Nomor 555 K/Pdt/SUS/201 1tertanggal 22 September 2010 Nomor : 328/INDPP/IX/2010 perihalPenegasan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan ;Isi surat tersebut pada pokoknya menginstruksikan DPC PDI PerjuanganKabupaten Tabanan untuk segera mengajukan Pengganti Antar WaktuAnggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan ( selanjutnyadisingkat DPRD Kabupaten Tabanan) dari PDI Perjuangan atas nama Drs.

Bahwa jika di dalam hal pemecatan Penggugat berdasarkan surat DPP PDIPerjuangan Nomor : 456/KPTS/DPP/II/2010 tanggal 6 Maret 2010, Tergugatll dan Tergugat Ill sebagai pihak yang mengusulkan sebagaimanadikemukakan di atas, kini dengan adanya surat dari DPP PDI Perjuangantertanggal 22 September 2010 Nomor : 328/IN/DPP/IX/2010 perihalpenegasan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Tergugat Il danTergugat Ill tidak melakukan pembelaan atas Penggugat setidaktidaknyamemberikan penjelasan kepada Tergugat

Bahwa tindakan Tergugat memecat Penggugat dari keanggotaan PDIPerjuangan sekaligus keanggotaannya di DPRD Kabupaten Tabanan danmenginstruksikan agar DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabananmengajukan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Tabanandari PDI Perjuangan menggantikan Penggugat, dengan mengeluarkan surattertanggal 22 September 2010 Nomor : 328/IN/DPP/IX/2010 perihal :penegasan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan dengan mendasarkanatas surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 456/KPTS/DPP/IIV2010

Menyatakan tindakan Tergugat dengan bantuan atau dukungan Tergugat Ildan Tergugat Ill, mengeluarkan surat tertanggal 22 September 2010 Nomor :328/IN/DPP/IX/2010 perihal, penegasan PAW Anggota DPRD KabupatenTabanan adalah merupakan penyalahgunaan kewenangan ;4. Menyatakan oleh karena itu surat DPP PDI Perjuangan tertanggal 22September 2010 Nomor : 328/IN/DPP/IX/2010 perihal penegasan PAWAnggota DPRD Kabupaten Tabanan, batal dan tidak mempunyai kekuatanhukum ;5.

dan membenarkan tandatangan dalam surat kuasanya, lagi pula Penerima kuasa adalah paraadvokad/konsutan hukum yang telah diambil sumpahnya oleh Pejabatyang berwenang maka surat kuasa khusus tersebut telah memenuhiketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMA nomor 6 tahun 1994 dan KMA = 4Penetapan, 0354/Pdt.P/2020/PA.Slw,, Penetapan, 0354/Pdt.P/2020/PA.Slw nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016, oleh karenanya kuasa tersebut dapatditerima ;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonanPenetapan Ahli Waris (PAW

) dengan alasan (posita) sebagaimana dalamsurat permohonan Pemohon namun dalam petitumnya Pemohon mohonagar ditetapbkan sebagai anakanak dari perkawinan XXXXX denganXXXKXX ;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak melakukanperubahan terhadap permohonannya ;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonanPenetapan Ahli Waris (PAW) namun didalam petitumnya Pemohonmohon untuk ditetapbkan sebagai anakanak dari XXXXX, maka MajelisHakim setelah mencermati permohonan Pemohon ternyata dalam suratpermohonannya

(PAW)AMAR PENETAPANNomor Perkara : 0110/Pdt.P/2015/PA.BjbTanggal putus : 28 Januari 2016 MasehiBertepatan dengan tanggal : 18 Rabiulakhir 1437 HijriyahJenis Putusan : DIKABULKANMENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Menyatakan:2.1. Norhayah binti Nafiah (istri)2.2. Muchtada Saputra bin Jasman (anak lakilaki kandung)2.3. Siti Dahlia binti Jasman (anak perempuan kandung)2.4. Masliani binti Jasman (anak perempuan kandung)2.5.

