Rimin;Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan Pabuka, kini Pak Sabulan;Sebelah barat berbatas dengan Sami; Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telahmelakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad);Menyatakan segala surat /Akte akte beserta turunannya yang dipunyaiPara Tergugat diatas tanah perwatasan Penggugat yang dijadikan buktipengakuan/ klaim kepemilikan tanah perwatasan Penggugat oleh ParaTergugat tidak mempunyai kekuatan hukuM:;Menghukum Para Tergugat

Menyatakan segala surat /Akte akte beserta turunannya yang dipunyalPara tergugat diatas tanah perwatasan Penggugat yang dijadikan buktipengakuan/ klaim kepemilikan tanah perwatasan Penggugat oleh Paratergugat tidak mempunyai kekuatan hukum; 6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinyabaik sendirisendiri atau bersamasama untuk mengosongkan sertamenyerahkan bidang tanah sengketa seluas 20.000 M2 sesuai SrertifikatHak Milik No. 706/19912 kelurahan Manggar No.

Terbanding tanggal 22 Desember 2015, kepada Tergugat I/Turut Terbandingpada tanggal 30 Desember 2015, kepada Terguat VI dan selaku kuasa dariTergugat Ill, Tergugat IV dan V/Turut Terbanding pada tanggal 30 Desember2015 dan kepada Tergugat VII/Turut Terbanding ;Menimbang, bahwa Tergugat I, Il dan Tergugat VI selaku kuasa dariTergugat Ill, Tergugat IV dan V telah mengajukan memori banding tanggal 4Januari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikapingtanggal 6 Januari 2016 dan turunannya

telah diserahkan kepada kuasaPenggugat/Terbanding pada tanggal 7 Januari 2016 ;Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontramemori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri LubukHalaman 3 dari 6 Putusan Nomor 13/PDT/2016/PT.PDGSikaping pada tanggal 18 Januari 2016 dan turunannya telah diserahkan kepadaTergugat Il/Pembanding dan kepada Tergugat , Tergugat VI selaku kuasa dariTergugat Ill, Tergugat IV dan V dan Tergugat VII/Turut Terbanding pada tanggal19 Januari

lanNegeri lL'arutung tanggal 1 Augustus 1396 yang menyatakan bahwa iegugat VII roeialui Kuasanya KasdlmManlk Smlik. telah raengajukan permohonan banding atasoutusan Pongadilan Negeri tersebut telah diberitnhukan ciengsn sempurna lcepnda pihak lawan ;l'ienimnang,banwa lergugat III untuk diri sendiridan nebagai Kuasa dari Tergugattergugat I,II,IV,V,VI.telah mengajukan nemori banding pada Tangaal 9 Septernber 1996 dan iergugat VII melalui Kuasanya telah mengajukan raencri banding dan masingmasing turunannya

*enimbang, bahwa r'enggugat dalatn konpensi /i'ergugat dalara rekonpensI, telah mengajukan kontra memoribanding pada tcnggal 23 Oktober 1996 dan turunannya lahdiserahkar dengan sempurna kepada lawannya ; JEh'i ANSHUKUH : Menimbang, bahwa permohonan perr.erik.saan bandingdari Tergugattergugat,ksrena disjukan masih dalamtenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan UndangUntang rnaka permohonan banding tersebut da pat diterirna ; eee Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mem bacs, memerikaa

sekarang tidakdiketahui alamatnya;Para Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriDenpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:As2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan secara hukum bahwa surat bukti kredit (SBK) atas namaTergugat IV dan Tergugat V beserta turunannya

Nomor 962 PK/Pdt/20188.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan secara hukum bahwa surat bukti kredit (SBK) atas namaTergugat IV dan Tergugat V beserta turunannya adalah sah sebagaiperjanjian hutang piutang atau perjanjian kredit dengan Penggugat;Menyatakan secara hukum bahwa penjualan yang dilakukan olehPenggugat atas barang jaminan (BJ) milik Tergugat IV senilaiRp4.884.170.000,00 (empat miliar delapan ratus delapan puluh empatjuta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan barang jaminan

Menyatakan secara hukum bahwa surat bukti kredit (SBK) atasnama Tergugat IV dan Tergugat V beserta turunannya adalah sahsebagai perjanjian hutang piutang atau perjanjian kredit denganPenggugat;3.

