Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebuttidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama KecamatanBojongpicung, Kabupaten Cianjur karena keterbatasan danayang dimiliki ketika itu ;. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak adahubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syaratdan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkanpernikahan, baik menurut' ketentuan hukum Islam maupunperundang undangan yang berlaku ;.

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebuttidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama KecamatanBojongpicung, Kabupaten Cianjur karena keterbatasan danayang dimiliki ketika itu ;. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak adahubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syaratdan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkanpernikahan, baik menurut' ketentuan hukum Islam maupunperundang undangan yang berlaku ;.

No.l Tahun 2004 tentangPerbendaharaaan Negara yang berbunyi BendaharaPengeluaran wajib menolak perintah bayar dari PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratanpada ayat (3) yaitu : meneliti kelengkapan perintahpembayaran yang diterbitkan oleh PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan mengujikebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalamHal. 19 dari 51 hal, Put.No.07/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mksperintah pembayaran, serta menguji ketersedian danayang bersangkutan tidak dipenuhi.

No.l Tahun 2004 tentangPerbendaharaaan Negara yang berbunyi BendaharaPengeluaran wajib menolak perintah bayar dari PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratanpada ayat (3) yaitu : meneliti kelengkapan perintahpembayaran yang diterbitkan oleh PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan mengujikebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalamperintah pembayaran, serta menguji ketersedian danayang bersangkutan tidak dipenuhi.

No.l Tahun 2004 tentangPerbendaharaaan Negara yang berbunyi BendaharaPengeluaran wajib menolak perintah bayar dari PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratanpada ayat (3) yaitu : meneliti kelengkapan perintahpembayaran yang diterbitkan oleh PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan mengujikebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalamperintah pembayaran, serta menguji ketersedian danayang bersangkutan tidak dipenuhi .

No.1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaaan Negara yang berbunyi BendaharaPengeluaran wajib menolak perintah bayar dari PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratanpada ayat (3) yaitu : meneliti kelengkapan perintahpembayaran yang diterbitkan oleh PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan mengujikebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalamperintah pembayaran, serta menguji ketersedian danayang bersangkutan tidak dipenuhi.

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan padaKantor Urusan Agama Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur karena keterbatasan danayang dimiliki ketika itu;Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 0576/Pdt.P/2019/PA.Cjr5. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidaksesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkanpernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundangundangan yangberlaku ;6.

Bahwa Tergugat mencatat dengan seksama setiap dana danayang masuk maupun yang keluar, termasuk dalam hal ini daftar paraInvestor dan Penyimpan dari unsur masyarakat umum atau Lembagalain diluar anggota KPRI "Handayani Situbondo;Bahwa Tergugat mencatat seluruh data data para Investor/ Penyimpanmasyarakat umum /Lembaga Lain diluar anggota Koperasi untukperiode tahun 2017 dan Penggugat tidak tercatat didalamnya (mohonperiksa bukti bertanda T 4):Bahwa Tergugat mencatat pula selurunh data data para Investor

Bukti berupa lembar Bukti Kas Masuk (BKM bertanda T2;Merupakan Kuitansi resmi bukti tanda terima KP RI HandayaniSitubondo;Yang dipegang oleh bendahara I, adalah bukti tanda terima setiap danayang masuk ke KP RI Handayani dalam rangkap tiga, untuk penyetor, Bag.Akuntansi dan Kasir; Bendahara KPRI Handayani (Tergugat) tidak pernahmengeluarkan Bukti kas masuk (BKM) atas nama KPRI RINGGIT(Penggugat);3.

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan padaKantor Urusan Agama Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur karena keterbatasan danayang dimiliki ketika itu;Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 0583/Pdt.P/2019/PA.Cjr5. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidaksesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkanpernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundangundangan yangberlaku ;6.

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan padaKantor Urusan Agama Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur karena keterbatasan danayang dimiliki ketika itu;5. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidaksesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkanpernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundangundangan yangberlaku ;6.