Fotokopi Salinan Putusan Penetapan Ahli Waris (PAW) Nomor :0133/Pdt.P/2015/PA. TNG tertanggal, 14 Juli 2015 dari PengadilanAgama Kota Tangerang, sesuai aslinya dan telah dinazagelen, diberitanda P.3;Bukti ini membuktikan bahwa para Tergugat telah mengajukanPermohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) pada tanggal, 21 Mei 2015yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang denganRegister perkara Nomor : 0133/Pdt.P/2015/PA. Tng. yang mana denganHal. 20 dari 65 hal. Put.

Almarhumah KasPEWARIS' dan dimana dalamPenetaapan Ahli Waris (PAW) tersebut tidak ada buktibukti sama sekalliyang membuktikan bahwa rumah yang berada di JI, Sampan Raya No. 25itu sebagai harta warisan para Tergugat;.

Fotokopi Salinan PAW No. 0133/Pdt.P/2015, yang dijatuhnkan olehPengadilan Agama Kota Tangerang, pada tanggal 14 Juli 2015, olehPanitera Pengadilan Agama Tangerang, sesuai aslinya dan telahdinazegelen diberi kode bukti T.35;36.

No. 1148/Pdt.G/2016/PA.TngPenetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan Agama Tangerang Nomor :0133/Pdt. G/2016/PA. TNG telah menabrak atas larangan adanya Hakimyang memberikan Penetapan melebihi apa yang dimohonkan (Petitum) olehpara Pemohon, yang sekarang menjadi Para Tergugat;.

28Mei 1994 kedalam harta warisan para Tergugat, sehinggaPenggugat merasa sangat amat dirugikan, yang mana pada waktu ParaTergugat mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) hal initidak dimohonkan, karena hal ini bukanya harta waris dari orang tuaPara Tergugat, melainkan Harta Bersama antara Penggugat(PENGGUGAT) dengan TERGUGAT II (Tergugat II) yang diperolehselama perkawinanya;10.

Konsideranmengingat dalam Objek Sengketa; 13.Bahwa diterbitkannya Objek Sengketa a quo adalah bentuk rangkaiantindak lanjut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prosespemeriksaan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),pemberhentian tetap oleh TERGUGAT, kemudian dilanjutkan denganmelakukan pergantian antar waktu; 14.Bahwa rangkaian proses tersebut seharusnya dilakukan dengan tahapanpemeriksaan di DKPP, Pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, dan Pergantian Antar Waktu (PAW

Ulil Amrin,SE., M.Ap. tanggal 20 Januari 2015 perihal UndanganPelantikan PAW Anggota KPU Kabupaten Konawe PeriodeBuO Be Ga11. Bukti T11 : Fotokopi Daftar hadir Rapat tanggal 21 Januari 2015;12. Bukti T12 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Komisi PemilihanUmum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor58/KPU.PROV.026//2015 tanggal 21 Januari 2015 atasnama Abdul Hasim, SP., M. Si; 13.

Bahwa, pada tanggal 19 Januari 2015 berdasarkan keputusan pemberhentiantetap Para Penggugat sebagai anggota KPU Kabutaen Konawe, Tergugatmelaukan rapat pleno pengganti antar waktu anggota KPU KabupatenKonawe, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 03/BA/V/2015Tentang Pleno Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KomisiPemilihan Umum Kabupaten Konawe Periode 20132018 (vide Bukti T9) ;.

Bahwa, pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota KPU KabupatenKonwe direncanakan dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2015 berdasarkanUndangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :03/UND//2015 perihal Undangan Pelantikan PAW Anggota KPU KabupatenHalaman 53 dari62 Hal. Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.KdiKonawe Periode 20132018 tanggal 20 Januari 2015 yang ditujukan kepadaABDUL HASIM, SP., M.Si., dan ULIL AMRIN, SP., M.AP. (vide Bukti T10) ; 7.

melalui hasil rapatpleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagimana tertuangdalam Berita Acara Nomor : 03/BA/I/2015 Tentang Pleno Penetapan PenggantiAntar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KonawePeriode 20132018 (vide Bukti T9), yang pada pokoknya Pengganti Antar Waktu(PAW) anggota KPU Kabupaten Konawe Periode 20132018 berdasarkan urutanperingkat dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi SulawesiTenggara.