Nomor 962 PK/Pdt/2018Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan secara hukum bahwa Surat Bukti Kredit (SBK) atasnama Tergugat IV dan Tergugat V beserta turunannya adalah sahsebagai perjanjian hutang piutang atau perjanjian kredit denganPenggugat;Menyatakan secara hukum bahwa penjualan yang dilakukan olehPenggugat atas Barang Jaminan (BJ) milik Tergugat IV senilaiRp4.884.170.000,00 (empat

Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki bidang tanah mendasarkankepemilikan Sertipikat Hak Milik No.164/Medan Satria tercatat atas namaMochtar bin Meran seluas 35.560 M2 beserta turunannya terletak di JalanRaya Bekasi KM.25.6, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung,Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.c.

beserta turunannya tidak mempunyalhubungan hukum dengan tanah terperkara dibuktikan dengan:a. Surat dari Kelurahan Medan Satria No.590/20Set/KI.Ms tanggal 3Februari 2015, perihal : Verifikasi tanah sawah a/n.

Sapere Aude, Surat Ukur No.68/Ujung Menteng /2010 tanggal 2 Desember 2010, seluas 29.530 M2.2) Bahwa terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik No.164/Medan Satriabeserta turunannya terdapat keberatan dari Sdr.

beserta turunannya dalamsengketa tanah terletak di Jalan Raya Bekasi Km. 25,6 KelurahanUjung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi JakartaTimur, Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta antara AhliwarisMeran bin Kisan dengan Mochtar bin Meran (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;2.

Intv 1 s/d 13 66);Bahwa Tergugat telah mengirimkan Surat No : 2899/1731.600/X/2019, tanggal17 Oktober 2019 kepada Penggugat yaitu berupa pemberitahuan PembatalanSertipikat Hak Milik No. 164/Medan Satria tercatat atas nama Mochtar bin Meranseluas 35.560 M2 beserta turunannya (vide bukti T.II.

Putusan Nomor 32/B/PK/PJK/2014Bahwa selama ini (8 tahun) atas anjuran Terbanding Pemohon Bandingdianjurkan untuk menggunakan HS 5209.19.000 untuk impor bahan bakuPemohon Banding yaitu 100% cotton atau turunannya, yang sampai hari iniPemohon Banding tidak pernah mengalami masalah serta tidak pernahdipersoalkan oleh Terbanding begitupun dengan pertanggungjawaban PemohonBanding kepada Terbanding pada saat bahan tersebut selesai diolah dandiekspor;Bahwa pada saat diterbikannya SPTNP tersebut Pemohon

Bandinglangsung melakukan klarifikasi dengan Terbanding untuk menanyakan dasardaripada penetapan SPTNP tersebut, dimana sesuai dengan keteranganmereka bahwa Pemohon Banding dikenakan SPTNP dikarenakan untuk produkcotton dan turunannya ada pemberlakuan tarif anti dumping denganmenggunakan HS Nomor: 5208.19.0000.

Dalam penjelasan Pemohon Bandingkepada mereka bahwa untuk penerapan tarif anti dumping tersebut PemohonBanding tidak pernah merasa diberitahukan/disosialisasikan oleh Terbandingserta mengenai masalah penggunaan HS, Pemohon Banding menggunakan HSNomor: 5209.19.000 adalah atas anjuran Terbanding untuk impor bahan bakuPemohon Banding yaitu 100% cotton atau turunannya, Pemohon Bandingberitahukan bahwa antara HS 5209.19.000 dengan HS 5208.19.0000 pungutantarifnya untuk Bea Masuk, PPN dan PPh Pasal 22

Bahwa impor bahan baku, berupa 100% cotton atau turunannya telahlama ditekuni atau digeluti oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALIdengan tujuan untuk diekspor kembali. Oleh karena itu, PEMOHONPENINJAUAN KEMBALI memperoleh fasilitas KITE tersebut.