2019 BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan SulawesiTenggara mengeluarkan laporan hasil audit investigatif atas penggunaandana yang berasal dari penyertaan modal daeraah Kabupaten Konawe olehPerusda Konawe Jaya tahun anggaran 2016 dan 2017 nomor : LAINV496/PW20/5/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditandatangani olehKepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara.Bahwa berdasarkan laporan hasil audit investigatif atas penggunaan danayang

Oktober 2019 BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan SulawesiTenggara mengeluarkan laporan hasil audit investigatif atas penggunaandana yang berasal dari penyertaan modal daeraah Kabupaten Konaweoleh Perusda Konawe Jaya tahun anggaran 2016 dan 2017 nomor :LAINV496/PW20/5/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditandatanganioleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara.Bahwa berdasarkan laporan hasil audit investigatif atas penggunaan danayang

Konawe Tahun yang Berakhir 31Desember 2018.21.1 (Satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LAINV496/PW20/5/2019 Tanggal 31 Oktober 2019 Tentang Penggunaan DanaYang Berasal Dari Penyertaan Modal Daerah Kab.

penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Konawe kepadaPerusahaan Daerah Konawe Jaya tahun 2016 dan 2017 sejumlah Rp.3.500.000.000 (tiga miliyar lima ratus juta rupiah) yang ada di rekening banksultra nomor : 01.05.002245.3 atas nama Perusahaan Daerah Konawe Jayatelah ditarik oleh Terdakwa dan saksi MIRDAN Mirdan selaku manager umummerangkap bendahara secara gelondongan tanpa rician kegiatan apa yangakan dibiayai dengan dana tersebut;Bahwa berdasarkan laporan hasil audit investigatif atas penggunaan danayang

.* Penambahan instalasi listrik dan ongkos untuk mesinmesin jahitsebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah)* Hutang lainnya pada pihak ketiga sebesar Rp.3.500.000, (tiga juta limaratus ribu rupiah)* Ongkos tukang yang belum dibayar sebesar Rp.45.141.530, (empatpuluh lima juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah)Sehingga Jumlah dana yang tidak jelas pertanggungjawabannya yaitu danayang telah dicairkan dan digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.501.500.000,(lima ratus satu juta

pembuatan stainless steel tangga sebesar Rp.6.630.000,(enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)* Penambahan instalasi listrik dan ongkos untuk mesinmesin jahitsebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah)* Hutang lainnya pada pihak ketiga sebesar Rp.3.500.000, (tiga juta limaratus ribu rupiah)* Ongkos tukang yang belum dibayar sebesar Rp.45.141.530, (empatpuluh lima juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluhrupiah);Sehingga Jumlah dana yang tidak jelas pertanggungjawabannya yaitu danayang

Hasyim, seharusnya menerima Rp5.600.000,00 (Rp560.000,00 x10 bulan) yang merupakan haknya dari bulan Januari 2007 sampaiOktober 2007 tetapi hanya menerima Rp3.000.000,00 sehingga danayang masih ada pada tersangka sebesar Rp2.600.000,00 ;2. Nasuki, seharusnya menerima Rp5.600.000,00 (Rp560.000,00 x 10bulan) yang merupakan haknya dari bulan Januari 2007 sampai Oktober2007 tetapi hanya menerima Rp3.000.000,00 sehingga dana yang masihada pada tersangka sebesar Rp2.600.000,00 ;3. Ach.

Hasyim, seharusnya menerima Rp5.600.000,00 (Rp560.000,00 x10 bulan) yang merupakan haknya dari bulan Januari 2007 sampaiOktober 2007 tetapi hanya menerima Rp3.000.000,00 sehingga danayang masih ada pada tersangka sebesar Rp2.600.000,00;2. Nasuki, seharusnya menerima Rp5.600.000,00 (Rp560.000,00 x 10bulan) yang merupakan haknya dari bulan Januari 2007 sampai Oktober2007 tetapi hanya menerima Rp3.000.000,00 sehingga dana yang masihada pada tersangka sebesar Rp2.600.000,00;Hal. 7 dari37 hal. Put.

Hasyim, seharusnya menerima Rp5.600.000,00 (Rp560.000,00 x10 bulan) yang merupakan haknya dari bulan Januari 2007 sampaiOktober 2007 tetapi hanya menerima Rp3.000.000,00 sehingga danayang masih ada pada tersangka sebesar Rp2.600.000,00;. Nasuki, seharusnya menerima Rp5.600.000,00 (Rp560.000,00 x 10bulan) yang merupakan haknya dari bulan Januari 2007 sampai Oktober2007 tetapi hanya menerima Rp3.000.000,00 sehingga dana yang masihada pada tersangka sebesar Rp2.600.000,00;. Ach.