Foto copy Berita Acara Nomor ; 28/SDM.14BA/1222/KPUKab/III/2018 tentang Pemeriksaan PemenuhanPersyaratan Calon PAW DPRD Kabupaten LabuhanbatuSelatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.beeen ee ee ee eaeenaeaees (Bukti T2);. Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum KabupatenLabuhanbatu Selatan kepada Ketua DPRD KabupatenLabuhanbatu Selatan Nomor ; 298/PY.04.1SD/1222/KPUKab/III/2018 tertanggal 9 Maret 2018 Perihal PAW AnggotaDPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan. ............. (Bukti T3);.

Foto copy Surat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatankepada Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor170/43/DPRDLBS/2018 tertanggal 23 April 2018 PerihalPengajuan Calon Anggota DPRD PAW KabupatenLabuhanbatu Selatan.CGH THK SRG AWG EEE VE DEE EER eee ee vaeda2 40049 coRRTRREE ERIE ESRERRRRE (Bukti T.

Foto copy Surat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatankepada Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu SelatanNomor : 170/26/DPRDLBS/2018 tertanggal 02 Maret 2018Halaman 69 dari 84Putusan PTUN Medan Nomor: 122/G/2018/PTUNMDNPerihal Pengajuan PAW. ........cccccccceceeeeeeeeeeeeeeaeaeeeeeaeeees(Bukti T5);6.

Foto copy Surat Bupati Labuhanbatu Selatan kepadaGubernur Sumatera Utara Nomor : 170/633/PEMOTDA/2018 tertanggal 22 Mei 2018 Perihal PengajuanCalon Anggota PAW Kabupaten Labuhanbatu SelatanMasa Jabatan 20142019.nee ne nana nate nates (Bukti T6);7.

Foto copy Surat Labuhanbatu Selatan Nomor170/663/PEMOTDA/2018 tanggal 22 Mei 2018 PerihalPengajuan Calon Anggota DPRD PAW KabupatenLabuhanbatu Selatan Periode masa jabatan 20142019atas nama Jappar Siddik.cicog 1x Senseo Ba x NEE @ x RAR # & x RENEE 8 RUE (Bukti TIIInt7);8. Foto copy Salinan Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44/1224/KPS/2018 Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRDKabupaten Labuhanbatu Selatan. .............. (Bukti TIIInt8);9.

Surat Nomor: e.11/DPDNTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25 April2018 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) (Bukti P12);23.Bahwa Perbuatan atau tindakan Tergugat dan Tergugat Il yangtelahmenerbitkan Surat Nomor: 1.37/DPDNTT/HANURA/III/2018, tertanggal 28Maret 2018, tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai HANURA (BuktiP10), Surat Nomor: e.29/DPDNTT/HANURA/IX/2018, tertanggal 17September 2018 (Bukti P11) tentang Perubahan Komposisi Fraksi PartaiHANURA DPRD NTT dan Surat Nomor: e.11/DPDNTT/HANURA/IV

Surat Nomor: e.11/DPDNTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25 April2018 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW);3. Surat Nomor: e.29/DPDNTT/HANURA/IX/2018, tertanggal 17September 2018 tentang Perubahan Komposisi Fraksi Partai HANURADPRD NTT;Yang masingmasing ditandatangani oleh Tergugat dan Tergugat II danjuga mengikat Tergugat III, IV, V, VI selaku Pimpinan DPRD Provinsi NTT hinggaperkara a quo berkekuatan hukum tetap;DALAM POKOK PERKARAHalaman 17 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.1.