Dalam LaporanHasil Audit 6 (enam) tahun terakhir ini tampak bahwa penggunaan HS5209.19.00.00 untuk jenis 100% Cotton dan turunannya tidak pernahdipermasalahkan oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI,sebagaimana yang tertuang dalam LHA No. 89/WBC.01/KITE/2007 danLHA No. 36/WBC.07/BD.05/KITE/2010 yang menunjukan penggunaanHS 5209.19.00.00 telah tepat dan telah sesuai dengan prosedur danperaturan yang berlaku. (Lampiran1 (LHA No. 89/WBC.01/KITE/2007))6.

tidak dapat dikreditkan;1)2)bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 atas PKP yangmelakukan kegiatan usaha terpadu (integrated), untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan PPN, Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BKP dan/atau JKPtidak dapat dikreditkan;bahwa Terbanding berpendapat usaha Pemohon Banding terdiri dari unit kebun dengan produkakhirnya adalah TBS yang tidak terhutang PPN dan unit produksi dengan produk akhir adalahCPO dan turunannya

yang terhutang PPN;bahwa Terbanding berpendapat pemahaman pengertian penyerahan adalah dalam hal apabilaproduk tersebut dilakukan penyerahan tidak dalam pengertian penyerahan yang sesungguhnyadan oleh karena terdapat dua produk yang dihasilkan yaitu, TBS dan CPO beserta turunannya,maka atas biaya terkait produksi TBS yang penyerahannya merupakan produk yang dibebaskandari PPN, maka Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan, sedangkan biaya terkait produksiCPO beserta turunannya Pajak Masukannya dapat

tidak dapat dikreditkan;1)2)bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 atas PKP yangmelakukan kegiatan usaha terpadu (integrated), untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan PPN, Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BKP dan/atau JKPtidak dapat dikreditkan;bahwa Terbanding berpendapat usaha Pemohon Banding terdiri dari unit kebun dengan produkakhirnya adalah TBS yang tidak terhutang PPN dan unit produksi dengan produk akhir adalahCPO dan turunannya

yang terhutang PPN;bahwa Terbanding berpendapat pemahaman pengertian penyerahan adalah dalam hal apabilaproduk tersebut dilakukan penyerahan tidak dalam pengertian penyerahan yang sesungguhnyadan oleh karena terdapat dua produk yang dihasilkan yaitu, TBS dan CPO beserta turunannya,maka atas biaya terkait produksi TBS yang penyerahannya merupakan produk yang dibebaskandari PPN, maka Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan, sedangkan biaya terkait produksiCPO beserta turunannya Pajak Masukannya dapat

menerangkan bahwa pihak semulaPelawan/Pembanding mengajukan banding terhadap putusan PengadilanNegeri Lubuk Basung tanggal 23 Desember 2013 Nomor37/Pdt.PLW/2012/PN.LB.BS. dan pernyataan banding tersebut telahdiberitahukan secara sempurna kepada pihak kuasa Terlawan I/Terbanding,Telawan II/Terbanding dan Telawan III/Terbanding yang dilakukan Jurusita /Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Basung tersebut ;Menimbang, bahwa Pelawan / Pembanding telah mengajukan memoribanding tanggal 27 Januari 2014 dan turunannya

No.73/PDT/2014/PT.PDG.Menimbang, bahwa sehubungan pihak Pelawan/Pembandingmengajukan memori banding, maka pihak Terlawan I/Terbanding mengajukanpula kontra memori bandingnya yang ditanda tangani oleh kuasa hukumnyayang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 20Februari 2014 dan turunannya telah disampaikan kepada pihakPelawan/Pembanding yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri LubukBasung tersebut ;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaanditingkat

adalah benar dan sah secarahukum, sehingga kedudukan gugatan obyek sengketa yangberdasarkan SHM 184 dan turunannya ( SHM 02854 ) tidakterdapat kesesuaian fisik / lokasi alias berbeda dengan demikian Halaman 10 dari 81 Halaman PUTUSAN NOMOR 69/PDT/2018/PTBTNsudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolakatau tidak dapat diterima.4.