No. 1456 K/Pid.Sus/2010tanggal 29 Juni 2007 harus disalurkan kepada perangkat Desa PademawuTimur namun Terdakwa tidak menyalurkan dana tersebut seluruhnya kepadaperangkat desa dan ada nama perangkat desa fiktip sehingga masih ada danayang dikuasai oleh Terdakwa sebesar Rp26.650.000,00 ;Bahwa kemudian sebagai pertanggungjawaban penyaluran dana penghasilantetap tersebut, oleh Terdakwa dibuatkan bukti tanda terima berupa kwitansipalsu karena isinya tidak benar yakni :1.Bukti tanda terima kwitansi yang

Haris Harto, MSP memerintahkansaksi Muslim Ginting untuk menandatangani Permohonan permintaan danayang sudah dipersiapkan dan selanjutnya permohonan permintaan danatersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Muslim Ginting sehingga saksiMuslim Ginting menandatangani Permohonan Permintaan dana tersebutsebagai berikut:1. Surat Nomor : 049/KONIKB/IV/2007, tanggal 10 September 2007 TentangPermintaan Dana Bantuan Pengadaan Alat Fitnes dan Pengadaan MatrasP.

Haris Harto, MSP, pada tanggal 11 September 2007, dan danayang disalurkan/digunakan untuk kegiatan tersebut sebesarRp122.754.000, (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluhempat ribu rupiah).7.3. Bantuan untuk Pelantikan Pengurus KONI Periode 20072011sebesar Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) yangditerima saksi Ir. Haris Harto, MSP, pada tanggal 2 Oktober 2007,dan dana yang disalurkan/digunakan untuk kegiatan tersebutsebesar Rp49.350.000,7.4.

Haris Harto, MSP pada tanggal 11 September 2007, dan danayang disalurkan/digunakan untuk kegiatan tersebut sebesarRp122.754.000, (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluhempat ribu rupiah).7.3. Bantuan untuk Pelantikan Pengurus KONI Periode 20072011sebesar Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) yangditerima saksi Ir. Haris Harto, MSP pada tanggal 2 Oktober 2007,dan dana yang disalurkan/digunakan untuk kegiatan tersebutsebesar Rp49.350.000,7.4.

Penggugat tercatat sebagai jemaat PERSEKUTUAN DOAOIKUMENE KASIH, sehingga kemudian Tergugat II dan Para Penggugatberinisiatif untuk mencari tempat yang lebih luas, agar dapat menampungpara jemaat ; Bahwa Para Penggugat sebagai jemaat PERSEKUTUAN DOAOIKUMENE KASIH karena dikaruniai rejeki lebih, maka kemudian dirasapatut untuk dijadikan DONATUR TETAP pada PERSEKUTUAN DOAOIKUMENE KASIH untuk memberikan Persembahan sebagai tanda syukuratas nikmat rejeki, dengan tujuan kelak dikemudian hari terkumpul danayang

, sehingga kemudian Tergugat II dan Para Penggugatberinisiatif untuk mencari tempat yang lebih luas, agar dapat menampungpara jemaat ; Bahwa Para Penggugat sebagai jemaat PERSEKUTUAN DOAOIKUMENE KASIH karena dikaruniai rejeki lebih, maka kemudian dirasapatut untuk dijadikan DONATUR TETAP pada PERSEKUTUAN DOAHalaman 21 dari 29, halaman Putusan Nomor 481/PDT/2020/PT SBYOIKUMENE KASIH untuk memberikan Persembahan sebagai tanda syukuratas nikmat rejeki, dengan tujuan kelak dikemudian hari terkumpul danayang

OIKUMENE KASIH, sehingga kemudianTerbanding/Tergugat II dan Para Terbanding/Para Penggugat berinisiatifuntuk mencari tempat yang lebih luas, agar dapat menampung para jemaat ;Bahwa Para Terbanding/ Para Penggugat sebagai Jemaat PERSEKUTUANDOA OIKUMENE KASIH karena dikaruniai rejeki lebih, maka kemudiandirasa patut untuk dijadikan sebagai Donatur Tetap Pada Persekutuan DoaOikumene Kasih untuk memberikan Persembahan sebagai tanda syukuratas nikmat rejeki, dengan tujuan kelak dikemudian hari terkumpul danayang