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi Hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan Hukum Mengikat Surat Nomor : e.11/DPDNTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25 April 2018 tentang Pergantian AntarWaktu (PAW);5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi Hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan Hukum Mengikat Surat Nomor : e.29/DPDNTT/HANURA/IX/2018, tertanggal 17 September 2018 tentangPerubahan Komposisi Fraksi Partai HANURA DPRD NTT;6.

MEMERINTAHKAN Tergugat dan Tergugat II Mencabut SuratNomor: 1.37/DPDNTT/HANUR /III/2018, tertanggal 28 Maret 2018,tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai HANURA, Surat Nomor:e.29/DPDNTT/HANURA/JIX/2018, tertanggal 17 September 2018 tentangPerubahan Komposisi Fraksi Partai HANURA DPRD NTT, Surat Nomor:e.11/DPDNTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25 April 2018 tentangPergantian Antar Waktu (PAW);8.

Surat Nomor : e.11/DPDNTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25April 2018 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) (Bukti P10);OLEH SEBAB ITU, APA YANG TELAH DIPERTIMBANGKAN OLEHMAJELIS HAKIM PADA HALAMAN 35 PUTUSAN PENGADILANNEGERI KELAS 1A KUPANG NOMOR : 308/PDT.G/2018/PN.KPG,TANGGAL 20 AGUSTUS 2019 ADALAH KELIRU DAN TIDAKBERDASAR OLEH KARENANYA HARUS DIBATALKAN;4.

Hasan BasriSelian, dengan Nomor, KTA, Gerindra 1102040102650003, jugatelah bertentangan dengan UndangUndang Nomor 27 Tahun2009, tanggal 29 Agustus 2009 tentang MPR, DPR, DPD danDPRK "Tentang Pemberhentian Antar Waktu (PAW)" hal inidengan jelas dapat terlinat dimana dengan tegas Pasal 383 ayat(2) huruf (a),(6) dan (c) menyatakan antara lain adalah sebagaiberikut:Huruf (a) menyatakan Apabila Anggota DPRK tersebut tidak dapatmelaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagaianggota

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Partai Gerindra dengan Nomor 01.005/A/DPPGerindra/2013, tertanggal 11 Februari, tentang Pergantian AntaraWaktu (PAW) Anggota Dewan DPRD Kabupaten Aceh Tenggaradari Partai Gerindra atas nama Sdri. ERDA RINA PELIS, SPdengan Nomor KTA. Gerindra. LL. 02000011.04.08 adalah tidaksyah dan batal demi hukum;3. Menghukum Para Pihak Tergugat untuk membayar biayabiayayang timbul dalam perkara ini;4.

tanggal24 Oktober 2014 sekira pukul 11.15 Wib uang sebesar Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dan slip transfer rekening BRI asli;Bahwa tujuan saksi Muhammad Rozali mentransfer uang kepadaTerdakwa untuk meminta tolong agar mengurus saksi Muhammad Rozalibisa menang/duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Batu Bara diperiode 2014 sampai dengan tahun 2019 yang akan diurus di kantorHalaman 9 dari 17 Putusan Nomor 604/Pid.B/2019/PN Kispusat Partai Nasdem Jakarta dengan cara Pengisian Antar Waktu (PAW

)yang akan dilakukan oleh Partai Nasdem Kabupaten Batu Bara;Bahwa pengurusan dengan cara Pengisian Antar Waktu (PAW) yangakan dilakukan oleh partai tidak diharuskan atau diwajibkan memakaiuang, namun untuk kelancaran pengurusan tersebut saat itu Terdakwamenyampaikan agar menyiapkan sejumlahn uang sebesarRp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), siapa tau mereka (pihak darikantor pusat partai Nasdem Jakarta) minta nantinya;Bahwa sebabnya sehingga saksi Muhammad Rozali meminta tolongkepada Terdakwa