Udin selakuAhli Waris dari Nari Binti Midun Misah (pemilik tanah) menerangkantanah yang luasnya 7930 m2@dasar SHM 184 dan turunannya 02854yang menjadi dasar gugatan obyek sengketa letaknya bukan di tempatPemeriksaan Setempat (obyek gugatan) tetapi ke arah barat daya+500 meter dari tempat ini (obyek gugatan), sedangkan tanah yangluasnya 4.770 m?

letak obyek berada diRt 01 Rw 02 Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota TangerangSelatan Provinsi Banten.Maka dengan demikian uraian tersebut diatas menerangkan dengan jelasletak/obyek tidak sama/berbeda.Bahwa oleh karena dasar kepemilikan sertifikat Hak Milik TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi SHM 184 dan turunannya SHM 02854tidak adanya kesesuaian antara fisik (lokasi) obyek tanah dengan uraianperolehan, SHM 184 dan turunannya SHM 02854 dari sumber yangberbeda, maka oleh karena itu sudah sepatutnya

oleh PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi atas tanah objek yang disengketakan.Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh TergugatRekonvensi /Penggugat Konvensi dapat mempengaruhi keabsahan SHM184 dan turunannya SHM 02854.

Karena tidak mampu membuktikan Halaman 55 dari 81 Halaman PUTUSAN NOMOR 69/PDT/2018/PTBTNproses peralihan atas Hak riwayat tanah dari pemilik asal (ahli waris MidunMisah) maka peralihannya adalah cacat formil, sehingga SHM 185 danSHM 184 beserta turunannya SHM 02854 diragukan keabsahannya ataucacat hukum.9.

Notaris di Kota Dumai serta Perjanjian-Perjanjian turunannya/ accessoir nya;- Menolak permohonan keberatan selain dan selebihnya;MENGADILI SENDIRI:- Menyatakan BPSK pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili sengketa konsumen Nomor: 186/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016;- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 294.000.- (Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

yang bersangkutan;MENGADILI:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari PemohonKeberatan untuk sebahagian; Membatalkan putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor:186/Arbitrase/BPSKBB/VIV2016 tertanggal 19 Agustus 2016; Menyatakan tetap berlakunya Akte Persetujuaan Membuka Kredit Nomor12 tanggal 26 Nopember 2004 yang dibuat di hadapan Indrayati, S.H.Notaris di Kota Dumai serta PerjanjianPerjanjian turunannya

I SMELTERDAN INDUSTRI TURUNANNYA DI KSB PROVINSI NTSBTabel 1.Hasil Appraisal Lahan dan Fasilitas pada Desa Maluk (Dusun Otak Kris) dan DesaBukit Damai untuk Lokasi SMELTER dan Industri Turunannya di KSB Provinsi NTB Harga Harg=2 Harga Pervinx. Tl tice Terendah Tertings! Hektar: = (Rp/Are) (Rp/Are) (Rp/Ha) DESA BUKIT DAMAL = = = st 4 Tanah HBU Rumah Tinggsal Akses Pinggir 5000000 5.500.000 S00 juta s.d Jalan Lingkungan di Sekitar Bukit Damai i a 550 juta 2.

AMN telah mendapat Izin Lokasi Pertambangan (Smelter) dan industri turunannya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/3524/DPMPTSPIL/VIII/2019 Tentang IzinLokasi Pertambangan Industri Pertambangan (Smelter) Dan Industri Turunannya Di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat,selanjutnya berdasarkan Surat Presiden Direktur PT.

Tentang Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah UntukPembangunan Industri Pertambangan Industri Pertambangan (Smelter)Dan Industri Turunannya Di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi NusaTenggara Barat.

Foto kopi Peta Lokasi Rencana Pembangunan Industri Pertambangan(Smelter) Dan Industri Turunannya PT Amman Mineral Nusa Tenggara DariPemerintah Provinsi NTB Cq.

Perusahaan kelapasawit terpadu adalah perusahaan yang mempunyai kebun yangmenghasilkan TBS dan pabrik pengolahan TBS menjadi CPO dan/atau PKdan/atau turunannya.

Hasil akhir dari perusahaan kelapasawit teroadu adalah CPO dan turunannya. Kemudian, perusahaan kelapasawit terpadu ada yang mengolah CPO dan turunannya menjadi barang yangsiap dikonsumsi seperti minyak goreng dan sejenisnya. Barangbarang inilahyang dijual ke pedagang besar kemudian didistribusikan ke pedagang kecilsampai pada akhirnya ke konsumen akhir. Akibat dari penyatuan ini adalahrantai pengenaan PPN menjadi terputus dan tidak ada.