Penggugat tercatat sebagai jemaat PERSEKUTUAN DOAOIKUMENE KASIH, sehingga kemudian Tergugat II dan Para Penggugatberinisiatif untuk mencari tempat yang lebih luas, agar dapat menampungpara jemaat ; Bahwa Para Penggugat sebagai jemaat PERSEKUTUAN DOAOIKUMENE KASIH karena dikaruniai rejeki lebih, maka kemudian dirasapatut untuk dijadikan DONATUR TETAP pada PERSEKUTUAN DOAOIKUMENE KASIH untuk memberikan Persembahan sebagai tanda syukuratas nikmat rejeki, dengan tujuan kelak dikemudian hari terkumpul danayang

, sehingga kemudian Tergugat II dan Para Penggugatberinisiatif untuk mencari tempat yang lebih luas, agar dapat menampungpara jemaat ; Bahwa Para Penggugat sebagai jemaat PERSEKUTUAN DOAOIKUMENE KASIH karena dikaruniai rejeki lebih, maka kemudian dirasapatut untuk dijadikan DONATUR TETAP pada PERSEKUTUAN DOAHalaman 21 dari 29, halaman Putusan Nomor 481/PDT/2020/PT SBYOIKUMENE KASIH untuk memberikan Persembahan sebagai tanda syukuratas nikmat rejeki, dengan tujuan kelak dikemudian hari terkumpul danayang

OIKUMENE KASIH, sehingga kemudianTerbanding/Tergugat II dan Para Terbanding/Para Penggugat berinisiatifuntuk mencari tempat yang lebih luas, agar dapat menampung para jemaat ;Bahwa Para Terbanding/ Para Penggugat sebagai Jemaat PERSEKUTUANDOA OIKUMENE KASIH karena dikaruniai rejeki lebih, maka kemudiandirasa patut untuk dijadikan sebagai Donatur Tetap Pada Persekutuan DoaOikumene Kasih untuk memberikan Persembahan sebagai tanda syukuratas nikmat rejeki, dengan tujuan kelak dikemudian hari terkumpul danayang

No.1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara yang berbunyi BendaharaPengeluaran wajib menolak perintah bayar dan PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratanpada ayat (3) yaltu : meneliti kelengkapan perintahpembayaran yang diterbitkan oleh PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan mengujikebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalamperintah pembayaran, serta menguji ketersediaan danayang bersangkutan tidak dipenuhi ;Pasal 18 ayat (3) Undangundang No.1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan

No.1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara yang berbunyi BendaharaPengeluaran wajib menolak perintah bayar dan PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratanpada ayat (3) yaltu : meneliti kKelengkapan perintahpembayaran yang diterbitkan oleh PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan mengujikebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalamHal 22 dari 53 Hal Put.No.56/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.perintah pembayaran, serta menguji ketersediaan danayang bersangkutan tidak dipenuhi ;

No.1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara yang berbunyi BendaharaPengeluaran wajid menolak perintah bayar dan PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratanpada ayat (3) yaltu : meneliti kelengkapan perintahpembayaran yang diterbitkan oleh PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan mengujikebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalamperintah pembayaran, serta menguji ketersediaan danayang bersangkutan tidak dipenuhi ; Pasal 18 ayat (3) Undangundang No.1 Tahun 2004tentang

No.1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara yang berbunyi BendaharaPengeluaran wajid menolak perintah bayar dadPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabilapersyara tan pada ayat (3) yaltu : meneliti kelengkapanperintah pembayaran yang diterbitkan oleh PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan mengujikebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalamperintah pembayaran, serta menguji ketersediaan danayang bersangkutan tidak dipenuhi ; Pasal 18 ayat (8) Undangundang No.1 Tahun 2004tentang

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebuttidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama KecamatanBojongpicung, Kabupaten Cianjur karena keterbatasan danayang dimiliki ketika itu ;. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak adahubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syaratdan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkanpernikahan, baik menurut ketntuan hukum Islam maupunperundang undangan yang berlaku ;.