.15.000.000,00 (lima belas jutarupiah) dan slip transfer rekening BRI asll;Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ianya dapat mengurus saksiMuhammad Rozali untuk duduk menjadi anggota DPRD;Bahwa saksi korban mentransfer uang kepada Terdakwa agar mengurussaksi Muhammad Rozali bisa menang/duduk menjadi anggota DPRDKabupaten Batu Bara di periode 2014 sampai dengan tahun 2019 yangakan diurus di kantor pusat Partai Nasdem Jakarta dengan caraHalaman 11 dari 17 Putusan Nomor 604/Pid.B/2019/PN KisPengisian Antar Waktu (PAW

Upik di Kebun Kopi Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Baralalu saat itu saksi Muhammad Rozali meminta tolong kepada Terdakwa agardibantu mengurusnya di Jakarta;Menimbang, bahwa Terdakwa benar mengatakan bahwa untukpengurusan Pengisian Antar Waktu (PAW) yang akan dilakukan oleh partai tidakdiharuskan memakai uang, namun untuk kelancaran pengurusan tersebutTerdakwa menyampaikan kepada saksi Muhammad Rozali agar menyiapkansejumlan uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), siapa taumereka

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum Surat Proses PAW Tergugat II Nomor 04056/A/MKGERINDRA/2020 tentang rekomendasi pemberhentianPenggugat dari keanggotaan Partai Gerakan Indonesia Raya tertanggal8 April 2019;5.

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum Surat Proses PAW Tergugat Nomor 04056/A/MKGERINDRA/2020 =itentang = rekomendasi pemberhentianPenggugat dari keanggotaan Partai Gerakan Indonesia Raya tertanggal 8April 2019:.

Menyatakan sah demi hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikatserta Menguatkan Surat Proses PAW Tergugat II Nomor 04056/A/MkGERINDRA/2020 tentang rekomendasi pemberhentian TermohonKasasi/semula Penggugat dari keanggotaan Partai Gerakan IndonesiaRaya tertanggal 8 April 2020;Halaman 8 dari 12 hal. Put.

Semestinya TURUT TERGUGAT (Dewan Pimpinan Pusat PartaiDemokrat) (DPP PD) menghentikan proses Gugatan/Permohonan yang cacattersebut, bukan malah akan melakukan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW)terhadap diri PENGGUGAT atas keputusan dari TERGUGAT II (MahkamahPartai) Demokrat yang cacat secara proses hukum maupun cacat hasilhukumnya.

Mirzan Ikbal) akan di PAW oleh PartaiDemokrat ? dalam kehidupan di dunia kerja di DPRD Provinsi SumateraSelatan pun sering ditanya oleh Anggota DPRD dari Partai lain terkait haltersebut. PENGGUGAT begitu mendapat pertanyaan seperti itu menjaditidak tenang, cemas dan gelisah, sehingga saat tidurpun sebentarsebentar bangun ;19.

Mirzan Ikbal) akandi PAW oleh Partai Demokrat ? dalam kehidupan di dunia kerja di DPRDProvinsi Sumatera Selatan pun sering ditanya oleh Anggota DPRD dariPartai lain terkait hal tersebut.

,SH., MH., ACCS) berkaitan tentang belum melaksanakan PergantianAntar Waktu (PAW) berdasarkan isi Putusan dari Tergugat II dalamPutusannya Nomor : 262/DPPPHPU/2014, Tertanggal 16 Oktober 2014adalah bukan Perbuatan Melawan Hukum ;4. Membebankan biaya perkara menurut Undangundang ;Atau ;5.

Foto copy sesuai dengan aslinya UU MD3 (UU No.17 Tahun 2014) MPR,DPR,DPD, DPRD tentang PAW ,diberi tanda T.Il & TT3;4. Copy dari copy Putusan Kasasi No.805 K/PDT.SusParpol/2016 joNo.29/PDT.G.Parpol/2016/PN.Jkt.Pst,diberi tanda T.ll & TT4;5.

Bahwa Tergugat Il / Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai HanuraKabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 25 julli2018 mengeluarkan surat Nomor : 97/DPDHANURA/SS/V1/2018 TentangPerihal : Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. MusiRawas;5.