Oleh karena itu, berdasarkan konseppenyerahan tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam perusahaankelapa sawit terpadu tidak terdapat penyerahan TBS karena hasil akhiryang dihasilkan adalah CPO dan turunannya bukan TBS.

Pada Gambar c.1 tersebut jelas bahwaterdapat penyerahan TBS oleh petani atau kelompok tani kepada perusahaanpengolah TBS menjadi CPO dan turunannya. Penyerahan TBS inimerupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yangdibebaskan PPN;Bahwa berbeda halnya dengan Gambar c.2, produk akhir yang dihasilkanoleh pengusaha kelapa sawit terpadu adalah CPO dan turunannya, bukanTBS. CPO dan turunannya adalah jenis BKP yang dikenakan PPN dengantarif 10%.

Sementara pengusaha kelapa sawit terpadumelakukan penyerahan CPO dan turunannya, artinya produk akhirnya adalahCPO dan turunannya. Produk akhir yang dihasilkan berbeda, sehingga tidakdapat diterapkan equal treatment.

Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi yang menyatakan bahwa, padatanggal 11 April 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding ;Ser Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembandingtertanggal 25 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKalabahi tanggal 26 April 2012, dan surat memori banding tersebut telahdiberitahukan/diserahkan sehelai turunannya

kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 Juni 2012 ; ===aaa= Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Turut TergugatII/Pembanding tertanggal 1 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Kalabahi tanggal 1 Mei 2012, dan surat memori banding tersebut telahdiberitahukan/diserahkan sehelai turunannya kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 Juni 2012 ; aoon Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa HukumPenggugat/Terbanding tertanggal

telahternyata bahwa baik terhadap Pembanding semula TergugatI maupun Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan/dipanggil untuk membaca/ mempelajari berkas perkara Nomor04/Pdt.G/2010/PN.PDG selama 14 hari terhitung sejakditerimanya pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaratersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Imengajukan Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2010 yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglangtanggal 30 Agustus 2010, dan turunannya

telahdiberitahukan kepada Para Pihak masing masing padatanggal 20 September 2010 dengan seksama ;Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat danTurut Terbanding I Semula Tergugat II mengajukan KontraMemori Banding masing masing tertanggal 30 September 2010dan tanggal 08 Oktober 2010, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang masing masingpada tanggal 08 Oktober 2010 dan turunannya telahdiberitahukan kepada Para Pihak dengan seksama ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa

terhadapperkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor13/Pdt.G/2020/PN.Psb. tanggal 22 Juni 2020, dan permohonan bandingmana telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding semula sebagaiTerlawan pada tanggal 2 Juli 2020;Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawantelah mengajukan memori banding tertanggal 6 Juli 2020, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 8 Juli 2020 danHalaman 2 dari 6 halaman Putusan nomor 142/PDT/2020 PT PDGsatu rangkap turunannya

telah diserahkan kepada Terbanding semulasebagai Terlawan pada tanggal 9 Juli 2020;Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Terlawan telah pulamengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Juli 2020 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 20 Juli 2020dan satu rangkap turunannya telah diserahkan kepada Pembanding 1semula Pelawan 1 pada tanggal 22 Juli 2020 dan Pembanding 2 semulaPelawan 2 pada tanggal 22 Juli 2020;Menimbang, bahwa setelah membaca relas pemberitahuanpemeriksaan

., Notaris di Jakarta; dan Sertipikat Hak Milik No. 138/Segaramakmur atas nama Tergugat III yang saat ini masih berada di tangan penguasaan Tergugat I dan atau Tergugat II dengan Penunjuk Sertipikat Pengganti Karena Blanko Lama DI 301 No. 65254/2009 tanggal 29-12-2009 berikut semua turunannya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Abdul Kadir Usman, SH., Notaris di Jakarta; Akta Jual Beli No.: 79/2012, tanggal 9 Nopember 2012 di hadapan Novitawati Yudhianingsing, SH., PPAT di Kabupaten Bekasi, Sertipikat Hak Milik Nomor 145 /Segaramakmur, Surat Ukur Nomor 00007/2010, tanggal 11 Januari 2010 atas nama Ho Hariaty (Tergugat II) berikut semua turunannya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Abdul Kadir Usman, SH., Notaris di Jakarta; Akta Jual Beli No.: 78/2012, tanggal 9 Nopember 2012 di hadapan Novitawati Yudhianingsing, SH., PPAT di Kabupaten Bekasi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 132 /Segaramakmur, atas nama Ho Hariaty, yang saat ini berada di tangan dan penguasaan Tergugat I dan atau Tergugat II berikut semua turunannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

adalah Asmawi Djaja versi Tergugat II (selain Asmawi Djaja sebagai ayah dari ibu Para Penggugat) berikut semua turunannya untuk dinyatakan tidak memiliki kekutan hukum mengikat;

