007 tanggal 10 Mei 2007berdasarkan APHT No. 82/2007 tanggal 23Maret 2007 sebesar Rp.150.000.000, (seratuslima puluh juta rupiah).e Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sesuai SHTNo. 00811/2009 tanggal 22 Mei 2009berdasarkan APHT No. 172/2009 tanggal 8 Mei2009 sebesar Rp.225.500.000, (dua ratus duapuluh lima juta rupiah).b.

SHM No. 479/Karangkandri luas 410 m2 atasnama Ambar Ngatun.e Hak Tanggungan Peringkat Pertama sesuaiSHT No. 6339 tanggal 3 Mei 2003 berdasarkanAPHT No. 110/APHT/Ksg/IV/2003 tanggal 24April 2003.

2065 m2 atasnama Ngabas.e Hak Tanggungan Peringkat Pertama sesuaiSHT No. 7162 tanggal 24 Oktober 2003berdasarkan APHT No. 328/APHT/Ksg/X/2003tanggal 10 Oktober 2003 sebesarRp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah).e Hak Tanggungan Peringkat Kedua sesuai SHTNo. 00567/2007 tanggal 8 Mei 2007berdasarkan APHT No. 83/2007 tanggal 23Maret 2007 sebesar Rp.55.000.000, (limapuluh lima juta rupiah).e Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sesuai SHTNo. 00810/2009 tanggal 22 Mei 2009berdasarkan APHT No. 170/2009 tanggal

SHM No. 228/Kesugihan Kidul luas 434 m2 atasnama Ngabas.e Hak Tanggungan Peringkat Pertama sesuaiSHT No. 9677 tanggal 28 Desember 2004berdasarkan APHT No. 615/2004 tanggal 13Desember 2004.

2010 tanggal O5 Mei 2010berdasarkan APHT No. 153/2010 tanggal 14Mei 2010 sebesar Rp.75.000.000, (tujuh puluhlima juta rupiah).f.

/I/10/2006 dan Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 05/APHT/I/12/2006 ;Bahwa suratsurat Perjanjian HutangPiutang No. 11 tanggal 05 Oktober 2006 dan No. 35tanggal 20 Desember 2006 dan Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 02/APHT/I/10/2006serta Pemberian Hak Tanggungan No. 05/APHT/I/12/2006, yang dibuat dihadapan TerlawanIV adalah merupakan hasil kerja persekongkolan Terlawan I, Terlawan H, Terlawan III danTerlawan IV yang dibantu oleh Terlawan V dan Terlawan VI, sebab kesemuanya tersebuttanpa sepengetahuan

(Terlawan IV) adalah CacatHukum dan tidak sah serta tidak berkekuatan Hukum ;Menyatakan Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 02/APHT/I/10/2006 dan AktePemberian Hak Tanggungan No. 05/APHT/I/12/2006 yang dibuat dihadapan Notaris IRAANGGRAINI, SH.

/APHT/I/12/2006 tanggal 21Desember 2006 (bukti T.IV4) ;Ill.

No.02/APHT/I/ 10/2006nyata bahwa Abdullah Mahrus (Pelawan I) selaku pemilik jaminan beserta istrinya yaitu FatimaBafadal (Pelawan II), Ny.

/I/10/2006 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.05/APHT/1I/12/2006 yang dibuat di hadapan Notaris Ira Anggraini, SH.

Bank PembangunanDaerah Jawa Timur Tbk, berkedudukan di Surabaya, Nomor: 8740/2011,Peringkat Pertama APHT PPAT Sartono, SH, Nomor: 153/2011, Tanggal16/11/2011 dan Nomor: 06970/2018, Peringkat Kedua APHT PPAT Drs. HairurRachman, SH, MKn, Nomor: 444/2017, Tanggal 26/10/2017, diberi tanda buktiP10.;11. Photocopy Sertifikat Hak Milik, Nomor: 882, Desa/ Kelurahan Krian,Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, atas nama H.Ashadi Mansyur, dalam status Hak Tanggungan PT.