Dan surat Nomor : 97/DPDHANURA/SS/V1/2018Tentang Perihal : Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKab. Musi Rawas.

Maka surat Tersebut tidak menuangkan alasan dan dasarhukum yang jelas sehingga Penggugat di PAW oleh Tergugat , sehinggaMembuat Penggugat merasa di rugikan dan di zolimi oleh pihak Tergugat,Tergugat Il dan Tergugat IIl dan sangatlah pantas majelis hakimPengadilan Negeri yang menangani perkara ini untuk membatalkan Surattersebut dan atau menyatakan bahwa Perbuatan tergugat terbukti bersalahMelakukan Perbuatan Melawan Hukum;Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.SusParpol/2018/PN LIg17

/Termohon , fergugat II/Termohon II dan Tergugat III/Termohon Ill telah mengeluarkanSurat dari DPP nomor : A/09/DPPHANURA/V/2018, Surat Nomor DPCNomor 57/DPCHANURA/MURA/VII/2018 dan surat Nomor : 97/DPDHANURA/SS/V1/2018 Tentang Perihal : Usulan Pergantian Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD Kab.

Menunda dan atau memberhentikan Proses Penggantian AntarWaktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Atas nama Sdr.MARWAN CHANDRA , kepada Sdr. ABDUL MALIK sampai adanyakeputusan Mahkamah Partai Hati nurani Rakyat dan PutusanPengadilan yang mempunyai kekuatan hukum Tetap (Inkrah);3.

Bahwa semasa hidupnya, NURBANI BIN SAMANHUDI hanya menikah satukali juga, yaitu dengan SILVI ARDIYANTI AGUSTINA BINTI MOCHAMADSOLEH.7.Bahwa baik PEWARIS maupun para AHLI WARIS dalam permohonanpenetapan ahli waris (PAW) ini dalam keadaan memeluk Agama Islam.8.Bahwa Para Pemohon berkehendak mengajukan permohonan penetapanahli waris (PAW) dari SILVI ARDIYANTI AGUSTINA BINTI MOCHAMADSOLEH yang meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2021 kepadaPengadilan Agama Kota Surabaya guna menguruSsBALIK NAMAhartapeninggalannya

SEKURITASi) BANK MANDIRI FINANCE UTAMAj) BANK PERMATA SYARIAH9.Bahwa juga suami dari Pewaris (SILVI ARDIYANTI AGUSTINA bintiMOCHAMAD SOLEH) yang bernama NURBANI bin SAMANHUDI yangmeninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021, mempunyai Harta Peninggalanberupa :a) S(SATU) MOBIL FORD ECOSPORT 1.5L4X2AT TAHUN 20141 (SATU) MOBIL FORD FIESTA 1.0L4X2ATS TAHUN 2015a) TABUNGAN BANK PERMATAb) TABUNGAN BANK BNIc) TABUNGAN BANK CENTRAL ASIAd) TABUNGAN BANK PERMATA SYARIAH10.Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW

) ini salah satunya untukmencairkan DANA TABUNGAN HAJI pada Kelompok Bimbingan Ibadahhaji (KBIH) TAKHOBBAR" di Jalan Ketintang no. 154 Surabaya.11.Bahwa oleh karena demikian Para Pemohon untuk itu MEMERLUKANLEGALITAS PENETAPAN AHLI WARIS (PAW) dari kantor PengadilanAgama Kota Surabaya.Hlm.4 dari 17 hlm.

Atas dasar Surat Pemecatan tersebut, DPP PDI Perjuanganmelalui Surat Nomor : 2673/IN/DPP/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihalPersetujuan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenSarolangun telah menyetujui Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Sarolangun atas nama Penggugat kepada Sukma Sativa, SE.Berdasarkan Surat DPP tersebut, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangunmengajukan Proses Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenSarolangun sesuai dengan Surat Nomor : 98

Atas dasar SuratPemecatan tersebut, DPP PDI Perjuangan melalui Surat Nomor :2673/IN/DPP/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal PersetujuanPengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Sarolanguntelah menyetujui Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Sarolangun atas nama Penggugat kepada Sukma Sativa,SE.