Pemohon Banding adalah perusahaan yang telah memperolahpersetujuan KITE berdasarkan Terbanding Nomor Kep205/BC/2003 tanggal 31Desember 2003, yang mana keseluruhan hasil produksi Pemohon Bandingadalah dengan tujuan ekspor ke negara Eropa dan Amerika Serikat denganfasilitas Bea Masuk dibebaskan, PPN ditangguhkan, PPh Pasal 22 dibayar;Bahwa selama ini (8 tahun) atas anjuran Terbanding PemohonBanding dianjurkan untuk menggunakan HS 5209.19.000 untuk impor bahanbaku Pemohon Banding yaitu 100% Cotton atau turunannya

hariini) Pemohon Banding tidak pernah mengalami masalah serta tidak pernahdipersoalkan oleh Terbanding begitupun dengan pertanggungjawaban PemohonBanding kepada Terbanding pada saat bahan tersebut selesai diolah dandiekspor;Bahwa pada saat diterbitkannya SPTNP tersebut Pemohon Bandinglangsung melakukan klarifikasi dengan Terbanding untuk menanyakan dasardaripada penetapan SPTNP tersebut, dimana sesuai dengan keteranganmereka bahwa Pemohon Banding dikenakan SPTNP dikarenakan untuk produkCotton dan turunannya

Dalam penjelasan Pemohon Bandingkepada mereka bahwa untuk penerapan tarif anti dumping tersebut PemohonBanding tidak pernah merasa diberitahukan/disosialisasikan oleh Terbandingserta mengenai masalah penggunaan HS, Pemohon Banding menggunakan HSNomor 5209.19.000 adalah atas anjuran Terbanding untuk impor bahan bakuPemohon Banding yaitu 100% Cotton atau turunannya, Pemohon Bandingberitahukan bahwa antara HS 5209.19.000 dengan HS 5208.19.0000 pungutantarifnya untuk Bea Masuk, PPN dan PPh Pasal 22 adalah

Buana Lautan Naga.Bahwa impor bahan baku, berupa 100% cotton atau turunannya telahlama ditekuni atau digeluti oleh Pemohon Peninjauan Kembali denganHalaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 29/B/PK/PJK/201410tujuan untuk diekspor kembali. Oleh karena itu, Pemohon PeninjauanKembali memperoleh fasilitas KITE tersebut.

Dalam Laporan Hasil Audit 6 (enam) tahunterakhir ini tampak bahwa penggunaan HS 5209.19.00.00 untuk jenis100% Cotton dan turunannya tidak pernah dipermasalahkan olehTermohon Peninjauan Kembali, sebagaimana yang tertuang dalam LHANomor 89/WBC.01/ KITE/2007 dan LHA Nomor 36/WBC.07/BD.05/KITE/2010 yang menunjukan penggunaan HS 5209.19.00.00 telah tepatdan telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.(Lampiran1 (LHA Nomor 89/WBC.01/KITE/2007)).

Bahwa kemudian NA NEMBES OEMATAN melahirkan SAOP OTEOEMATAN yang hingga saat ini turunannya adalah PARA PENGGUGAT;2.4. Bahwaselanjutnya terkait dengan PARA TERGUGAT turunannya adalahdari NAINA BAKI OEMATAN;2.5. Bahwa sesungguhnya antara SAOP OTE OEMATAN dan NAI NA BAKIOEMATAN memiliki kedudukan hukum yang setara dalam penguasaan asetaset keluarga Oematan;2.6.

Bahwa dengan adanya sanksi adat tersebut ANAKANAK DARI SAOPOTE OEMATAN dan turunannya in cassu PARA PENGGUGAT tidakmempunyai hak untuk menguasai aset keluarga Oematan termasuk lokasi objeksengketa;2.9.