Kute Panang di Bank BPD Aceh Cabang Takengon kemasyarakat yang lain, sehingga seluruh massa yang hadir pada waktu itu ingin bertemudengan saksi korban Ismuddin Als Renggali selaku Ketua DPW Paretai Aceh KabupatenAceh Tengah untuk meminta penjelasan dan agar dapat mempertanggungjawabkan danayang hilang milik masssa tersebut karena telah terjadi pengalihan dana bantuan rumahBRA dari masyarakat yang berhak menerima kepada masyarakat lain yang tidak sesuaiHal 4 dari Hal 25 Putusan No. 238/Pid /2014/PT.BNAdengan

Kute Panang di Bank BPD Aceh Cabang Takengon kemasyarakat yang lain, sehingga seluruh massa yang hadir pada waktu itu ingin bertemudengan saksi korban Ismuddin Als Renggali selaku Ketua DPW Paretai Aceh KabupatenAceh Tengah untuk meminta penjelasan dan agar dapat mempertanggungjawabkan danayang hilang milik masssa tersebut karena telah terjadi pengalihan dana bantuan rumahBRA dari masyarakat yang berhak menerima kepada masyarakat lain yang tidak sesuaidengan surat keterangan korban konflik (SK3)

Buku Tabungan atas nama sendiri,karena terdakwa tidak mempunyai cukup uang direkening BCA miliknya lalumeminjam uang kepada Saksi , Saksi Il dan Saksi Ill dengan transfer uangkerekening BCA milik terdakwa seluruhnya Rp.9.400.000, (Sembilan jutaempat ratus ribu rupiah) untuk menambah saldonya karena harus ada danayang mengendap ditabungan calon peminjam, dan nanti jika sudah realisasiuang Saksi , Saksi Il dan Saksi Ill akan dikembalikan, kemudian pada hariRabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 07.30

BE 4017 TZ milik PemerintahDaerah Kabupaten Tulang Bawang tersebut menggunakan danayang bersumber dari APBN yang Pimpinan Proyeknya berada diJakarta, lalu dana APBN tersebut diambil melalui KantorPerbendaharaan Negara (KPN) Lampung Utara dan dikelola olehPimpinan Bagian Proyek kemudian diinventarisir di PemdaKabupaten Tulang Bawang sehingga menjadi kendaraan inventarisPemda Kabupaten Tulang Bawang.

melaluiproses pengajuan ke bagian keuangan Setda Provinsi Jawa Tengahselanjutnya pada tanggal 5 Juli 2012 bagian keuangan Provinsi JawaTengah mentransfer dana bantuan keuangan sebesarRp.20.000.000, ke rekening Desa Kalisube dengan NomorRekening: 3003006441 ;Bahwa setelah dana bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengahsebesar Rp.20.000.000, masuk rekening Desa Kalisube seharusnyadicairkan dan diserahkan kepada Panitia kemudian dipergunakanuntuk rehab kantor Desa Kalisube sesuai rincian penggunaan danayang

Sutoro sebesar Rp199.875, (Seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluhlima rupiah);Bahwa ada masalah di dana kebersihan sebesar Rp 45.400.000, (Empatpuluh lima juta empat ratus ribu rupiah), karena setelah dijumlahkan danayang terpakai untuk kebersihan yaitu bantuan PRT dan bantuan LPG dengantotal sebesar Rp 19.800.000, (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah)sedangkan sisanya sebesar Rp 25.600.000, (Dua puluh lima juta enamratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan

Sutoro sebesar Rp 199.875, (Seratus sembilan puluhsembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah); Bahwa ada masalah di dana kebersihan sebesar Rp 45.400.000, (Empatpuluh lima juta empat ratus ribu rupiah), karena setelah dijumlahkan danayang terpakai untuk kebersihan yaitu bantuan PRT dan bantuan LPG dengantotal sebesar Rp 19.800.000, (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah)sedangkan sisanya sebesar Rp 25.600.000, (Dua puluh lima juta enamratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan

MP Leidong West Indonesia mensetujui danayang diajukan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membuat cek Bank BRI dengannomor cek CK955150 sebesar Rp. 86.875.000 (delapan puluh enam jutadelapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk dicairkan dananya, lalusetelah dana tersebut cair Terdakwa membayarkan sesuai dengan kebutuhankantor PT.