Berdasarkan Surat DPP tersebut, DPC PDI Perjuangan KabupatenSarolangun mengajukan Proses Pengganti Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Surat Nomor : 98/DPC05.08/VIII/2017 perihal Proses Pengganti Antar Waktu atas nama H.Muhammad Syaihu tertanggal 25 Agustus 2017.

Bahwa berdasarkanseluruh uraian tersebut diatas, Penggantian Antar Waktu (PAW)Penggugat telah sesuai dengan AD/ART Partai, UU Partai Politik danUU MD ;Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Pergantian KetuaDPRD Kabupaten Sarolangun atas nama H.

Muhammad Syaihu (Penggugat) yangakhirnya disetujui oleh Tergugat , adalah juga merupakan perbuatan yangmelawan hukum, demikian pula akibat perobuatan Turut Tergugat yang bersediasebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Sarolangunatas nama H.

Ngj.ext gers)l alll paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telahmenjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah yangdiajukan oleh :1. Nama > XXXXXXX,Umur : 54 tahun,Agama : Islam,Pendidikan : SLTA,Pekerjaan : Swasta/Pedagang,Alamat : Dusun Rejoso, RT 02 RW 02, Desa Rejoso, Kec.Rejoso, Kab. Nganjuk, sebagai PEMOHON I.2.

Ismed terdiri dari 1 (Satu) orangistridan 1 (satu) orang anak yang saat ini masih hidup; Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan PAW untukmengurus penarikah tabungan pada Bank BRI unit Jantho; Bahwa Pemohon mempunyai sifat yang baik dan dapat dipercayasebagai Kuasa ahli waris untuk mengurus penarikan tabungan padaBank BRI Unit Jantho;2.Samsu Anwar bin Zaini, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman Gampong JanthoMakmur, Kecamatan Kota Jantho

Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan PAW untukmengambil uang tabungan milik T. Ismed bin T. Hasan Ibrahim;. Bahwa para ahli waris telah sepakat untuk menunjuk Pemohon (Rosmawarbinti M. Juned) sebagai Kuasa Ahli Waris untuk mengurus penarikan uangtabungan milik T. Ismed bin T.

Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan PAW untukmengurus penarikan uang tabungan pada Bank BRI Unit Jantho dengannomor rekening 351801000014530 atas nama T. Ismed;Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2018/MS.Jth6. Bahwa Pemohon (Rosmawar bin M. Juned) dapat dipercaya untukmengurus penarikan uang pada Bank BRI milik T. Ismed;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas telah terbuktibahwa T. Ismed bin T.

Berdasarkan Surat Kuasa KhususInsidentil Nomor : 117/SK/KP/PAW/2016 dan Surat KuasaKhusus Insidentil Nomor : 118/SK/KP/PAW/2016 yang telahterdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan AgamaGorontalo tanggal 06 dan 07 September 2016 yaitu;1. Roslin Mohamad, umur 70 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaanIRT, tempat kediaman di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur,Kota Gorontalo;2.

Bahwa antara penggugat dan Tergugat ,Tergugat II,Tergugat Ill, TergugatIV, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, pernah bersengketa di pengadilannegeri Ternate terkait dengan pemecatan sebagai Anggota partai Hati NuraniRakyat (Hanura) dan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota DRPDKabupaten Halmahera barat, bahwa dalam sengketa tersebut berdasarkanPutusan Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana tertuang dalam putusanNo;46/Pdt.G/2016/PN.Tte yang amarnya sebagai berikut:MENGADILIDalam Provisi:

Menyatakan sah Surat Pernyataaan tentang tidak di PAW yang ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera barattertanggal 3 Oktober 2014 ;8. Menyatakan Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Baratperiode 20102015 yang melakukan Pengusulan Pemecatan danPengusulan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat tidak mempunyaikekuatan hukum;9.

Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan Tahun20142019 bahwa PENGGUGAT adalah Anggota DPRD Provinsi SulawesiTengah terpilin Periode 20142019;Bahwa ketika PENGGUGAT memangku jabatan sebagai anggota legislatifDaerah Provinsi Sulawesi Tengah periode 20142019, tibatiba pada BulanMaret 2016 yang lalu, PENGGUGAT mendapatkan informasi bahwa pihakTERGUGAT , atas usul TERGUGAT Ilmemberhentikan PENGGUGATsebagai anggota Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) danmengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW

Atas adanya informasipemberhentian tersebut diatas, pihak PENGGUGAT berusahamenghubungi beberapa rekan anggota Partai Nasional Demokrat (PartaiNasDem) baik di Kantor Pusat/DPP Jakarta maupun di daerah, ternyatainformasi pemberhentian PENGGUGAT tersebut benar adanya, namunsampai sekian lama PENGGUGAT belum menerima dan diberitahu secararesmi tentang adanya pemberhentian PENGGUGAT sebagai anggota PartaiNasional Demokrat (Partai NasDem) dan Penggantian Antar Waktu (PAW)sebagai anggota DPRD Provinsi

menerima secara resmisurat dari DPP Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) yang dikirimmelalui pos dan ternyata surat tersebut adalah Surat Keputusan DPP PartaiNasional Demokrat Nomor : 008 Tahun 2016 tertanggal 30 April 2016,kemudian PENGGUGAT membaca surat itu yang mana isi dari surattersebut yaitu keputusan memberhentikan PENGGUGAT sebagai anggotaHalaman 3 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 73/PDT/2016/PT PALPartai Nasional Demokrat (Partai NasDem) dan mengusulkan PenggantianAntar Waktu (PAW

Surat Keputusan mana mengusulkan kepada DPRDProvinsi Sulawesi Tengah periode 20142019, untuk melakukanPenggantian Antar Waktu kepada PENGGUGAT, hal mana tidak adil sebabperkara ini belum diputus maka dimohon kepada Pengadilan Cq MajelisHakim yang mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan Putusan Provisiyang memerintahkan kepada TERGUGAT dan TERGUGAT II untukmenghentikan seluruh kegiatan menyangkut pemberhentian PENGGUGATsebagai anggota Partai NasDem dan menyangkut Pemberhentian AntarWaktu (PAW

Talaud tanggal 26 November 2012 kepada Gubernur Sulut terkaitdengan usulan PAW (vide bukti T.12) dan Surat DPRD Kab. Kep.

Talaud No. 10/KPUTLD/X/2012 Perihal PAW AnggotaDPRD Kab. Kep. Talaud dari PNBKI kepada Pimpinan DPRD Kab. Kep.

Peraturan DPRD Pasal103, 104 dan pada Bagian Kedua Bab Penggantian Antar Waktu bahwa telahJelas kapasitas Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi hanya meresmikanpemberhentian dan atau Penggantian Antar Waktu yang sebelumnya telahdiproses dan diverifikasi oleh Partai Politik, DPRD dan KPU.KEBERATAN KEDUABahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tara Usaha NegaraMakassar adalah keliru dan tidak berdasar dan beralasan hukum oleh karenaPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melaksanakan proses PAW

menyetujuiSaudara Nendong Ramli Hangaro sebagai pengganti untuk melaksanakan tugasHalaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 379 K/TUN/2014sebagai anggota DPRD di sisa masa bakti 2 tahun (20122014) sehingga apayang dilaksanakan oleh DPD PNBK Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dan DPCPNBK Indonesia Kabupaten Kepulauan Talaud tidak melangkahi kewenanganDPP PNBK Indonesia serta telah sesuai dengan yuridis formal sebagaimanadalam Pasal 103 ayat (1) beserta penjelasannya, sehingga beralasan hukumuntuk memproses PAW