Bahwa sedang NAI NA BAKI OEMATAN didaulat secara adat untukmenerima simbolsimbol kerajaan sebagaimana pada angka 2.7, maka secaralegal formal NAl NA BAKI OEMATAN dan turunannya termasuk PARATERGUGAT memiliki legal standing untuk mengurus dan menguasai asetasetkeluarga Oematan termasuk lokasi objek sengketa;Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 30/Pat.G/2020/PN Soe2.10.

Bahwa sanksi pelanggaran adat yang dilakukan oleh leluhur PARAPENGGUGAT sebagaimana pada Disqualificatoire Exceptie sehingga NAINA BAKI OEMATAN dan turunannya termasuk PARA TERGUGAT memilikihak untuk menguasai harta warisan leluhur keluarga Oematan termasuklokasi objek sengketa;5.

Disqualificatoire Exceptie, dengan alasan PARA PENGGUGAT dan PARATERGUGAT sebenarnya berasal dari satu keturunan yang sama dari TOTUNBES OEMATAN, yang kemudian melahirkan 4 (empat) orang anak,diantaranya NAl NEMBES OEMATAN yang melahirkan SAOP OTEOEMATAN yang hingga saat ini turunannya adalah PARA PENGGUGATdan NAI NA BAKI OEMATAN yang turunannya adalah PARA TERGUGATsehingga antara SAOP OTE OEMATAN dan NAI NA BAKI OEMATANHalaman 19 dari 24 Putusan Nomor 30/Pat.G/2020/PN Soememiliki kKedudukan hukum

yang terletak di Jalan Gunung Krakatau, Gang Berkat Il,Kelurahan Glugur Darat, Kecamatan Medan Timur, Kota Medanterdaftar atas nama Penggugat;berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya; Menyatakan perbuatan Tergugat yang menyuruh Penggugat untukmenandatangani Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 33 tanggal 27 Juli1998 berikut seluruh turunannya agar mendapatkan pinjaman dariTergugat adalah beritikad tidak baik; Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah milik Penggugatserta mendirikan bangunan

di atas tanah tersebut adalah perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad); Menyatakan perbuatan Tergugat Il yang membuat Akta Pernyataan danKuasa Nomor 33 berikut turunannya adalah beritikad tidak baik; Menyatakan perbuatan Tergugat II yang tidak menyerahkan Salinan AktaPernyataan dan Kuasa Nomor 33 berikut turunannya kepadaPenggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaq); Menyatakan perbuatan Tergugat III yang membuat Akta Perjanjian UntukMenjual dan Membeli Nomor 214 sampai dengan

Menyatakan batal demi hukum Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor33 tanggal 27 Juli 1998 yang dibuat di hadapan Tergugat II berikutseluruh turunannya Akta Kuasa Nomor 34, Nomor 35, Nomor 36,Nomor 37, Nomor 38, Nomor 39 dan Nomor 40 masingmasingbertanggal 27 Juli 1998 yang dibuat di hadapan Tergugat II danAkta Perjanjian Untuk Menjual dan Membeli Nomor 214, NomorNomor 215, Nomor 216, Nomor 217, Nomor 218, Nomor 219 danNomor 220 yang dibuat di hadapan Tergugat Ill masingmasingbertanggal 30 April 2009 dengan

Menyatakan batal demi hukum Akta Pernyataan dan KuasaNomor 33 tanggal 27 Juli 1998 yang dibuat di hadapan Tergugat IIberikut selurunh turunannya Akta Kuasa Nomor 34, Nomor 35,Nomor 36, Nomor 37, Nomor 38, Nomor 39 dan Nomor 40masingmasing bertanggal 27 Juli 1998 yang dibuat di hadapanTergugat Il dan Akta Perjanjian Untuk Menjual dan MembeliHalaman 15 dari 25 hal. Put.

melakukan tindakan melawan hukum danmerekayasa fakta dengan tujuan mengambil keuntungan danmenyebabkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi serta melakukan tindakan untuk membatalkan AktaPernyataan dan Kuasa Nomor 33 bertanggal 27 Juli 1998 besertaturunannya serta melakukan pengancaman untuk menghalangipengalinan hak kepada pihak ketiga adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daaq);Menyatakan Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 33 bertanggal 27 Juli1998 beserta aktaakta turunannya