Bank PembangunanDaerah Jawa Timur Tbk, berkedudukan di Surabaya, Nomor: 8740/2011,Peringkat Pertama APHT PPAT Sartono, SH, Nomor: 153/2011, Tanggal16/11/2011 dan Nomor: 06970/2018, Peringkat Kedua APHT PPAT Drs. HairurRachman, SH, MKn, Nomor: 444/2017, Tanggal 26/10/2017, diberi tanda buktiP11.;12. Photocopy Sertifikat Hak Milik, Nomor: 884, Desa/ Kelurahan Krian,Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, atas nama H.Ashadi Mansyur, dalam status Hak Tanggungan PT.

Bank PembangunanDaerah Jawa Timur Tbk, berkedudukan di Surabaya, Nomor: 8739/2011,Peringkat Pertama APHT PPAT Sartono, SH, Nomor: 154/2011, Tanggal16/11/2011 dan Nomor: 06970/2018, Peringkat Kedua APHT PPAT Drs. HairurRachman, SH, MKn, Nomor: 444/2017, Tanggal 26/10/2017, diberi tanda buktiP13.;Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Padt.P/2020/PN SDA14.

Bank PembangunanDaerah Jawa Timur Tbk, berkedudukan di Surabaya, Nomor: 8739/2011,Peringkat Pertama APHT PPAT Sartono, SH, Nomor: 154/2011, Tanggal16/11/2011 dan Nomor: 06970/2018, Peringkat Kedua APHT PPAT Drs. HairurRachman, SH, MKn, Nomor: 444/2017, Tanggal 26/10/2017, diberi tanda butkiP14.;15. Photocopy Sertifikat Hak Milik, Nomor: 1028, Desa/ Kelurahan Krian,Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, dalam status HakTanggungan PT.

Bank PembangunanDaerah Jawa Timur Tbk, berkedudukan di Surabaya, Nomor: 9765/2011,Peringkat Pertama APHT PPAT Sartono, SH, Nomor: 176/2011, Tanggal13/12/2011 dan Nomor: 06970/2018, Peringkat Kedua APHT PPAT Drs. HairurRachman, SH, MKn, Nomor: 444/2017, Tanggal 26/10/2017, diberi tanda buktiP16.;17.

di atas cacat hukum, tidak accesoir, danerror in persona, TERGUGAT akan bantah sebagai berikut:Bahwa APHT No. 176/ 2011 tersebut di atas dianggap cacat hukumkarena yang berhutang atau dalam hal ini menandatangani perjanjiankredit adalah Tn.

Hakto Ilham Syahendra dan TURUT TERGUGAT Il,namun yang menandatangani APHT No. 176/ 2011 sebagai calonagunan adalah PENGGUGAT dan PENGGUGAT II, bukan Tn.

Menunjukan PENGGUGAT sebagai pemilik SHM No. 136/ Rantau Panjang Kiri memilikikewenangan untuk berbuat apapun terhadap Sertifikat hak miliknyadimana salah h satunya sebagai Pemberi Hak Tanggungan telahdibuktikan dengan menandatangani APHT No. 176/ 2011 (vide posita.nomor 5). Sedangkan Tn.

Hanya apabila benarbenar diperlukan, ,yaitu dalam hal pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir di hadapanPPAT, diperkenankan pengguna Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan (SKMHT)", menunjukkan bahwa APHT yang telahditandatangani langsung oleh PENGGUGAT dan PENGGUGAT Il,sehingga tidak dibutunkan SKMHT;Bahwa kemudian disebutkan dalam gugatannya terkait APHT No. 176/2011 tidak bersifat accesoir disampaikan Seperti disebutkan dalamPenjelasan Pasal 10 ayat (1) UU HT, "Sesuai dengan sifat accessoir dariHak

Pasal. 1820KUHPerdata jo Pasal 1823 KUHPerdata dan Pasal. 142 ayat (2)Rbg maka katakata "Debitur" dalam APHT harus dimaknaisebagai Debitur Penjamin bukan Debitut Utama sehingga AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor: 176/ 2011 tanggal 26042011 tidak mengandung cacat hukum;Bahwa sesuai dengan dalil Pata Penggugat dalam posita nomor07, kata "Debitur" dalam APHT merupakan tulisan yang telahterformat sedangkan selurunh PPAT tanpa kecuali termasuk TurutTergugat , wajib menggunakan. blanko APHT yang telahditetapkan